Nunhila, 69 Nelayan, dan Harapan Menata Kawasan Tambatan Perahu hingga Wisata Bahari

  • Whatsapp
Lurah Nunhila, Lahfret Abetu Rihi, S.H, bersama Arifin dan David, penyuluh KKP untuk Kota Kupang di salah satu ruas pesisir Nunhila (dok: Kamaruddin Azis)

PELAKITA.ID – KUPANG, 18 November 2026 – Di pesisir Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kehidupan masyarakat tidak hanya bertaut dengan laut sebagai ruang mencari ikan. Laut juga menyimpan peluang ekonomi lain, mulai dari pemasaran hasil tangkapan, pengolahan ikan, hingga pengembangan destinasi wisata pesisir.

Potensi itu menjadi bagian dari perhatian ketika saya berkunjung ke Nunhila untuk melakukan identifikasi awal calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.

Kunjungan tersebut diawali dengan pertemuan bersama Lurah Nunhila, Lahafret Abetu Rihi, S.S. Hadir penyuluh KKP Arifin Arsyad, David dan Heronimus Dau.

Dalam percakapan, saya menyampaikan maksud kedatangan sebagai bagian dari tugas pendampingan Satuan Tugas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027.  Tim melakukan penjajakan di sejumlah wilayah untuk memahami kondisi masyarakat perikanan, mengidentifikasi kebutuhan fasilitas, serta melihat kemungkinan pengembangan kawasan yang dapat memberi manfaat langsung bagi nelayan.

Lurah Fret menyambut baik penjajakan tersebut dan mengarahkan saya untuk berbincang lebih jauh dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Mateus Salasa.

Mateus bukan hanya memahami kondisi sosial masyarakat, tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam pengorganisasian kelompok nelayan di Nunhila.

Percakapan dengan Mateus membuka gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan perikanan di kelurahan ini. Pada awal pembicaraan, jumlah nelayan diperkirakan sekitar 40 orang lebih.

Setelah merujuk data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), jumlah nelayan yang tercatat mencapai 69 orang. Angka ini menjadi petunjuk awal bahwa Nunhila memiliki basis masyarakat perikanan tangkap yang layak diperhitungkan dalam perencanaan KNMP.

Nelayan, kelompok, dan pengalaman pemberdayaan

Sebagian nelayan Nunhila menjalankan aktivitas penangkapan ikan di kawasan pesisir hingga Batu Gapar. Beberapa warga bahkan turut beraktivitas di lokasi Kampung Nelayan yang sedang dikembangkan di Namosain. Karakteristik usaha mereka masih didominasi penangkapan skala kecil dengan perahu sederhana dan alat tangkap yang relatif umum digunakan masyarakat pesisir.

Pancing ulur menjadi alat tangkap yang banyak digunakan. Selain itu, terdapat nelayan yang menggunakan lampara dan melakukan penangkapan komoditas lain, termasuk lobster. Armada mereka umumnya menggunakan mesin ketinting atau mesin tempel berbahan bakar bensin, meskipun sebagian kecil menggunakan mesin solar.

Di Nunhila terdapat sekitar tiga sampai empat kelompok nelayan tangkap, dengan rata-rata anggota sekitar sepuluh orang per kelompok. Kelompok-kelompok ini bukan organisasi yang muncul begitu saja. Pembentukannya memiliki jejak pengalaman pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu.

Mateus Salasa mengisahkan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan yang berkaitan dengan IFAD sekitar 2012–2013. Pada periode tersebut, kelompok nelayan memperoleh dukungan sarana usaha, antara lain perahu dan mesin. Nilai bantuan yang disebutkan dalam wawancara mencapai sekitar Rp100 juta untuk setiap kelompok dengan anggota kurang lebih sepuluh orang.

Pengalaman itu meninggalkan pembelajaran mengenai bagaimana bantuan dikelola secara berkelompok. Sebagian perahu dan mesin yang diperoleh kala itu masih menjadi bagian dari sarana usaha nelayan. Masyarakat juga menyebut adanya bantuan pemerintah dari beberapa periode program berikutnya.

Bagi saya, pengalaman tersebut penting untuk dibaca sebagai modal sosial dan kelembagaan. Program baru tidak seharusnya memulai semuanya dari nol. Kelompok yang pernah dibentuk, pengalaman mengelola bantuan, serta pengetahuan masyarakat mengenai kebutuhan armada dapat menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat.

Bersama Lurah Lahafret Abetu Rihi, S.H, para penyuluh dan perwakilan nelayan (dok: Raihan)

Musim barat dan biaya yang harus ditanggung nelayan

Salah satu bagian paling penting dari percakapan dengan Ketua LPM adalah persoalan tambatan perahu. Bagi nelayan Nunhila, perubahan musim bukan hanya menentukan kapan mereka bisa melaut, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap biaya rumah tangga.

Pada musim angin barat, sekitar Desember hingga Maret, nelayan biasanya harus menaikkan perahu ke darat untuk menghindari kerusakan akibat gelombang dan cuaca buruk. Perahu yang telah dinaikkan kemudian harus diturunkan kembali ketika kondisi perairan memungkinkan.

Pekerjaan yang berulang setiap tahun itu membutuhkan tenaga dan biaya. Nelayan harus memikirkan pengangkutan, perbaikan apabila perahu mengalami kerusakan, serta biaya lain yang muncul selama proses tersebut. Ketika perahu tidak dapat digunakan, aktivitas melaut dan sumber pendapatan keluarga ikut terhenti.

Masalah lain muncul ketika kondisi perairan berubah. Pada periode tertentu, khususnya saat angin timur, aktivitas penangkapan menjadi lebih sulit. Nelayan dapat menghabiskan bahan bakar dan biaya operasional, tetapi hasil tangkapan tidak selalu sebanding dengan pengeluaran. Sebagian kemudian mencari pekerjaan tambahan, termasuk menjadi tukang atau menjalankan pekerjaan lain di luar kegiatan melaut.

Mateus menyampaikan harapan agar pengembangan KNMP dapat memperhatikan kebutuhan perlindungan perahu dan penataan tempat tambat. Gagasan mengenai tanggul atau pelindung gelombang serta fasilitas tambatan yang lebih aman menjadi salah satu masukan masyarakat.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan nelayan tidak selalu bermula dari penambahan armada atau alat tangkap. Dalam situasi tertentu, perlindungan aset produksi justru menjadi kebutuhan mendesak. Perahu adalah modal kerja utama nelayan kecil. Ketika perahu rusak atau tidak dapat digunakan, kemampuan keluarga untuk memperoleh pendapatan ikut terganggu.

Karena itu, fasilitas tambatan dan perlindungan armada patut menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan kawasan, dengan tetap memperhitungkan kondisi teknis perairan dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Rantai ekonomi perikanan melibatkan perempuan

Kehidupan ekonomi perikanan Nunhila juga tidak berhenti pada aktivitas melaut. Di darat, terdapat anggota keluarga nelayan, terutama para istri, yang menjalankan kegiatan pemasaran ikan. Dalam wawancara, disebutkan sekitar delapan orang pelaku pemasaran yang telah terdata.

Aktivitas ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran dalam menjaga perputaran ekonomi rumah tangga nelayan. Hasil tangkapan tidak hanya menjadi komoditas yang dibawa pulang, tetapi juga dipasarkan dan didistribusikan melalui jaringan ekonomi keluarga.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan juga disebut telah ada, meskipun jumlah pelaku dan jenis usahanya belum teridentifikasi secara rinci. Informasi tersebut membuka ruang untuk memperluas manfaat pengembangan KNMP, terutama melalui fasilitas pemasaran, pengolahan, dan usaha kuliner berbasis hasil laut.

Dengan demikian, kawasan nelayan tidak harus dipahami sebagai ruang yang hanya digunakan oleh laki-laki yang pergi melaut. Perempuan, keluarga nelayan, pedagang ikan, dan pelaku pengolahan merupakan bagian dari ekosistem ekonomi pesisir yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan.

Dari tempat tambat perahu menuju kawasan pesisir produktif

Setelah berbincang mengenai kondisi nelayan dan kebutuhan fasilitas, perhatian beralih pada kemungkinan lokasi pengembangan. Dalam diskusi, Lurah menunjukkan alternatif kawasan di bagian bawah, tepatnya di sekitar Batu Kepala, yang dapat dijajaki lebih lanjut.

Lokasi tersebut menarik untuk ditelusuri karena perencanaan KNMP di Nunhila berpeluang dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya sebagai tempat tambat perahu atau fasilitas penangkapan, tetapi juga sebagai kawasan yang menghubungkan kegiatan perikanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam gagasan yang saya sampaikan, kawasan dapat dirancang untuk mengakomodasi tempat tambat dan perlindungan armada, tempat pendaratan serta pemasaran ikan, fasilitas pengolahan, hingga kegiatan kuliner berbasis hasil perikanan. Apabila kondisi lokasi mendukung, potensi wisata pesisir juga dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kawasan.

Namun, gagasan tersebut harus berangkat dari kondisi lapangan. Status penguasaan lahan, aksesibilitas, kondisi fisik, serta kesesuaian pemanfaatan ruang perlu diperiksa sebelum suatu lokasi ditetapkan sebagai calon tapak pembangunan.

Ada satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus. Wilayah pesisir Nunhila disebut termasuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL).

Artinya, pemanfaatan ruang darat maupun ruang laut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan pembangunan. Koordinasi dengan instansi yang berwenang mengelola kawasan konservasi dan pemeriksaan ketentuan perizinan menjadi bagian penting dari proses selanjutnya.

Dalam konteks ini, alternatif lokasi di sekitar Batu Kepala masih merupakan peluang yang perlu diverifikasi, bukan lokasi yang telah dinyatakan siap dibangun. Observasi lebih terperinci diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan nelayan, kondisi tapak, dan aturan pengelolaan kawasan.

Koperasi, LPM, dan penguatan kelembagaan

Pembicaraan bersama Lurah dan Ketua LPM juga menyentuh keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi tersebut disebut telah dibentuk dan memiliki dokumen legalitas atau akta yang disimpan pengurus. Akan tetapi, kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggota belum berjalan optimal.

Sosialisasi kepada masyarakat masih dibutuhkan agar warga memahami manfaat koperasi dan bersedia terlibat sebagai anggota. Pada saat yang sama, kelompok nelayan yang sudah terbentuk juga memerlukan pendampingan agar tidak berhenti pada dokumen organisasi, tetapi mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Dalam percakapan, saya menjelaskan bahwa kelembagaan pengelola KNMP tidak harus secara otomatis menggunakan Koperasi Merah Putih. Bentuk pengelolaan dapat dirumuskan berdasarkan kebutuhan kawasan dan kesepakatan masyarakat bersama pemerintah kelurahan. Kelompok yang telah ada dapat diperkuat, organisasi baru dapat dibentuk, atau kelembagaan ekonomi yang lebih sesuai dapat dirancang.

Yang lebih penting adalah kejelasan peran, kapasitas pengelola, keterlibatan masyarakat, dan kemampuan menjaga fasilitas serta mengembangkan kegiatan ekonomi setelah pembangunan selesai.

Ketua LPM juga menyampaikan pengalaman pengelolaan dukungan pendanaan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Ia menyebut adanya alokasi sekitar Rp750 juta untuk setiap kelurahan sejak sekitar 2013 yang dikelola melalui LPM. Informasi ini masih perlu diperiksa melalui dokumen program resmi, terutama mengenai periode, mekanisme, dan status alokasinya. Meski demikian, pengalaman LPM dalam mengelola kegiatan pemberdayaan dapat menjadi modal untuk membangun kemitraan dan mengembangkan usulan pembiayaan.

Saya juga mendorong pemerintah kelurahan untuk menjajaki peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, termasuk untuk kegiatan lingkungan dan fasilitas masyarakat. Program bank sampah, kendaraan operasional, serta sarana pendukung pengelolaan kawasan dapat disiapkan dalam bentuk usulan yang lebih terstruktur kepada calon mitra.

Wisata pesisir dan lingkungan sebagai bagian dari masa depan Nunhila

Hal lain yang menarik dari kunjungan ini adalah adanya pembicaraan mengenai pengelolaan lingkungan dan peluang wisata pesisir. Nunhila telah meluncurkan program bank sampah, meskipun masih berada pada tahap awal. Pemerintah kelurahan juga mendorong sosialisasi pembuatan lubang biopori dengan melibatkan pihak terkait dan mahasiswa.

Dengan jumlah sekitar 917 kepala keluarga berdasarkan keterangan Lurah, program lingkungan tersebut memiliki ruang untuk dikembangkan melalui keterlibatan rumah tangga. Pengelolaan sampah yang tertata akan menjadi bagian penting dari upaya membangun kawasan pesisir yang lebih bersih dan nyaman, terutama apabila wisata dan kegiatan kuliner hendak dikembangkan.

Dalam konteks wisata, keberadaan kawasan pesisir dan aktivitas masyarakat dapat menjadi modal awal. Namun, kelompok sadar wisata disebut belum terbentuk. Karena itu, pengembangan destinasi perlu disertai pengorganisasian warga, pemetaan potensi, penguatan layanan, serta pengelolaan lingkungan.

Kawasan pesisir yang produktif tidak hanya ditentukan oleh keindahan bentang alamnya. Kebersihan, akses, keamanan, kegiatan ekonomi, dan kemampuan masyarakat mengelola kunjungan juga menentukan apakah potensi wisata dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Menata potensi, memastikan lokasi

Kunjungan ke Nunhila memberikan gambaran bahwa kelurahan ini memiliki sejumlah modal awal untuk dipertimbangkan dalam perencanaan KNMP 2027. Terdapat 69 nelayan yang tercatat berdasarkan data KUSUKA, sekitar tiga sampai empat kelompok nelayan, pelaku pemasaran ikan, aktivitas pengolahan, serta pengalaman pemberdayaan masyarakat melalui program terdahulu.

Di sisi lain, persoalan musim dan tambatan perahu memperlihatkan kebutuhan fasilitas yang cukup konkret. Nelayan membutuhkan perlindungan armada, tempat tambat yang lebih aman, serta sarana pendukung agar biaya operasional dan risiko kerusakan perahu dapat ditekan.

Potensi ekonomi juga tidak hanya berada pada kegiatan penangkapan. Pemasaran, pengolahan, kuliner, dan wisata pesisir dapat dikembangkan sebagai kegiatan yang saling melengkapi, sepanjang didukung oleh kelembagaan dan penataan kawasan yang memadai.

Dukungan pemerintah kelurahan dan LPM menjadi modal penting untuk melanjutkan penjajakan. Meski demikian, pekerjaan berikutnya tidak ringan. Data nelayan dan kelompok perlu diperbarui, kebutuhan armada harus dipetakan, alternatif lokasi Batu Kepala perlu diperiksa, dan status kawasan TWAL harus dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Nunhila memperlihatkan bahwa masa depan kampung nelayan tidak cukup dibangun dengan menghadirkan infrastruktur. Ia membutuhkan hubungan yang kuat antara masyarakat, organisasi nelayan, ruang pesisir, kegiatan ekonomi, dan tata kelola lingkungan.

Di situlah arti penting KNMP: bukan sekadar membangun fasilitas di tepi laut, melainkan menata sebuah kawasan agar kehidupan nelayan dan keluarga mereka memiliki ruang untuk tumbuh lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

___
Penulis: Kamaruddin Azis