Kelapa Lima, Potensi Perikanan di Tengah Kota dan Harapan Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih

  • Whatsapp
Miguel, saat menerima tim survey KNMP 2027 (dok: Pelakita.ID)

Laporan Perjalanan Kamaruddin Azis | Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

PELAKITA.ID – Kunjungan penulis ke Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data dan informasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi serta kesiapan lokasi dalam mendukung rencana pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Kelurahan Kelapa Lima, Miguel Klau, pembicaraan berkembang dari gambaran aktivitas perikanan masyarakat pesisir, pola pemasaran hasil tangkapan, keberadaan kelompok nelayan, hingga persoalan ketersediaan lahan dan kebutuhan infrastruktur pendukung.

Dari pertemuan tersebut tergambar bahwa Kelapa Lima memiliki karakteristik kawasan perikanan perkotaan yang cukup strategis. Aktivitas nelayan dan perdagangan ikan berlangsung di sepanjang pesisir, terutama di sekitar RT 1.

Sebagian warga melakukan penangkapan ikan sendiri, sementara sebagian lainnya menjalankan kegiatan perdagangan dengan mengambil pasokan ikan dari kawasan Oeba, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan di Kota Kupang.

Keberadaan nelayan, pedagang ikan, dan usaha kuliner berbasis hasil laut membentuk mata rantai ekonomi yang saling berkaitan.

Di kawasan depan hotel, misalnya, terdapat lapak-lapak penjualan ikan dan ikan bakar yang menyasar wisatawan maupun pengunjung hotel. Sementara itu, pedagang yang berjualan di bagian ujung kawasan pesisir lebih banyak melayani masyarakat lokal. Pola ini memperlihatkan bahwa pasar hasil perikanan di Kelapa Lima memiliki dua segmen konsumen, yakni wisatawan dan warga setempat.

Aktivitas Perikanan dan Persoalan Akses Pasar

Salah satu hal menarik yang mengemuka dalam diskusi dengan Miguel Klau adalah perubahan pola pemasaran ikan setelah pembangunan kawasan Taman Kelapa Lima.

Sebelum penataan kawasan dilakukan, pedagang ikan banyak berjualan langsung di tepi jalan. Posisi tersebut memudahkan warga yang melintas menggunakan sepeda motor untuk berhenti dan membeli ikan tanpa harus masuk lebih jauh ke dalam kawasan.

Setelah pembangunan fasilitas di kawasan tersebut, sebagian pedagang ditempatkan lebih ke dalam. Kondisi ini ternyata memengaruhi akses konsumen, khususnya pembeli lokal.

Warga Kota Kupang yang terbiasa membeli ikan secara cepat di pinggir jalan cenderung enggan masuk ke area yang lebih jauh, terlebih ketika akses kendaraan dan ruang parkir tidak mendukung. Adanya larangan parkir di sepanjang jalan juga menjadi kendala tersendiri.

Menurut penjelasan Miguel, pedagang yang berada di bagian dalam kawasan lebih banyak mengandalkan kunjungan wisatawan atau tamu hotel yang datang untuk menikmati hidangan ikan bakar. Penjualan ikan mentah kepada masyarakat lokal justru dirasakan kurang optimal. Sebaliknya, pedagang yang masih berada di bagian luar kawasan relatif lebih mudah menjangkau pembeli yang melintas.

Situasi ini memberikan pelajaran penting bagi perencanaan KNMP. Pembangunan sarana perikanan tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan bangunan dan penataan kawasan, tetapi juga harus memastikan kemudahan akses konsumen, pola mobilitas masyarakat, kebutuhan parkir, serta kedekatan tempat pemasaran dengan jalur aktivitas warga.

Bagi nelayan yang dapat menjual langsung hasil tangkapannya kepada konsumen, posisi tersebut memberikan keuntungan ekonomi karena mereka bertindak sebagai penjual tangan pertama.

Mereka tidak perlu melewati rantai perdagangan tambahan yang berpotensi mengurangi margin pendapatan. Kedekatan dengan pasar perkotaan menjadi salah satu keunggulan Kelapa Lima yang patut diperhitungkan.

Potensi Kelompok Nelayan dan Kelembagaan Ekonomi

Dari sisi kelembagaan, Kelapa Lima telah memiliki kelompok nelayan. Dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa jumlah nelayan yang beraktivitas di kawasan ini diperkirakan mencapai sekitar 50 hingga 100 orang.

Angka tersebut masih perlu diverifikasi melalui pendataan lebih lanjut, terutama untuk membedakan nelayan yang benar-benar berdomisili di Kelapa Lima dengan pemilik kapal atau nelayan dari wilayah lain yang menambatkan perahunya di kawasan tersebut.

Kondisi ini penting diperhatikan karena tidak semua kapal yang terlihat di pesisir merupakan milik warga Kelapa Lima.

Sebagian kapal berasal dari kelurahan lain yang tidak memiliki akses langsung ke laut sehingga menggunakan kawasan ini sebagai tempat tambat. Karena itu, identifikasi calon penerima manfaat KNMP perlu didasarkan pada data kependudukan, aktivitas usaha, dan keterkaitan ekonomi masyarakat dengan sektor perikanan.

Selain kelompok nelayan, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga telah terbentuk. Koperasi tersebut bahkan telah melaksanakan satu kali Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan mulai menjalankan aktivitas penjualan produk kebutuhan masyarakat, terutama Minyakita. Meski demikian, koperasi belum memiliki gedung atau fasilitas operasional sendiri dan belum mengembangkan layanan simpan pinjam.

Dokumen pendirian dan struktur kepengurusan koperasi disebut telah tersedia. Hal ini menjadi modal awal yang dapat ditelaah lebih lanjut dalam proses identifikasi kelembagaan pendukung KNMP.

Pada saat yang sama, pengembangan kelembagaan pengelola kawasan perlu mempertimbangkan kebutuhan nelayan, pedagang ikan, kelompok pengolah hasil perikanan, dan pelaku usaha lainnya. Artinya, kelembagaan yang dibangun tidak harus terbatas pada koperasi yang sudah ada, tetapi perlu disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan pengelolaan kawasan.

Ketersediaan Lahan dan Tantangan Koordinasi Aset

Persoalan paling penting yang mengemuka dalam pertemuan adalah status dan kejelasan pemanfaatan lahan. Miguel Klau menjelaskan bahwa di Kelapa Lima terdapat sejumlah bidang tanah kosong yang secara visual terlihat potensial untuk mendukung pembangunan fasilitas perikanan. Namun, kepemilikan dan status asetnya belum seluruhnya terverifikasi.

Kawasan ini memiliki karakteristik penguasaan lahan yang cukup kompleks. Beberapa bidang merupakan aset Pemerintah Kota Kupang, sebagian lainnya berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terdapat pula aset yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang. Selain itu, terdapat kawasan yang terkait dengan fungsi kehutanan dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL).

Situasi tersebut membuat identifikasi lahan tidak dapat hanya mengandalkan pengamatan langsung. Diperlukan koordinasi dengan instansi pemilik atau pengelola aset untuk memastikan status hukum, batas bidang, kewenangan pemanfaatan, dan kemungkinan kerja sama penggunaan lahan.

Salah satu lokasi yang dibicarakan adalah kawasan Taman Kelapa Lima di depan Hotel Aston. Kawasan ini pernah dikembangkan dengan fasilitas yang diarahkan untuk mendukung aktivitas pemasaran ikan dan kuliner. Namun, menurut penjelasan yang disampaikan, pemanfaatannya belum berjalan optimal dan masih membutuhkan kejelasan pengelolaan serta kerja sama dengan pihak yang berwenang atas kawasan tersebut.

Pengalaman pembangunan fasilitas tersebut dapat menjadi referensi dalam perencanaan KNMP. Infrastruktur yang sudah tersedia perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi perikanan, tetapi efektivitas pemanfaatannya harus dievaluasi terlebih dahulu. Jangan sampai fasilitas dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan pengguna, akses pasar, dan kepastian pengelolaan aset.

Infrastruktur Dasar dan Kebutuhan Pelayanan Nelayan

Dari sisi infrastruktur dasar, Kelapa Lima relatif telah memiliki akses listrik yang stabil. Namun, pelayanan air bersih masih memperlihatkan persoalan tersendiri. Miguel menjelaskan bahwa sebagian warga di RT 1 masih mengandalkan pasokan air melalui tangki karena pelayanan perpipaan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan rumah tangga.

Kondisi pelayanan air di kawasan ini juga dipengaruhi oleh sejarah administrasi dan jaringan pelayanan yang melibatkan PDAM Kota Kupang maupun PDAM Kabupaten Kupang. Sebagian rumah tangga memperoleh layanan dari jaringan Kabupaten Kupang meskipun secara administratif berada di wilayah Kota Kupang. Karena itu, data pelayanan air bersih perlu dibaca secara cermat agar tidak terjadi kesimpulan keliru mengenai jumlah rumah tangga yang belum terlayani.

Untuk kebutuhan bahan bakar nelayan, masyarakat selama ini mengandalkan mekanisme surat keterangan dari pemerintah kelurahan agar dapat membeli BBM di SPBU menggunakan jeriken. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk dukungan administratif bagi nelayan yang tidak mungkin membawa kapal langsung ke stasiun pengisian bahan bakar.

Informasi tersebut penting bagi perencanaan KNMP karena kebutuhan nelayan tidak hanya menyangkut tempat pendaratan dan pemasaran ikan. Ketersediaan air bersih, listrik, akses BBM, fasilitas penyimpanan, pengolahan, serta sarana pendukung kegiatan usaha merupakan bagian dari kebutuhan kawasan perikanan terpadu.

Peluang Pengembangan KNMP dengan Fungsi yang Lebih Luas

Dalam diskusi tersebut, Kamaruddin Azis menjelaskan bahwa konsep KNMP yang sedang dipersiapkan untuk tahun 2027 tidak semata-mata berorientasi pada pelayanan perikanan tangkap. Pengembangan kawasan dapat diarahkan pada fungsi yang lebih luas, mencakup pengolahan hasil perikanan, pemasaran, wisata kuliner, penyediaan sarana dan prasarana nelayan, hingga kemungkinan fasilitas pendukung seperti depo BBM apabila kebutuhan dan kelayakannya dapat dibuktikan.

Pendekatan ini relevan dengan karakter Kelapa Lima yang memiliki kedekatan dengan pasar perkotaan dan aktivitas wisata. Selain nelayan, terdapat pedagang ikan, pelaku usaha kuliner, dan masyarakat yang memiliki inisiatif ekonomi mandiri di sekitar kawasan pesisir. Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk merancang kawasan yang menghubungkan produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumsi hasil perikanan.

Namun, pengembangan tersebut membutuhkan data yang lebih lengkap. Pendataan jumlah nelayan, kepemilikan kapal, kelompok usaha, volume produksi, pola pemasaran, kebutuhan sarana, dan status lahan menjadi bagian penting untuk menilai kelayakan lokasi.

Miguel Klau menyatakan dukungannya terhadap proses penjajakan tersebut. Pemerintah kelurahan juga menyampaikan kesediaan untuk membantu menyiapkan profil kelurahan dalam bentuk PDF, termasuk informasi dan peta wilayah yang dapat digunakan untuk memperkuat dokumentasi awal. Peta tersebut diharapkan membantu identifikasi wilayah RT 1 yang berada di sepanjang pesisir.

Dalam percakapan itu juga mengemuka pentingnya dukungan tertulis dari pemerintah kelurahan. Surat yang menyatakan minat dan harapan agar Kelapa Lima dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan KNMP 2027 akan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pengusulan.

Dukungan tersebut perlu disertai informasi mengenai potensi lokasi dan komitmen untuk menindaklanjuti persoalan status lahan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.

Catatan Lapangan dan Tindak Lanjut

Pertemuan dengan Sekretaris Kelurahan Kelapa Lima, Miguel Klau, memperlihatkan bahwa kawasan ini memiliki sejumlah modal awal untuk dipertimbangkan dalam rencana KNMP 2027. Keunggulannya terletak pada keberadaan aktivitas nelayan, kelompok usaha perikanan, akses pasar perkotaan, kedekatan dengan kawasan wisata, serta pengalaman pembangunan fasilitas pemasaran dan kuliner di pesisir.

Meski demikian, terdapat beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian dan verifikasi lebih lanjut:

  1. Kepastian lahan: Mengidentifikasi bidang tanah potensial, mengambil koordinat, memeriksa batas dan status aset, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait, termasuk pengelola kawasan TWAL.
  2. Data nelayan: Memverifikasi jumlah nelayan aktif, domisili, kepemilikan kapal, kelompok nelayan, dan kapal dari luar kelurahan yang menggunakan kawasan sebagai tempat tambat.
  3. Kelembagaan: Mengumpulkan dokumen pembentukan kelompok nelayan dan Koperasi Merah Putih, termasuk SK, akta, struktur pengurus, serta bukti aktivitas usaha.
  4. Akses pemasaran: Mengevaluasi efektivitas fasilitas Taman Kelapa Lima, terutama persoalan akses kendaraan, parkir, posisi lapak, dan kemudahan masyarakat membeli ikan.
  5. Infrastruktur dasar: Memetakan kebutuhan air bersih, listrik, BBM, dan fasilitas pendukung usaha perikanan.
  6. Dukungan pemerintah kelurahan: Menyiapkan profil kelurahan, peta wilayah pesisir, serta surat dukungan dan usulan agar Kelapa Lima dapat dipertimbangkan dalam perencanaan KNMP 2027.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan komunikasi dengan perangkat daerah dan instansi pengelola aset untuk memastikan peluang pemanfaatan lahan. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota Kupang juga penting untuk melengkapi data kelompok nelayan dan aktivitas usaha perikanan.

Kunjungan lapangan kemudian diarahkan untuk melihat langsung kawasan pesisir dan titik-titik yang dibicarakan dalam pertemuan. Pengamatan tersebut diperlukan untuk mencocokkan informasi pemerintah kelurahan dengan kondisi aktual di lapangan.

Kelapa Lima memperlihatkan satu karakter penting dalam pengembangan kawasan perikanan: potensi ekonomi tidak selalu ditentukan oleh besarnya produksi tangkapan, tetapi juga oleh kedekatan dengan konsumen, akses pasar, kemampuan masyarakat mengelola usaha, dan ketersediaan ruang yang dapat dimanfaatkan secara legal.

Dengan modal tersebut, Kelapa Lima memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan perkotaan yang mengintegrasikan kegiatan nelayan, perdagangan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan wisata kuliner. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh potensi itu didukung kepastian lahan, kelembagaan yang berfungsi, infrastruktur yang memadai, serta desain kawasan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.

Catatan: Penjajakan ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data dan informasi untuk menilai kelayakan lokasi. Penetapan Kelapa Lima sebagai lokasi KNMP 2027 tetap bergantung pada hasil verifikasi, kajian, dan keputusan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.