- Sejumlah daerah pesisir dan kepulauan, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan sebagian Sulawesi, masih menghadapi persoalan stunting, kerawanan pangan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi.
- Situasi ini memperlihatkan paradoks ekonomi rumah tangga nelayan. Ikan yang kaya protein dan menjadi sumber daya utama masyarakat pesisir tidak selalu hadir dalam piring makan keluarga yang menangkapnya.
PELAKITA.ID – Setiap 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia (World Children’s Day). Pada 2026, UNICEF mengangkat tema My Day. My Rights. My Future. atau Hari Saya, Hak Saya, Masa Depan Saya.
Tiga frasa sederhana ini sesungguhnya mengandung pesan mendasar tentang pengakuan terhadap anak sebagai individu yang memiliki hak, suara, dan masa depan yang harus dilindungi. Anak bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan subjek yang berhak menentukan arah kehidupannya.
Pesan tersebut terasa penting ketika kita melihat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan desa pesisir.
Di wilayah yang kaya sumber daya laut ini, jutaan anak tumbuh dalam lingkungan yang menyimpan peluang sekaligus kerentanan. Bagi mereka, laut bukan hanya sumber penghidupan keluarga, tetapi juga ruang hidup yang menentukan akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang.
Sejumlah proyeksi kependudukan dan kajian sektoral memperkirakan bahwa dari sekitar 80 juta anak Indonesia berusia 0–17 tahun, sebagian besar tinggal di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Estimasi yang menyebut sekitar 14,5 juta hingga 17 juta anak berada dalam kelompok tersebut perlu dibaca sebagai gambaran besarnya tantangan pembangunan manusia di wilayah kepulauan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan mereka masih berada di persimpangan antara kekayaan sumber daya maritim dan keterbatasan pelayanan dasar.
Ironi pertama terlihat pada pemenuhan hak atas kesehatan dan gizi. Perbaikan indikator gizi nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi anak-anak di seluruh wilayah kepulauan.
Sejumlah daerah pesisir dan kepulauan, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan sebagian Sulawesi, masih menghadapi persoalan stunting, kerawanan pangan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi.
Situasi ini memperlihatkan paradoks ekonomi rumah tangga nelayan. Ikan yang kaya protein dan menjadi sumber daya utama masyarakat pesisir tidak selalu hadir dalam piring makan keluarga yang menangkapnya.
Sebagian hasil tangkapan dijual untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, membayar pendidikan, membeli bahan pangan lain, atau menutup pengeluaran rumah tangga.
Pada saat yang sama, keterbatasan daya beli, distribusi pangan, air bersih, dan sanitasi memperbesar risiko gangguan gizi anak. Laut yang kaya belum tentu menjamin anak-anak nelayan tumbuh dengan asupan gizi yang cukup.
Di sektor pendidikan, jarak geografis masih menjadi penghalang yang tidak sederhana. Di sejumlah pulau kecil, anak-anak harus menempuh perjalanan laut menggunakan perahu motor kecil atau ketinting untuk mencapai sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas.
Perjalanan yang sangat bergantung pada cuaca dan kondisi gelombang itu bukan sekadar persoalan transportasi, melainkan menyangkut keselamatan dan keberlanjutan pendidikan. Ketika gelombang tinggi datang, kegiatan belajar dapat terhenti karena perjalanan menuju sekolah tidak memungkinkan.
Kesenjangan digital memperpanjang persoalan tersebut. Keterbatasan jaringan internet dan listrik di sejumlah pulau terluar membuat akses anak terhadap sumber belajar digital belum setara dengan teman sebaya mereka di perkotaan.
Ketika pembelajaran, informasi, dan berbagai peluang masa depan semakin terhubung dengan teknologi, anak-anak di wilayah yang masih mengalami blank spot berisiko tertinggal bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena terbatasnya infrastruktur.
Tekanan ekonomi keluarga juga memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan pendidikan. Fluktuasi musim tangkap, pendapatan yang tidak menentu, dan kerentanan rumah tangga nelayan dapat mendorong sebagian anak untuk ikut melaut atau membantu pekerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Keterlibatan anak dalam aktivitas keluarga tentu perlu dilihat secara proporsional, tetapi tidak boleh berkembang menjadi eksploitasi atau pekerjaan yang mengganggu hak mereka untuk belajar, beristirahat, dan tumbuh.
Di sejumlah komunitas, kemiskinan, norma sosial, dan terbatasnya akses pendidikan lanjutan juga menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap perkawinan anak.
Dalam dua tahun terakhir, berbagai intervensi pemerintah mulai memperlihatkan upaya untuk menjawab sebagian persoalan tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis, perluasan konektivitas digital ke wilayah 3T, penguatan sekolah satu atap dan fasilitas asrama, serta layanan kesehatan bergerak merupakan langkah yang relevan. Integrasi pangan lokal, termasuk hasil perikanan, dalam pemenuhan gizi anak juga membuka peluang agar kekayaan laut dapat memberikan manfaat lebih langsung bagi keluarga pesisir.
Langkah-langkah tersebut patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pembangunan Indonesia tidak dapat terus-menerus menggunakan perspektif daratan (land-biased), seolah-olah seluruh warga negara memiliki akses yang sama terhadap jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan jaringan komunikasi.
Negara kepulauan membutuhkan kebijakan yang memahami laut sebagai ruang kehidupan, bukan sekadar wilayah geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya.
Di sinilah tema Hari Saya, Hak Saya, Masa Depan Saya menemukan relevansinya.
Tema ini mengajak kita melampaui pendekatan bantuan dan program sektoral, menuju pembangunan yang menempatkan anak-anak pesisir sebagai subjek utama. Ada tiga dimensi penting yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, Hari Saya: memastikan anak memiliki ruang hidup yang aman dan layak hari ini.
Hak anak tidak boleh ditunda sampai mereka dewasa. Hari ini mereka membutuhkan lingkungan yang aman, pangan bergizi, layanan kesehatan, sekolah yang dapat dijangkau, serta ruang bermain dan berekspresi.
Bagi anak-anak pesisir, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena perubahan iklim telah meningkatkan ancaman terhadap ruang hidup mereka.
Kenaikan muka air laut, banjir rob, abrasi, dan cuaca ekstrem mengancam permukiman, fasilitas umum, bahkan bangunan sekolah di sejumlah kawasan pesisir. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan ketika bencana merusak rumah, mengganggu kegiatan belajar, atau memaksa keluarga meninggalkan tempat tinggalnya.
Karena itu, pemenuhan hak anak hari ini harus mencakup transportasi laut pelajar yang memenuhi standar keselamatan, sekolah dan hunian yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta lingkungan belajar yang inklusif dan bebas dari kekerasan maupun perundungan, baik secara fisik maupun psikologis.
Kedua, Hak Saya: mendengarkan dan mengakui suara anak.
Kebijakan pembangunan di kawasan kepulauan terlalu sering dirumuskan melalui perspektif orang dewasa, bahkan tidak jarang jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang menjadi sasaran program.
Anak-anak pulau jarang memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangan tentang lingkungan tempat mereka tumbuh, sekolah yang mereka butuhkan, atau ancaman yang mereka hadapi.
Padahal, mereka adalah saksi langsung perubahan ruang hidupnya. Mereka mengetahui bagaimana abrasi mendekati rumah, bagaimana perjalanan laut memengaruhi kehadiran di sekolah, dan bagaimana keterbatasan fasilitas membatasi kesempatan mereka. Pengalaman tersebut merupakan pengetahuan sosial yang penting bagi perencanaan pembangunan.
Partisipasi anak perlu dihadirkan secara nyata melalui forum konsultasi yang sesuai dengan usia dan kapasitas mereka, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa dan daerah.
Orang tua, guru, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan perlu membuka ruang dialog yang aman agar anak dapat menyampaikan aspirasi tanpa tekanan.
Mendengarkan suara anak bukan sekadar memenuhi prosedur partisipasi, melainkan mengakui bahwa mereka memiliki pengetahuan dan perspektif yang layak dipertimbangkan.
Ketiga, Masa Depan Saya: membangun fondasi generasi maritim yang berdaya.
Anak-anak pesisir hari ini adalah bagian penting dari generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045.
Dua dekade mendatang, mereka akan berada dalam usia produktif dan menjadi pelaku utama kehidupan ekonomi, sosial, budaya, serta pengelolaan sumber daya alam. Masa depan mereka tidak boleh dibatasi oleh kemiskinan keluarga, keterputusan pendidikan, pekerjaan yang membahayakan, atau kerusakan ekosistem laut.
Pendidikan di wilayah kepulauan perlu dikembangkan dengan pendekatan yang relevan terhadap karakteristik lingkungan dan potensi lokal. Kurikulum kontekstual berbasis kemaritiman, teknologi perikanan, budidaya laut, konservasi ekosistem, kewirausahaan pesisir, dan mitigasi bencana dapat memperluas wawasan sekaligus membuka pilihan masa depan.
Anak-anak nelayan tidak harus selalu mengikuti jejak pekerjaan orang tuanya karena keterbatasan kesempatan. Mereka harus memiliki kebebasan untuk memilih menjadi ilmuwan kelautan, teknisi, pengusaha perikanan, pendidik, pengelola kawasan konservasi, atau profesi lain yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Pada saat yang sama, perlindungan sosial bagi keluarga nelayan perlu diperkuat agar tekanan ekonomi akibat musim paceklik dan gelombang tinggi tidak dibebankan kepada anak.
Keberlanjutan pendidikan membutuhkan dukungan yang tidak berhenti pada penyediaan sekolah, tetapi juga menjamin kemampuan keluarga untuk mempertahankan anak-anaknya tetap belajar.
Peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menguji kembali komitmen kita terhadap hak-hak anak. Janji konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap warga negara tidak boleh berhenti di bibir pantai.
Hak seorang anak yang tinggal di pulau terluar memiliki kedudukan yang sama dengan hak anak yang tumbuh di pusat-pusat perkotaan. Perbedaan tempat tinggal tidak boleh menjadi alasan bagi perbedaan kesempatan.
Kita perlu melihat anak-anak pesisir bukan sebagai kelompok yang semata-mata membutuhkan belas kasihan, melainkan sebagai generasi yang memiliki potensi besar untuk membangun masa depan Indonesia.
Mereka tumbuh di tengah kekayaan laut, keanekaragaman hayati, pengetahuan lokal, dan tradisi maritim yang panjang. Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut berjalan seiring dengan terpenuhinya hak dasar mereka.
Ketika negara hadir menyediakan gizi, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan yang setara; ketika masyarakat memberi ruang bagi suara anak; serta ketika pembangunan melindungi lingkungan tempat mereka tumbuh, jutaan anak di beranda laut Nusantara akan memiliki alasan untuk menatap masa depan dengan percaya diri.
Mereka berhak mengatakan: Ini hari saya. Ini hak saya. Dan saya berhak menentukan masa depan saya.
Dari pengakuan terhadap hak-hak anak itulah masa depan Indonesia sebagai bangsa maritim yang maju, adil, dan berkelanjutan sesungguhnya harus dimulai.
___
Editor Denun









