Gibran, Jokowi, dan Watak Pragmatisme Kekuasaan
Oleh Mustamin Raga
(Penulis Buku Money Politics dan Demokrasi Elektoral)
PELAKITA.ID – Dalam politik, seseorang bisa menjadi begitu berharga ketika sedang dibutuhkan, tetapi mendadak kehilangan daya tawar ketika kepentingan yang membawanya ke panggung kekuasaan telah tercapai.
Begitulah kira-kira gambaran perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka. Dulu namanya diperebutkan, didekati, bahkan menjadi bagian penting dari kalkulasi sejumlah kekuatan politik. Kini, setelah secara resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026, kepergiannya menyisakan ruang untuk membaca kembali watak persekutuan politik yang pernah mengantarnya ke kursi Wakil Presiden.
Mari kita mundur sejenak ke panggung politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Saat itu, Joko Widodo masih menjadi pusat gravitasi elektoral yang sangat kuat. Meskipun bukan lagi calon presiden, pengaruh politik dan tingkat penerimaan publik terhadap dirinya tetap menjadi variabel penting dalam perhitungan para kandidat.
Dukungan atau kedekatan dengan Jokowi diyakini dapat memberikan tambahan daya tarik elektoral yang tidak kecil.
Dalam situasi demikian, Gibran bukan semata-mata dipandang sebagai seorang wali kota muda. Ia juga dipersepsikan sebagai representasi kedekatan dengan Jokowi, sekaligus pintu masuk menuju kelompok pemilih yang masih memiliki loyalitas kepada Presiden saat itu.
Sejumlah kekuatan politik, termasuk kubu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, dikaitkan dengan upaya mendekati Gibran.
Tentu saja, setiap kubu mempunyai kalkulasi dan kepentingannya sendiri-sendiri. Namun, satu hal tampak menonjol, yakni bahwa Gibran memiliki nilai tawar politik yang melampaui pengalaman dan kapasitas personalnya ketika itu. Nama belakang yang melekat padanya telah menjelma menjadi modal elektoral.
Menariknya, jika mengikuti penuturan Sufmi Dasco Ahmad dalam sebuah wawancara media, upaya meminta restu Jokowi agar Gibran bersanding dengan Prabowo bahkan disebut telah dilakukan sampai lima kali.
Pada permintaan kelima, Jokowi belum juga memberikan persetujuan. Ia justru meminta Prabowo dan Dasco berbicara langsung dengan Gibran.
Kisah itu memperlihatkan betapa seriusnya Gibran masuk ke dalam kalkulasi politik pasangan Prabowo. Ia bukan sekadar nama yang muncul secara kebetulan dalam proses pencarian calon wakil presiden. Ada proses pendekatan dan negosiasi politik yang mengiringinya.
Padahal, ketika itu Gibran belum berusia 40 tahun, batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, hambatan tersebut tampaknya tidak membuat koalisi pengusung Prabowo kehilangan keyakinan.
Jalan politik kemudian terbuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan pengecualian batas usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Namun, prosesnya menimbulkan kontroversi besar, terutama karena keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.
Persoalan etik kemudian mencuat dan meninggalkan catatan serius tentang independensi lembaga peradilan.
Di tengah kontroversi tersebut, persoalan pengalaman, kapasitas, bahkan latar belakang pendidikan Gibran tidak menjadi perdebatan utama di kalangan koalisi pengusung. Seolah-olah seluruh kekuatan politik telah menemukan satu kesimpulan: nilai elektoral Gibran jauh lebih mendesak untuk diperhitungkan daripada berbagai keraguan yang mengiringi pencalonannya.
Kita juga tidak boleh melupakan perjalanan Prabowo. Dua kali, pada Pemilu 2014 dan 2019, ia harus menerima kekalahan dari Jokowi.
Pada pencalonan ketiganya di tahun 2024, Prabowo tentu mempunyai alasan untuk mempertimbangkan strategi yang berbeda. Menggandeng Gibran dapat dibaca sebagai upaya merangkul gravitasi elektoral Jokowi, sekaligus memperluas jangkauan dukungan politiknya.
Strategi itu berhasil. Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pemilu 2024 dalam satu putaran.
Akan tetapi, kemenangan elektoral tidak selalu menjadi bukti bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan dan kepentingan yang setara. Dalam politik, orang dapat berjalan beriringan menuju tujuan yang sama, tetapi membawa agenda yang berbeda di dalam pikirannya masing-masing.
Di sinilah menariknya membaca kembali hubungan politik Prabowo, Jokowi, dan Gibran.
Ada kemungkinan bahwa bagi Prabowo, kehadiran Gibran merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat peluang kemenangan. Jokowi dengan pengaruh elektoralnya dan Gibran dengan identitas politik yang melekat padanya menjadi modal yang sangat berharga.
Namun, setelah kemenangan diraih, apakah keduanya tetap dipandang sebagai mitra strategis yang harus dirawat, atau justru hanya sebagai bagian dari kebutuhan politik pada satu musim pemilihan?
Kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Prabowo sejak awal memang berniat menggunakan Jokowi dan Gibran, lalu meninggalkan mereka setelah memperoleh kekuasaan. Politik tidak selalu bekerja dengan niat yang mudah dibuktikan. Akan tetapi, dinamika setelah kemenangan membuka ruang bagi pembacaan kritis terhadap hubungan tersebut.
Ketika Gibran menghadapi berbagai serangan, kritik, dan tekanan politik, pembelaan yang diharapkan dari lingkaran kekuasaan tidak selalu tampak sekuat ketika namanya diperjuangkan sebagai calon wakil presiden. Jarak antara momentum pencalonan dan situasi setelah berkuasa itulah yang menarik untuk dicermati.
Dahulu, namanya diperjuangkan karena dianggap memiliki nilai elektoral. Kini, ketika ia telah mengundurkan diri secara resmi, kita menyaksikan sebuah perubahan posisi yang mencolok.
Sosok yang pernah menjadi salah satu kunci kemenangan kini meninggalkan jabatan yang dahulu begitu diperjuangkan untuknya.
Di sinilah pragmatisme kekuasaan memperlihatkan wajahnya yang paling dingin. Dalam persekutuan politik, kepentingan sering kali lebih awet daripada kesetiaan.
Orang bisa berpelukan di panggung kemenangan, tetapi pelukan itu belum tentu menjamin mereka akan saling menggenggam ketika badai datang. Koalisi dapat dibangun dengan janji kebersamaan, tetapi kepentingan yang berubah bisa membuat kebersamaan itu kehilangan makna.
Bukan berarti Gibran tidak memiliki tanggung jawab atas perjalanan politiknya sendiri. Ia tentu harus menerima konsekuensi dari pilihan dan keputusan yang diambilnya.
Jabatan publik bukan warisan yang cukup dipertahankan dengan nama keluarga, bukan pula hadiah yang membebaskan seseorang dari kewajiban membuktikan kapasitas. Legitimasi politik harus terus dibangun melalui kinerja, keberanian, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Ada pula tanggung jawab moral yang melekat pada pihak-pihak yang dahulu begitu bersemangat memperjuangkan pencalonannya.
Jika seseorang dianggap cukup penting untuk dibawa ke puncak kekuasaan, sudah semestinya ia juga diperlakukan sebagai mitra ketika menghadapi ujian. Kebersamaan tidak semestinya hanya berlaku ketika kamera menyorot kemenangan.
Pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 menjadi penanda baru dalam perjalanan politik ini. Ia menutup satu babak, tetapi tidak serta-merta menghapus jejak proses yang mengantarnya ke sana.
Peristiwa ini justru mengundang kita untuk menilai kembali bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kesetiaan dipertukarkan, dan bagaimana seseorang dapat berubah dari aset politik menjadi sosok yang memilih meninggalkan panggung.
Mengapa demikian, sebab, dalam panggung kekuasaan, tidak semua orang yang berdiri di samping kita adalah kawan seperjalanan. Sebagian mungkin hanya membutuhkan kita sebagai tangga untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Setelah sampai di puncak, tangga itu tidak lagi diperlukan.
Ia ditinggalkan di bawah, sementara mereka yang telah menggunakannya sibuk menikmati pemandangan dari ketinggian.
Pelajaran paling berharga dari perjalanan ini adalah bahwa menjadi orang yang dikejar-kejar tidak selalu berarti dihargai. Bisa jadi, yang sesungguhnya diburu bukanlah diri kita, melainkan sesuatu yang melekat pada diri kita dan sedang dibutuhkan orang lain.
Ketika sesuatu itu tak lagi diperlukan, perhatian pun dapat kehilangan alamatnya.
Kekuasaan memang pandai mempertemukan orang-orang dengan kepentingan yang sama. Namun, sejarah politik berkali-kali mengingatkan bahwa tidak semua yang berangkat bersama akan tiba sebagai kawan.
Ada yang akhirnya berdiri di puncak, ada yang tertinggal di perjalanan, dan ada pula yang baru menyadari bahwa sejak awal dirinya mungkin lebih dibutuhkan sebagai jalan daripada sebagai tujuan.
___
Parang Tambung Cafe Om Ben, 14 November 2026
Editor Denun
