- Reformasi membuka jalan bagi masyarakat sipil untuk menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi. Tantangan hari ini adalah memastikan bahwa kebebasan yang diperjuangkan tidak berhenti sebagai warisan sejarah, melainkan terus hidup dalam organisasi yang mandiri, gerakan yang solid dan komunitas yang berdaya.
- Ken M. P. Setiawan dan Dirk Tomsa (2023) menunjukkan bahwa polarisasi politik, konservatisme sosial-keagamaan dan tekanan negara telah membatasi kemampuan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi. Fragmentasi organisasi dan lemahnya koalisi juga mengurangi kekuatan kolektif mereka.
Dari Penggerak Reformasi Menuju Fragmentasi dan Ketergantungan Politik
PELAKITA.ID – Taman Kelapa Lima, Kota Kupang, 21 November 2026. Suasana di tepi pantai terasa tenang, perahu nelayan tertambat, beberapa pria yang tidur di sudut Taman Kelapa Lima, dua perempuan membakar ikan, seorang lainnya mengeloni balita. Di laut yang sedang surut itu, sekelompok pria turun dari perahu ‘feeder’ purse seine dan merapat ke taman.
“Kenapa kau tidur situ, ini ada tamu, nasi, air sonde ada,” teriak perempuan paruh baya dari lapak depan bangunan utama ‘pusat kuliner’ yang tahun 2023 diresmikan Joko Widodo itu.
“Cepat su….”
Sang pria bergegas bangun, merengut dan nampak menghela napas.
Penulis berbincang dengan seroang kawan yang juga sedang menunggu nasi, ikan bakar, dan minuman datang.
“Kenapa kita punya negara begini e, saya tidak nyangka Gibran lepas,” kata dia memecah suasana.
Dia melanjutkan. “Tidak ada juga protes, atau lembaga swadaya masyarakat bicara keras,” tambahnya.
Sampai di situ penulis hanya bisa diam sejenak, membatin: ada juga betulnya.
Lalu penulis membalas, “Fakta-fakta sudah banyak, apalagi setelah sidang Roy Suryo, posisi Gibran memang rawan.”
Melemah
Saya menggaris bawahi penghakiman kawan itu bahwa ‘lembaga swadaya masyarakat’. Tidak bisa bicara keras, sonde bergaung.
Hemat penulis ada benarnya, tapi bukan semata soal ijazah, atau mundurnya Gibran. Ada beberapa protes dan pembelaan tapi yang nampak adalah ‘bukan LSM’ sebagaimana biasanya. Barisan Pembela, Simpatisan, atau nama-nama yang bisa saja tidak resmi atau punya akta pendirian, semua hadir begitu instan, tak punya rekam jejak advokasi.
Padahal, sepanjangan pengetahuan kita, LSM atau organisasi masyarakat sipil adalah salah satu kekuatan utama dalam perubahan demokrasi Indonesia.
Mari simak. Pada akhir masa Orde Baru, mahasiswa, organisasi nonpemerintah, serikat pekerja, jurnalis, akademisi, kelompok keagamaan dan organisasi masyarakat bergerak bersama menentang otoritarianisme.
Mereka membangun solidaritas, mengawasi kekuasaan, mengungkap penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kebebasan politik. Kekuatan mereka tidak hanya terletak pada jumlah organisasi, tetapi terutama pada kemampuan menggerakkan warga dan membangun tekanan kolektif terhadap negara.
Lebih dari dua dekade setelah Reformasi, pengaruh tersebut tampak menghadapi tantangan serius. Indonesia masih memiliki ribuan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang lingkungan, hak asasi manusia, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pembangunan.
Sayangnya, banyaknya organisasi tidak otomatis menunjukkan kuatnya masyarakat sipil. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah sejauh mana mereka masih mandiri, memiliki legitimasi publik, berakar pada komunitas, serta mampu mengawasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah.
Melemahnya masyarakat sipil bukan semata-mata persoalan berkurangnya aktivitas organisasi.
Persoalannya lebih struktural, mencakup penyempitan ruang demokrasi, kooptasi politik, fragmentasi gerakan, ketergantungan pendanaan dan melemahnya hubungan dengan masyarakat akar rumput.
Kooptasi Politik dan Menyusutnya Ruang Demokrasi
Salah satu tantangan utama adalah kooptasi politik.
Organisasi yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan dapat kehilangan daya kritis ketika terlalu bergantung pada akses, sumber daya dan perlindungan dari elite politik. Hubungan dengan pemerintah tentu diperlukan untuk memengaruhi kebijakan, tetapi menjadi persoalan ketika kedekatan institusional lebih diutamakan daripada independensi.
Marcus Mietzner (2025), dalam kajiannya mengenai kolusi elite di Indonesia, menjelaskan bagaimana konsolidasi kepentingan politik dapat mempersempit ruang bagi kekuatan alternatif.
Sebagian aktor masyarakat sipil bahkan terseret ke dalam kompetisi dan distribusi sumber daya elite, sehingga fungsi pengawasan mereka melemah.
Tekanan juga datang dari menyusutnya ruang kebebasan sipil. CIVICUS Monitor mengategorikan ruang sipil Indonesia sebagai obstructed atau terhambat.
Pembatasan ekspresi, intimidasi terhadap aktivis, tekanan terhadap jurnalis dan hambatan terhadap demonstrasi memperlihatkan bahwa kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan kritik belum sepenuhnya terlindungi.
Situasi tersebut menciptakan efek gentar. Organisasi mungkin tetap menjalankan program, tetapi menjadi lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan isu sensitif seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kritik yang semestinya menjadi bagian normal demokrasi berisiko diperlakukan sebagai ancaman politik.
Fragmentasi dan Ketergantungan Pendanaan
Persoalan berikutnya berasal dari dalam tubuh masyarakat sipil sendiri. Organisasi lingkungan, buruh, petani, HAM dan pemberdayaan masyarakat sering bekerja dengan agenda masing-masing. Perbedaan fokus sebenarnya merupakan kekayaan, tetapi tanpa koordinasi dan solidaritas, keberagaman tersebut justru menghasilkan fragmentasi.
Ken M. P. Setiawan dan Dirk Tomsa (2023) menunjukkan bahwa polarisasi politik, konservatisme sosial-keagamaan dan tekanan negara telah membatasi kemampuan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi. Fragmentasi organisasi dan lemahnya koalisi juga mengurangi kekuatan kolektif mereka.
Ketergantungan pada donor dan proyek jangka pendek memperumit keadaan. Pendanaan internasional maupun pemerintah telah membantu organisasi menjalankan berbagai program pembangunan.
Meski begitu, ketika keberlangsungan organisasi terlalu bergantung pada proyek, prioritas kegiatan dapat bergeser mengikuti agenda pemberi dana. Organisasi menjadi semakin terampil menyusun proposal, memenuhi indikator dan membuat laporan, tetapi belum tentu semakin kuat dalam membangun basis sosial.
Apa yang kita saksikan adalah sebagian organisasi berisiko lebih berfungsi sebagai pelaksana program daripada sebagai representasi kepentingan masyarakat. Setelah proyek berakhir, kegiatan berhenti, staf berkurang dan hubungan dengan komunitas melemah.
Kekuatan masyarakat sipil sesungguhnya berawal dari hubungannya dengan warga.
Organisasi yang mengatasnamakan nelayan, petani, pekerja atau masyarakat adat harus mampu memahami persoalan sehari-hari dan memperjuangkan kepentingan mereka. Tanpa hubungan tersebut, advokasi dapat berubah menjadi aktivitas profesional yang berbicara tentang masyarakat, tetapi tidak selalu bertanggung jawab kepada masyarakat.
Di sinilah modal sosial menjadi penting. Solidaritas internal atau bonding, hubungan lintas kelompok atau bridging, serta koneksi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber daya atau linking merupakan fondasi bagi gerakan masyarakat yang kuat. Ketiganya harus berjalan bersama agar komunitas tidak terisolasi dan tidak kehilangan daya tawar ketika berhadapan dengan pemerintah maupun kepentingan ekonomi.
Perkembangan ruang digital juga menghadirkan tantangan baru.
Disinformasi, polarisasi, perundungan daring, pengawasan dan intimidasi dapat melemahkan kepercayaan publik sekaligus menghambat mobilisasi warga. Masyarakat sipil sendiri perlu memperkuat transparansi, tata kelola internal dan regenerasi kepemimpinan agar legitimasi publik tidak terkikis.
Mengembalikan Peran Demokratis Masyarakat Sipil
Melemahnya masyarakat sipil Indonesia merupakan hasil interaksi tekanan eksternal dan persoalan internal. Kooptasi politik, pembatasan ruang kebebasan, fragmentasi gerakan, ketergantungan pendanaan dan lemahnya akar rumput saling memperkuat. Karena itu, pemulihannya tidak cukup dilakukan melalui penambahan jumlah organisasi atau peningkatan proyek pembangunan.
Diperlukan penguatan independensi, diversifikasi pendanaan, pembentukan koalisi lintas sektor, pengembangan kepemimpinan baru dan penguatan organisasi berbasis komunitas. Partisipasi warga juga harus melampaui kehadiran dalam konsultasi atau kegiatan proyek. Masyarakat perlu memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Ukuran kekuatan masyarakat sipil bukanlah jumlah organisasi, banyaknya seminar atau besarnya anggaran program. Ukuran yang lebih penting ialah kemampuannya mengorganisasi warga, membela kelompok rentan, membangun solidaritas dan memastikan kekuasaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.
Reformasi membuka jalan bagi masyarakat sipil untuk menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi.
Tantangan hari ini adalah memastikan bahwa kebebasan yang diperjuangkan tidak berhenti sebagai warisan sejarah, melainkan terus hidup dalam organisasi yang mandiri, gerakan yang solid dan komunitas yang berdaya.
Masa depan demokrasi Indonesia, dalam banyak hal, bergantung pada kemampuan masyarakat sipil untuk menemukan kembali kekuatan tersebut.
Referensi
-
Setiawan, K. M. P. & Tomsa, D. (2023). “Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi’s Indonesia.” Journal of Current Southeast Asian Affairs.).
-
Mietzner, M. (2025). “Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement.” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science.
-
PUSKAPOL FISIP UI / EU Co-Evolve 2. (2026). Social Analysis of the Condition of the Civic Space Ecosystem and the Vulnerability of Civil Society in Indonesia.
-
CIVICUS Monitor. Indonesia: Civic Space Profile.
-
Freedom House. (2025). Freedom in the World: Indonesia.









