Menurut Wiljundaita, warga Fatufeto yang bekerja sebagai nelayan umumnya memiliki perahu atau bodi sendiri. Meski demikian, sarana penangkapan dan kegiatan melaut mereka tidak terkonsentrasi di wilayah kelurahan, melainkan berada di Oeba. Dengan demikian, Fatufeto menjadi tempat tinggal sebagian nelayan, sementara pusat aktivitas perikanan mereka berlangsung di kawasan lain.
PELAKITA.ID – KUPANG, 18 November 2026 – Keberadaan warga yang berprofesi sebagai nelayan belum tentu menjadi penanda bahwa suatu kelurahan memiliki kawasan perikanan yang dapat dikembangkan secara terpadu. Kondisi itu terlihat di Kelurahan Fatufeto, Kota Kupang.
Sebagian warga memang menggantungkan penghidupan pada kegiatan penangkapan ikan, tetapi aktivitas operasional mereka justru berlangsung di kawasan Oeba.
Gambaran tersebut disampaikan Lurah Fatufeto, Wiljundaita Bunga, dalam wawancara bersama Kamaruddin Azis pada 18 November 2026, sebagai bagian dari identifikasi potensi dan kesiapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.
Menurut Wiljundaita, warga Fatufeto yang bekerja sebagai nelayan umumnya memiliki perahu atau bodi sendiri.
Meski demikian, sarana penangkapan dan kegiatan melaut mereka tidak terkonsentrasi di wilayah kelurahan, melainkan berada di Oeba. Dengan demikian, Fatufeto menjadi tempat tinggal sebagian nelayan, sementara pusat aktivitas perikanan mereka berlangsung di kawasan lain.
Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca potensi perikanan Fatufeto. Tentu saja sebab perencanaan kawasan perikanan tidak cukup hanya melihat domisili penduduk, tetapi juga harus memahami di mana nelayan menambatkan perahu, mendaratkan hasil tangkapan, mengelola sarana produksi, dan menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari.
Keterbatasan lahan menjadi persoalan mendasar
Di luar persoalan lokasi aktivitas perikanan, Wiljundaita secara terbuka mengungkapkan bahwa ketersediaan lahan merupakan tantangan utama bagi pengembangan fasilitas perikanan di Fatufeto.
Kelurahan ini memiliki lebih dari 800 kepala keluarga. Di tengah permukiman yang telah berkembang, ruang untuk pembangunan fasilitas baru relatif terbatas.
Pengalaman pelaksanaan program pemberdayaan sebelumnya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan IFAD, juga memperlihatkan bahwa ketersediaan lahan menjadi persoalan yang tidak mudah diselesaikan.
Wiljundaita mengingat bahwa lahan yang pernah digunakan untuk kegiatan program tersebut relatif kecil dan berada di sekitar rumah-rumah penduduk. Situasi itu membuat pengembangan fasilitas dengan skala lebih besar membutuhkan pertimbangan yang cermat, terutama agar tidak berbenturan dengan ruang hidup masyarakat yang telah lebih dahulu menempati kawasan tersebut.
Bahkan, untuk pembangunan gedung Koperasi Merah Putih, ruang yang tersedia dinilai masih terlalu terbatas. Gambaran ini memperlihatkan bahwa kebutuhan lahan untuk KNMP akan menghadapi tantangan tersendiri apabila fasilitas yang direncanakan mencakup berbagai kebutuhan pelayanan dan kegiatan ekonomi nelayan.
KNMP dirancang bukan sekadar menghadirkan bangunan atau sarana fisik. Pengembangan kawasan ini membutuhkan keterhubungan antara aktivitas penangkapan, tambat perahu, pendaratan ikan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pemasaran, hingga pengembangan usaha masyarakat.
Seluruh fungsi tersebut memerlukan lokasi yang sesuai, akses yang memadai, serta ruang yang memungkinkan kegiatan berlangsung secara berkesinambungan. Karena itu, keterbatasan lahan di Fatufeto perlu dipahami sebagai persoalan mendasar dalam perencanaan, bukan sekadar kendala teknis yang dapat diselesaikan ketika pembangunan dimulai.
Oeba dan hubungan aktivitas nelayan
Penjelasan Lurah Fatufeto mengenai aktivitas nelayan di Oeba juga memberi perspektif penting bagi proses identifikasi lokasi KNMP.
Keberadaan nelayan yang tinggal di Fatufeto perlu dibaca bersama dengan lokasi aktual tempat mereka menjalankan kegiatan perikanan.
Apabila perahu dan sarana penangkapan berada di Oeba, maka kebutuhan fasilitas nelayan kemungkinan lebih dekat dengan kawasan tersebut. Hal ini tidak serta-merta menutup peluang pengembangan ekonomi bagi warga Fatufeto, tetapi menuntut penilaian yang lebih cermat mengenai hubungan antara tempat tinggal, lokasi kerja, dan rantai usaha perikanan.
Dalam konteks perencanaan KNMP, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan, melainkan juga di mana mereka beraktivitas, bagaimana hasil tangkapan dipasarkan, fasilitas apa yang dibutuhkan, dan lokasi mana yang paling memungkinkan untuk mendukung kegiatan tersebut.
Oeba karena itu menjadi kawasan yang relevan untuk ditelusuri lebih lanjut.
Meski demikian, penilaian terhadap Oeba tetap membutuhkan identifikasi tersendiri, terutama mengenai status dan ketersediaan lahan, kapasitas kawasan, aksesibilitas, serta kemungkinan pengembangan fasilitas perikanan.
Koperasi dan pengalaman pemberdayaan
Dari sisi kelembagaan, Fatufeto telah memiliki Koperasi Merah Putih. Wiljundaita menyampaikan bahwa ketua koperasi dan dokumen legalitasnya tersedia melalui pengurus. Keberadaan koperasi tersebut merupakan salah satu modal organisasi yang dapat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, informasi mengenai jumlah anggota, keterlibatan nelayan sebagai anggota, serta jenis usaha yang telah berjalan masih perlu dikonfirmasi. Data tersebut penting untuk mengetahui apakah koperasi telah berfungsi sebagai wadah ekonomi masyarakat atau masih membutuhkan penguatan organisasi dan pengembangan usaha.
Kelembagaan menjadi unsur penting dalam keberlanjutan KNMP. Fasilitas yang dibangun membutuhkan pengelola yang memiliki kapasitas organisasi, kemampuan manajerial, kejelasan keanggotaan, serta kegiatan usaha yang relevan dengan kebutuhan nelayan. Oleh sebab itu, keberadaan badan hukum koperasi perlu dilengkapi dengan informasi mengenai aktivitas dan kapasitas pengelolaannya.
Pengalaman Fatufeto berinteraksi dengan program IFAD pada periode sekitar 2015–2017 juga dapat menjadi bahan pembelajaran. Pengalaman tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari jenis kegiatan, kelompok penerima manfaat, fasilitas yang pernah dibangun, hingga keberlanjutan pemanfaatannya saat ini.
Pembelajaran dari program terdahulu dapat membantu memastikan bahwa perencanaan KNMP memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi ruang yang tersedia. Ketepatan lokasi, kecukupan lahan, dan kesesuaian fasilitas dengan aktivitas nelayan merupakan aspek yang perlu diperhitungkan sejak awal.
Memperkuat data sebelum menentukan arah pengembangan
Wiljundaita menyatakan kesediaannya membantu penyediaan profil kelurahan dan dokumen kelembagaan koperasi. Dukungan tersebut penting untuk melengkapi data sosial ekonomi masyarakat Fatufeto.
Beberapa informasi masih perlu diperbarui dan diverifikasi, terutama jumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan, kepemilikan KUSUKA, keberadaan kelompok nelayan, jumlah anggota koperasi yang berasal dari kalangan nelayan, serta kegiatan usaha yang telah berjalan. Informasi mengenai program IFAD terdahulu juga perlu dilengkapi agar kesinambungan pemberdayaan masyarakat dapat dibaca secara lebih utuh.
Data tersebut akan membantu tim perencana membedakan antara potensi sosial ekonomi yang memang ada, kebutuhan fasilitas yang nyata, dan persyaratan lokasi yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dilakukan.
Bagi Fatufeto, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan komunitas nelayan atau kelembagaan ekonomi. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana menghubungkan warga nelayan dengan lokasi aktivitas perikanan mereka, sementara ruang untuk pembangunan fasilitas terpadu di wilayah kelurahan sangat terbatas.
Membaca potensi secara realistis
Hasil wawancara dengan Lurah Fatufeto memperlihatkan bahwa pengembangan perikanan perlu bertolak dari kondisi aktual masyarakat. Warga nelayan ada, koperasi telah terbentuk, dan pengalaman program pemberdayaan sebelumnya dapat menjadi sumber pembelajaran. Akan tetapi, aktivitas perikanan yang berlangsung di Oeba serta keterbatasan lahan di Fatufeto menjadi dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan KNMP 2027.
Dalam tahap identifikasi awal, Fatufeto belum menunjukkan dukungan lokasi yang memadai untuk pembangunan kawasan KNMP. Penilaian ini terutama berkaitan dengan belum teridentifikasinya lahan yang cukup dan layak, serta belum jelasnya hubungan operasional antara fasilitas yang akan dibangun dengan pusat aktivitas nelayan.
Karena itu, penelusuran terhadap Oeba menjadi langkah yang relevan untuk memahami kebutuhan riil nelayan yang bermukim di Fatufeto. Sementara itu, peluang penguatan koperasi dan kegiatan ekonomi warga tetap dapat ditelaah melalui pembaruan data kelembagaan dan pemetaan kebutuhan masyarakat.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih pada dasarnya perlu memastikan bahwa lokasi yang dipilih benar-benar terhubung dengan kehidupan nelayan. Infrastruktur akan lebih bermakna ketika dibangun di tempat yang sesuai dengan aktivitas produksi, memiliki dukungan lahan yang jelas, dan dikelola oleh kelembagaan masyarakat yang mampu menjaga keberlanjutannya.
Bagi Fatufeto, langkah awal yang paling penting adalah memperjelas data nelayan, memetakan hubungan aktivitas mereka dengan Oeba, dan menelusuri kemungkinan lokasi yang memenuhi persyaratan.
Dengan pendekatan tersebut, perencanaan KNMP dapat berjalan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan, bukan semata-mata karena keberadaan warga nelayan di suatu wilayah.
Redaksi









