Roni Danziger | Ketika Elite Sibuk Memuji Penguasa, Siapa yang Mendengarkan Suara Rakyat?

Politik pujian, bahaya penjilatan, dan terkikisnya akuntabilitas dalam demokrasi

PELAKITA.ID – Ada sesuatu yang tidak sehat ketika ruang-ruang kekuasaan lebih sering dipenuhi pujian daripada perdebatan. Ketika pejabat berlomba menyampaikan kekaguman kepada pemimpinnya, ketika rapat pemerintahan berubah menjadi panggung sanjungan, dan ketika loyalitas personal tampak lebih penting daripada keberanian menyampaikan fakta, demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi persoalan yang tidak sederhana.

Fenomena ini bukan hal baru. Sejak zaman kerajaan hingga pemerintahan modern, orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk menyenangkan pemimpin.

Mereka memahami bahwa pujian dapat membuka pintu kesempatan, memperkuat kedudukan, bahkan menjamin keberlangsungan karier politik. Dalam situasi tertentu, mengatakan sesuatu yang ingin didengar penguasa terasa jauh lebih aman daripada menyampaikan kenyataan yang mungkin tidak menyenangkan.

Pada 2017, fenomena tersebut pernah disebut sebagai era keemasan pujian politik. Dunia menyaksikan bagaimana sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi secara terbuka menyampaikan sanjungan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Praktik semacam ini kemudian mengingatkan publik bahwa penjilatan politik bukan sekadar persoalan etika pribadi, melainkan juga dapat menjadi ancaman bagi kesehatan institusi demokrasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku menjilat mungkin hanya dianggap sebagai kelemahan karakter seseorang.

Seorang bawahan yang tertawa berlebihan mendengar lelucon atasannya, meskipun tidak lucu, barangkali hanya menjadi bahan percakapan di kantor. Akan tetapi, ketika perilaku serupa masuk ke dalam institusi pemerintahan, dampaknya menjadi jauh lebih serius karena yang dipertaruhkan bukan lagi hubungan personal, melainkan kepentingan publik.

Pujian memiliki kekuatan untuk memengaruhi kekuasaan

Mengapa orang-orang tetap memberikan pujian kepada pemimpin, bahkan ketika motif di balik pujian tersebut mudah dikenali?

Jawabannya berkaitan dengan psikologi kekuasaan dan hubungan sosial. Manusia pada dasarnya cenderung menyukai orang yang menunjukkan penghargaan terhadap dirinya. Pemimpin pun tidak sepenuhnya kebal terhadap mekanisme psikologis tersebut. Mereka dapat merasa nyaman berada di sekitar orang-orang yang terus mengakui kecakapan, kecerdasan, keberhasilan, dan keistimewaan mereka.

Pujian juga dapat menciptakan semacam hubungan timbal balik. Orang yang menerima sanjungan mungkin merasa terdorong memberikan perhatian, akses, kedudukan, atau keuntungan tertentu kepada pihak yang memujinya. Dalam lingkungan birokrasi dan politik, hubungan semacam ini dapat berkembang menjadi mekanisme pertukaran kepentingan.

Ada dua bentuk perilaku yang perlu diperhatikan. Pertama, pujian yang dilakukan secara sadar dan strategis oleh orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dari kedekatan dengan penguasa. Kedua, pujian yang lahir dari ketakutan, ketika pejabat merasa harus menunjukkan kekaguman agar tidak kehilangan posisi atau dianggap tidak loyal.

Keduanya sama-sama berbahaya. Yang pertama menjadikan pujian sebagai instrumen untuk menaiki tangga kekuasaan. Yang kedua menciptakan lingkungan pemerintahan yang kehilangan keberanian untuk berkata jujur.

Ketika seorang pemimpin terus-menerus menerima pembenaran atas setiap keputusan, ia berisiko mengalami kepercayaan diri yang berlebihan. Kritik dianggap sebagai gangguan, perbedaan pendapat dipandang sebagai ketidaksetiaan, dan orang-orang yang berani menyampaikan fakta justru tersisih dari lingkaran kekuasaan.

Di sinilah persoalan mulai berkembang menjadi masalah tata kelola pemerintahan.

Pemimpin perusahaan berbeda dengan pemimpin negara

Perilaku menjilat juga terjadi di perusahaan. Seorang direktur utama dapat dikelilingi orang-orang yang selalu menyetujui keputusannya. Akibatnya, perusahaan mungkin mengambil strategi yang keliru, gagal membaca risiko, atau kehilangan nilai bisnis.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara pemimpin perusahaan dan pemimpin negara.

Dalam perusahaan, seorang direktur utama pada umumnya masih dapat diawasi dan diberhentikan oleh dewan direksi atau pemegang saham melalui mekanisme kelembagaan. Kerugian akibat keputusan yang buruk memang dapat berdampak luas, tetapi terdapat perangkat organisasi untuk melakukan koreksi.

Dalam pemerintahan, kekuasaan memiliki jangkauan yang jauh lebih besar. Keputusan pemimpin negara dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang, penggunaan anggaran publik, arah pembangunan, kebijakan sosial, serta keberlangsungan institusi demokrasi.

Persoalannya semakin rumit ketika pemimpin yang terlalu lama menerima pujian mulai berusaha melemahkan mekanisme pengawasan. Institusi yang seharusnya menjadi pengimbang kekuasaan dapat kehilangan independensinya. Aturan dapat diubah untuk mempertahankan kedudukan, sementara kritik politik dipersempit ruangnya.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak memperoleh koreksi memadai dapat bergerak menuju konsentrasi kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, pujian bukan lagi sekadar ekspresi kekaguman, melainkan bagian dari ekosistem politik yang membuat penguasa semakin sulit dikontrol.

Ketika rapat kabinet berubah menjadi panggung pujian

Salah satu gambaran paling jelas mengenai politik sanjungan dapat ditemukan dalam pertemuan kabinet yang disiarkan kepada publik.

Pada Januari 2017, dalam pertemuan kabinet pertama Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, sejumlah pejabat tinggi dan anggota kabinet menyampaikan ungkapan penghormatan secara terbuka kepada presiden. Wakil Presiden Mike Pence bahkan menyebut bahwa menjadi wakil presiden merupakan kehormatan terbesar dalam hidupnya.

Contoh lain terjadi di Israel pada Januari 2018. Menteri Kebudayaan Miri Regev menyampaikan pujian panjang kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pertemuan kabinet yang disaksikan media. Ia menggambarkan Netanyahu sebagai pemimpin besar yang telah memberikan kehormatan dan kebanggaan bagi negaranya.

Pemandangan semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah rapat kabinet merupakan ruang untuk membicarakan persoalan negara atau justru panggung untuk mempertontonkan loyalitas kepada pemimpin?

Rapat kabinet seharusnya menjadi ruang kerja yang serius. Para menteri datang membawa persoalan, data, evaluasi, dan pilihan kebijakan. Mereka harus mampu menyampaikan risiko, mengoreksi keputusan, serta menawarkan alternatif ketika suatu kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jika ruang tersebut lebih banyak digunakan untuk mempertontonkan kekaguman kepada pemimpin, fungsi deliberasi pemerintahan dapat terganggu. Waktu dan perhatian yang semestinya digunakan untuk membahas persoalan publik justru terserap dalam ritual penghormatan personal.

Lebih jauh, praktik semacam itu dapat mengirimkan pesan kepada seluruh birokrasi bahwa kedekatan dan kemampuan menyenangkan atasan lebih dihargai daripada kompetensi dan keberanian profesional.

Dari penghormatan kepada pemimpin menjadi kultus individu

Dalam tradisi demokrasi, pujian dan penghargaan dalam ruang publik semestinya diarahkan kepada nilai-nilai bersama: keadilan, keberanian, pengabdian, integritas, dan keberhasilan kolektif masyarakat.

Pemimpin tentu dapat memperoleh penghargaan atas prestasinya. Tidak ada yang salah dengan mengapresiasi seseorang yang bekerja dengan baik. Persoalannya muncul ketika penghargaan terhadap kinerja berubah menjadi pengagungan terhadap pribadi.

Perbedaan ini penting.

Mengapresiasi keberhasilan seorang pemimpin berarti mengakui capaian yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, mengagungkan pemimpin secara berlebihan berarti menempatkan figur tersebut seolah-olah menjadi sumber utama keberhasilan bangsa, bahkan melampaui institusi dan masyarakat yang sebenarnya ikut bekerja.

Dalam beberapa rezim politik, pola ini terlihat melalui ucapan selamat ulang tahun yang berlebihan, pernyataan bahwa seorang pemimpin merupakan penyelamat bangsa, atau narasi bahwa masa depan negara bergantung pada keberadaan satu individu.

Ketika hal tersebut menjadi kebiasaan, batas antara penghormatan dan kultus individu semakin kabur.

Lebih berbahaya lagi, masyarakat dapat dibelah menjadi dua kelompok: mereka yang dianggap loyal karena memuji pemimpin dan mereka yang dicurigai karena berani mengkritiknya. Kritik terhadap kebijakan kemudian diperlakukan seolah-olah merupakan serangan terhadap negara atau penghinaan terhadap pemimpin.

Padahal, dalam demokrasi, mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Mengoreksi presiden bukan berarti menolak kepemimpinan. Justru kemampuan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan ketidaksetujuan merupakan salah satu tanda bahwa kehidupan demokrasi masih bekerja.

Pers dan masyarakat adalah penyeimbang kekuasaan

Di tengah kecenderungan politik sanjungan, pers independen dan masyarakat memiliki peran penting sebagai penyeimbang.

Jurnalisme tidak boleh berhenti pada kegiatan merekam pidato, mengutip pernyataan pejabat, atau menyebarluaskan pujian yang disampaikan dalam forum resmi. Pers harus mampu menguji konteks, memeriksa fakta, mempertanyakan kepentingan, dan menunjukkan apakah sebuah pernyataan benar-benar mencerminkan kinerja pemerintahan.

Ketika seorang pejabat memuji keberhasilan pemimpin, pertanyaan jurnalistik yang paling penting bukanlah seberapa indah pujian itu disampaikan, melainkan apa bukti keberhasilan yang dimaksud, siapa yang merasakan manfaatnya, dan apakah persoalan masyarakat telah diselesaikan.

Masyarakat juga memiliki ruang untuk merespons melalui diskusi, kritik, satire, dan berbagai bentuk partisipasi publik. Media sosial, misalnya, dapat menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap perilaku pejabat yang terlalu sibuk memuji atasannya.

Satire dan kritik publik memang tidak selalu disampaikan dengan bahasa formal. Akan tetapi, selama berangkat dari persoalan yang nyata dan tidak melanggar hak orang lain, keduanya dapat menjadi bentuk pengawasan sosial yang penting.

Tentu saja, pers dan media sosial tidak cukup hanya mengandalkan ejekan atau kontroversi. Keduanya harus tetap berpijak pada fakta, verifikasi, dan kepentingan masyarakat.

Demokrasi membutuhkan ruang tempat kekuasaan dapat dipertanyakan tanpa rasa takut.

Suara warga lebih penting daripada tepuk tangan elite

Inilah persoalan yang paling mendasar: kepada siapa sebenarnya seorang pemimpin harus memberikan perhatian?

Kepada orang-orang yang setiap hari berada di sekelilingnya dan menyampaikan pujian? Kepada para elite yang memiliki akses politik, ekonomi, dan birokrasi? Atau kepada warga yang kehidupannya dipengaruhi oleh setiap keputusan pemerintah?

Jawabannya seharusnya tidak sulit.

Seorang pemimpin memperoleh mandat bukan karena pujian dari para pejabat di sekitarnya, melainkan karena kepercayaan publik melalui mekanisme demokrasi. Kekuasaan yang dijalankannya merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan untuk membangun lingkaran pengagum.

Karena itu, suara nelayan yang mempertanyakan kebijakan perikanan, petani yang mengeluhkan harga hasil panen, buruh yang memperjuangkan upah layak, masyarakat pesisir yang kehilangan ruang hidup, atau warga yang kesulitan memperoleh pelayanan publik harus mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada sanjungan seremonial para elite.

Suara-suara tersebut mungkin tidak terdengar megah. Tidak selalu disampaikan dalam ruang berpendingin udara, forum kenegaraan, atau pertemuan dengan pejabat tinggi. Sebagian justru lahir dari kampung, pasar, dermaga, ruang kelas, dan tempat-tempat ketika masyarakat berhadapan langsung dengan persoalan kehidupan.

Tetapi, di sanalah realitas pemerintahan dapat diuji.

Keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh berapa banyak pejabat yang memuji program pemerintah. Ukurannya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah diakses, apakah ketimpangan berkurang, dan apakah warga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan masa depannya.

Pujian mungkin menyenangkan pemimpin, tetapi kritik warga dapat menyelamatkan kebijakan dari kesalahan.

Karena itu, pejabat yang baik tidak seharusnya mengukur loyalitas seseorang dari seberapa sering ia memuji pemimpinnya. Loyalitas yang sesungguhnya justru terlihat dari keberanian menyampaikan fakta, termasuk ketika fakta tersebut tidak menyenangkan.

Demokrasi tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berlomba menjadi pengagum penguasa. Demokrasi membutuhkan orang-orang yang berani menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalurnya.

Seorang pemimpin seharusnya lebih khawatir terhadap diamnya rakyat daripada tepuk tangan para elite yang mengelilinginya. Kenapa demikian sebab tepuk tangan bisa menjadi tanda kekaguman, tetapi suara rakyat adalah pengingat bahwa kekuasaan selalu memiliki batas dan harus dipertanggungjawabkan.