Trenggono menawarkan perspektif yang berbeda. Menurutnya, sumber daya laut memiliki batas ekologis yang harus dihormati. Ketika daya dukung lingkungan dilampaui, maka yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan proses perlahan menuju keruntuhan ekosistem dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat pesisir.
PELAKITA.ID – Dalam diskusi bersama para penulis dan editor buku Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang kuota tangkap, kapal perikanan, atau instrumen pengawasan semata.
Ia sedang mengajukan sebuah gagasan yang lebih mendasar: mengubah cara bangsa ini memandang laut.
Dari Eksploitasi Menuju Keberlanjutan
Selama puluhan tahun, pembangunan sektor kelautan Indonesia berjalan dalam logika produksi. Keberhasilan diukur dari jumlah ikan yang didaratkan, pertumbuhan ekspor, dan peningkatan investasi. Laut diperlakukan sebagai sumber daya yang selalu tersedia dan dapat diekstraksi tanpa batas.
Trenggono menawarkan perspektif yang berbeda.
Menurutnya, sumber daya laut memiliki batas ekologis yang harus dihormati.
Ketika daya dukung lingkungan dilampaui, maka yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan proses perlahan menuju keruntuhan ekosistem dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Pernyataan tersebut terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat politis. Dalam tradisi pembangunan modern, pertimbangan ekonomi hampir selalu ditempatkan di atas kepentingan ekologis. Trenggono justru membalik urutan itu dengan menjadikan keberlanjutan ekosistem sebagai fondasi kebijakan.
Dalam kajian political ecology, kerusakan lingkungan tidak pernah semata-mata persoalan teknis. Ia selalu terkait dengan pilihan politik mengenai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan publik.
PIT sebagai Instrumen Politik Ekologi
Sebagai yang pernah membaca sejumlah kajian Politik Ekologi Peet hingga Escobar, dari sudut pandang ini, PIT dapat dibaca sebagai instrumen politik ekologi.
Kebijakan tersebut berupaya membatasi eksploitasi demi menjaga keberlanjutan stok ikan, meskipun langkah itu tidak selalu populer di kalangan pelaku usaha maupun sebagian kelompok nelayan.
Apa yang disampaikan Trenggono sesungguhnya merupakan kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu lama menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Dalam paradigma tersebut, alam sering kali diposisikan hanya sebagai penyedia bahan baku bagi aktivitas produksi.
Menariknya, Trenggono tidak melihat konservasi sebagai beban pembangunan. Ia justru memandang kawasan konservasi sebagai investasi ekologis yang menjamin produktivitas laut pada masa depan.
Gagasan ini berbeda dari pandangan konvensional yang sering mempertentangkan konservasi dengan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersamaan. Konservasi bukan musuh pembangunan, melainkan syarat agar pembangunan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Karena itu, konsep ekonomi biru yang dikemukakan Trenggono menarik untuk dicermati. Ia tidak berbicara tentang penghentian aktivitas ekonomi, tetapi tentang bagaimana aktivitas ekonomi dapat berlangsung tanpa menghancurkan fondasi ekologis yang menopangnya.
Laut sebagai Sistem Kehidupan
Pandangan tersebut menunjukkan pemahaman bahwa sesungguhnya, laut bukan sekadar ruang ekonomi. Laut adalah sistem kehidupan yang menghubungkan plankton, ikan, mangrove, lamun, terumbu karang, dan manusia dalam satu jaringan ekologis yang saling bergantung.
Kerusakan pada satu bagian ekosistem akan menghasilkan efek berantai yang memengaruhi keseluruhan sistem. Karena itu, eksploitasi yang berlebihan pada akhirnya tidak hanya mengancam ikan, tetapi juga mengancam manusia yang menggantungkan hidup pada sumber daya tersebut.
PIT dalam perspektif Trenggono bukanlah tujuan akhir. Ia merupakan tahap awal menuju transformasi ekonomi pesisir yang lebih luas. Penataan penangkapan harus diikuti oleh penguatan budidaya laut, hilirisasi produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gagasan tentang marikultur dan Kampung Nelayan Modern memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin mengatur penangkapan, tetapi juga mengubah struktur ekonomi masyarakat pesisir agar tidak sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam liar.
Dalam perspektif politik lingkungan, negara memiliki tanggung jawab sebagai penjaga kepentingan publik lintas generasi. Negara tidak boleh hanya melayani kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang.
Pembaca sekalian, hari ini saya beruntung bisa mendengarkan dan berbincang dengan MKP Trenggono, setelah selama ini hanya mendengarnya bicara monolog, kali ini Pak Menteri menyediakan waktunya hingga hampir dua jam bersama akademisi, perwakilan donor, lembaga pembangunan kelautan dan perikanan dan pekerja media.
Bahwa, di tengah kuatnya arus pembangunan berbasis investasi dan ekstraksi sumber daya alam, pandangan seperti yang disampaikan Trenggono relatif jarang terdengar dari kalangan elite pemerintahan. Narasi keberlanjutan sering muncul dalam pidato, tetapi tidak selalu menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan.
Karena itu, pemikiran Trenggono menarik bukan hanya dalam konteks perikanan, tetapi juga dalam perdebatan yang lebih luas mengenai masa depan pembangunan Indonesia. Ia mengajak kita untuk mempertanyakan kembali apakah pertumbuhan ekonomi semata dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan.
Intinya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa besar kekayaan alam yang berhasil diekstraksi hari ini. Yang lebih penting adalah apakah bangsa tersebut mampu mewariskan ekosistem yang tetap sehat dan produktif kepada generasi berikutnya.
Dalam konteks itulah PIT dan ekonomi biru menemukan makna yang lebih dalam. Keduanya bukan sekadar kebijakan sektor kelautan, melainkan bagian dari upaya membangun peradaban yang menempatkan manusia dan alam dalam hubungan yang lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan.
Terakhir, jika penulis benar-benar ingin melihat denyut atau arah pergerakan PIT ini, hanya penasaran pada seperti apa ‘stimulus’ keberlanjutan yang melembaga, yang dipatuhi oleh para pemangku kepentingan tanpa mereka harus terkerangkeng oleh paksaan atau cambuk hukuman. Sebuah kesadaran politis, ekologis dan ekonomi tentu saja.
___
Menteng, 13 Agustus 2026
Penulis Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID
