PELAKITA.ID – Tanjungpinang, 18 November 2026 – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Riau, dan Yayasan Ecology Kepulauan Riau melalui Program Koralestari yang didukung oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR) melakukan kajian kesediaan membayar atau Willingness to Pay (WTP) bagi wisatawan.
Kajian ini bertujuan mengukur kesediaan wisatawan domestik dan mancanegara memberikan kontribusi untuk mendukung pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pembiayaan untuk mendukung pengawasan, pemanfaatan sesuai zonasi, penyadartahuan, pendidikan lingkungan hidup, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Karena itu, diperlukan sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Kajian WTP menjadi salah satu upaya untuk mengidentifikasi peluang kontribusi pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi yang bersumber dari pengguna jasa wisata bahari di dalam kawasan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran tarif layanan BLUD UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Riau.
Penetapan tarif diharapkan mempertimbangkan kesediaan dan kemampuan wisatawan serta kebutuhan pembiayaan pengelolaan kawasan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Said Sudrajad, mengatakan pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas bagi pengelola untuk mengembangkan sumber pendapatan dan menggunakannya sesuai kebutuhan kawasan.
“Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan. Melalui penerapan BLUD, pengelola memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan sumber pendapatan dan mengalokasikannya bagi kebutuhan pengelolaan kawasan. Kajian kesediaan membayar wisatawan ini penting untuk mendapatkan dasar yang terukur dalam menentukan tarif layanan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan penerimaan masyarakat pengguna jasa,” ujar Said.
Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengelola kawasan konservasi perairan seluas 1.716.538,25 hektare.
Dua kawasan telah ditetapkan, yaitu Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan dan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Bintan II-Tambelan. Sementara itu, proses peningkatan status dari pencadangan menjadi penetapan juga dilakukan untuk kawasan perairan Lingga, Batam, dan Natuna.
Penerapan BLUD merupakan bagian dari proses penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi yang telah berlangsung sejak 2024. Proses tersebut berlanjut hingga ditetapkannya UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sebagai BLUD melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1158 Tahun 2025 pada 30 Oktober 2025.
Mengukur Kesediaan Wisatawan
Kajian WTP dilaksanakan melalui serangkaian tahapan. Kegiatan diawali dengan pelatihan enumerator pada 22–24 Oktober 2026 di Tanjungpinang. Pelatihan meliputi pemahaman konsep WTP, pengolahan dan analisis data, penggunaan kuesioner, serta teknik wawancara dengan wisatawan.
Setelah pelatihan, survei dilakukan di tiga wilayah, yakni Bintan pada 30 Oktober–1 November 2026, Batam pada 6–8 November 2026, dan Tambelan pada 13–16 November 2026. Survei menyasar wisatawan domestik dan mancanegara serta operator wisata yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata bahari di kawasan tersebut.
Survei menggali informasi mengenai profil dan pola kunjungan wisatawan, persepsi terhadap pengelolaan kawasan konservasi, serta kesediaan mereka memberikan kontribusi. Faktor sosial ekonomi dan karakteristik kunjungan juga dianalisis untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi kesediaan membayar.
Kepala BLUD UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Riau, Andi Irawan, mengatakan kajian ini diperlukan agar kebijakan tarif layanan memiliki dasar yang jelas.
“Kami ingin memastikan bahwa penetapan tarif layanan nantinya didasarkan pada kajian dan data lapangan, bukan sekadar perkiraan. Selain mempertimbangkan kesediaan dan kemampuan wisatawan, mekanisme kontribusi juga harus transparan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa dana yang dibayarkan digunakan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi,” ujarnya.
Kajian ini diharapkan menghasilkan estimasi nilai kesediaan membayar dari wisatawan, rekomendasi besaran kontribusi konservasi, serta mekanisme pemungutan dan pengelolaan dana yang efektif dan transparan.
“YKAN mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi. Kajian WTP merupakan salah satu langkah untuk menghubungkan pemanfaatan jasa lingkungan oleh wisatawan dengan kebutuhan pembiayaan konservasi. Dengan data yang memadai, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan tarif yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman.
Melalui pendekatan tersebut, pariwisata bahari tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha dan masyarakat, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam mendukung upaya menjaga ekosistem laut. Kontribusi wisatawan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dan generasi mendatang.









