Penulis adalah Guru Besar Pertanian dan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Tadulako
Catatan penulis: Artikel ini pertama kali ditulis pada Desember 2023. Namun, menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra dan sejumlah wilayah lain di Indonesia belakangan ini, saya merasa perlu menampilkan kembali tulisan ini dengan sedikit penambahan diksi dan penyesuaian konteks.
PELAKITA.ID – Pada Desember 2023, datang kabar dari Morowali. Puluhan orang dipastikan meninggal dunia setelah tungku smelter pengolahan nikel meledak. Peristiwa tersebut kembali mengingatkan kita bahwa aktivitas industri yang tidak dikelola dengan baik dapat membawa konsekuensi serius bagi keselamatan manusia dan lingkungan.
Pada Rapat Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), saya pernah mengusulkan satu gagasan yang menurut saya penting untuk mendapat perhatian.
Sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), saya menyampaikan sejumlah pemikiran dan usulan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan pada Desember 2023 dan dihadiri anggota FKPT dari seluruh Indonesia.
Salah satu gagasan yang saya sampaikan adalah perlunya menempatkan tindakan perusakan lingkungan yang memenuhi unsur hukum sebagai bentuk kejahatan terorisme. Sebagian peserta terkejut mendengarnya, sementara yang lain menanggapinya dengan senyum kecil. Barangkali gagasan ini terdengar tidak lazim dalam diskursus lingkungan hidup.
Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memuat ketentuan yang secara eksplisit menyebut kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup sebagai salah satu objek yang dapat menjadi sasaran tindak pidana terorisme.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, hilangnya nyawa atau harta benda, maupun kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Mengapa Perusakan Lingkungan Perlu Mendapat Perhatian Serius?
Mengapa gagasan ini penting? Pembentuk undang-undang tentu memahami bahwa bencana lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia atau faktor antropogenik dapat menimbulkan korban dalam jumlah besar.
Banjir, tanah longsor, pencemaran, dan kecelakaan industri berulang kali menghadirkan ancaman terhadap keselamatan manusia.
Banjir dan longsor, misalnya, dapat dipicu oleh deforestasi yang tidak terkendali. Kebocoran gas beracun maupun pembuangan limbah industri sering kali mengancam kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Aktivitas industri ekstraktif yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak jarang kita menutup mata terhadap dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari pemberian izin kegiatan industri. Ada praktik pembukaan lahan yang pada awalnya diklaim untuk perkebunan, tetapi kemudian justru berorientasi pada pengambilan kayu. Ada pula kegiatan industri yang berjalan tanpa memenuhi persyaratan lingkungan atau mengabaikan langkah-langkah mitigasi risiko.
Undang-undang lingkungan hidup sebenarnya telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran tersebut. Namun, penegakan hukum yang tegas dan konsisten masih menjadi tantangan. Dalam konteks inilah, penggunaan perspektif tindak pidana terorisme terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur Pasal 6 menjadi penting untuk dikaji secara serius.
Ketika Keserakahan Mengorbankan Lingkungan dan Masyarakat
Mengapa perspektif terorisme lingkungan perlu dibicarakan? Faktanya, terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
Ada kegiatan industri yang dibangun tanpa memenuhi persyaratan perizinan lingkungan. Ada pula kegiatan pertambangan dan perkebunan berskala besar yang membuka hutan secara serampangan, menyebabkan sedimentasi, serta membuang limbah yang mencemari sungai, danau, dan laut.
Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan ekosistem. Pencemaran dapat membunuh biota perairan, merusak lahan pertanian, dan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada alam.
Pencemaran di daratan, sungai, danau, maupun laut telah terjadi di berbagai wilayah. Sedimentasi yang merusak terumbu karang dan membunuh biota perairan juga berulang kali menjadi pemberitaan. Industri pertambangan, kehutanan, dan perkebunan merupakan bagian dari aktivitas yang perlu diawasi secara ketat.
Persoalannya, penegakan hukum sering kali belum berjalan secara memadai. Masyarakat mengetahui siapa pihak yang berada di balik kegiatan tersebut, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kerusakan. Suara warga yang terdampak proyek terdengar sayup-sayup, kemudian menghilang dari perhatian publik.
Sampai suatu ketika bencana kembali terjadi. Semua orang terkejut, seolah-olah tidak pernah ada peringatan sebelumnya.
Tragedi Industri dan Pertanyaan tentang Keselamatan
Ketika tulisan ini pertama kali disusun, perhatian publik tertuju pada tragedi ledakan tungku smelter pengolahan nikel di Morowali. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah besar. Kabar bahwa insiden serupa pernah terjadi sebelumnya memunculkan pertanyaan serius mengenai faktor kesalahan manusia (human error) dan kualitas manajemen keselamatan kerja.
Trend Asia mencatat bahwa pemberitaan media sepanjang periode 2015–2022 menunjukkan sedikitnya 53 pekerja smelter meninggal dunia. Jumlah tersebut terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 pekerja warga negara China di sejumlah smelter nikel di Indonesia, termasuk kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Di Morowali sendiri, sepanjang 2023, insiden kecelakaan kerja kembali menelan korban jiwa. Angka tersebut belum memperhitungkan seluruh pekerja yang mengalami luka berat maupun dampak lain akibat kecelakaan industri.
Peristiwa-peristiwa tersebut semestinya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan industri, pengawasan operasional, dan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan.
Kita perlu mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar. Bagaimana prosedur operasional dan sistem pengamanan (safeguards) diterapkan? Apakah seluruh persyaratan lingkungan telah dipenuhi? Siapa yang menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan? Bagaimana kualitas dokumen tersebut?
Apakah Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) telah mengidentifikasi komponen kegiatan yang memiliki risiko tinggi? Bagaimana dengan pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)? Apakah pengawasan dilakukan secara berkala dan efektif? Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa manusia?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin mendesak ketika jumlah korban terus bertambah dan risiko lingkungan semakin luas.
Saatnya Menempatkan Kejahatan Ekologis dalam Perspektif yang Lebih Serius
Kerusakan lingkungan yang disengaja, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak semestinya dipandang sebagai pelanggaran biasa. Dampaknya dapat meluas, menimbulkan ketakutan, menghilangkan nyawa, menghancurkan sumber penghidupan, dan merusak ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukkan lingkungan hidup sebagai salah satu objek yang dilindungi.
Sudah saatnya kita memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana terorisme secara tepat terhadap tindakan yang memenuhi unsur hukumnya. Bahkan, perlu dipertimbangkan penguatan instrumen hukum yang memungkinkan kejahatan ekologis tertentu ditangani sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan pembuktian.
Indonesia tidak boleh terus-menerus membayar mahal akibat keserakahan manusia dan kelalaian dalam mengelola sumber daya alam.
Lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi. Ia adalah ruang kehidupan, sumber penghidupan, dan warisan yang harus dijaga. Ketika perusakan lingkungan mengancam keselamatan manusia secara luas, negara tidak boleh ragu untuk bertindak.
Jangan sampai kita baru menyadari bahwa lingkungan sedang diteror ketika korban telah berjatuhan.
___
Editor K. Azis









