- Dari diskusi juga diperoleh informasi awal mengenai sekitar 28 nelayan yang masih aktif. Jumlah ini masih perlu diperbarui melalui pendataan lebih rinci, termasuk kepemilikan perahu, alat tangkap, aktivitas melaut, dan hubungan mereka dengan kelompok usaha.
- Lurah Rongsly Aldi Foeh dan warga menaruh harapan pada penguatan kelompok dan menjadi bagian pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih 2027
PELAKITA.ID – Kelurahan Nunbaun Sawu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, memiliki modal sosial yang menarik untuk dikembangkan dalam sektor perikanan. Keberadaan nelayan aktif, kelompok usaha bersama, kelompok budidaya, serta kelompok pemasaran menjadi bagian dari potensi masyarakat yang dapat diperkuat untuk membangun penghidupan pesisir yang lebih produktif.
Potensi tersebut menjadi salah satu pokok pembicaraan ketika Tim Satuan Tugas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melakukan penjajakan di Kelurahan Nunbaun Sawu pada 18 November 2026.
Dalam pertemuan bersama Lurah Nunbaun Sawu, Rongsly Aldi Foeh dan sejumlah warga nelayan, pelaku usaha perikanan lainnya, terungkap bahwa masyarakat telah memiliki pengalaman berorganisasi melalui sejumlah kelompok yang bergerak di bidang perikanan dan usaha ekonomi.
Rongsly menyambut proses penjajakan tersebut sebagai kesempatan untuk melihat kembali potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Baginya, pengembangan kampung nelayan perlu bertumpu pada kekuatan yang telah dimiliki warga, sekaligus membuka peluang untuk memperbaiki kapasitas usaha dan kelembagaan masyarakat.
Pertemuan yang dihadiri Kamaruddin Azis dan Raihan dari Tim Satgas, serta penyuluh perikanan setempat yaitu David, Heronimus Dua dan Arifin Arsyad, menjadi ruang untuk membicarakan kondisi faktual, keberadaan kelompok, peluang pengembangan usaha, dan kesiapan wilayah dalam proses perencanaan KNMP 2027.
Bagi Nunbaun Sawu, program ini membuka harapan agar kegiatan ekonomi perikanan dapat berkembang lebih terorganisasi, memiliki dukungan sarana yang sesuai, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Modal Sosial yang Sudah Tumbuh
Salah satu hal yang menonjol dari pertemuan tersebut adalah keberadaan kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan sebagian masih aktif menjalankan kegiatan.
Beberapa kelompok yang disebutkan antara lain Muri Mada yang bergerak dalam budidaya ikan air tawar, Kelompok Nelayan Nusantara sebagai kelompok usaha bersama yang diketuai Bapak Meyer, Pelangi dan Laulel yang berkaitan dengan pemasaran, serta Ierai, Baracuda, Bonita, dan Tirik Kodo 27 NBS yang memiliki aktivitas kelompok usaha bersama.
Keberadaan kelompok-kelompok ini memperlihatkan bahwa masyarakat Nunbaun Sawu telah memiliki pengalaman dalam membangun kerja kolektif.
Bahkan, sebagian pengorganisasian masyarakat tersebut memiliki keterkaitan dengan pengalaman program pemberdayaan sebelumnya, termasuk program yang berkaitan dengan IFAD. Dalam konteks pengembangan KNMP, pengalaman tersebut merupakan modal awal yang penting. Program tidak harus memulai pengorganisasian masyarakat dari titik nol, tetapi dapat melanjutkan dan memperkuat kelembagaan yang sudah tumbuh.
Dari diskusi juga diperoleh informasi awal mengenai sekitar 28 nelayan yang masih aktif. Jumlah ini masih perlu diperbarui melalui pendataan lebih rinci, termasuk kepemilikan perahu, alat tangkap, aktivitas melaut, dan hubungan mereka dengan kelompok usaha.
Potensi pengembangan juga tidak terbatas pada nelayan tangkap. Keberadaan kelompok budidaya, pemasaran, dan usaha bersama membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai mata rantai ekonomi perikanan.
Bagi Lurah Rongsly, keberadaan kelompok masyarakat perlu diikuti dengan penataan kelembagaan yang lebih baik. Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan perhatian khusus pada pembaruan data anggota, kepengurusan, dan legalitas kelompok.
Pembaruan Surat Keputusan (SK) kelompok menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar organisasi masyarakat memiliki dasar administrasi yang jelas. Warga juga didorong untuk memperbarui daftar anggota dalam waktu satu hingga dua minggu setelah pertemuan.
Penataan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan dokumen program. Lebih jauh, legalitas dan kejelasan keanggotaan akan membantu kelompok menjalankan kegiatan secara lebih terarah, membangun tanggung jawab bersama, serta memperkuat keterwakilan masyarakat.
Salah satu perhatian yang juga disampaikan Lurah adalah perlunya pembagian peran yang lebih tertib dalam organisasi. Seseorang sebaiknya tidak merangkap sebagai ketua pada beberapa kelompok sekaligus agar kepemimpinan dan partisipasi anggota dapat berjalan lebih baik.
Persoalan Lahan dan Harapan Menemukan Jalan Keluar
Dalam penjajakan calon lokasi KNMP di Nunbaun Sawu, persoalan lahan menjadi salah satu agenda penting yang perlu ditindaklanjuti.
Rongsly menjelaskan bahwa lahan di bagian bawah kawasan yang sebelumnya dipertimbangkan untuk pengembangan fasilitas telah dihibahkan kepada pihak KSO yang berkaitan dengan sektor perhubungan. Kondisi tersebut membuat pemerintah kelurahan belum dapat memastikan lokasi yang bisa digunakan untuk pembangunan KNMP.
Meski demikian, pembicaraan tidak berhenti pada kendala tersebut. Sejumlah alternatif masih dapat dijajaki, antara lain mengidentifikasi aset atau tanah pemerintah yang tersedia, menelusuri kemungkinan penggunaan lahan lain, serta membuka komunikasi dengan warga yang mungkin bersedia menyediakan atau menghibahkan tanah sesuai ketentuan.
Dalam diskusi juga muncul kemungkinan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, termasuk pondok informasi berukuran sekitar 4 x 6 meter, untuk dipelajari lebih lanjut sesuai kebutuhan program.
Tim Satgas menjelaskan bahwa calon lokasi harus memiliki status administrasi yang jelas atau clean and clear. Kepastian tersebut menjadi syarat mendasar agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat.
Menariknya, kebutuhan lahan untuk KNMP tidak selalu harus mengikuti pendekatan pembangunan kawasan berskala besar. Untuk fasilitas tertentu, kebutuhan dapat disesuaikan dengan fungsi dan desain bangunan, termasuk kemungkinan penggunaan lahan sekitar 200 meter persegi.
Artinya, masih terdapat ruang untuk mencari pendekatan yang sesuai dengan kondisi Nunbaun Sawu, sepanjang memenuhi persyaratan teknis, hukum, dan kebutuhan masyarakat.
Rongsly menyampaikan bahwa pemerintah kelurahan akan melanjutkan koordinasi untuk mencari kejelasan mengenai alternatif lokasi. Perkembangan mengenai kepastian lahan diharapkan dapat disampaikan kembali kepada tim dalam satu hingga dua minggu setelah pertemuan.
KNMP dan Masa Depan Ekonomi Masyarakat
Dalam penjelasan kepada pemerintah kelurahan dan warga, Tim Satgas menyampaikan bahwa KNMP 2027 membuka peluang pengembangan kawasan perikanan yang lebih terpadu.
Fasilitas yang dapat dipertimbangkan meliputi tempat pendaratan dan penanganan hasil tangkapan, penyimpanan ikan, pabrik es, bengkel perahu, sarana pendukung kebutuhan nelayan, bangunan pengolahan, hingga fasilitas pemasaran hasil perikanan.
Pengembangan juga dapat disesuaikan dengan karakteristik ekonomi setempat. Tidak setiap kawasan harus menjadi sentra pendaratan ikan berskala besar. Ada kawasan yang lebih sesuai dikembangkan sebagai pusat pemasaran, pengolahan, budidaya, atau kegiatan ekonomi pendukung lainnya.
Bagi Nunbaun Sawu, pendekatan tersebut memberikan kesempatan untuk merumuskan pengembangan berdasarkan kekuatan masyarakat yang telah ada.
Kelompok Muri Mada, misalnya, dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mendalami potensi budidaya. Kelompok pemasaran dapat diperkuat melalui pengembangan jaringan pasar, sementara kelompok usaha bersama dapat didorong untuk mengembangkan kegiatan produktif sesuai kapasitas dan kebutuhan anggotanya.
Perjalanan menuju kemungkinan pengembangan KNMP 2027 masih membutuhkan sejumlah pekerjaan. Pemutakhiran data nelayan, pembaruan legalitas kelompok, pemetaan potensi usaha, dan terutama kepastian lahan merupakan agenda yang perlu diselesaikan secara bertahap. Namun, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dan keterbukaan pemerintah kelurahan memberikan modal awal yang dapat terus diperkuat.
Rongsly Aldi Foeh melihat proses penjajakan ini sebagai kesempatan untuk mengonsolidasikan kembali potensi masyarakat. Dukungan pemerintah kelurahan diperlukan agar komunikasi dengan kelompok berjalan baik, data menjadi lebih tertib, dan aspirasi warga dapat masuk dalam proses perencanaan.
Nunbaun Sawu memiliki modal sosial untuk memulai langkah tersebut. Dengan konsolidasi kelompok, dukungan pemerintah, dan penyelesaian persoalan lahan melalui koordinasi lintas sektor, harapan untuk membangun kehidupan perikanan yang lebih produktif dan sejahtera tetap terbuka.
Redaksi









