Suara Lusia Palulungan untuk Masa Depan Hutan Indonesia

PELAKITA.ID – Membicarakan hutan lestari tidak cukup hanya dengan menghitung luas tutupan hutan, mengukur jumlah pohon yang tumbuh, atau merumuskan kebijakan perlindungan kawasan.

Ada dimensi lain yang kerap luput dari perhatian, yakni kehidupan manusia yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, termasuk kelompok rentan yang menggantungkan penghidupannya pada tanah, air, dan sumber daya alam.

Perspektif inilah yang mengemuka dalam catatan Lusia Palulungan terhadap Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Hutan Lestari yang digelar di Kota Makassar, 9 November 2026 yang melibatkan Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI).

Ia mengingatkan bahwa persoalan kehutanan semakin kompleks dan tidak dapat lagi ditangani melalui pendekatan sektoral yang sempit.

Bagi Lusia, masa depan hutan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun kebijakan lintas sektor, memperjelas pembagian kewenangan, serta memberikan ruang yang lebih bermakna bagi masyarakat untuk menentukan masa depan lingkungan tempat mereka hidup.

Setidaknya ada tiga pemikiran penting yang menjadi perhatian dalam catatannya.

Persoalan Hutan Tidak Bisa Diselesaikan oleh Satu Sektor

Tantangan pengelolaan hutan saat ini telah berkembang jauh melampaui urusan perlindungan vegetasi, satwa, dan kawasan konservasi. Persoalan kehutanan berkaitan erat dengan lingkungan hidup, ekonomi masyarakat, kesehatan, perubahan iklim, kemiskinan, perlindungan sosial, hingga kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI.

Keterkaitan tersebut membuat kebijakan kehutanan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Kerusakan hutan, misalnya, tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui aktivitas di dalam kawasan.

Ada persoalan tata kelola ekonomi, tekanan kemiskinan, keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, serta kebijakan pembangunan sektor lain yang turut memengaruhi kondisi lingkungan.

Karena itu, intervensi pemerintah tidak cukup dilakukan melalui program yang berdiri sendiri. Diperlukan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, dan bahkan jejaring internasional untuk menjawab persoalan yang saling berkaitan tersebut.

Pendekatan sektoral berisiko menghasilkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Satu institusi berbicara tentang perlindungan hutan, sementara institusi lain mengurus ekonomi, infrastruktur, kesehatan, atau perlindungan sosial tanpa koordinasi yang memadai.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat sekitar hutan justru berhadapan dengan berbagai kebijakan yang tidak selalu saling mendukung.

Kewenangan Kehutanan Harus Terhubung dengan Wilayah Administratif

Catatan kedua Lusia menyentuh persoalan penting dalam tata kelola pemerintahan, yakni hubungan antara kewenangan nasional dan kewenangan administratif di daerah.

Menurutnya, pengelolaan hutan lestari tidak dapat sepenuhnya diletakkan sebagai urusan pemerintah pusat atau Kementerian Kehutanan. Meskipun terdapat lembaga dan unit pelaksana yang bekerja di wilayah hutan, keberadaan masyarakat di sekitar kawasan membuat persoalan kehutanan memiliki dimensi pemerintahan yang lebih luas.

Hutan bukan hanya ruang ekologis tempat tumbuhnya pepohonan dan berkembangnya satwa. Di dalam dan sekitarnya terdapat manusia, komunitas, kelompok rentan, serta warga negara yang kehidupannya terhubung dengan sumber daya hutan.

Mereka berada dalam wilayah administrasi desa, kabupaten, dan provinsi. Karena itu, pengelolaan hutan juga bersentuhan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Apabila kewenangan pengelolaan hanya dipahami sebagai urusan sektoral Kementerian Kehutanan, terdapat risiko munculnya kesenjangan intervensi. Kebijakan mungkin berhasil menjaga kawasan secara administratif, tetapi belum tentu mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Di sinilah pentingnya membangun hubungan kerja yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan hutan lestari membutuhkan koordinasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perencanaan pembangunan, pembagian peran, penganggaran, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan menjaga hutan seharusnya berjalan beriringan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup warga. Keduanya bukan kepentingan yang harus dipertentangkan.

Masyarakat Rentan Bukan Sekadar Penerima Program

Pemikiran ketiga Lusia menyentuh dimensi yang paling mendasar, yakni posisi masyarakat sekitar hutan dalam agenda pelestarian lingkungan.

Selama ini, partisipasi masyarakat kerap ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung keberhasilan program pemerintah. Masyarakat diajak menjaga kawasan, mengikuti sosialisasi, terlibat dalam kegiatan penanaman, atau mendukung berbagai program konservasi.

Namun, partisipasi semacam itu belum tentu mencerminkan keterlibatan yang sesungguhnya apabila masyarakat tidak memiliki akses, kendali, dan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang mereka jaga.

Lusia menekankan bahwa masyarakat perlu ditempatkan sebagai agensi, yakni pihak yang memiliki kemampuan dan ruang untuk menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta memengaruhi pengelolaan sumber daya di lingkungannya.

Perspektif ini penting terutama bagi kelompok rentan yang selama ini sering berada pada posisi terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok yang bergantung pada sumber daya hutan perlu memperoleh ruang partisipasi yang setara dan bermakna.

Menjaga hutan tidak semestinya dibebankan sebagai kewajiban moral masyarakat hanya karena mereka tinggal di sekitar kawasan. Kontribusi mereka harus diakui, sementara akses terhadap manfaat ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan perlu dibuka secara adil.

Jika masyarakat diminta menjaga hutan, tetapi tidak memiliki kesempatan menentukan pemanfaatannya, maka partisipasi berisiko berubah menjadi mobilisasi tenaga tanpa pemberdayaan.

Sebaliknya, ketika masyarakat memperoleh akses, kontrol, pengakuan, dan manfaat yang layak, mereka memiliki alasan yang lebih kuat untuk terlibat dalam menjaga keberlanjutan hutan.

Karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi baru dalam pelibatan masyarakat. Program kehutanan tidak cukup berhenti pada sosialisasi dan pembentukan kelompok. Perlu ada penguatan kelembagaan lokal, pengembangan usaha berbasis potensi hutan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif.

Hutan Lestari Harus Menghasilkan Keadilan

Tiga catatan Lusia Palulungan tersebut membawa satu pesan penting: keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mempertahankan kawasan hijau, tetapi juga oleh kemampuannya membangun keadilan bagi manusia yang hidup bersama hutan.

Hutan, tanah, dan air merupakan satu kesatuan ekologis sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan kehutanan tidak terhubung dengan agenda pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat, upaya pelestarian berisiko kehilangan dukungan sosial.

Sebaliknya, ketika masyarakat diberi ruang untuk berperan sebagai pengambil keputusan, memperoleh manfaat, dan ikut mengendalikan masa depan sumber daya di lingkungannya, pelestarian hutan memiliki fondasi sosial yang lebih kuat.

Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan. Kolaborasi lintas sektor harus diperkuat, kewenangan pusat dan daerah perlu disinergikan, sementara kelompok rentan harus diakui sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Hutan yang lestari bukan hanya hutan yang tetap berdiri pepohonannya. Hutan lestari adalah ruang ekologis yang mampu menopang kehidupan, memberi manfaat secara adil, dan menyediakan masa depan bagi generasi berikutnya.

Dalam pengertian itu, memperjuangkan masa depan hutan sesungguhnya juga berarti memperjuangkan masa depan manusia, tanah, dan air yang menjadi sumber kehidupannya.