Nama-nama yang mengubah wajah hukum Indonesia
PELAKITA.ID – Sejarah hukum sebuah negara ditentukan bukan oleh besarnya kekuasaan seseorang, melainkan oleh keberanian lembaga peradilan menempatkan hukum di atas kepentingan siapa pun.
Peristiwa seperti itu tercermin dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tiga nama hakim agung berada di balik putusan tersebut: Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, serta Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai hakim anggota.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Putusan ini menarik perhatian publik bukan semata-mata karena menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat tinggi negara.
Lebih jauh, perkara tersebut memperlihatkan bagaimana seorang warga negara dapat menggunakan jalur hukum untuk menguji keputusan administrasi pemerintah, bahkan ketika persoalan itu bersinggungan dengan lingkaran kekuasaan tertinggi.
Siapa sebenarnya tiga hakim agung yang mengambil keputusan penting tersebut?
Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. – Ketua Majelis
Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 17 Juli 1958, Yulius merupakan salah satu hakim senior di lingkungan Mahkamah Agung. Ia resmi dilantik sebagai Hakim Agung pada 7 April 2010 dan kemudian dipercaya memimpin Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA sejak 9 November 2022.
Pengalaman panjangnya dalam menangani perkara tata usaha negara menjadi bagian penting dari perjalanan profesionalnya di lembaga peradilan tertinggi Indonesia.
Dalam perkara Subhan Palal, Yulius memimpin majelis yang memeriksa dan memutus sengketa administrasi tersebut. Putusannya memperlihatkan bahwa keputusan pejabat pemerintahan tetap dapat diuji melalui mekanisme peradilan, termasuk ketika objek sengketanya berkaitan dengan dokumen yang menyangkut seorang Wakil Presiden.
Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. – Hakim Anggota
Maftuh Effendi lahir di Pedurungan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada 20 April 1970. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara, putra pasangan Mahmud Dimyati dan Printis Komariyah yang bekerja sebagai petani.
Saat ini, Maftuh menjabat sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Mahkamah Agung RI.
Latar belakang keluarganya memberikan gambaran tentang perjalanan seorang anak dari keluarga petani menuju salah satu posisi penting dalam sistem peradilan nasional.
Sebagai anggota majelis, Maftuh bersama dua hakim lainnya ikut bertanggung jawab dalam proses permusyawaratan dan pengambilan keputusan atas perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Anggota
Hari Sugiharto lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 14 Juli 1969. Perjalanan akademiknya ditempuh melalui pendidikan ilmu hukum di dua perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Jember pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Airlangga pada 2009 dan doktor ilmu hukum dari universitas yang sama pada 2017.
Sebelum menjadi Hakim Agung, Hari Sugiharto telah menjalani perjalanan karier di lingkungan peradilan, mulai dari penugasan di sejumlah pengadilan tingkat pertama hingga menduduki jabatan struktural di Mahkamah Agung.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari bekal profesionalnya ketika dipercaya menangani perkara pada tingkat kasasi.
Ketika Hukum Tidak Mengenal Tinggi Rendahnya Jabatan
Ketiga hakim ini tercatat dalam sejarah perkara yang memperlihatkan pentingnya mekanisme kontrol terhadap keputusan administrasi pemerintahan.
Putusan mereka menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip kecermatan administrasi.
Meski demikian, penting dipahami bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan Wakil Presiden. Persoalan keabsahan dokumen administrasi dan proses pemberhentian atau pemakzulan pejabat negara merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
Di sinilah arti penting putusan tersebut. Bukan tentang siapa yang menang secara politik, melainkan tentang bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Dalam negara hukum, tidak seharusnya ada keputusan pemerintah yang kebal dari pengujian. Dan tidak semestinya seorang warga kehilangan kesempatan memperoleh keadilan hanya karena berhadapan dengan institusi atau pejabat yang memiliki kekuasaan lebih besar.
Sejarah hukum tidak selalu ditulis oleh mereka yang memegang jabatan tertinggi. Terkadang, sejarah justru tercatat melalui keberanian seorang warga mengajukan gugatan dan keteguhan hakim menjaga prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua orang.
