Implementasi Penangkapan Ikan Terukur, Kabar dari Papua Barat Daya

  • Whatsapp
Suasana pertemuan dengan nelayan. Semuel Kondjol, aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan sejumlah catatan mengenai dampak kebijakan PIT terhadap aktivitas nelayan di wilayahnya sebagaimana menjadi hasil perbincangannya dengan sejumlah pelaku perikanan termasuk nelayan di area operasi Papua Barat Daya. (dok: Istimewa)

Pembatasan wilayah tangkap dan masa berlaku izin yang berakhir setiap 31 Desember dinilai membatasi ruang usaha serta produktivitas nelayan.

PELAKITA.ID – Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat atensi. Kali ini, perhatian datang dari Papua Barat Daya.

Semuel Kondjol, aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan sejumlah catatan mengenai dampak kebijakan PIT terhadap aktivitas nelayan di wilayahnya sebagaimana menjadi hasil perbincangannya dengan sejumlah pelaku perikanan termasuk nelayan di area operasi Papua Barat Daya.

Menurutnya, terdapat dua persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, yakni pembatasan wilayah penangkapan berdasarkan zona dan masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Dalam kebijakan PIT berbasis zona, wilayah Papua Barat Daya selama ini berkaitan dengan Zona 2 yang mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 dan Zona 3 yang mencakup WPPNRI 715.

Persoalan muncul ketika kapal perikanan dengan perizinan daerah hanya diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan pada salah satu zona.

Padahal, sebelumnya nelayan setempat memiliki ruang untuk beroperasi pada kedua wilayah pengelolaan perikanan tersebut. Nelayan mempertanyakan konsekuensi pembatasan tersebut, terutama ketika pilihan zona penangkapan harus ditentukan sejak pengurusan izin.

Ada tanggapan bahwa jika sebuah kapal memilih beroperasi di Zona 2, misalnya, maka kapal tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan di Zona 3. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ini dikhawatirkan mempersempit pilihan lokasi penangkapan, padahal dinamika musim, ketersediaan ikan, kondisi cuaca, dan jarak tempuh menjadi pertimbangan penting dalam menentukan wilayah operasi kapal.

Lebih jauh, pembatasan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang akses bagi kapal-kapal yang memiliki perizinan pemerintah pusat. Ketika kapal daerah tidak dapat menjangkau salah satu zona, muncul kekhawatiran bahwa ruang penangkapan di wilayah tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal berizin pusat.

Bagi nelayan daerah, persoalan ini bukan semata-mata tentang administrasi perizinan. Ada kepentingan ekonomi, kesempatan berusaha, dan keberlanjutan mata pencaharian yang ikut dipertaruhkan.

Masa Berlaku Izin dan Persoalan Produktivitas

Persoalan kedua berkaitan dengan masa berlaku SIPI dan SIKPI. Dalam ketentuan yang dikeluhkan nelayan, masa berlaku dokumen perizinan tersebut dibatasi hingga akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember.

Sebelumnya, menurut Semuel, masa berlaku izin dapat berjalan selama satu tahun sejak diterbitkan dan kemudian diperpanjang sesuai ketentuan. Perubahan pola administrasi ini dinilai menimbulkan persoalan bagi kapal yang memperoleh atau memperpanjang dokumen menjelang akhir tahun.

Sebagai contoh, kapal nelayan yang memiliki SIPI atau SIKPI dengan masa berlaku hingga November 2026 harus menghadapi ketentuan berakhirnya izin pada 31 Desember 2026. Artinya, waktu efektif untuk memanfaatkan izin menjadi sangat terbatas.

Situasi tersebut dinilai tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi nelayan untuk mengoptimalkan kegiatan penangkapan dan memperoleh hasil produksi yang sebanding dengan biaya operasional kapal.

Dalam usaha perikanan tangkap, waktu operasi memiliki hubungan langsung dengan produktivitas dan kelayakan ekonomi. Nelayan harus memperhitungkan bahan bakar, kebutuhan logistik, perbekalan awak kapal, pemeliharaan kapal, hingga biaya distribusi hasil tangkapan.

Menata Regulasi Tanpa Mempersempit Ruang Nelayan

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada dasarnya memiliki tujuan penting, yakni mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan, mengendalikan aktivitas penangkapan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan berlangsung sesuai daya dukung dan ketentuan pengelolaan.

Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah membangun sistem pengawasan dan mengendalikan perizinan. Kebijakan juga perlu memastikan bahwa nelayan, khususnya nelayan daerah, memperoleh kepastian usaha dan akses yang adil terhadap sumber daya perikanan.

Dalam konteks Papua Barat Daya, menurut Semuel, karakteristik geografis dan aktivitas perikanan yang berhubungan dengan lebih dari satu WPPNRI perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan pengaturan wilayah operasi kapal.

Perlu fleksibilitas yang terukur, tentu dengan tetap memperhatikan daya dukung sumber daya ikan, pengawasan, dan ketentuan perizinan, penting untuk dipertimbangkan.

Demikian pula dengan masa berlaku SIPI dan SIKPI. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah penghitungan masa berlaku berdasarkan tahun anggaran benar-benar memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan. Skema masa berlaku berdasarkan tanggal penerbitan atau mekanisme lain yang lebih proporsional dapat menjadi alternatif pembahasan, sepanjang sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Semuel berharap KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat menata ulang atau mengkomunikasikan kembali kepada para pihak terkait efektivitas ketentuan tersebut.

Kata dia, evaluasi ini diharapkan tidak hanya menjawab persoalan nelayan di Papua Barat Daya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nelayan di berbagai provinsi di Indonesia.

“Kami ingin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan kesempatan berusaha bagi nelayan. Regulasi diperlukan untuk menjaga sumber daya ikan, tetapi jangan sampai pengaturannya justru menciptakan hambatan yang tidak proporsional bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut,” tutupnya.