Bahaya pujian politik dan mengapa suara warga jauh lebih penting daripada tepuk tangan para elite
Keheningan warga seharusnya jauh lebih mengkhawatirkan bagi seorang pemimpin daripada kritik dari mereka yang berani bersuara. Tepuk tangan elite politik tidak boleh disalahartikan sebagai suara rakyat.
PELAKITA.ID – Ada hal yang patut mengusik pikiran ketika kehidupan politik dipenuhi orang-orang yang begitu bersemangat memuji pemegang kekuasaan, tetapi hanya sedikit yang bersedia menyampaikan kebenaran kepada mereka.
Rapat-rapat pemerintahan berubah menjadi seremoni kekaguman, pernyataan publik menjelma ungkapan loyalitas pribadi, sementara percakapan politik semakin menghargai kesepakatan daripada perbedaan pendapat yang jujur.
Sekilas, perilaku seperti itu mungkin tampak tidak berbahaya. Mengapresiasi seorang pemimpin tentu bukan sesuatu yang keliru.
Pejabat publik berhak memperoleh pengakuan atas kinerja yang baik, dan kepemimpinan politik secara alami memiliki para pendukung.
Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara apresiasi yang tulus dan pujian yang berlebihan. Apresiasi mengakui sebuah pencapaian, sedangkan pujian berlebihan dapat berubah menjadi mekanisme untuk melindungi kekuasaan dari kritik.
Dalam artikelnya yang berjudul Flattery, Truth-telling, and Social Theory, sosiolog dan pemikir sosial Bülent Diken membahas hubungan tersebut melalui dua konsep penting dari Yunani Kuno: kolakeia, yang berarti pujian atau sanjungan, dan parrhesia, yang berarti keterusterangan atau keberanian menyampaikan kebenaran.
Argumen utamanya sangat relevan dengan kehidupan politik kontemporer: di mana pun kekuasaan hadir, pujian cenderung mengikutinya.
Persoalannya bukan sekadar orang-orang berkuasa menyukai pujian. Masalah yang lebih serius adalah bagaimana pujian secara perlahan dapat mengubah hubungan antara otoritas, kebenaran, dan masyarakat.
Ekonomi politik di balik pujian
Pujian yang berlebihan bukanlah fenomena baru. Selama berabad-abad, di lingkungan istana kerajaan, orang-orang yang ambisius menggunakan sanjungan untuk mendekati penguasa, memperoleh keistimewaan, dan memperkuat posisi mereka. Perilaku serupa juga dapat ditemukan dalam lembaga politik modern, organisasi perusahaan, maupun birokrasi.
Diken merujuk pada tradisi pemikiran Plato dan Aristoteles untuk menjelaskan bahwa sanjungan bukan sekadar ungkapan kekaguman.
Dalam banyak situasi, ia merupakan hubungan sosial yang tidak setara, ketika seseorang berusaha memperoleh keuntungan dengan menyenangkan pihak lain.
Seorang penjilat dapat tampil loyal, hormat, dan penuh dukungan. Akan tetapi, motivasi yang mendasarinya mungkin lebih berkaitan dengan ambisi pribadi daripada komitmen terhadap kepentingan publik.
Situasi ini menciptakan hubungan yang berbahaya. Pemimpin menjadi terbiasa mendengar hal-hal yang ingin mereka dengar, sementara orang-orang di sekelilingnya belajar bahwa menyenangkan atasan sering kali lebih aman daripada mempertanyakan sebuah keputusan.
Seiring waktu, batas antara loyalitas profesional dan kepatuhan pribadi semakin kabur.
Sebuah pemerintahan mungkin tetap memiliki prosedur formal, rapat, regulasi, dan mekanisme akuntabilitas. Akan tetapi, jika budaya internalnya tidak memberi ruang bagi kritik yang jujur, lembaga-lembaga tersebut berisiko berubah menjadi ritual administratif, bukan lagi instrumen pelayanan publik yang bermakna.
Akibatnya, tumbuh lingkungan politik yang memberi penghargaan kepada mereka yang selalu sepakat, sementara penilaian independen dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan.
Perbedaan antara menyenangkan dan menyampaikan kebenaran
Salah satu kontribusi penting Diken adalah pembedaan antara kolakeia dan parrhesia.
Jika sanjungan bertujuan menyenangkan, parrhesia menuntut keberanian untuk berbicara secara terus terang, sekalipun tindakan tersebut mengandung risiko pribadi maupun profesional.
Konsep parrhesia berkaitan erat dengan tradisi filsafat Socrates dan kemudian dikaji oleh Michel Foucault. Konsep ini lebih dari sekadar menyampaikan pendapat. Ia mengandung komitmen terhadap kebenaran, kritik, tanggung jawab pribadi, serta kesediaan untuk menantang kekuasaan yang telah mapan.
Seseorang yang mempraktikkan parrhesia tidak berbicara semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau persetujuan. Ia berbicara karena ada kebenaran tertentu yang perlu didengar.
Pembedaan ini sangat penting dalam tata kelola demokratis.
Seorang menteri yang mengidentifikasi kelemahan program pemerintah, aparatur sipil yang mempertanyakan kebijakan yang tidak efektif, jurnalis yang menyelidiki belanja publik, atau warga yang mempersoalkan keputusan administratif, semuanya dapat menjalankan fungsi penting dalam demokrasi.
Kritik mereka tidak seharusnya secara otomatis dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan.
Justru, kemampuan menerima kebenaran yang tidak menyenangkan merupakan salah satu indikator penting kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Pemimpin yang tidak mampu menerima kritik mungkin dapat mengelilingi dirinya dengan para pengikut yang loyal. Akan tetapi, loyalitas tanpa kejujuran merupakan fondasi yang rapuh bagi pemerintahan.
Ketika demokrasi berubah menjadi pertunjukan loyalitas
Diken juga mengkaji bagaimana sanjungan dapat merusak kehidupan demokrasi, terutama ketika aktor politik dan warga mulai saling memperkuat hubungan melalui kekaguman yang timbal balik.
Politisi menyanjung pemilih dengan menyampaikan hal-hal yang ingin mereka dengar. Sementara itu, para pendukung memuji pemimpin politik dengan membela setiap keputusan, terlepas dari bukti maupun konsekuensinya.
Situasi ini menciptakan siklus politik yang membuat perdebatan publik semakin jauh dari fakta dan kinerja kebijakan.
Bahaya yang muncul adalah ketika loyalitas politik mulai menggantikan penilaian kritis.
Sebuah program pemerintah dapat dirayakan sebelum manfaat nyatanya diukur. Pejabat publik dapat terus menonjolkan keberhasilan sambil menghindari pertanyaan yang tidak nyaman mengenai pelaksanaannya. Mereka yang menyampaikan persoalan justru dapat dicap sebagai lawan, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi.
Dalam keadaan seperti ini, demokrasi berisiko berubah menjadi sebuah pertunjukan. Penampilan dukungan publik lebih diutamakan daripada substansi akuntabilitas kepada masyarakat.
Persoalan tersebut tidak hanya terjadi dalam pemerintahan otoriter. Lembaga-lembaga demokratis sekalipun dapat mengembangkan budaya terlalu tunduk ketika akses politik, peluang karier, dan keistimewaan kelembagaan bergantung pada loyalitas pribadi.
Padahal, legitimasi demokrasi tidak dapat dipertahankan hanya dengan tepuk tangan.
Media tidak boleh menjadi instrumen sanjungan
Di sinilah jurnalisme independen memiliki arti yang sangat penting.
Tanggung jawab media bukan sekadar mengulang pernyataan resmi, merayakan pengumuman pemerintah, atau memperbesar gaung pujian yang disampaikan elite politik. Jurnalisme harus menguji jarak antara apa yang diklaim oleh penguasa dan apa yang benar-benar dialami masyarakat.
Ketika pemerintah mengumumkan keberhasilan sebuah program pembangunan, jurnalis perlu bertanya: siapa yang memperoleh manfaat, bukti apa yang mendukung klaim tersebut, persoalan apa yang masih tersisa, dan apakah sumber daya publik telah digunakan secara efektif?
Jurnalis yang mengajukan pertanyaan sulit tidak serta-merta menjadi lawan pemerintah. Dalam banyak keadaan, pertanyaan semacam itu justru membantu mencegah kegagalan kebijakan dan mengungkap kelemahan sebelum berkembang menjadi persoalan publik yang lebih besar.
Media juga harus menolak godaan untuk menjadi bagian dari seremoni politik yang lebih menghargai kedekatan dengan orang-orang berkuasa daripada independensi editorial.
Kebebasan untuk mempertanyakan otoritas bukanlah gangguan bagi demokrasi. Kebebasan tersebut justru merupakan salah satu syarat utamanya.
Suara warga harus lebih berarti daripada tepuk tangan elite
Pembaca sekalian, pertanyaan terpenting bukanlah berapa banyak orang berpengaruh yang memuji seorang pemimpin politik, melainkan apakah warga biasa merasa bahwa persoalan mereka benar-benar didengar.
Suara seorang nelayan yang mempertanyakan kebijakan perikanan, petani yang berjuang menghadapi biaya produksi, pekerja yang menuntut upah layak, atau masyarakat pesisir yang mempertahankan sumber penghidupannya mungkin tidak memiliki gengsi seperti pernyataan seorang menteri atau pidato dalam rapat pemerintahan.
Suara-suara tersebut merepresentasikan konsekuensi nyata dari keputusan publik. Kepemimpinan politik harus dinilai melalui pengalaman sehari-hari masyarakat, bukan melalui antusiasme orang-orang yang berada di sekeliling kekuasaan.
Karena itu, kritik harus dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi demokratis. Warga tidak kehilangan hak untuk mempertanyakan pemerintah hanya karena mereka telah memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau anggota legislatif.
Mandat elektoral bukanlah cek kosong. Mandat tersebut merupakan tanggung jawab yang harus terus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
Pembahasan Diken mengingatkan kita bahwa sanjungan bukan semata-mata kelemahan pribadi. Ia dapat berkembang menjadi ciri struktural masyarakat, mendistorsi lembaga, melemahkan kepercayaan, dan secara perlahan menggantikan pencarian kebenaran dengan pencarian pengakuan.
Demokrasi membutuhkan orang-orang yang bersedia berbicara jujur, termasuk ketika kebenaran itu terasa tidak nyaman. Demokrasi membutuhkan pejabat publik yang mampu membedakan kritik dari permusuhan, jurnalis yang lebih menghargai fakta daripada kedekatan dengan kekuasaan, serta warga yang tidak bersedia menukar penilaian independen mereka dengan loyalitas politik.
Seorang pemimpin mungkin menikmati tepuk tangan dari orang-orang berpengaruh. Akan tetapi, tepuk tangan tidak selalu berarti masyarakat sedang bergerak maju.
Keheningan warga seharusnya jauh lebih mengkhawatirkan bagi seorang pemimpin daripada kritik dari mereka yang berani bersuara. Tepuk tangan elite politik tidak boleh disalahartikan sebagai suara rakyat.
Sebab, dalam demokrasi, ukuran utama kepemimpinan bukanlah berapa banyak orang yang memuji mereka yang berkuasa, melainkan seberapa baik mereka mendengarkan masyarakat yang telah mempercayakan amanah kepadanya.
Catatan sumber: Artikel ini dikembangkan dari pemikiran Bülent Diken, Flattery, Truth-telling, and Social Theory, jurnal Theory, Culture & Society, Volume 42, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1177/02632764251323864.
Gagasan utama yang dipertahankan adalah pertentangan antara kolakeia (sanjungan yang manipulatif) dan parrhesia (keberanian menyampaikan kebenaran), kemudian diterapkan pada relasi kekuasaan, pers, dan masyarakat dalam demokrasi.
Catatan sumber: Artikel ini dikembangkan dari pemikiran Bülent Diken, Flattery, Truth-telling, and Social Theory, jurnal Theory, Culture & Society, Volume 42, Issue 4. DOI: 10.1177/02632764251323864.
Gagasan utama yang dipertahankan adalah pertentangan antara kolakeia (pujian yang manipulatif) dan parrhesia (keberanian menyampaikan kebenaran), kemudian diterapkan pada relasi kekuasaan, pers, dan masyarakat dalam demokrasi.
