Akurasi Data Stok Ikan Menjadi Fondasi Pengaturan Kuota Penangkapan di WPPNRI 571, 572, dan 711

  • Whatsapp
Pertemuan yang berlangsung pada 17–20 November 2026 di Padang, Sumatera Barat, ini diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan dibuka oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan 2, Irwan Meilano.

PELAKITA.ID – PADANG, 18 November 2026 — Keberlanjutan perikanan tangkap tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya ikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan tingkat pemanfaatannya tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem.

Karena itu, ketersediaan data stok ikan yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan kuota penangkapan secara terukur.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Pertemuan Tahunan Ke-9 Unit Pengelola Perikanan (UPP) untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571, 572, dan 711.

Pertemuan yang berlangsung pada 17–20 November 2026 di Padang, Sumatera Barat, ini diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan dibuka oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan 2, Irwan Meilano.

Sekitar 90 peserta dari berbagai unsur hadir dalam forum tersebut, meliputi perwakilan pemerintah pusat dan daerah, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN), akademisi, mitra pembangunan, serta pelaku usaha perikanan.

Memastikan Pemanfaatan Tidak Melampaui Daya Pulih Stok

Dalam arahannya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan 2, Irwan Meilano, mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan harus mempertimbangkan kapasitas stok untuk melakukan pemulihan secara alami.

Pertimbangan ekologis ini menjadi prinsip mendasar dalam penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota.

Menurutnya, aktivitas ekonomi perikanan harus dikelola secara proporsional agar pemanfaatan sumber daya laut tidak mengorbankan keberlanjutan stok ikan.

“Pemanfaatan sumber daya ikan harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi stok ikan,” ujar Irwan.

Urgensi penguatan basis data juga tergambar dalam hasil kajian awal yang disiapkan oleh Scientific Service Provider (SSP) pada 2026. Dari 29 kelompok sumber daya ikan yang dianalisis, terdapat 10 kelompok yang menunjukkan tingkat pemanfaatan dalam kategori tangkap berlebih.

Meski demikian, hasil tersebut masih berstatus usulan ilmiah dan membutuhkan proses pengujian serta penelaahan lebih lanjut oleh Komnas KAJISKAN. Dengan demikian, validitas data, pendalaman hasil kajian, dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi tahapan penting sebelum rekomendasi tersebut dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya membangun sinergi lintas pemangku kepentingan.

Kolaborasi diperlukan sejak proses pengumpulan dan pengolahan data, analisis kondisi sumber daya ikan, hingga penyusunan rekomendasi mengenai status stok dan pengaturan pemanfaatannya.

Menata Kuota dan Memperkuat Sistem Pendataan

Agenda pertemuan tidak hanya berfokus pada evaluasi kondisi sumber daya ikan, tetapi juga mencakup sejumlah aspek teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan perikanan di ketiga WPPNRI tersebut.

Beberapa agenda yang dibahas meliputi evaluasi tingkat kepatuhan pemerintah provinsi dalam pengelolaan perikanan, penetapan lokasi pengambilan sampel pendaratan ikan di sentra-sentra nelayan, serta pembagian kuota penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan antardaerah.

Forum tersebut juga membahas penyusunan rencana kerja Unit Pengelola Perikanan untuk tahun 2027 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan penguatan tata kelola pada periode berikutnya.

Penguatan sistem pendataan hasil pendaratan ikan menjadi salah satu perhatian penting. Data yang lebih lengkap dan representatif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengkajian stok, sekaligus menyediakan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, menjelaskan bahwa Pertemuan Tahunan merupakan forum tertinggi dalam mekanisme tata kelola Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI. Forum ini menjadi ruang koordinasi yang mempertemukan pemerintah, kalangan ilmuwan, dan pelaku usaha untuk menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

“Melalui forum ini, KKP mendorong agar hasil kajian ilmiah, penataan kuota, dan penguatan pendataan dapat ditindaklanjuti menjadi langkah nyata agar ikan tetap lestari, pengelolaan semakin bertanggung jawab, dan kesejahteraan nelayan terus meningkat,” kata Syahril.

Pertemuan Tahunan Ke-9 UPP WPPNRI 571, 572, dan 711 menegaskan bahwa pengelolaan perikanan tangkap membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, ketepatan kebijakan, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Akurasi data stok bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem laut, kepastian usaha perikanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

—0—