PELAKITA.ID – Sekitar 100 peserta memadati Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor DPD RI Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2026). Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga perwakilan organisasi di Sulawesi Selatan.
Kehadiran mereka untuk mengikuti Sarasehan Kebangsaan yang digelar Anggota MPR RI, A. Abd. Waris Halid, S.S., M.M., dengan tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.”
Antusiasme peserta menunjukkan pentingnya ruang edukasi publik untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai konstitusi, khususnya tentang peran dan tanggung jawab wakil daerah di tingkat nasional.
Satu Orang, Dua Tanggung Jawab
Dalam pemaparannya, Senator Andi Waris Halid menekankan bahwa anggota DPD RI sekaligus merupakan anggota MPR RI. Artinya, seorang senator memiliki dua mandat kelembagaan yang harus dijalankan secara bersamaan.
“Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa kalau kita pilih senator DPD, maka dia sekaligus menjadi Anggota MPR RI. Jadi kami ini punya dua topi, dua tanggung jawab,” ujar Andi Waris.
Ia menjelaskan, sebagai anggota DPD RI, tugasnya adalah membawa dan memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan otonomi daerah.
Sementara itu, sebagai anggota MPR RI, tanggung jawabnya berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menjaga konstitusi, Pancasila, serta kedaulatan rakyat.
“DPD itu suara daerah. Kalau DPR itu suara partai, DPD itu suara rakyat di daerah. Kami membawa aspirasi Sulsel langsung ke pusat,” tegasnya.
MPR sebagai Rumah Kebangsaan
Di hadapan peserta, Andi Waris juga menjelaskan posisi MPR RI sebagai rumah kebangsaan yang mempertemukan anggota DPR RI dan DPD RI dalam satu lembaga negara.
“Di MPR tidak ada lagi fraksi partai atau fraksi daerah. Yang ada adalah satu bangsa Indonesia. Di sinilah kita menyatukan perbedaan untuk menjaga negara ini tetap utuh,” katanya.
Ia kemudian memaparkan tiga kewenangan utama MPR RI yang perlu diketahui masyarakat, yakni:
- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sesuai ketentuan konstitusi, serta memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Menurutnya, pemahaman terhadap kewenangan MPR penting agar masyarakat mengetahui mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan negara, termasuk ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan kepemimpinan nasional.
“ Itulah kenapa masyarakat harus paham MPR. Karena keputusan-keputusan besar bangsa ini, jalannya lewat MPR,” jelasnya.
Peserta Soroti Begal dan Narkoba di Makassar
Suasana sarasehan semakin dinamis ketika memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah peserta menyampaikan keresahan masyarakat Makassar terkait maraknya aksi begal dan peredaran narkoba yang belakangan dinilai semakin meresahkan, terutama bagi para orang tua.
Mereka mengkhawatirkan keselamatan anak-anak dan generasi muda yang berpotensi menjadi korban maupun pelaku akibat pengaruh pergaulan dan lingkungan yang kurang kondusif.
Menanggapi persoalan tersebut, Senator Andi Waris menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan dikomunikasikan kembali kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih serius dan maksimal.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa upaya menjaga keamanan dan melindungi generasi muda tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada aparat. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya.
“Kita semua wajib menjaga anak kita masing-masing. Kesadaran orang tua harus terus ada, kita harus punya cara dalam terus mendidik dan membimbing anak kita masing-masing,” ujar Andi Waris.
Menurutnya, keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga sebagai lingkungan pendidikan dan perlindungan pertama bagi anak.
Pendampingan orang tua, pendidikan karakter, serta perhatian terhadap lingkungan pergaulan menjadi bagian penting untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam tindakan kriminal maupun penyalahgunaan narkoba.
“Kalau anak kita terjaga di rumah, terjaga di lingkungan, Insya Allah Makassar juga akan terjaga,” tambahnya.
Mengajak Masyarakat Melek Konstitusi
Menutup kegiatan, Andi Waris mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak apatis terhadap politik dan konstitusi karena keduanya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pemahaman mengenai lembaga negara, fungsi konstitusi, serta peran para wakil rakyat menjadi modal penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
“Jangan sampai kita hanya ramai di media sosial, tapi tidak paham bagaimana negara ini bekerja. Kalau kita paham peran DPD dan MPR, kita tidak akan mudah diadu domba,” tutupnya.









