Dari BPM ke Reformasi: Menelusuri Aktivisme dan Pergerakan Mahasiswa Unhas 1980–2000

PELAKITA,ID – Sejarah Universitas Hasanuddin (Unhas) tidak hanya dibentuk oleh perkembangan akademik, riset, dan kontribusi alumninya dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalamnya terdapat perjalanan panjang aktivisme mahasiswa yang menjadi bagian penting dari dinamika sosial dan politik di Makassar.

Rentang 1980–2000 merupakan periode yang menarik untuk ditelusuri karena memperlihatkan perubahan gerakan mahasiswa, mulai dari upaya mempertahankan ruang organisasi di tengah tekanan Orde Baru, tumbuhnya kelompok diskusi dan pers mahasiswa, hingga konsolidasi gerakan yang ikut mendorong lahirnya Reformasi 1998.

Membaca sejarah pergerakan mahasiswa Unhas pada periode tersebut tidak cukup hanya dengan mengingat demonstrasi besar tahun 1998. Gerakan itu sesungguhnya memiliki akar yang lebih panjang, terbentuk melalui organisasi intra kampus, organisasi ekstra kampus, kelompok studi, pers mahasiswa, serta jaringan solidaritas lintas fakultas dan perguruan tinggi.

Masing-masing memiliki karakter, orientasi, dan cara kerja yang berbeda, tetapi dalam situasi tertentu dapat bertemu dalam agenda perjuangan yang sama.

Dari organisasi kampus menuju ruang perlawanan

Memasuki dekade 1980-an, kehidupan organisasi mahasiswa di Indonesia berada dalam situasi yang tidak mudah. Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), yang membatasi aktivitas politik mahasiswa dan mengarahkan kegiatan organisasi kampus pada persoalan akademik serta kegiatan kemahasiswaan yang lebih terkendali.

Di Unhas, organisasi mahasiswa tetap bertahan melalui struktur Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan senat mahasiswa. Meskipun ruang geraknya terbatas, keberadaan lembaga-lembaga tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempertahankan representasi dan kehidupan organisasi di tingkat fakultas.

Sejumlah nama yang tercatat dalam sejarah kelembagaan mahasiswa Unhas pada periode 1978–1981 antara lain Maasba Magassing, A. Muin Fahal, Oedhien Mangung, M. Idrus Hafid, Rivai Cawung, M. Yasin HG, Armyn Nurdin, Betmal Karuseng, Muhlis Amat, dan Sofyan Hasdam. Mereka merupakan bagian dari generasi yang mengelola organisasi mahasiswa ketika kebijakan NKK/BKK mulai memengaruhi kehidupan kampus.

Aktivisme mahasiswa Makassar pada dekade ini juga memperlihatkan bahwa persoalan yang diperjuangkan tidak selalu berkaitan dengan kebijakan internal universitas.

Salah satu peristiwa penting adalah penolakan terhadap kebijakan wajib penggunaan helm yang diberlakukan melalui Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 133/XII/1985. Kebijakan tersebut memicu protes karena dianggap diterapkan secara sentralistik dan tidak cukup mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Ketegangan mencapai puncaknya pada 1987, ketika aksi mahasiswa melibatkan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Unhas, IKIP, UMI, dan UVRI. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai kerusuhan anti-helm tersebut memperlihatkan besarnya ketegangan antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Penelitian Wedala Unnafis Asri pada 2025 mencatat empat mahasiswa meninggal dalam rangkaian peristiwa tersebut, yakni Taqwa, Zainuddin, Andi Chandra Wiguna, dan Anzar. Keempatnya berasal dari IKIP dan UVRI, bukan dari Unhas.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa tradisi kritis mahasiswa Makassar telah tumbuh sebelum Reformasi 1998. Isu kebijakan publik, relasi kekuasaan, dan ruang demokrasi telah menjadi bagian dari perhatian mahasiswa.

Kebangkitan organisasi intra kampus pada awal 1990-an

Memasuki dekade 1990-an, terjadi perubahan penting dalam tata kelembagaan mahasiswa. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/U/1990 menjadi salah satu landasan pembentukan kembali organisasi mahasiswa tingkat universitas melalui format Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).

Di Unhas, Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin (SM-UH) terbentuk pada 1991 sebagai wadah representasi mahasiswa lintas fakultas. Yangkin Padjalangi dari Fakultas MIPA tercatat sebagai ketua pertama, kemudian dilanjutkan Aminuddin Syam untuk periode 1992–1993.

Perkembangan organisasi tersebut tidak selalu berlangsung mulus. Pada periode berikutnya, muncul persoalan legitimasi kepemimpinan setelah Thamrin Halide terpilih sebagai ketua, tetapi menghadapi ketidaksetujuan sejumlah fungsionaris organisasi. Situasi ini mendorong pembenahan mekanisme representasi mahasiswa melalui pembentukan Majelis Perwakilan Mahasiswa (Maperwa).

Maperwa terbentuk pada 4 Februari 1994 melalui sidang umum di Malino, Kabupaten Gowa. Setelah itu, Pemilu Raya Mahasiswa Unhas diselenggarakan pada 31 Maret 1994 dan menghasilkan Thamrin Halide sebagai Ketua Senat Mahasiswa Unhas periode 1994–1995. Dinamika ini memperlihatkan bahwa aktivisme mahasiswa tidak hanya diwujudkan melalui demonstrasi, tetapi juga melalui perjuangan membangun sistem representasi, mekanisme pemilihan, dan kontrol organisasi yang lebih demokratis.

Di luar struktur formal tersebut, muncul kelompok diskusi yang menawarkan ruang intelektual alternatif. Salah satunya adalah Forum Diskusi Tamalanrea (FDT), yang didirikan Salahuddin Alam, mahasiswa Fakultas Sastra angkatan 1987, pada 2 Mei 1991. FDT menjadi ruang pertemuan mahasiswa yang ingin membicarakan persoalan sosial, politik, demokrasi, dan kebijakan publik secara lebih terbuka.

Diskusi FDT berlangsung rutin, terutama setelah salat Jumat di pelataran Masjid Kampus Unhas. Kehadirannya memperlihatkan bahwa tradisi intelektual mahasiswa tidak selalu bergantung pada struktur organisasi resmi.

Kelompok diskusi justru menjadi tempat bertemunya mahasiswa lintas fakultas untuk membangun perspektif kritis terhadap situasi sosial dan politik.

Selain FDT, terdapat Front Demonstran Tuanta Salamaka (FDTS) yang didirikan Izraidi Zainal, mahasiswa Unhas angkatan 1988. Kelompok ini tidak hanya mengembangkan diskusi, tetapi juga melakukan advokasi dan investigasi terhadap persoalan masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah investigasi kebakaran di kawasan Kerung-Kerung pada awal Agustus 1994 yang dicurigai berkaitan dengan tindakan pemerintah daerah.

FDT dan FDTS memperlihatkan munculnya corak aktivisme yang lebih independen. Mahasiswa tidak lagi hanya bergerak melalui senat atau organisasi ekstra kampus, tetapi juga membangun kelompok berdasarkan kesamaan perhatian terhadap persoalan sosial dan politik.

Pers mahasiswa dan tumbuhnya kesadaran kritis

Perkembangan penting lainnya terjadi pada ranah pers mahasiswa. Pada 9 Februari 1995, Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) terbentuk sebagai wadah pengembangan jurnalistik dan penyampaian kritik terhadap kehidupan kampus maupun persoalan publik.

Sejumlah nama yang tercatat dalam perkembangan pers mahasiswa Unhas antara lain Nasrun Tanjung, Muhammad Isradi Zainal, Ostaf Al-Mustafa, Andi Wahyuddin Jalil, Akbar Endra, Maqbul Halim, Hasbi Lodang, Adi Ahsan Anwar, Suparno, dan Bahar Makutana.

Salah satu media penting yang lahir dari lingkungan tersebut adalah tabloid Catatan Kaki (CAKA), yang mulai terbit pada 1996. Kehadiran media ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan yang tidak selalu memperoleh perhatian memadai dari media arus utama.

Pers mahasiswa memiliki posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga menjadi ruang dokumentasi, pertukaran gagasan, dan konsolidasi lintas organisasi. Hubungan antara aktivis jurnalistik dan aktivis demonstrasi semakin kuat karena keduanya bertemu dalam kepentingan memperjuangkan kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi.

Pada 1997, muncul pula Forum Mahasiswa Anti Nepotisme dan Anti Kekerasan (FM ANAK), yang digagas Ahdi Ahsan, Syawaluddin Arief, dan A.S. Kambie. Kehadiran kelompok ini memperlihatkan semakin kuatnya perhatian mahasiswa terhadap praktik nepotisme, kekerasan, dan penyimpangan kekuasaan.

Di sisi lain, organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tetap memainkan peranan penting melalui kaderisasi, diskusi, dan konsolidasi gerakan.

Sementara itu, Serikat Mahasiswa Makassar (SMM) terbentuk pada 1997 sebagai jaringan yang menggunakan identitas berbeda untuk mewadahi aktivitas Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Ujung Pandang. Pembentukan jaringan ini tidak dapat dilepaskan dari tekanan politik terhadap PRD setelah peristiwa Kudatuli 1996.

Dengan demikian, menjelang Reformasi, lingkungan aktivisme mahasiswa Unhas telah memiliki beragam simpul gerakan. Ada organisasi formal, kelompok diskusi independen, organisasi ekstra kampus, pers mahasiswa, dan jaringan politik yang masing-masing mempunyai basis serta orientasi tersendiri.

1998: Ketika mahasiswa bergerak untuk Reformasi

Krisis ekonomi, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta represi politik pada akhir pemerintahan Orde Baru menjadi pemicu menguatnya gerakan mahasiswa pada 1998. Di Makassar, konsolidasi mahasiswa berlangsung melalui berbagai kelompok yang sebelumnya telah membangun tradisi diskusi dan advokasi.

Salah satu kelompok penting adalah Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD). Menurut kesaksian Hasbi Lodang, salah seorang koordinatornya, AMPD tumbuh dari diskusi mahasiswa lintas senat yang awalnya dilakukan secara sederhana, berpindah dari satu pondokan ke pondokan lain karena tidak memperoleh ruang yang memadai di kampus.

Sebelum krisis moneter, aksi AMPD umumnya belum melibatkan lebih dari 300 orang. Meski demikian, kelompok tersebut telah memiliki agenda politik sejak pertengahan 1990-an.

Pada peringatan Supersemar 1995, AMPD melakukan demonstrasi dengan membawa sepuluh tuntutan yang dikenal sebagai Sepultura.

Pada Oktober tahun yang sama, mereka memprotes kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan Zaenal Basri Palaguna terkait pemberian mobil Mitsubishi Pajero kepada para bupati dan wali kota menggunakan dana APBD. Mereka juga mengangkat tuntutan pengembalian nama Ujung Pandang menjadi Makassar.

Memasuki 1998, AMPD menjadi bagian penting dari konsolidasi gerakan reformasi. Dalam perkembangan berikutnya, kelompok tersebut menggunakan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Unhas (KAMUH) untuk memperkuat identitas kelembagaan kampus dalam aksi. KAMUH kemudian terlibat dalam aksi di Lapangan Karebosi bersama mahasiswa IAIN dan IKIP.

Aksi terbuka mahasiswa Unhas semakin terlihat pada Maret 1998. Pada 10 Maret, sekitar 20 mahasiswa Fakultas Sastra memblokir Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Pintu Satu sebagai bentuk protes terhadap pelantikan Soeharto untuk masa jabatan berikutnya.

Sehari kemudian, ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul di lokasi yang sama dan mendeklarasikan momentum tersebut sebagai awal Orde Reformasi sekaligus penanda berakhirnya Orde Baru.

Gerakan mahasiswa kemudian berkembang menjadi aksi solidaritas terhadap mahasiswa yang diculik. Pada 9 April 1998, Senat Fakultas Sastra, FISIP, dan Fakultas Ekonomi mengorganisasi aksi solidaritas. Lebih dari seribu mahasiswa berjalan kaki dari Tamalanrea menuju Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dalam rangkaian peristiwa ini, nama Maqbul Halim menjadi perhatian karena dikabarkan menghilang setelah aksi tersebut.

Pada November 1998, gerakan mahasiswa Makassar kembali memperlihatkan kekuatan mobilisasinya melalui aksi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada 13 November. Peristiwa tersebut kemudian dicatat Prof. Amran Razak, yang saat itu menjabat Pembantu Rektor III Unhas, dalam buku 98-99: Catatan Kemahasiswaan Seorang Pembantu Rektor.

Pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998 tidak serta-merta mengakhiri konsolidasi gerakan. Mahasiswa tetap berupaya membangun jaringan nasional melalui berbagai forum.

Rembuk Nasional Gerakan Mahasiswa Indonesia menjadi salah satu rangkaian konsolidasi yang kemudian melahirkan Jaringan Nasional Mahasiswa Indonesia pada 1999. Makassar menjadi salah satu tempat penting dalam perkembangan jaringan tersebut.

Para aktivis dan perjalanan setelah kampus

Gerakan mahasiswa Unhas pada periode ini melahirkan sejumlah figur dengan perjalanan profesi yang beragam. Aminuddin Syam, yang pernah memimpin SM-UH, kemudian dikenal sebagai akademisi dan pernah menjabat Dekan FKM Unhas periode 2018–2022. Akbar Endra tercatat sebagai koordinator AMPD dan aktivis pers yang kemudian bergerak di dunia jurnalistik dan politik.

Hasbi Lodang, salah seorang koordinator AMPD dan KAMUH, pernah menjadi Komisaris PT Pelindo Daya Sejahtera.

Maqbul Halim, yang dikenal melalui aktivitas pers dan gerakan Reformasi, pernah terlibat dalam kepemimpinan KPU Kota Makassar serta menjadi Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Nama lainnya adalah Aryanto Karma Wisesa, Ketua Senat Mahasiswa Kelautan periode 1997–1998 yang terlibat dalam koordinasi aksi solidaritas. Dahlan Usman tercatat sebagai koordinator tim aksi lapangan Solidaritas Mahasiswa Unhas 1998, sementara Hambali dikenal sebagai koordinator lapangan aksi mahasiswa.

Ostaf Al-Mustafa memiliki keterkaitan dengan HMI, AMPD, dan pers mahasiswa. Adapun Arqam Azikin dikenal sebagai aktivis pers mahasiswa dan pengurus senat FISIP yang kemudian berkiprah sebagai akademisi dan pakar politik di Unismuh Makassar sebelum wafat.

Perjalanan para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa aktivisme mahasiswa tidak selalu berujung pada karier politik. Sebagiannya masuk ke dunia akademik, jurnalistik, usaha, konsultansi, dan profesionalisme. Namun, hubungan antara pengalaman organisasi, kemampuan membangun jaringan, dan kepemimpinan sosial mereka masih membutuhkan penelitian biografis lebih mendalam.

Membuka kembali arsip sejarah mahasiswa

Meskipun sejumlah sumber telah ditemukan, rekonstruksi sejarah aktivisme Unhas 1980–2000 masih membutuhkan pendalaman, terutama untuk mengungkap dinamika organisasi dan tokoh-tokoh pada dekade 1980-an.

Penerbitan Kampus Identitas memiliki jejak dokumentasi yang penting, termasuk bundel terbitan Oktober 1986, Januari 1983, dan awal Januari 2001. Penelitian Irmalasari pada 2023 mengenai Surat Kabar Kampus Identitas pada Masa Orde Baru (1974–1992) juga menyediakan pijakan akademik untuk menelusuri hubungan pers mahasiswa dengan dinamika politik kampus.

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pemeriksaan bundel Identitas periode 1980–2000, arsip Senat Mahasiswa dan BPM, dokumen UKPM, serta arsip organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.

Wawancara sejarah lisan dengan mantan ketua senat, pengurus BPM, aktivis pers, dan pelaku kelompok diskusi juga penting dilakukan untuk menguji silang informasi tertulis. Langkah ini diperlukan agar sejarah aktivisme Unhas tidak hanya berpusat pada Reformasi 1998, tetapi mampu merekam kesinambungan gagasan, organisasi, dan regenerasi kepemimpinan mahasiswa sejak dekade 1980-an.

Fakultas Teknik ke Gowa: Antara kebutuhan akademik dan persoalan sosial kampus

Sejarah Unhas pada periode setelah Reformasi juga mencatat perubahan besar dalam tata ruang kampus, salah satunya perpindahan Fakultas Teknik dari Tamalanrea ke Kabupaten Gowa. Meskipun proses ini berlangsung setelah periode 1980–2000, latar belakangnya berkaitan dengan dinamika kehidupan mahasiswa pada awal 2000-an.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemindahan tersebut.

Pertama, keterbatasan ruang di kampus Tamalanrea. Fakultas Teknik memiliki jumlah mahasiswa dan program studi yang relatif besar sehingga membutuhkan ruang kelas, laboratorium, fasilitas penelitian, dan lingkungan akademik yang lebih luas.

Perkembangan pendidikan teknik memerlukan dukungan infrastruktur yang sulit dipenuhi secara optimal di lokasi lama.

Kedua, terdapat persoalan hubungan antarmahasiswa dan konflik yang berulang.

Dalam pemberitaan Penerbitan Kampus Identitas pada 23 Juni 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan bahwa konflik mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa Fakultas Sastra dan FISIP telah berlangsung cukup lama ketika masih berada di Tamalanrea. Bahkan, menurut kesaksiannya, pernah terjadi pembakaran fasilitas kampus.

Jusuf Kalla juga menceritakan bahwa ketika pada 2002 dirinya menanyakan alasan mahasiswa Teknik sering terlibat perkelahian, salah satu jawaban yang diterima adalah kondisi kampus yang sempit. Dari situ muncul gagasan untuk mencari lokasi baru bagi Fakultas Teknik.

Dengan demikian, pemindahan tersebut tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan tata ruang, tetapi juga menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan sosial dan ketertiban kehidupan kampus.

Ketiga, pemindahan berkaitan dengan visi pengembangan pendidikan teknik di Kawasan Timur Indonesia. Pada 2003–2004, rencana pengembangan Fakultas Teknik mulai diarahkan ke bekas aset Pabrik Kertas Gowa.

Dokumen resmi Fakultas Teknik tertanggal 1 Maret 2004 mencatat keputusan Senat Fakultas Teknik mengenai pengembangan fakultas menjadi empat fakultas dengan memanfaatkan lokasi tersebut.

Dokumen itu juga mencatat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional terhadap pemanfaatan aset bekas Pabrik Kertas Gowa sebagai lokasi pengembangan pendidikan teknik dan pusat pengembangan pendidikan teknik di Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan kampus baru dimulai pada 2009. Kampus Gowa mulai digunakan sivitas akademika pada 2012, sementara seluruh kegiatan Fakultas Teknik dipindahkan dari Tamalanrea pada 2015. Peresmian kampus kemudian dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 23 Juni 2018.

Kronologi ini perlu dibedakan agar tahun pembangunan, awal penggunaan, pemindahan seluruh aktivitas, dan peresmian tidak tercampur dalam satu pengertian.

Perpindahan Fakultas Teknik ke Gowa dengan demikian merupakan kombinasi antara kebutuhan pengembangan akademik, keterbatasan ruang, dan upaya memperbaiki dinamika sosial kampus. Kampus baru diharapkan menjadi lingkungan yang lebih mendukung pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi.

Menjaga ingatan kolektif kampus

Perjalanan aktivisme mahasiswa Unhas sepanjang 1980–2000 memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa merupakan proses yang dibangun lintas generasi.

Dari BPM dan senat mahasiswa pada masa pembatasan politik, Forum Diskusi Tamalanrea, pers mahasiswa, AMPD, hingga KAMUH pada masa Reformasi, semuanya menjadi bagian dari sejarah panjang pencarian ruang demokrasi di lingkungan kampus.

Sejarah tersebut penting bukan semata-mata untuk mengenang demonstrasi atau tokoh yang pernah berada di garis depan aksi.

Lebih dari itu, pengalaman organisasi mahasiswa memperlihatkan bagaimana kampus menjadi ruang pembentukan gagasan, kepemimpinan, keberanian menyampaikan kritik, serta kemampuan membangun solidaritas sosial.

Demikianlah, karena itu, menghidupkan kembali arsip dan kesaksian para pelaku merupakan pekerjaan penting agar generasi mahasiswa berikutnya memahami bahwa tradisi intelektual dan keberanian bersikap kritis di Unhas memiliki sejarah yang panjang.

Rujukan