- Ada pergeseran dari antropologi terapan yang terutama menghasilkan rekomendasi bagi lembaga tertentu menuju praktik antropologi yang lebih aktif terlibat bersama masyarakat.
- Dalam antropologi publik, pengetahuan antropologis tidak berhenti pada laporan penelitian atau rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Pengetahuan tersebut dibawa kembali ke ruang publik dan digunakan melalui keterlibatan langsung bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
- Dalam percakapan dengan Pelakita.ID, perspektif antropologis Yahya berkembang pada isu yang lebih luas, termasuk pembangunan, metodologi penelitian sosial, relasi kuasa, pendampingan masyarakat, dan pentingnya antropologi hadir lebih dekat dengan persoalan publik.
PELAKITA.ID – SOROWAKO – Pembangunan tidak pernah semata-mata berbicara tentang jalan yang dibangun, bendungan yang didirikan, kawasan yang dikembangkan, atau anggaran yang dibelanjakan.
Di balik proyek dan dokumen perencanaan, selalu terdapat relasi kuasa, pengetahuan, kepentingan, serta pertarungan mengenai siapa yang menentukan arah perubahan dan siapa yang harus menanggung konsekuensinya.
Pandangan itu mengemuka dalam perbincangan penulis dengan Dr. Yahya Kadir, antropolog Universitas Hasanuddin saat bertemu di bilangan Sorowako, Luwu Timur, Senin, 21 September 20206.
Penulis dan Yahya membincang sejumlah isu mulai dari hegemoni negara maju dan lembaga donor, pendidikan yang semakin dekat dengan kebutuhan industri, metodologi penelitian sosial, hingga perkembangan gagasan public anthropology dalam pendampingan masyarakat.
Bagi Yahya, memahami pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan membaca angka, indikator ekonomi, dan dokumen kebijakan.
“Pembangunan perlu dibaca melalui konteks sosial tempat sebuah kebijakan diterapkan, termasuk struktur kekuasaan yang bekerja di balik proses pengambilan keputusan,” ucap Antropolog Unhas yang telah malang melintang di arena riset dan pemberdayaan masyarakat ini.
Ia menyinggung bagaimana negara-negara maju dan lembaga keuangan maupun pembangunan internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pengalaman pembangunan di negara berkembang dapat memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan melalui berbagai instrumen pembiayaan, konsultansi teknis, maupun persyaratan yang melekat pada skema bantuan dan pinjaman.
Dalam pengalaman yang dibagikannya, proyek pembangunan yang menggunakan pembiayaan internasional tidak selalu berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral.
Persyaratan pembiayaan dapat berkelindan dengan kepentingan ekonomi dan kelembagaan negara pemberi pinjaman, termasuk melalui mekanisme yang mengarahkan penggunaan fasilitas, teknologi, atau produk tertentu dari negara donor.
Pengalaman tersebut, antara lain, dapat ditemukan ketika terlibat dalam proyek bantuan internasional seperti rehabilitasi terumbu karang melalui program COREMAP atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program yang penulis pernah ikuti.
Dalam percakapan tersebut, Yahya mengingat bagaimana sebagian pembiayaan proyek dapat memiliki ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan atau pengadaan fasilitas dari negara donor, sebuah pengalaman yang kemudian mendorong pertanyaan lebih jauh tentang siapa sesungguhnya yang memperoleh manfaat dari sebuah skema pembangunan.
Pertanyaan itu membawa diskusi pada konsep hegemoni, yakni bagaimana pengaruh dapat bekerja bukan hanya melalui kekuatan yang terlihat secara langsung, tetapi juga melalui pengetahuan, institusi, aturan, standar, dan cara tertentu dalam mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pembangunan.
“Dalam kerangka tersebut, negara berkembang tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas ketika menentukan pilihan kebijakannya,” sebut Yahya.
Ketergantungan terhadap modal, teknologi, keahlian, dan pembiayaan eksternal dapat menciptakan hubungan yang kompleks antara kebutuhan pembangunan domestik dan kepentingan aktor internasional.
Namun, bagi Yahya, persoalannya tidak berhenti pada kritik terhadap negara maju atau lembaga donor. Ia justru mengajak melihat bagaimana masyarakat, pemerintah, akademisi, dan perencana pembangunan memiliki kemampuan untuk memahami kondisi lokal dan membangun pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sinilah metodologi penelitian sosial menjadi penting.
Perencana pembangunan membutuhkan perangkat untuk memahami realitas sosial secara lebih mendalam.
Observasi, wawancara, pemetaan komunitas, serta kemampuan membaca relasi sosial bukan sekadar perangkat akademik, tetapi dapat menjadi instrumen penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual.
Sebuah wilayah, kata dia dalam percakapan tersebut, tidak dapat diperlakukan hanya sebagai hamparan geografis yang memiliki angka statistik.
“Setiap wilayah mempunyai sejarah, struktur sosial, jaringan kekuasaan, pengetahuan lokal, kepentingan, serta pengalaman masyarakat yang membentuk respons mereka terhadap sebuah kebijakan,” jelas Yahya.
Karena itu, kata dia, perencanaan pembangunan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk memahami kondisi spesifik lokal sebelum menentukan intervensi.
Pendekatan kolaboratif menjadi penting karena pengetahuan mengenai sebuah wilayah tidak hanya berada di tangan pemerintah atau konsultan, tetapi juga tersebar di antara masyarakat yang sehari-hari mengalami perubahan tersebut.
Pandangan itu sekaligus membawa pembicaraan pada kritik terhadap model pendidikan yang terlalu berorientasi pada kebutuhan industri melalui pendekatan link and match.
Yahya mempertanyakan kecenderungan pendidikan yang menempatkan lulusan terutama sebagai tenaga kerja yang harus memenuhi kebutuhan pasar, sementara fungsi pendidikan sebagai ruang untuk membangun daya kritis dan kemampuan memahami persoalan sosial berpotensi semakin menyempit.
Dalam perspektif ini, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan pasar.
“Pendidikan juga perlu membentuk kemampuan untuk mempertanyakan struktur yang menghasilkan ketimpangan, membaca perubahan sosial, dan menemukan kemungkinan perubahan yang lebih adil,” sebutnya.
Percakapan kemudian bergerak ke ranah teori sosial, terutama gagasan Anthony Giddens mengenai strukturasi.
Perdebatan klasik mengenai struktur dan agen mempertanyakan apakah manusia terutama dibentuk oleh struktur sosial, atau memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan dan mengubah struktur tersebut.
Teori strukturasi Giddens menawarkan cara membaca hubungan keduanya sebagai sebuah dualitas. Struktur memang menyediakan aturan dan sumber daya yang memengaruhi tindakan manusia, tetapi struktur tersebut sekaligus diproduksi dan direproduksi melalui tindakan manusia sehari-hari.
Hemat penulis, bagi studi pembangunan, gagasan tersebut menjadi relevan karena masyarakat tidak semestinya dilihat sebagai objek yang hanya menerima kebijakan. Mereka memiliki kapasitas untuk merespons, bernegosiasi, menerima, menolak, atau bahkan mengubah arah sebuah intervensi pembangunan.
Perspektif semacam itu, timpal Yahya, menemukan relevansinya dalam perkembangan public anthropology atau antropologi publik.
Yahya menjelaskan adanya pergeseran dari antropologi terapan yang terutama menghasilkan rekomendasi bagi lembaga tertentu menuju praktik antropologi yang lebih aktif terlibat bersama masyarakat.
Kata dia, dalam antropologi publik, pengetahuan antropologis tidak berhenti pada laporan penelitian atau rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Pengetahuan tersebut dibawa kembali ke ruang publik dan digunakan melalui keterlibatan langsung bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
Perubahan orientasi ini penting terutama ketika masyarakat berhadapan dengan proyek pembangunan berskala besar yang membawa kepentingan pemerintah, perusahaan, investor, dan komunitas dalam satu ruang yang sama.
Yahya mengisahkan pengalaman pendampingan masyarakat dalam konteks proyek pembangunan besar, termasuk berkaca pada kasus yang berkaitan dengan pembangunan bendungan.
“Dalam situasi semacam itu, masyarakat sering menghadapi aktor yang memiliki sumber daya jauh lebih besar, baik dari sisi informasi, modal, kewenangan maupun kapasitas teknis,” kata dia.
Pendampingan kemudian tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan memberikan nasihat kepada masyarakat.
Ia menjadi bagian dari proses membangun keseimbangan relasi kuasa, sehingga masyarakat terdampak memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyampaikan kepentingan, pengetahuan, dan hak mereka dalam proses pembangunan.
Jadi, antropologi tidak lagi berada di luar persoalan.
Antropolog justru masuk ke dalam arena sosial yang kompleks, berhadapan dengan konflik kepentingan, serta berupaya memastikan bahwa suara kelompok yang memiliki sumber daya lebih terbatas tetap memperoleh tempat dalam proses pengambilan keputusan.
Penuh negosiasi
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah proses sosial yang penuh negosiasi. Infrastruktur mungkin dapat dibangun dalam hitungan tahun, tetapi perubahan sosial yang menyertainya dapat berlangsung jauh lebih panjang dan meninggalkan konsekuensi lintas generasi.
Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai pembangunan seharusnya tidak hanya berbunyi apa yang akan dibangun, tetapi juga untuk siapa pembangunan dilakukan, siapa yang menentukan, pengetahuan siapa yang digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya.
Dalam konteks tersebut, kemampuan membaca struktur sekaligus mengenali kapasitas agen menjadi penting.
Pemerintah membutuhkan pengetahuan lokal, masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi dan ruang partisipasi, sementara akademisi ditantang untuk tidak berhenti pada produksi pengetahuan yang hanya berputar di ruang kampus.
Percakapan dengan Yahya pada akhirnya membawa kita pada satu gagasan sederhana tetapi fundamental: pembangunan yang baik membutuhkan kemampuan untuk mendengar sebelum merancang, memahami sebelum melakukan intervensi, dan membangun bersama sebelum menentukan untuk masyarakat.
Antropologi publik menawarkan salah satu jalan untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
Ia menempatkan pengetahuan bukan sekadar sebagai produk akademik, tetapi sebagai bagian dari proses sosial untuk memahami persoalan, membuka ruang dialog, dan memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi perubahan.
Di tengah pembangunan yang semakin kompleks, ketika negara, pasar, lembaga donor, teknologi, dan masyarakat bertemu dalam satu arena, pertanyaan tentang kuasa dan pengetahuan menjadi semakin penting.
Sebagaimana tersirat dalam percakapan tersebut, siapa yang menguasai pengetahuan sering kali memiliki pengaruh besar terhadap siapa yang dapat menentukan arah perubahan.
Tentang Yahya Kadir
Dr. Yahya Kadir, M.A. adalah antropolog dan dosen tetap Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Hasanuddin. Ia tercatat memperoleh gelar Drs. dari Universitas Hasanuddin dan M.A. dari Departemen Antropologi Universitas Indonesia pada 1994, sebelum memulai kiprah akademiknya di FISIP Unhas pada 1997.
Dalam perjalanan akademiknya, Yahya pernah dipercaya memimpin Departemen Antropologi FISIP Unhas dan kini menjabat Ketua Program Studi Magister (S2) Antropologi sekaligus Plt. Ketua Program Studi Doktoral (S3) Antropologi.
Pengalaman akademik dan kelembagaannya menjadikannya salah satu figur yang aktif dalam pengembangan kajian antropologi di lingkungan Unhas.
Bidang perhatian Yahya tercermin dalam sejumlah karya dan aktivitas akademiknya yang menempatkan persoalan sosial-budaya sebagai pintu masuk untuk memahami masyarakat dan perubahan.
Melalui tulisan “Pojiale: Another Side of the Buginese” yang terbit di ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia pada 2021, ia merefleksikan karakter orang Bugis melalui konsep pojiale, sementara penelitiannya mengenai keragaman praktik perawatan kesehatan penderita malaria di Topoyo, Sulawesi Barat, memperlihatkan perhatian pada dimensi sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat.
Ia juga memiliki keterlibatan dalam pengembangan ETNOSIA, baik melalui pengalaman sebagai bagian dari redaksi maupun sebagai section editor. Dalam percakapan dengan Pelakita.ID, perspektif antropologis Yahya berkembang pada isu yang lebih luas, termasuk pembangunan, metodologi penelitian sosial, relasi kuasa, pendampingan masyarakat, dan pentingnya antropologi hadir lebih dekat dengan persoalan publik.
Penulis: Kamaruddin Azis — Pelakita.ID
