- Dalam rekaman suara yang kemudian beredar, Tasming menggunakan istilah lokal Bali Bella’, yang merujuk pada sikap bermuka dua, disertai ungkapan “halal darahnya”. Pernyataan tersebut segera memantik reaksi karena dinilai bernada ancaman terhadap media yang menjalankan fungsi kritik.
- Kasus Wali Kota Parepare Tasming Hamid memperlihatkan bahwa hubungan pemerintah dan media tidak boleh dibangun atas dasar tuntutan kesetiaan pemberitaan. Kemitraan publikasi bukan kontrak untuk membeli dukungan, apalagi membungkam kritik.
PELAKITA.ID – Sebuah ungkapan dapat mengubah hubungan yang selama ini tampak baik menjadi persoalan serius. Itulah yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, setelah pernyataan Wali Kota Tasming Hamid mengenai media yang mengkritik pemerintahannya memicu kemarahan kalangan jurnalis.
Frasa “halal darahnya” yang terlontar dalam sebuah forum evaluasi pemerintahan bukan sekadar pilihan kata yang kurang tepat.
Dalam konteks hubungan pejabat publik dan pers, ungkapan tersebut mengandung persoalan lebih mendasar: bagaimana seorang kepala daerah memahami kritik, bagaimana pemerintah memperlakukan media mitranya, dan sejauh mana independensi pers dihormati dalam praktik pemerintahan.
Peristiwa ini layak dibaca lebih jauh karena menyentuh hubungan antara kekuasaan, anggaran publik, dan kebebasan pers.
Kronologi: Berawal dari forum evaluasi pemerintah
Polemik bermula pada Jumat, 6 November 2026, ketika Tasming Hamid memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare.
Dalam forum tersebut, Tasming menyinggung keberadaan media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi masih menerbitkan pemberitaan kritis terhadap Pemkot Parepare. Ia mempertanyakan sikap media yang menurutnya menerima kerja sama pemerintah, tetapi pada saat bersamaan tetap mengkritik kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam rekaman suara yang kemudian beredar, Tasming menggunakan istilah lokal Bali Bella’, yang merujuk pada sikap bermuka dua, disertai ungkapan “halal darahnya”.
Pernyataan tersebut segera memantik reaksi karena dinilai bernada ancaman terhadap media yang menjalankan fungsi kritik.
Pada 11 November, rekaman pernyataan itu mulai menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media. Persoalan yang semula berlangsung dalam forum internal pemerintahan berubah menjadi perdebatan terbuka mengenai kebebasan pers dan hubungan pemerintah dengan media.
Sehari kemudian, Kamis, 12 November, puluhan jurnalis yang mengatasnamakan diri Media Parepare Melawan menggelar aksi di Kantor Wali Kota.
Mereka mengecam pernyataan tersebut dan menuntut klarifikasi serta permintaan maaf terbuka. Dalam aksi itu, jurnalis menyampaikan orasi, membentangkan spanduk protes, dan melakukan aksi teatrikal sebagai simbol perlawanan terhadap ucapan yang dianggap mencederai profesi jurnalistik.
Pada hari yang sama, Tasming menyampaikan permohonan maaf melalui pernyataan tertulis. Ia menyatakan tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers dan menegaskan bahwa kritik media merupakan bagian dari demokrasi.
Pada Jumat, 13 November, Tasming akhirnya bertemu langsung dengan para jurnalis di Rumah Jabatan Wali Kota.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengakui ada perkataannya yang tidak tepat dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kritik dan masukan media untuk mendukung pembangunan.
Polemik ini turut mendapat perhatian Kementerian Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal Kemendagri menyatakan sedang menyusun laporan kepada Menteri Dalam Negeri terkait pernyataan tersebut.
Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya menjadi urusan komunikasi antara wali kota dan wartawan, tetapi juga masuk dalam perhatian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Persoalan mendasar: Kemitraan bukan kewajiban untuk memuji
Di balik kontroversi tersebut, terdapat satu persoalan penting yang perlu dijelaskan kepada pemerintah daerah: apa sebenarnya makna kerja sama media dengan pemerintah?
Kontrak publikasi pada dasarnya merupakan hubungan profesional untuk menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Ada pekerjaan, keluaran, kewajiban, dan pertanggungjawaban anggaran yang harus dipenuhi. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai kewajiban media untuk selalu memberitakan hal positif atau menghindari kritik.
Media bukan unit humas pemerintah. Media memiliki tanggung jawab editorial sendiri, termasuk menentukan sudut pandang pemberitaan berdasarkan kepentingan publik, fakta, dan kaidah jurnalistik.
Pemerintah daerah berhak mengoreksi informasi yang keliru, meminta klarifikasi, memberikan hak jawab, atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa media yang menerima kontrak publikasi harus menghentikan kritik.
Makna bagi media: Jangan menukar independensi dengan akses
Kasus Parepare juga menjadi pengingat bagi perusahaan media dan para jurnalis. Independensi tidak hanya diuji ketika berhadapan dengan tekanan pemerintah, tetapi juga ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi perusahaan media sendiri.
Kerja sama publikasi dengan pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi sebagian perusahaan pers. Hal itu tidak otomatis bermasalah sepanjang dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak mencampuri keputusan redaksi.
Namun, media perlu memiliki batas yang jelas. Jangan sampai kebutuhan terhadap kontrak pemerintah membuat ruang redaksi kehilangan keberanian untuk memberitakan persoalan publik. Jangan pula menjadikan akses kepada pejabat sebagai alasan untuk menghindari pertanyaan kritis.
Di sisi lain, independensi bukan berarti media bebas memberitakan apa saja tanpa tanggung jawab. Kritik harus berbasis fakta, melalui verifikasi, memberikan ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menjawab, dan tidak mengabaikan prinsip keberimbangan. Media harus menjaga profesionalisme agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
Dengan demikian, independensi dan profesionalisme merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Bagi pemerintah daerah, peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam membangun komunikasi publik. Seorang kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab mengelola birokrasi dan anggaran, tetapi juga menciptakan iklim demokrasi yang sehat di wilayah pemerintahannya.
Kritik media tidak selalu menyenangkan. Ada pemberitaan yang mungkin terasa keras, menyinggung, bahkan dianggap tidak menguntungkan citra pemerintah. Namun, selama disampaikan berdasarkan fakta dan memenuhi kaidah jurnalistik, kritik tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik.
Menata ulang hubungan pemerintah dan pers
Kasus Parepare seharusnya tidak berhenti pada permintaan maaf. Permintaan maaf merupakan langkah penting untuk meredakan ketegangan, tetapi perbaikan hubungan membutuhkan perubahan cara pandang dan mekanisme kerja.
Pemerintah daerah perlu membedakan secara tegas antara fungsi komunikasi pemerintahan dan kebebasan redaksional media. Dinas komunikasi dan informatika bertugas memastikan informasi pemerintah tersedia, akurat, dan mudah diakses, bukan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikritik oleh media.
Media pun perlu memperkuat etika jurnalistik, mekanisme verifikasi, dan keberanian menjaga jarak profesional dari kepentingan kekuasaan maupun kepentingan bisnis.
Hubungan pemerintah dan pers bukan hubungan atasan dan bawahan, bukan pula hubungan pemberi proyek dan penerima pekerjaan yang menuntut kesetiaan politik. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan terhadap kehidupan publik yang lebih baik.
Pemerintah membutuhkan media yang profesional, bukan media yang selalu memuji. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang terbuka, bukan pemerintah yang hanya nyaman mendengar kabar baik.
Peristiwa Parepare memberikan pelajaran bahwa kualitas demokrasi tidak hanya terlihat dari seberapa sering pejabat berbicara tentang keterbukaan, tetapi dari bagaimana mereka merespons kritik ketika kritik itu benar-benar datang.
Pers yang merdeka bukan ancaman bagi pemerintahan yang bekerja dengan baik. Justru melalui pers yang independen, pemerintah memiliki kesempatan untuk melihat kekurangan, memperbaiki kebijakan, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
