PELAKITA.ID – Banjir, kemacetan, konflik lahan, penggusuran, dan kerusakan lingkungan kerap dipandang sebagai persoalan yang terpisah. Padahal, semuanya berkaitan dengan cara ruang direncanakan dan dikelola. Di balik pembangunan, ada pertanyaan mendasar tentang siapa yang menentukan penggunaan ruang? Kepentingan siapa yang diutamakan, dan sejauh mana hak masyarakat dilindungi?
Pertanyaan tersebut dibahas dalam Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) ke-39 bertajuk: Membaca Kembali “Tata Ruang dan Problem-Problem Planologis” (Refleksi atas Dinamika Ke-Ruang-an di Indonesia).
Diselenggarakan dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional 2026, diskusi berlangsung di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT Makassar pada Minggu, 8 November 2026, dengan menghadirkan tiga pemantik.
Pukul 13.30 pemantik pertama membuka pembicaraan. Mohammad Muttaqin Azikin, penulis buku “Tata Ruang dan Problem-Problem Planologis” sekaligus Pemerhati Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa buku tersebut menghimpun tulisan berupa berbagai sorotan tentang persoalan tata ruang dalam kurun waktu 2017 hingga awal 2021, yang kemudian diterbitkan pada Mei 2023.
Ia menyebut tiga tujuan utama penerbitan tulisan-tulisan tersebut: otokritik profesi perencana, edukasi publik tentang hak atas ruang, dan penguatan literasi tata ruang.
Melihat konteks kerentanan hari ini, Muttaqin secara tegas membedakan bencana alam dari “bencana pembangunan”. Bencana pembangunan terdiri atas dua jenis.
Pertama, ketika rencana tata ruang dilanggar, tapi tetap saja didiamkan tanpa ada tindakan.
Kedua, kegiatan pembangunan yang tidak berbasis dalam dokumen perencanaan, namun tetap dijalankan atau dicantumkan dalam dokumen perencanaan saat kegiatan tengah berlangsung. Ia menyoroti kecenderungan tersebut, terlihat jelas dalam proyek-proyek strategis nasional.
Menurutnya, perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, mendorong pergeseran dari sistem regulatif menuju sistem diskresioner yang membuka pengecualian atas nama kepentingan strategis.
Pada aspek lain, Ia menegaskan bahwa perencanaan ruang membutuhkan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner, yang mempertemukan antara aspek teknis dengan filsafat Pancasila, nilai kehidupan, perspektif sosial, dan kesadaran teologis tentang relasi manusia dengan alam.
Contohnya, pedagang kaki lima yang tidak memperoleh ruang/tempat dalam rencana tata ruang, sementara pemodal besar bisa menguasai ruang seluas mungkin. Ini wujud nyata ketidakadilan ruang. Perencana, menurutnya, harus berani menjadi “gadfly” atau lalat pengganggu, yang mengkritik kebijakan spasial demi keadilan ruang.
Pemantik kedua, Andi Manarangga Amir, Aktivis Pemberdayaan Komunitas dan Gerakan Sosial sekaligus Co-Founder LINGKAR (Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat), menyebut buku tersebut sebagai jawaban atas “jeritan kemanusiaan”.
Ia mengkritik anggapan bahwa tata ruang hanyalah dokumen teknokratis yang netral. Padahal, ruang merupakan tempat manusia mempertahankan hidup dan mengembangkan diri, bukan sekadar peta berisi garis batas serta zonasi.
Berdasarkan pengalamannya mendampingi komunitas, Manarangga menilai pembangunan lebih sering mengikuti kepentingan kekuasaan dan modal daripada kebutuhan warga. Tata ruang menjadi arena pertarungan ekonomi yang menentukan siapa memperoleh akses dan siapa tersingkir.
Ia menyinggung pengembangan Mamminasata dan gagasan pemindahan pusat aktivitas dari Sungguminasa ke Pattallassang. Tanpa penyediaan ruang hidup yang layak, persoalan permukiman kumuh akan semakin sulit diatasi.
Manarangga juga menghubungkan ketidakadilan spasial dengan krisis ekologis. Kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan ancaman bencana, sementara masyarakat terdampak memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan.
Sehingga, dengan demikian, aspek kebencanaan harus masuk dalam perencanaan ruang. Ilmu pengetahuan, katanya, perlu menjawab persoalan hidup manusia, bukan berhenti pada prosedur teknis atau kepentingan proyek.
Budayawan Sulawesi Selatan Alwy Rachman selaku pemantik terakhir, membaca persoalan tata ruang melalui lensa krisis dan kebudayaan. Ia mengaitkan pandemi dengan konsep ruang liminal: masa peralihan ketika manusia meninggalkan kebiasaan lama, tetapi belum menemukan tatanan baru. Pandemi semestinya menjadi momentum membangun cara hidup yang lebih baik, bukan kembali begitu saja pada pola lama.
Alwy menunjukkan bahwa persoalan planologis dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, tata kota yang mengabaikan jarak bangunan, akses jalan, dan keselamatan dapat memperbesar dampak kebakaran. Ketiadaan ruang bermain dan berekspresi juga bisa memperuncing gesekan sosial.
Ia mengingatkan bahwa bumi merespons tindakan manusia; eksploitasi, deforestasi, dan reklamasi, yang mengabaikan keseimbangan ekologis, sudah pasti akan meningkatkan kerentanan bagi masyarakat.
Melalui gagasan Tiga Zaman Ekologis dan Silent Spring karya Rachel Carson, Alwy menyoroti cara pandang yang memisahkan manusia dari alam.
Ia mengajak peserta melihat tata ruang sebagai teks sekaligus gramatika kebudayaan. Nilai lokal dapat menjadi pijakan etis, seperti diterapkan di Bali mengenai pembatasan ketinggian bangunan agar tidak melampaui pucuk pohon kelapa, adalah bagian falsafah kehidupan masyarakat Bali yang disebut Tri Hita Karana.
Karena itu, kebudayaan perlu dipertimbangkan dalam kebijakan ruang.
Dalam sesi diskusi, peserta mempertanyakan tanggung jawab intelektual, peran perguruan tinggi dan asosiasi profesi, serta cara membawa kesadaran kritis ke ruang pendidikan dan komunitas.
Para pemantik menekankan pentingnya pendekatan transdisipliner, keberanian menyampaikan kritik, dan penguatan pengetahuan lokal. Alwy turut mengkritik glorifikasi sains yang mengesampingkan ilmu sosial dan humaniora, sementara Manarangga mengingatkan bahwa komunitas bertumbuh melalui pengelolaan sumber daya dan norma bersama.
Bagi Ma’REFAT, membaca kembali tata ruang, berarti mengembalikan perencanaan pada pertanyaan: ruang dibangun untuk siapa dan demi keberlangsungan hidup siapa? Pembangunan perlu dinilai dari keadilan akses, perlindungan lingkungan, dan manfaatnya bagi masyarakat. REFORMING edisi ke-39 menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan kritik agar kesadaran tentang hak atas ruang lebih meluas.
Diskusi berakhir pukul 16.30 WITA. Seperti biasa dihadiri peserta dari kalangan aparatur sipil negara, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan pelaku usaha UMKM. (RW)
