Dari perdebatan transisi energi hingga perlindungan nelayan kecil, konferensi iklim dunia di Türkiye menguji sejauh mana komitmen global dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata bagi negara berkembang.
ANTALYA, TÜRKİYE — Dunia kembali berkumpul untuk membicarakan masa depan iklim bumi. Melalui Konferensi Para Pihak ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) yang berlangsung di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026, hampir 200 negara berhadapan dengan pertanyaan mendasar: seberapa jauh komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim benar-benar dapat diwujudkan menjadi tindakan yang terukur?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika dampak perubahan iklim tidak lagi menjadi proyeksi ilmiah yang jauh dari kehidupan manusia.
Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, kerusakan ekosistem dan cuaca ekstrem telah menjadi kenyataan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia.
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, persoalan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks.
Perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan emisi karbon atau kebijakan energi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pangan, masa depan pulau-pulau kecil, produktivitas perikanan, ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan dan perlindungan kawasan pesisir.
Karena itu, COP31 tidak cukup dibaca sebagai pertemuan diplomatik yang menghasilkan deklarasi dan kesepakatan antarnegara.
Antalya menjadi ruang untuk menguji hubungan antara tanggung jawab historis negara-negara penghasil emisi besar, kebutuhan pendanaan negara berkembang, serta kemampuan komunitas rentan menghadapi perubahan lingkungan yang semakin sulit diprediksi.
Tujuh Isu yang Menentukan Arah Perundingan
Salah satu isu paling mendasar dalam COP31 adalah pendanaan iklim atau climate finance. Negara-negara berkembang terus menuntut agar negara maju memenuhi tanggung jawab pendanaan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Perdebatan ini tidak semata-mata menyangkut besarnya dana, tetapi juga menyentuh persoalan aksesibilitas, mekanisme penyaluran, persyaratan pembiayaan dan komposisi antara hibah dengan pinjaman.
Komitmen pendanaan iklim setidaknya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035 menjadi salah satu perhatian penting, bersama upaya meningkatkan pendanaan adaptasi.
Bagi negara berkembang, pendanaan iklim bukan sekadar tambahan anggaran pembangunan. Dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat sistem perlindungan bencana, membangun infrastruktur tahan iklim, mengembangkan energi bersih, memulihkan ekosistem dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Isu kedua yang menjadi perdebatan adalah masa depan bahan bakar fosil.
Dunia menghadapi dilema antara kebutuhan mempercepat transisi energi dan ketergantungan ekonomi sejumlah negara terhadap batu bara, minyak dan gas. Perbedaan pandangan muncul mengenai seberapa tegas kesepakatan internasional harus menyebut penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Perdebatan ini memperlihatkan bahwa transisi energi bukan proses teknis semata. Ia menyangkut kepentingan ekonomi, ketahanan energi, investasi, lapangan kerja dan struktur industri nasional. Negara-negara dengan ketergantungan tinggi terhadap energi fosil membutuhkan strategi transisi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial masing-masing.
Isu ketiga adalah adaptasi perubahan iklim. Jika mitigasi bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, adaptasi berhubungan langsung dengan kemampuan manusia dan sistem ekonomi menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah berlangsung.
Pembangunan infrastruktur tahan banjir, perlindungan pantai, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pertanian, perlindungan pulau-pulau kecil dan penguatan sistem peringatan dini merupakan bagian dari agenda tersebut. Tantangan pentingnya adalah memastikan bahwa program adaptasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menghasilkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim.
Isu keempat berkaitan dengan Loss and Damage atau kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim. Tidak semua dampak perubahan iklim dapat dicegah melalui mitigasi atau diatasi melalui adaptasi. Ada masyarakat yang kehilangan rumah, lahan produktif, sumber pendapatan, infrastruktur bahkan warisan budaya akibat bencana dan perubahan lingkungan.
Karena itu, dunia membutuhkan mekanisme dukungan yang dapat menjangkau masyarakat terdampak secara lebih cepat, adil dan efektif. Perdebatan tentang siapa yang harus berkontribusi, siapa yang berhak menerima bantuan dan bagaimana dana tersebut disalurkan menjadi bagian penting dari agenda keadilan iklim.
Isu kelima adalah just transition atau transisi yang berkeadilan. Perubahan menuju ekonomi rendah karbon berpotensi menciptakan industri dan lapangan kerja baru, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan pekerja dan komunitas yang selama ini bergantung pada industri berbasis bahan bakar fosil.
Transisi energi harus mempertimbangkan perlindungan pekerja, peningkatan keterampilan, penciptaan pekerjaan layak dan pengembangan ekonomi lokal. Tanpa pendekatan tersebut, agenda pengurangan emisi berisiko menciptakan ketimpangan baru.
Isu keenam menyangkut peningkatan ambisi pengurangan emisi melalui Nationally Determined Contributions (NDC). Setiap negara dituntut menerjemahkan komitmen dalam Perjanjian Paris menjadi target dan kebijakan yang lebih konkret. Pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan emisi metana, elektrifikasi transportasi dan industri menjadi bagian dari upaya tersebut.
Sementara itu, isu ketujuh berkaitan dengan pasar karbon dan kerja sama internasional melalui Pasal 6 Perjanjian Paris. Integritas kredit karbon, transparansi penghitungan emisi, pencegahan penghitungan ganda dan manfaat nyata bagi lingkungan menjadi perhatian penting.
Bagi negara dengan kekayaan hutan tropis dan ekosistem pesisir seperti Indonesia, mekanisme ini membuka peluang pengembangan pembiayaan konservasi, termasuk mangrove, padang lamun dan berbagai inisiatif karbon biru atau blue carbon. Namun, manfaat ekonomi dari pasar karbon harus disertai tata kelola yang kuat dan perlindungan hak masyarakat lokal.
Agenda Aksi: Menghubungkan Negosiasi dengan Implementasi
Di luar perundingan formal, kepemimpinan COP31 Türkiye juga mendorong agenda aksi yang menghubungkan kebijakan iklim dengan pelaksanaan di berbagai sektor.
Sejumlah prioritas mencakup energi bersih, pengurangan sampah, pembangunan kota tangguh iklim, industrialisasi hijau, pendidikan dan partisipasi generasi muda, ketahanan pangan, perlindungan laut, sistem kesehatan yang tangguh, integrasi agenda lingkungan global serta penguatan kemitraan untuk implementasi.
Pendekatan ini penting karena persoalan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu kementerian. Kebijakan energi berhubungan dengan industri, pertanian berhubungan dengan ketahanan pangan, perlindungan laut berkaitan dengan perikanan, sementara adaptasi perkotaan berhubungan dengan tata ruang dan infrastruktur.
Dengan demikian, keberhasilan agenda iklim membutuhkan koordinasi lintas sektor, pembagian tanggung jawab yang jelas, dukungan pendanaan dan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur hasil secara transparan.
Indonesia: Membaca COP31 dari Perspektif Negara Kepulauan
Bagi Indonesia, COP31 memiliki arti strategis karena posisi geografis dan karakter ekonominya sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, ekosistem laut yang luas dan jutaan penduduk yang bergantung pada sumber daya pesisir, Indonesia menghadapi tantangan adaptasi yang tidak sederhana.
Kenaikan permukaan laut, abrasi, perubahan pola musim, peningkatan risiko bencana pesisir dan perubahan kondisi ekosistem laut dapat memengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Dampaknya tidak selalu terlihat dalam bentuk kerusakan fisik yang besar, tetapi juga melalui perubahan pendapatan, meningkatnya biaya melaut, ketidakpastian hasil tangkapan dan kerentanan rumah tangga.
Karena itu, terdapat setidaknya enam agenda strategis yang perlu diperkuat Indonesia.
Pertama, memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional, terutama untuk program adaptasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat rentan.
Kedua, memperkuat ketahanan kawasan pesisir melalui pembangunan infrastruktur yang adaptif, rehabilitasi ekosistem, pengendalian abrasi dan penguatan sistem mitigasi bencana.
Ketiga, mengembangkan potensi blue carbon melalui perlindungan dan pemulihan mangrove, padang lamun serta ekosistem pesisir lainnya. Ekosistem tersebut memiliki fungsi ekologis yang penting, mulai dari menyerap dan menyimpan karbon hingga menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut.
Keempat, memperkuat ketahanan sektor perikanan. Nelayan kecil, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir membutuhkan dukungan teknologi, informasi iklim, akses pembiayaan, perlindungan sosial dan pengembangan rantai nilai hasil perikanan.
Kelima, memastikan transisi ekonomi berlangsung secara berkeadilan, termasuk bagi pekerja dan masyarakat yang kehidupannya berkaitan dengan industri energi dan sumber daya alam.
Keenam, memperkuat kebijakan Loss and Damage agar kerugian masyarakat akibat bencana dan perubahan iklim dapat diidentifikasi, dihitung dan ditangani melalui mekanisme yang jelas.
Enam agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan nasional yang menghubungkan kebijakan iklim, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Nelayan Kecil dan Dimensi Keadilan Iklim
Satu aspek yang perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam pembahasan COP31 adalah nasib nelayan kecil dan masyarakat pesisir.
Selama ini, pembicaraan mengenai perubahan iklim sering didominasi oleh angka emisi, investasi energi terbarukan, target penurunan karbon dan perdagangan karbon. Padahal, terdapat dimensi sosial ekonomi yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perubahan iklim memengaruhi kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupan.
Bagi nelayan kecil, perubahan kondisi cuaca dan laut dapat memengaruhi keputusan untuk melaut, keselamatan kerja, biaya operasional dan hasil tangkapan. Ketidakpastian musim dapat mengubah pola produksi dan pendapatan keluarga. Dalam situasi tertentu, perubahan kondisi ekosistem juga dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan.
Persoalannya, nelayan kecil umumnya memiliki keterbatasan modal, teknologi, akses informasi dan perlindungan sosial. Mereka juga sering berada dalam posisi tawar yang lemah dalam rantai pemasaran hasil perikanan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan iklim tidak berdiri sendiri. Ia berinteraksi dengan kemiskinan struktural, keterbatasan infrastruktur, akses pasar, ketimpangan penguasaan sumber daya dan kualitas kelembagaan lokal.
Karena itu, adaptasi perubahan iklim di kawasan pesisir tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai pembangunan tanggul, dermaga, fasilitas penyimpanan ikan atau rehabilitasi mangrove. Infrastruktur tetap penting, tetapi harus diintegrasikan dengan penguatan kapasitas masyarakat, diversifikasi mata pencaharian, perlindungan ekosistem dan pembenahan tata kelola ekonomi perikanan.
Dalam konteks ini, pembangunan kawasan nelayan juga perlu memiliki perspektif ketahanan iklim. Fasilitas ekonomi perikanan harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko bencana, perubahan lingkungan, keberlanjutan sumber daya ikan dan kemampuan masyarakat mengelola aset yang dibangun.
Dengan demikian, pembangunan pesisir tidak hanya menghasilkan fasilitas yang lebih baik, tetapi juga masyarakat yang lebih mampu menghadapi perubahan iklim.
Dari Komitmen Global Menuju Perubahan di Tingkat Lokal
Salah satu tantangan terbesar dalam diplomasi iklim adalah menjembatani jarak antara kesepakatan internasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Negara dapat menyampaikan komitmen penurunan emisi, mengumumkan investasi hijau dan menyepakati berbagai instrumen pembiayaan. Namun, keberhasilan seluruh agenda tersebut tetap membutuhkan institusi yang mampu menerjemahkannya menjadi program, mengalokasikan sumber daya, melibatkan masyarakat dan mengukur manfaatnya.
Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan iklim yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal harus memiliki ruang kolaborasi yang nyata.
Pengetahuan masyarakat pesisir juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Nelayan memiliki pengalaman panjang membaca perubahan musim, arus, gelombang dan kondisi ekosistem. Pengetahuan tersebut dapat memperkaya informasi ilmiah dan membantu merancang kebijakan adaptasi yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan iklim memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas, sasaran penerima manfaat yang terukur, sistem pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme untuk memastikan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Antalya dan Ujian Keadilan Iklim
COP31 di Antalya memperlihatkan bahwa persoalan perubahan iklim semakin sulit dipisahkan dari persoalan pembangunan, ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial.
Perdebatan tentang pendanaan, bahan bakar fosil, adaptasi, Loss and Damage, transisi berkeadilan, pengurangan emisi dan pasar karbon pada dasarnya mengarah pada satu persoalan besar: bagaimana dunia membagi tanggung jawab dan sumber daya untuk menghadapi krisis yang dampaknya tidak dirasakan secara merata.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kepentingan dalam perundingan iklim tidak cukup diukur dari kemampuan memperoleh komitmen pendanaan atau peluang investasi hijau. Lebih jauh, kepentingan tersebut harus dilihat dari kemampuan kebijakan nasional memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Kita membutuhkan kebijakan iklim yang tidak hanya berbicara tentang karbon, tetapi juga tentang pangan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, akses terhadap sumber daya dan keberlanjutan penghidupan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi iklim bukan semata-mata jumlah negara yang menandatangani kesepakatan, besarnya investasi yang diumumkan atau banyaknya target yang dicantumkan dalam dokumen resmi.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah masyarakat menjadi lebih terlindungi, apakah nelayan mampu mempertahankan penghidupannya, apakah ekosistem pesisir semakin sehat, dan apakah negara-negara rentan memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi perubahan iklim.
Antalya seharusnya menjadi lebih dari sekadar panggung diplomasi global. Ia perlu menjadi titik dorong bagi perubahan cara dunia memahami pembangunan: dari pertumbuhan yang mengabaikan batas ekologis menuju kesejahteraan yang dibangun di atas ketahanan lingkungan, keadilan sosial dan tanggung jawab antargenerasi.
Sebab, krisis iklim pada akhirnya bukan hanya tentang masa depan bumi. Ia adalah tentang masa depan manusia yang hidup, bekerja dan menggantungkan kehidupannya pada bumi. dicocokkan kembali dengan dokumen resmi UNFCCC.









