Pejabat negara bukan hanya pemegang kekuasaan, melainkan penerima kepercayaan publik. Karena itu, persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut semestinya mencerminkan besarnya tanggung jawab yang akan diemban. Jika standar pendidikan dihapus tanpa pengganti yang jelas dan terukur, kita perlu memikirkan bagaimana memastikan kapasitas intelektual calon pemimpin dapat dinilai secara objektif.
Oleh Lusia Palulungan, aktivis perempuan
PELAKITA.ID – Pejabat negara bukanlah profesi biasa. Mereka bukan sekadar individu yang mengelola kepentingan pribadi atau menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan sendiri.
Pejabat negara memegang mandat rakyat, mengelola sumber daya publik, dan mengambil keputusan yang dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan orang. Karena itu, jabatan publik menuntut standar kapasitas dan tanggung jawab yang tidak bisa disamakan dengan profesi lain.
Seorang pengusaha, misalnya, dapat mengambil keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan dan keberaniannya sendiri. Jika keputusan itu keliru, risiko utamanya ditanggung oleh dirinya atau perusahaannya.
Pejabat negara berada dalam situasi yang berbeda. Kesalahan dalam merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, atau menentukan arah pembangunan dapat berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Ada kepentingan publik yang harus dilindungi dan amanah yang harus dijalankan.
Memang benar, banyak orang berhasil dalam kehidupan meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi. Ada pengusaha, tokoh masyarakat, dan individu yang mencapai kesuksesan melalui pengalaman, ketekunan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang.
Akan tetapi, keberhasilan sejumlah orang tersebut tidak dapat dijadikan ukuran bahwa pendidikan formal tidak lagi penting. Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, pengalaman, dan faktor pendukung yang berbeda. Keberhasilan seseorang tanpa pendidikan tinggi tidak otomatis menjadi alasan untuk mengabaikan standar pendidikan bagi pemegang jabatan negara.
Mengapa standar pendidikan diperlukan bagi pejabat negara? Salah satu alasannya adalah karena mereka akan memimpin, mengarahkan, dan mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam.
Bahkan, dalam menjalankan tugasnya, pejabat negara harus mampu bekerja bersama para ahli, akademisi, birokrat, dan profesional yang memiliki kompetensi khusus. Pendidikan yang memadai menjadi salah satu bekal untuk memahami persoalan, mengolah informasi, mempertimbangkan pilihan kebijakan, serta mengambil keputusan secara rasional.
Pejabat negara juga bekerja dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, termasuk pajak yang dibayarkan rakyat.
Dengan demikian, jabatan publik bukan ruang untuk bereksperimen tanpa ukuran tanggung jawab. Ada tugas besar yang harus dilaksanakan dan ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik. Dalam konteks ini, standar pendidikan merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa seseorang memiliki bekal intelektual untuk menjalankan mandat tersebut.
Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang pemimpin. Ijazah tidak otomatis menjamin integritas, kejujuran, kebijaksanaan, ataupun kemampuan memimpin. Seseorang yang memiliki gelar akademik tinggi belum tentu mampu mengelola pemerintahan dengan baik.
Sebaliknya, seseorang dengan pendidikan lebih rendah mungkin memiliki pengalaman dan kemampuan kepemimpinan yang kuat.
Namun, pendidikan tetap memiliki keunggulan sebagai salah satu indikator yang relatif jelas dan dapat diverifikasi. Ijazah menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan memperoleh pengetahuan sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara itu, karakter, integritas, dan kemampuan memimpin lebih sulit diukur melalui satu dokumen atau instrumen penilaian.
Kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), misalnya, tidak menjamin seseorang akan selalu berperilaku baik setelah dokumen itu diterbitkan. Integritas perlu dinilai melalui rekam jejak, perilaku, dan konsistensi seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Karena itu, mencermati polemik mengenai ijazah dan wacana penghapusan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden, pertanyaan yang perlu diajukan justru sebaliknya: apakah standar untuk menduduki jabatan tertinggi negara seharusnya dikurangi atau diperkuat?
Menurut saya, standar tersebut justru perlu diperkuat. Persyaratan pendidikan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menilai kapasitas intelektual, tetapi perlu dilengkapi dengan penilaian terhadap kondisi psikologis, kecerdasan emosional, pengalaman kepemimpinan, integritas, serta rekam jejak dalam kehidupan publik.
Setiap aspek memiliki fungsi dan ukuran penilaian yang berbeda. Tidak ada satu persyaratan yang dapat menjamin seseorang akan menjadi pemimpin yang baik, tetapi pengujian yang lebih menyeluruh dapat membantu publik menilai kelayakan calon pemegang mandat.
Perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan dalam dua dekade terakhir juga memberikan banyak pelajaran.
Sejumlah keputusan pemerintah maupun wakil rakyat kerap menuai kritik karena dinilai belum mencerminkan kepentingan masyarakat, bahkan dalam situasi tertentu menimbulkan dampak yang merugikan rakyat.
Apakah persoalan tersebut bersumber dari keterbatasan kapasitas, lemahnya pemahaman terhadap persoalan publik, atau faktor lain seperti kepentingan dan ambisi kekuasaan? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi yang jernih, bukan dengan kesimpulan yang terburu-buru.
Bagitulah, kepemilikan ijazah formal memang tidak otomatis menentukan kualitas kepemimpinan. Akan tetapi, akan lebih baik apabila seseorang yang hendak memimpin negara memiliki pendidikan yang memadai, pengalaman yang relevan, integritas yang teruji, serta kemampuan memahami kompleksitas persoalan bangsa.
Semua itu merupakan bekal penting untuk menjalankan amanah rakyat.
Pejabat negara bukan hanya pemegang kekuasaan, melainkan penerima kepercayaan publik. Karena itu, persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut semestinya mencerminkan besarnya tanggung jawab yang akan diemban.
Jika standar pendidikan dihapus tanpa pengganti yang jelas dan terukur, kita perlu memikirkan bagaimana memastikan kapasitas intelektual calon pemimpin dapat dinilai secara objektif.
Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang bukan hanya memiliki keberanian untuk berkuasa, tetapi juga pengetahuan, kecakapan, integritas, dan tanggung jawab untuk mengelola negara.
Jabatan publik bukan tempat untuk bermain-main dengan amanah. Semoga wacana penghapusan standar pendidikan ini menjadi ruang diskusi untuk memperbaiki persyaratan kepemimpinan, bukan justru mengurangi ukuran tanggung jawab seorang pejabat negara.
Editor Denun
