Pandangan Bivitri Susanti memberikan perspektif untuk membaca persoalan tersebut secara lebih jernih: konstitusi menyediakan mekanisme, sementara realitas politik akan ikut membentuk pilihan. Namun, siapa pun figur yang nantinya terpilih, legitimasi dan tanggung jawabnya tetap harus berpijak pada kepentingan publik serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
PELAKITA.ID – Dinamika politik nasional kembali menghadirkan pertanyaan mengenai siapa figur yang paling tepat menduduki posisi Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Di tengah berbagai spekulasi mengenai nama-nama potensial, persoalan ini tidak hanya menyangkut kalkulasi politik, tetapi juga mekanisme konstitusional dan konfigurasi kekuasaan yang berkembang dalam pemerintahan.
Akademisi dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengajak publik melihat persoalan tersebut melalui ketentuan konstitusi sekaligus membaca realitas politik yang menyertainya. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, ia menyampaikan sejumlah catatan mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden dan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi pilihan Presiden.
Bivitri sejak awal memberikan batasan bahwa pandangannya bukan didasarkan pada informasi khusus mengenai kandidat yang sedang dipertimbangkan.
Ia juga tidak sedang meramalkan siapa yang akan dipilih. Penjelasannya lebih merupakan pembacaan terhadap ketentuan hukum dan dinamika politik yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan figur pengganti.
Konstitusi Mengatur Mekanisme Pengisian Jabatan
Secara konstitusional, pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, tetapi keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Ketentuan ini mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Kerangka hukum ini menjadi titik awal untuk memahami bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar keputusan personal Presiden, melainkan proses konstitusional yang melibatkan lembaga perwakilan.
Empat Pertimbangan Politik di Balik Pilihan Presiden
Di luar ketentuan formal tersebut, Bivitri sebagaimana dikutip Pelakita.ID dari laman Instagramnya, mengajak publik mencermati sejumlah faktor politik yang dapat memengaruhi pilihan Presiden. Setidaknya terdapat empat aspek yang menarik untuk diperhatikan.
Pertama, elektabilitas bukan lagi pertimbangan utama.
Situasi ini berbeda dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden menjelang pemilu. Dalam kontestasi elektoral, popularitas dan elektabilitas menjadi modal penting untuk memenangkan dukungan masyarakat.
Ketika pemerintahan sudah berjalan dan pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme konstitusional, pertimbangan tersebut tidak lagi memiliki posisi yang sama. Presiden tidak sedang mencari pasangan untuk menghadapi pemilu, melainkan mengusulkan figur yang akan mengisi kekosongan jabatan hingga berakhirnya masa pemerintahan.
Kedua, kekuatan politik dan jaringan kekuasaan yang telah terbentuk.
Prabowo saat ini berada dalam posisi sebagai kepala pemerintahan dengan konfigurasi dukungan politik yang luas. Dukungan partai-partai politik, kekuatan di parlemen, serta jejaring pemerintahan menjadi bagian dari lanskap politik yang perlu diperhitungkan.
Dalam konteks ini, pemilihan Wakil Presiden tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dan hubungan antarkekuatan politik. Figur yang dipilih berpotensi membawa konsekuensi terhadap keseimbangan politik yang telah terbentuk.
Ketiga, loyalitas dan kedekatan dalam lingkaran kepercayaan.
Dalam praktik politik, faktor kepercayaan personal sering kali memiliki arti penting. Presiden tentu membutuhkan pendamping yang dapat bekerja dalam satu garis komunikasi, memiliki kesamaan orientasi kebijakan, serta mampu menjaga kesinambungan agenda pemerintahan.
Karena itu, loyalitas dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dapat menjadi pertimbangan tersendiri. Figur yang memiliki hubungan kepercayaan dengan Presiden berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan kandidat yang hanya memiliki popularitas atau kekuatan elektoral.
Keempat, kalkulasi politik jangka panjang menuju 2029.
Pilihan terhadap Wakil Presiden juga tidak dapat dilepaskan dari peta politik menjelang Pemilu 2029. Figur yang menduduki posisi tersebut bukan hanya akan menjalankan fungsi konstitusional sebagai pendamping Presiden, tetapi juga berpotensi memiliki pengaruh dalam konfigurasi politik berikutnya.
Oleh sebab itu, Presiden perlu memperhitungkan dampak politik dari pilihannya, termasuk kemungkinan terbentuknya pusat kekuatan baru, perubahan keseimbangan koalisi, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pemerintahan.
Antara Kewenangan Presiden dan Aspirasi Partai Politik
Satu hal yang menarik dalam mekanisme ini adalah hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden dan kepentingan partai-partai politik.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Berbeda dengan mekanisme dalam Pasal 8 ayat (3), yang mengatur kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan serta secara tegas melibatkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua.
Dengan demikian, ketentuan mengenai asal calon dari partai atau gabungan partai pengusung dalam Pasal 8 ayat (3) tidak bisa begitu saja diterapkan sebagai persyaratan hukum untuk pengisian satu jabatan Wakil Presiden berdasarkan ayat (2).
Meski demikian, dalam praktik politik, aspirasi partai-partai pendukung pemerintahan tentu tetap menjadi faktor yang relevan. Presiden perlu memperhitungkan komunikasi dan konsolidasi dengan kekuatan politik yang selama ini menopang pemerintahannya.
Di sinilah persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden memperlihatkan dua dimensi sekaligus: kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan kandidat dan kebutuhan politik untuk menjaga keseimbangan hubungan antarkekuatan pendukung pemerintahan.
Pada akhirnya, siapa yang pantas menduduki posisi Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan siapa yang paling populer atau memiliki basis politik paling besar. Ada pertimbangan kepercayaan, stabilitas pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, serta kalkulasi politik jangka panjang.
Pandangan Bivitri Susanti memberikan perspektif untuk membaca persoalan tersebut secara lebih jernih: konstitusi menyediakan mekanisme, sementara realitas politik akan ikut membentuk pilihan. Namun, siapa pun figur yang nantinya terpilih, legitimasi dan tanggung jawabnya tetap harus berpijak pada kepentingan publik serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
Mengenal Bivitri Susanti
Bivitri Susanti merupakan akademisi, pengajar, dan pakar hukum tata negara yang dikenal aktif dalam isu reformasi hukum, demokrasi, dan penguatan konstitusi di Indonesia.
Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999, kemudian memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Warwick, Inggris, pada 2002. Ia juga menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.
Bivitri merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 1998. Ia juga menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan pernah menjalani sejumlah penugasan akademik internasional, antara lain sebagai research fellow di Harvard Kennedy School of Government dan visiting professor di University of Tokyo.
Namanya semakin dikenal publik luas ketika tampil sebagai salah satu narasumber dalam film dokumenter Dirty Vote pada 2024, yang membahas persoalan hukum, demokrasi, dan dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu.
Redaksi
