Subhan Palal, Gibran, dan Ujian Kesetaraan di Hadapan Hukum

Dari gugatan Rp125 triliun, pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hingga kemenangan kasasi di Mahkamah Agung. Nama seorang advokat bernama Muhammad Subhan Palal kini berada di tengah pusaran perdebatan hukum dan politik nasional.

PELAKITA.ID – Panggung perhatian publik Indonesia dan dunia belakangan ini goyangan atas jabatan politik, popularitas, kekayaan, hingga pengaruh sosial. Mulai dari nama Listyo Sigit, PSI yang ditinggalkan, demo di Jakarta hingga Gibran. Di antara itu, ada pula nama Muhammad Subhan Palal yang meriung dari ruang pengadilan.

Namanya menjadi perbincangan setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukannya dalam perkara surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tertanggal 30 Oktober 2026 itu menjadi babak penting dalam perjalanan panjang sengketa yang sejak awal mengundang perhatian publik.

Subhan bukan politisi, bukan pula pejabat negara. Ia adalah seorang advokat yang memiliki firma hukum H.M. Subhan Palal & Rekan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menyandang gelar Sarjana Hukum serta Magister Hukum.

Namun, untuk memahami mengapa namanya kini menjadi sorotan, kita perlu melihat rekam jejaknya sebelum perkara yang terakhir ini.

Dari gugatan Rp125 triliun hingga Mahkamah Konstitusi

Pada 2025, Subhan pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden.

Nilai tuntutan yang diajukan tidak kecil, yakni Rp125 triliun. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Namun, perkara itu tidak berlanjut melalui peradilan umum karena persoalan kewenangan mengadili.

Bagi Subhan, persoalan persyaratan pejabat publik bukan sekadar urusan administratif. Ia memandang bahwa setiap orang yang hendak menduduki jabatan pemerintahan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah hukumnya juga pernah menyentuh Mahkamah Konstitusi. Ia mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan, dengan argumentasi mengenai status kewarganegaraan dan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam proses tersebut, ia turut menyinggung persoalan kewarganegaraan Anies Baswedan. Akan tetapi, permohonannya tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 14 Mei 2025.

Dua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Subhan bukan orang yang baru muncul ketika persoalan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian. Ia telah beberapa kali menggunakan jalur hukum untuk mempersoalkan hal-hal yang menurut pandangannya berkaitan dengan kepatuhan pejabat publik terhadap peraturan perundang-undangan.

Perjalanan panjang menuju kemenangan di MA

Babak berikutnya adalah gugatan tata usaha negara mengenai Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Gugatan tersebut diajukan Subhan melalui PTUN Jakarta pada 19 Februari 2026 dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Pihak tergugat adalah instansi pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan tersebut.

Perjalanan perkaranya tidak mudah. Pada 21 Mei 2026, PTUN Jakarta menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama pada 12 Agustus 2026.

Ia tidak berhenti. Langkah kasasi ditempuh hingga akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan berbeda.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi.

Dengan demikian, perkara yang sebelumnya dua kali kandas di tingkat peradilan bawah justru memperoleh hasil berbeda di tingkat kasasi. 

Ketika persoalan hukum memasuki wilayah politik

Kemenangan Subhan di Mahkamah Agung segera menambah panjang gonjang-ganjing seputar Gibran. Sebab, objek sengketa bukan dokumen biasa, melainkan surat keterangan yang berkaitan dengan salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Subhan sendiri berpandangan bahwa putusan tersebut membawa konsekuensi terhadap kedudukan Gibran. Ia bahkan menyuarakan desakan agar Gibran mengundurkan diri.

Akan tetapi, di sinilah pentingnya membedakan putusan hukum dan konsekuensi politik-konstitusionalnya. Pembatalan surat keterangan administrasi tidak otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Proses pemberhentian pejabat negara memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Terlepas dari perdebatan tersebut, perkara Subhan menyisakan pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas pejabat publik, kecermatan administrasi pemerintahan, dan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.

Subhan Palal mungkin tidak memiliki jabatan politik ataupun kekuasaan pemerintahan. Namun, melalui serangkaian gugatan, ia memperlihatkan bahwa ruang pengadilan dapat menjadi instrumen warga negara untuk menguji keputusan dan tindakan pemerintah.

Ada pelajaran penting dari perjalanan ini: demokrasi tidak cukup hanya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Demokrasi juga harus menyediakan ruang bagi rakyat untuk mengawasi, mengkritik, dan menggugat ketika terdapat persoalan hukum.

Pada titik itulah, kisah Subhan Palal menjadi lebih besar daripada sekadar gonjang-ganjing Gibran Rakabuming Raka. Ia menjadi cerita tentang bagaimana hukum, kekuasaan, dan keberanian warga negara bertemu dalam satu ruang bernama peradilan.