ISKINDO menawarkan tiga agenda strategis: memperkuat hilirisasi industri berbasis sumber daya laut, memodernisasi nelayan sebagai subjek pembangunan, serta mengawal kebijakan kelautan melalui pendekatan berbasis sains.
PELAKITA.ID – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Dukungan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dukungan itu selaras dengan agenda besar Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui Ekonomi Biru, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Darwis Ismail, S.T., M.M.A., Ketua Umum ISKINDO yang baru terpilih untuk periode 2026–2030, saat dihubungi Sabtu (14/11/2026).
Sebagai bentuk kontribusi terhadap agenda pembangunan tersebut, Darwis mengatakan ISKINDO menawarkan sejumlah kerangka pemikiran dan agenda strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menerjemahkan visi pembangunan kelautan Presiden Prabowo ke dalam kebijakan dan program konkret.
Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni percepatan hilirisasi industri kelautan, modernisasi nelayan sebagai subjek pembangunan, serta penguatan peran ISKINDO dalam mengawal kebijakan dan implementasi pembangunan maritim.
Hilirisasi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kelautan
Agenda pertama adalah menyelaraskan pembangunan kelautan dengan Asta Cita dan agenda hilirisasi nasional. ISKINDO memandang bahwa hilirisasi perlu ditempatkan sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Di sektor kelautan, Darwis menegaskan bahwa kekayaan sumber daya laut Indonesia tidak boleh terus-menerus dipasarkan dalam bentuk bahan mentah (raw materials).
Potensi tersebut harus diolah melalui industrialisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.
“Indonesia memiliki kekayaan komoditas kelautan dan perikanan yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar menjual hasil tangkapan atau bahan baku,” ujarnya.
Menurut Darwis, pengembangan industri pengolahan perlu diarahkan pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol, udang, dan rajungan. Hilirisasi juga perlu diperluas pada rumput laut melalui pengembangan produk turunan bernilai tinggi, mulai dari karaginan, agar-agar, bioplastik, pupuk organik, hingga bahan baku industri farmasi dan kosmetik.
Industrialisasi kelautan juga harus memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di wilayah pesisir. Pembangunan fasilitas pengolahan terpadu di sentra-sentra perikanan daerah dinilai dapat menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menggerakkan perekonomian wilayah, termasuk kawasan di luar Pulau Jawa.
Agenda berikutnya adalah memperkuat kedaulatan pangan biru (blue food). Produk kelautan dan perikanan perlu ditempatkan sebagai salah satu pilar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, sekaligus dikembangkan sebagai komoditas ekspor yang memiliki daya saing di pasar global.
Modernisasi Nelayan sebagai Subjek Pembangunan
Agenda kedua adalah modernisasi nelayan dan pembudidaya ikan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi kelautan. ISKINDO menegaskan bahwa hilirisasi industri tidak akan berjalan optimal apabila sektor hulu, terutama nelayan dan pembudidaya, belum memiliki kapasitas produksi, teknologi, dan akses ekonomi yang memadai.
“Modernisasi nelayan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda hilirisasi. Kita tidak bisa membangun industri pengolahan yang kuat tanpa memastikan nelayan dan pembudidaya sebagai pemasok utama memiliki produktivitas dan kesejahteraan yang lebih baik,” kata Darwis.
Untuk itu, ISKINDO mendorong sejumlah langkah strategis.
Pertama, peremajaan armada dan modernisasi teknologi penangkapan ikan. Transisi menuju kapal perikanan yang lebih aman, efisien dalam penggunaan energi, serta dilengkapi teknologi navigasi dan pendeteksi ikan perlu dipercepat.
Pemanfaatan energi terbarukan, termasuk teknologi listrik untuk kapal berukuran kecil, juga dapat menjadi bagian dari agenda modernisasi secara bertahap.
Kedua, penguatan kampung nelayan modern dan terintegrasi. Program pembangunan kampung nelayan perlu diperluas dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas ekonomi yang memadai, seperti pabrik es, cold storage, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), bengkel mesin kapal, serta akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau agar nelayan tidak bergantung pada praktik pembiayaan informal yang memberatkan.
Ketiga, memperkuat keterhubungan antara koperasi nelayan dan industri pengolahan. ISKINDO mendorong konsolidasi nelayan melalui koperasi modern yang memiliki hubungan kemitraan langsung dengan industri atau pembeli utama (off-taker).
Dengan pola tersebut, rantai pasok hasil perikanan diharapkan menjadi lebih efisien, posisi tawar nelayan semakin kuat, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dapat meningkat secara berkelanjutan.
ISKINDO Siap Mengawal Kebijakan Maritim Pemerintahan Prabowo
Agenda ketiga adalah memperkuat kontribusi konkret ISKINDO dalam mengawal pembangunan kelautan dan perikanan selama pemerintahan Presiden Prabowo.
“Sebagai organisasi profesi yang menghimpun ribuan sarjana dan pakar kelautan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, ISKINDO siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan kelautan tidak hanya kuat dalam perencanaan, tetapi juga tepat dalam implementasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Darwis.
Menurutnya, terdapat beberapa bentuk kontribusi yang dapat dikembangkan ISKINDO.
Pertama, mendorong kebijakan berbasis sains (science-based policy). ISKINDO siap memberikan masukan teknis dan akademis dalam penyusunan regulasi, perencanaan tata ruang laut, serta kebijakan penangkapan ikan terukur. Pendekatan ini penting agar pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kepentingan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan dan keberlanjutan ekosistem laut.
Kedua, pendampingan sumber daya manusia dan alih teknologi. Jejaring sarjana kelautan yang tersebar di berbagai daerah dapat dilibatkan sebagai tenaga pendamping bagi koperasi nelayan, sentra budidaya, serta UMKM pengolahan hasil laut. Pendampingan dapat mencakup penguatan manajemen usaha, penerapan standar mutu, sertifikasi produk, pengembangan teknologi, hingga peningkatan efisiensi produksi.
Ketiga, memperkuat pengawasan dan tata kelola maritim. ISKINDO memandang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu terus diperkuat untuk mencegah praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), sekaligus menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan Indonesia.
“Membangun kejayaan maritim tidak cukup hanya dengan mengandalkan besarnya potensi laut. Diperlukan kebijakan yang konsisten, industri yang kuat, nelayan yang modern dan sejahtera, serta tata kelola yang berkelanjutan. Di sinilah ISKINDO ingin mengambil peran,” tegas Darwis.
Melalui tiga agenda tersebut, ISKINDO berharap pembangunan kelautan pada era pemerintahan Presiden Prabowo dapat bergerak lebih terintegrasi. Hilirisasi industri, modernisasi nelayan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan ekosistem laut perlu menjadi satu kesatuan strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan sejahtera.
