Empat program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut menjadi perhatian dalam pembahasan, yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan tambak udang terintegrasi, budidaya ikan darat tematik, serta modernisasi kapal perikanan.
PELAKITA.ID – Pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi. Diperlukan integrasi antarkegiatan, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi agar potensi kelautan dan perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Irwan Meilano ke Kota Padang, Sumatera Barat, pada 18 November 2026.
Kunjungan ini didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dan menjadi momentum untuk membahas penguatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Salah satu agenda penting yang mengemuka adalah dorongan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan melalui konsep integrated fishing port dan international fish market.
Konsep ini diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh mata rantai aktivitas perikanan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan, penanganan ikan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mendorong Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus agar dikembangkan menuju konsep pelabuhan perikanan terintegrasi tersebut.
Dengan pengembangan ini, pelabuhan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi perikanan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar.
Penguatan fungsi pelabuhan menjadi penting karena daya saing sektor perikanan sangat ditentukan oleh kemampuan menghubungkan aktivitas produksi dengan sistem penanganan, distribusi, dan pemasaran yang efisien. Integrasi tersebut juga membuka peluang tumbuhnya investasi dan kegiatan usaha di sekitar kawasan pelabuhan.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen KP Irwan Meilano menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut perlu dibangun dengan mengesampingkan ego sektoral sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan saling memperkuat.
Empat program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut menjadi perhatian dalam pembahasan, yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan tambak udang terintegrasi, budidaya ikan darat tematik, serta modernisasi kapal perikanan.
Keempat program tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan dari berbagai sisi, mulai dari penguatan kawasan pesisir dan ekonomi masyarakat nelayan, peningkatan produksi budidaya, hingga modernisasi armada penangkapan ikan.
Kunjungan kerja ini kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, serta peluang kolaborasi dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat.
Dialog tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan arah kebijakan nasional dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik, tetapi juga mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, kesiapan kelembagaan, dukungan infrastruktur, serta manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat.
Penguatan sektor kelautan dan perikanan pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar program dan anggaran. Sinergi kebijakan, keterpaduan pelaksanaan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi untuk membangun ekonomi kelautan yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.









