WAG, Jari Politisi, dan Kesia-siaan Substansial

  • Whatsapp
Ilustrasi

Ketika Aktivitas Digital Menjadi Pengganti Kerja Nyata

PELAKITA.ID – Setiap hari, ruang politik kita semakin ramai oleh percakapan di WhatsApp Group (WAG). Sejak pagi hingga malam, pesan terus berdatangan: tautan berita dibagikan, isu diperdebatkan, pernyataan dikomentari, pujian disampaikan, dan kritik dilontarkan.

Ada yang tampil sebagai analis, ada yang merasa perlu memberi nasihat, sementara sebagian lainnya sibuk menjaga posisi dan pengaruh. Jari-jari terus bekerja di atas layar, menciptakan kesan bahwa kehidupan politik berlangsung sangat dinamis.

Di balik keramaian itu, sebuah pertanyaan mendasar patut diajukan: berapa banyak dari percakapan tersebut yang benar-benar menghasilkan perubahan?

WAG sesungguhnya merupakan sarana komunikasi yang bermanfaat. Melalui ruang digital ini, koordinasi dapat dilakukan lebih cepat, informasi tersebar lebih luas, dan hubungan antarpihak terpelihara tanpa dibatasi jarak. Bagi politisi, teknologi tersebut bahkan membuka kesempatan untuk mendengar aspirasi, menjelaskan kebijakan, dan membangun komunikasi dengan masyarakat secara lebih intensif.

Persoalan muncul ketika komunikasi kehilangan tujuan awalnya. Grup yang semestinya menjadi ruang pertukaran informasi dan koordinasi berubah menjadi panggung untuk menunjukkan eksistensi.

Orang merasa harus selalu hadir, memberikan komentar, membagikan sesuatu, atau mengambil bagian dalam setiap perdebatan agar tidak dianggap tertinggal. Kehadiran digital seolah menjadi ukuran keterlibatan politik.

Di sinilah kita menemukan paradoks jari politisi. Kemampuan mengetik dan merespons dengan cepat tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan.

Kalimat tentang keberpihakan mudah disusun, tetapi keberpihakan yang sesungguhnya menuntut kehadiran dan tindakan. Pernyataan dukungan dapat dikirim dalam hitungan detik, sementara memperjuangkan kepentingan masyarakat membutuhkan waktu, keberanian, dan konsistensi.

Situasi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai inflasi komunikasi: semakin banyak pesan diproduksi, semakin kuat kesan bahwa aktivitas politik sedang berlangsung.

Padahal, banyaknya percakapan tidak otomatis mencerminkan kedalaman pemikiran. Sebuah isu dapat dibicarakan berulang kali tanpa menghasilkan pemahaman baru. Sebuah kritik bisa memperoleh banyak dukungan, tetapi tidak pernah berkembang menjadi usulan perbaikan.

Bahkan, kesepakatan yang dirayakan dengan puluhan tanda jempol sering kali berhenti sebagai persetujuan simbolis.

Kita perlu membedakan kesibukan dari produktivitas. Kesibukan digital terlihat dari frekuensi pesan, kecepatan merespons, jumlah grup yang diikuti, dan intensitas seseorang terlibat dalam diskusi.

Produktivitas politik justru harus dinilai dari hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah ada kebijakan yang diperbaiki? Apakah aspirasi masyarakat ditindaklanjuti? Apakah keputusan yang dihasilkan membawa manfaat? Tanpa ukuran semacam itu, aktivitas komunikasi hanya menjadi rutinitas yang menyita perhatian dan energi.

Kesia-siaan substansial terjadi ketika waktu dan pikiran yang seharusnya digunakan untuk memahami masalah justru habis dalam perdebatan yang berputar-putar.

Orang membahas persoalan yang sama dengan sudut pandang yang tidak jauh berbeda, mengulang kritik tanpa menawarkan alternatif, dan saling menanggapi tanpa kesediaan menguji kebenaran argumen.

Semua merasa telah berpartisipasi, tetapi keadaan di luar grup tidak bergerak ke arah yang lebih baik.

Keadaan menjadi lebih rumit ketika WAG berubah menjadi ruang gema atau echo chamber. Anggota grup lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa.

Informasi yang mendukung kepentingan kelompok diterima tanpa banyak pemeriksaan, sedangkan pendapat berbeda mudah dicurigai sebagai serangan atau bentuk ketidakloyalan. Ruang yang seharusnya memperkaya perspektif akhirnya justru mempersempit cara pandang.

Politisi yang terlalu nyaman berada dalam lingkungan semacam ini berisiko kehilangan kepekaan terhadap kenyataan. Ia lebih sibuk mengelola percakapan internal daripada memahami persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Padahal, kehidupan rakyat tidak berlangsung di dalam grup percakapan.

Nelayan berhadapan dengan ketidakpastian harga ikan dan biaya melaut, petani memikirkan ongkos produksi, pekerja membutuhkan kepastian pendapatan, sementara keluarga berpenghasilan terbatas harus mengatur kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Mereka tidak selalu membutuhkan pernyataan politik yang terdengar meyakinkan. Mereka membutuhkan keputusan yang tepat, program yang berjalan, pelayanan yang dapat diakses, serta kebijakan yang memberikan dampak nyata. Jarak antara percakapan politik dan kehidupan masyarakat inilah yang semestinya menjadi bahan evaluasi bagi siapa pun yang memegang mandat publik.

Tentu, kritik terhadap fenomena ini bukan berarti menolak WAG atau menganggap komunikasi digital sebagai sesuatu yang tidak produktif. Sebaliknya, ruang digital dapat menjadi instrumen demokrasi yang kuat apabila digunakan untuk menguji gagasan, bertukar data, mengorganisasi kerja, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kebijakan. Sebuah grup yang dikelola dengan disiplin bahkan dapat menjadi tempat lahirnya inisiatif penting.

Yang perlu diperiksa adalah orientasi penggunaannya. Apakah komunikasi mempercepat proses kerja atau justru menjadi penggantinya? Apakah diskusi menghasilkan keputusan dan pembagian tanggung jawab, atau hanya memperpanjang perdebatan? Apakah kritik disertai upaya mendorong perubahan, atau sekadar menjadi cara untuk mempertahankan popularitas dan posisi dalam kelompok?

Jabatan publik bukanlah kompetisi kecepatan mengetik. Keberhasilan seorang politisi tidak ditentukan oleh banyaknya grup yang diikuti, jumlah pesan yang dikirim, atau seberapa sering namanya muncul dalam diskusi.

Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuannya menerjemahkan mandat rakyat menjadi kebijakan, pelayanan, perlindungan, dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat.

Ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan melalui pesan singkat. Memeriksa persoalan di lapangan, mendengarkan warga, membaca dokumen kebijakan, menguji data, menelusuri penggunaan anggaran, serta memastikan program berjalan membutuhkan kesungguhan yang tidak selalu terlihat di media sosial maupun WAG. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang menentukan apakah komunikasi politik memiliki nilai di luar layar.

Demokrasi memang membutuhkan percakapan dan perbedaan pendapat. Akan tetapi, percakapan harus menjadi pintu masuk menuju pemahaman, keputusan, dan tindakan. Kritik perlu menghasilkan koreksi, sementara dukungan semestinya diikuti tanggung jawab untuk memastikan kebijakan berjalan dengan benar.

Politisi tidak cukup hanya pandai berkomunikasi; mereka harus mampu membuktikan bahwa komunikasi tersebut memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan publik.

Sudah waktunya kita menilai ulang makna keaktifan politik. Bukan dari seberapa sering seseorang muncul dalam percakapan, melainkan dari kualitas gagasan, keberanian mengambil tanggung jawab, dan hasil kerja yang dapat diperiksa. Sebab, sebuah WAG bisa sangat ramai, tetapi persoalan masyarakat tetap menunggu penyelesaian.

Di luar layar, rakyat tidak sedang menghitung berapa banyak pesan yang telah dikirim para politisi. Mereka sedang menunggu janji yang berubah menjadi pekerjaan dan pekerjaan yang menghasilkan perubahan.

Politik tidak membutuhkan lebih banyak jari yang sibuk mengetik. Politik membutuhkan pikiran yang jernih, keberanian mengambil keputusan, dan tangan yang benar-benar bekerja setelah percakapan berakhir.