Dari alumni angkatan pertama STPDN hingga Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, sebuah perjalanan tentang profesionalisme, loyalitas, dan pengabdian.
PELAKITA.ID – Bagi banyak alumni SMA Negeri I Makassar terutama dari kelas Biologi angkatan 1989, ada yang mudah dikenali dari sosok Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. Ia bukan tipe pejabat yang banyak bicara, tetapi pembawaannya tenang, terukur, murah senyum, dan memiliki wibawa yang terasa tanpa perlu ditunjukkan secara berlebihan.
Sebuah karakter yang mengingatkan kami – kawan seangkatannya – pada sosok pamong dalam pengertian klasik: hadir, memahami keadaan, dan bekerja melayani masyarakat.
Dari Kota Kupang, saya mengenang kebersamaan dengannya, dari masa SMA hingga momen saat dia mendapat kepercayaan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin sebagai Kadis Tenaga Kerja Kota Makassar.
Yang saya tahu, pria berdarah Palopo Luwu ini diterima di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor pada 1989.
Sebelum itu, dia sempat lulus di Jurusan Perikanan Unhas, dan pernah dalam barisan bersama penulis saat mengikuti Ospek perdana, sebelum dia pamit. “Luluska di APDN,” kata dia saat itu sebelum sayonara ke Tamalanrea.
Seingat penulis, pada tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Rudini menetapkan kebijakan penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di berbagai provinsi menjadi satu lembaga pendidikan berskala nasional.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin terbentuknya wawasan kebangsaan serta meningkatkan pengendalian mutu pendidikan calon pamong praja. Penyatuan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional.
Kembali ke Zainal, atau kita sapa saja Enal.
Tahun itu menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikannya sebagai calon pamong, sekaligus menjelaskan penggunaan gelar Drs. yang melekat pada namanya.
Setahu penulis, pada dekade 1990-an, ia sudah dipercaya menjadi lurah, sebuah penugasan yang mempertemukannya secara langsung dengan masyarakat dan berbagai persoalan pemerintahan di tingkat kewilayahan.
Tahun 2000-an penulis bersua di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar saat dia masih sebagai kepala bidang. Lalu tahun 2009 kembali bersua penulis dan merancang Reuni Smansa Makassar angkatan 1989 bersama almarhum Wira Chaniago di Pantai Losari Makassar.
Pembaca sekalian, penulis mengenalnya sebagai sosok yang tidak banyak mengumbar kata-kata. Dua tahun lalu, ketika masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, kami sempat berbincang.

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan sebuah kalimat yang terasa sederhana, tetapi cukup menjelaskan bagaimana ia memandang profesinya. “Saya adalah pamong, sudah dilatih untuk melayani dan adaptif pada situasi apa pun,” katanya.
Kalimat itu terus teringat. Bagi saya, pernyataan tersebut bukan sekadar jawaban seorang pejabat ketika ditanya tentang pekerjaannya.
Ada kesadaran profesi di dalamnya, bahwa menjadi aparatur pemerintahan berarti bersedia ditempatkan dalam berbagai situasi, menghadapi perubahan, dan tetap menjalankan tugas pelayanan.
Kini, setelah melewati sejumlah posisi strategis di Pemerintah Kota Makassar, Zainal kembali memperoleh kepercayaan untuk memimpin perangkat daerah. Pada Jumat, 20 November 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantiknya sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Penunjukan definitif ini menjadi babak baru setelah sebelumnya ia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Perjalanan tersebut menarik untuk dibaca bukan semata-mata sebagai daftar promosi jabatan, melainkan sebagai lintasan pengabdian seorang birokrat yang melewati berbagai periode kepemimpinan dan perubahan orientasi pemerintahan. Sosok yang konsisten, loyal ke pemerintahan kota, bukan semata aktor tetapi juga tata kelola pemerintahan.
Dari STPDN ke Ruang Pengabdian Kota Makassar
Zainal Ibrahim merupakan alumni angkatan pertama STPDN Jatinangor dan lulusan SMA Negeri 1 Makassar Jurusan Biologi. Penulis sekelas dengannya, dengan beberapa nama yang juga membanggakan bagi kami, ada Muhammad Husni, drg Muhammad Arfa, Margareth Mathilda Matindas, Nurlela, Riny, Vini, Maryam Razak, Ida Mangka, Jusak Duma Lintin, Agustinus Ruma, Shanty, Irban Sahabuddin dan masih banyak lagi.
Pendidikan kepamongprajaan yang ditempuh Enal menjadi fondasi bagi perjalanan panjang di lingkungan pemerintahan daerah.
Kariernya dimulai dari tingkat kewilayahan. Pada dekade 1990-an, ia dipercaya menjadi lurah. Pengalaman ini bukan perkara kecil bagi seorang birokrat muda. Menjadi lurah berarti berhadapan langsung dengan warga, memahami persoalan lingkungan, mengelola dinamika sosial, serta memastikan kehadiran pemerintah dalam urusan sehari-hari masyarakat.
Dari pengalaman kewilayahan, perjalanan kariernya berkembang ke sejumlah posisi yang memiliki karakter dan tanggung jawab berbeda. Ia pernah menjadi kepala bidang di lingkungan Inspektorat, kemudian dipercaya memimpin Inspektorat Kota Makassar.
Setelah itu, ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, hingga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Lintasan tersebut memperlihatkan pengalaman birokrasi yang cukup beragam. Inspektorat memberinya ruang untuk memahami pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kesbangpol mempertemukannya dengan persoalan stabilitas sosial, komunikasi politik pemerintahan, dan hubungan antarkelompok masyarakat. Dinas Perhubungan menghadirkan tantangan pelayanan publik perkotaan, mobilitas, serta koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, posisi asisten di sekretariat daerah menuntut kemampuan melihat persoalan pemerintahan secara lebih luas, termasuk mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan kepala daerah.
Perpindahan lintas organisasi perangkat daerah semacam ini memberikan pengalaman yang tidak selalu diperoleh melalui satu jalur karier yang linear. Seorang pamong dituntut terus belajar, menyesuaikan diri, memahami karakter organisasi, dan bekerja dengan persoalan yang berbeda-beda.
Di situlah profesionalisme birokrasi diuji: bukan hanya pada kemampuan menduduki jabatan, melainkan kesanggupan menjalankan tanggung jawab ketika ruang lingkup pekerjaan berubah.

Mengabdi di Tengah Pergantian Kepemimpinan
Salah satu aspek menarik dari perjalanan Zainal adalah rentang pengabdiannya yang melewati beberapa periode kepemimpinan Wali Kota Makassar.
Ia menjalani karier birokrasi sejak masa pemerintahan Amiruddin Maula, berlanjut pada era Ilham Arief Sirajuddin, kemudian Danny Pomanto, hingga kini berada dalam pemerintahan Munafri Arifuddin.
Pergantian wali kota selalu membawa dinamika tersendiri. Setiap pemimpin memiliki visi, prioritas, gaya komunikasi, dan pendekatan pembangunan yang mungkin berbeda. Bagi aparatur sipil negara, situasi tersebut menuntut kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar pengabdian.
Di sinilah makna loyalitas seorang pamong perlu ditempatkan secara tepat. Loyalitas birokrasi bukanlah kepatuhan personal kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Lebih dari itu, loyalitas berarti menjaga kesinambungan pemerintahan, melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta tetap bekerja profesional dalam kerangka negara dan institusi.
Jika dihitung sejak 93 saat dia selesai sekolah di STPDN, Zainal Ibrahim telah melewati berbagai konfigurasi kepemimpinan, sejumlah medan dan beragam tipe atasan. Dia tetap hadir sebagaimana layaknya pamong.
Perjalanan ini dapat menjadi gambaran tentang pentingnya keberlanjutan birokrasi di tengah perubahan politik dan administrasi pemerintahan.
Mengurus Masa Depan Pekerja
Kini, tanggung jawab baru menantinya di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, kota dengan jumlah penduduk beranjak ke 2 juta.
Urusan ketenagakerjaan tentu bukan pekerjaan sederhana. Di dalamnya terdapat persoalan pencari kerja, pengangguran, peningkatan keterampilan, hubungan industrial, perlindungan pekerja, hingga kebutuhan mempertemukan dunia pendidikan dengan pasar kerja.
Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi Sulawesi Selatan membutuhkan tata kelola ketenagakerjaan yang responsif terhadap perubahan.
Transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, pertumbuhan sektor jasa, dan dinamika dunia usaha menuntut pemerintah kota menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Tantangan Dinas Ketenagakerjaan ke depan bukan sekadar menyelenggarakan pelatihan atau memfasilitasi pencari kerja. Lebih jauh, dibutuhkan kemampuan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan masyarakat pencari kerja.
Pengalaman Zainal di berbagai perangkat daerah tentu menjadi bekal untuk memahami pentingnya koordinasi pemerintahan. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi kerja nyata: memperkuat pelayanan, membangun kemitraan dengan dunia usaha, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memastikan perlindungan pekerja menjadi bagian penting dari pembangunan kota.
Di sektor ini, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau program yang terlaksana.
Dampaknya perlu terlihat pada semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kompetensi pencari kerja, membaiknya hubungan industrial, dan hadirnya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Pamong dan Kesinambungan Pengabdian
Pembaca sekalian, perjalanan Zainal Ibrahim mengingatkan kita bahwa karier seorang pamong tidak semestinya diukur hanya dari panjangnya daftar jabatan atau tingginya posisi yang pernah diduduki. Ukuran yang lebih bermakna terletak pada konsistensi menjalankan tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan kesediaan terus bekerja untuk kepentingan publik.
Dari seorang alumni angkatan pertama STPDN, lulusan SMA Negeri 1 Makassar, yang memulai pengabdian sebagai lurah pada dekade 1990-an, hingga kini dipercaya memimpin Dinas Ketenagakerjaan, Zainal memiliki perjalanan yang layak dicatat sebagai kisah tentang pengabdian birokrasi.
Saya kembali teringat ucapannya ketika kami berbincang di Dinas Perhubungan dua tahun lalu. “Saya adalah pamong, sudah dilatih untuk melayani dan adaptif pada situasi apa pun.”
Di situlah inti perjalanan panjangnya. Seorang pamong tidak selalu harus menjadi pusat perhatian. Ia tidak harus menjadi orang yang paling sering berbicara. Tetapi ia dituntut memahami keadaan, membaca perubahan, dan memastikan roda pemerintahan tetap bergerak.
Pemerintahan boleh berganti, wali kota boleh berganti, dan prioritas pembangunan dapat berubah. Tetapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
Salamakki Pak Enal!
___
Penulis Denun, Kupang 21 November 2026









