Persoalannya muncul ketika identitas, legitimasi, atau jaringan kelembagaan digunakan untuk membenarkan praktik eksploitasi yang seharusnya justru dikritisi. Di sini, perdebatan tentang alam tidak berhenti pada soal teknis pertambangan, tetapi masuk ke wilayah etika, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial.
PELAKITA.ID – Ada orang yang memiliki keterampilan luar biasa dalam menggunakan kata. Ia tahu bagaimana memilih istilah, merangkai kalimat, menghaluskan maksud, bahkan menjinakkan sesuatu yang sesungguhnya keras agar terdengar lebih mudah diterima.
“Yusran itu terampil menjinakkan kata.”
Dalam percakapan penulis dengan antropolog Universitas Hasanuddin, Dr. Yahya Kadir, keterampilan semacam itu menjadi pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar. Orang-orang menulis tentu ada motif, bisa saja pragmatisme, pendidikan, kapitalisme, perubahan kebudayaan, dan bisa saja tentang nasib komunitas yang perlahan kehilangan basis kehidupannya.
“Terampil sekali menjinakkan kata,” kata Yahya menegaskan sekali sebagai pujian untuk sahabat kita Yusran Darmawan saat penulis bilang ada salam dari sosok penulis kawakan tersebut.
Yahya mengiyakan, sembari mengingatkan bahwa keterampilan berbahasa tidak selalu berjalan seiring dengan kekuatan konseptual.
Seseorang dapat sangat piawai menulis, menyusun narasi, dan membaca situasi, tetapi pilihan-pilihan hidupnya tetap membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa pengetahuan digunakan dan kepada siapa ia akhirnya berpihak?
Kami kemudian berbicara tentang seorang kawan yang menurut Yahya berkembang menjadi sosok yang sangat pragmatis.
Ia rasional dalam memilih jalan hidup karena memiliki kebutuhan konkret yang harus diselesaikan. Anak harus sekolah, keluarga harus ditopang, sementara dirinya tidak lahir dari keluarga yang memiliki sumber daya berlimpah.
Karena itu, kata Yahya, pilihan yang bagi orang lain mungkin terlihat sebagai kompromi, baginya merupakan keputusan yang memiliki argumentasi sendiri.
“Kadang kita berkorban untuk anak,” kira-kira demikian logika yang muncul dalam percakapan itu. Yahya bilang demikian saat penulis menceritakan perjalanan ke Jerman tahun 2003 yang gagal, tiket kembali ke penyedia, dan penulis balik ke Makassar.
Menurut Yahya, pragmatisme tidak sesederhana persoalan benar atau salah. Dia bilang demikian saat penulis bercerita kegagalan keluar negeri karena mengingat keluarga, tanggungan dan materi.
Menurt Yahya, hal tersebut lahir dari kalkulasi kehidupan sehari-hari, dari kebutuhan membayar sekolah, memenuhi kebutuhan keluarga, memperoleh pekerjaan, dan memastikan masa depan anak.
Justru di situlah persoalannya menjadi menarik: ketika seseorang memilih jalan yang paling rasional bagi dirinya dan keluarganya, apa yang terjadi dengan kepentingan kolektif yang lebih luas?
Yahya kemudian membawa percakapan pada karakter budaya yang berbeda. Dalam pengalaman orang Bugis, katanya, keinginan sering kali tidak dinyatakan secara langsung.
Ada kecenderungan menyembunyikan maksud, mempertimbangkan banyak hal, bahkan berpikir berulang kali sebelum mengambil langkah. Sementara dalam pembacaan terhadap karakter orang-orang per orang Bugis, Makassar hingga Buton, perjuangan dapat tampil lebih terbuka dan langsung.
Perbedaan itu tentu tidak bisa disederhanakan sebagai watak mutlak suatu kelompok, tetapi percakapan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan menyediakan cara berbeda bagi manusia dalam menghadapi pilihan, kepentingan, dan kekuasaan.
Dari sana pembicaraan bergerak ke pengalaman tentang seleksi penyelenggara pemilu, jaringan sosial, organisasi keagamaan, dan bagaimana orang membaca peluang.
Cerita tentang seseorang yang masuk dalam proses seleksi KPU Luwu Timur, misalnya, memperlihatkan betapa sebuah ruang yang tampaknya administratif dapat bersinggungan dengan jaringan politik, organisasi, relasi personal, bahkan kalkulasi kekuasaan.
Bagi kami, bagian ini bukan semata-mata soal siapa mendapatkan posisi atau siapa gagal mendapatkannya, melainkan tentang bagaimana ruang publik sering kali dihidupi oleh manusia dengan jaringan, kepentingan, dan strategi yang berlapis.
Percakapan kemudian menjadi lebih serius ketika menyentuh keterlibatan organisasi keagamaan dalam industri ekstraktif.
Pertanyaan Yahya sederhana tetapi tajam: bagaimana mungkin institusi yang membawa gagasan tentang kemaslahatan dan rahmatan lil ‘alamin pada saat tertentu bersentuhan dengan aktivitas yang diperdebatkan karena dampaknya terhadap alam?
Kami membedakan antara keahlian seseorang dan penggunaan institusi untuk kepentingan tertentu. Seseorang tentu dapat menjadi ahli pertambangan sekaligus anggota organisasi keagamaan.
Persoalannya muncul ketika identitas, legitimasi, atau jaringan kelembagaan digunakan untuk membenarkan praktik eksploitasi yang seharusnya justru dikritisi. Di sini, perdebatan tentang alam tidak berhenti pada soal teknis pertambangan, tetapi masuk ke wilayah etika, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial.
Dari industri ekstraktif, percakapan kami kembali ke pendidikan.
Saya menceritakan pengalaman bekerja bersama komunitas dan para fasilitator masyarakat, termasuk proses pelatihan yang membekali peserta dengan keterampilan sederhana tetapi mendasar: observasi, wawancara, membaca realitas, dan menganalisis perubahan.
Pengalaman itu membawa saya kembali pada gagasan Paulo Freire tentang pendidikan kritis dan bagaimana pendidikan dapat menjadi ruang pembebasan, tetapi sekaligus dapat berubah menjadi instrumen yang menyesuaikan manusia dengan kebutuhan pasar.
Yahya menggarisbawahi paradoks tersebut. Kurikulum perguruan tinggi semakin sering diarahkan pada kebutuhan industri, pasar kerja, dan gagasan link and match.
Dalam kerangka tertentu, orientasi itu dianggap penting agar lulusan memiliki keterampilan dan dapat terserap. Namun pertanyaan kritisnya adalah: apakah perguruan tinggi masih memberi cukup ruang untuk melahirkan manusia yang mampu berpikir bebas, mempertanyakan struktur, dan membaca ketidakadilan?
Pertanyaan itu semakin penting ketika beberapa disiplin ilmu yang memiliki tradisi kritis justru menghadapi tekanan perubahan zaman. Antropologi, misalnya, bukan sekadar ilmu yang mempelajari masyarakat, tetapi juga menyediakan perangkat untuk memahami bagaimana manusia membangun makna, mempertahankan kebudayaan, menghadapi kekuasaan, dan mengalami perubahan.
Jika seluruh pendidikan hanya diarahkan pada kebutuhan pasar, maka disiplin yang mempertanyakan struktur sosial dapat dianggap tidak produktif hanya karena manfaatnya tidak segera dapat dihitung dalam angka. Kami kemudian sampai pada persoalan yang lebih besar: di mana anak muda ‘lulusan baru’ ini akan bekerja?
Teknologi membuat organisasi dan perusahaan semakin ramping. Mesin menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Jalan tol tidak lagi membutuhkan sebanyak dulu tenaga manusia di pintu pembayaran.
Industri menggunakan otomasi, bangunan menggunakan teknologi pracetak, sementara berbagai layanan bergerak menuju sistem digital. Efisiensi menjadi kata kunci.
Di balik efisiensi itu ada pertanyaan yang jarang dibicarakan secara serius: jika pekerjaan semakin sedikit karena teknologi dan organisasi semakin kecil, ke mana manusia akan pergi?
Pertanyaan tersebut membawa kami kepada sektor pertanian dan sumber daya lokal.
Ada ironi ketika lapangan kerja yang sebenarnya terbuka luas justru ditinggalkan anak muda. Mereka meninggalkan sawah, kebun, laut, atau sumber daya produktif di kampung untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan bulanan yang lebih pasti di kota atau kawasan industri.
Dalam percakapan itu muncul istilah fresh money. Gaji bulanan memiliki daya tarik karena uang diterima secara rutin. Sementara menjadi petani atau nelayan membutuhkan kesabaran menghadapi musim, risiko, modal, dan waktu tunggu sebelum hasil diperoleh. Menanam kakao, misalnya, tidak menghasilkan uang setiap bulan seperti gaji seorang pekerja pabrik.
Anak muda kemudian memilih kepastian uang tunai, meskipun harus meninggalkan tanah dan sumber daya yang sebelumnya menjadi basis kemandirian keluarganya.
Di Morowali, fenomena itu terlihat dalam bentuk lain. Anak-anak muda yang memiliki lahan memilih menjadi buruh industri. Secara ekonomi, pilihan itu dapat dipahami.
Mereka memperoleh pendapatan yang lebih teratur dan segera. Tetapi secara sosial, pilihan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang perubahan posisi seseorang terhadap sumber daya yang dimilikinya: dari orang yang memiliki kontrol atas tanah menjadi pekerja yang menjual tenaga kepada perusahaan.
Di situlah gagasan tentang victim of progress menjadi relevan. Kemajuan tidak selalu hadir dalam satu wajah. Ia dapat membuka peluang, meningkatkan pendapatan, memperkenalkan teknologi, dan memperluas akses pendidikan, tetapi pada saat yang sama dapat mengubah hubungan manusia dengan tanah, laut, pekerjaan, dan komunitasnya sendiri.
Saya kemudian membawa percakapan itu ke pengalaman keluarga.
Kakek saya di Galesong pernah memiliki sekitar dua belas perahu torani. Dalam tradisi keluarga, ketika seorang cucu dikhitan, satu perahu dapat diberikan sebagai bentuk pemberian.
Perlahan perahu-perahu itu berpindah tangan. Tanah-tanah keluarga juga dibagikan kepada anak dan cucu sebagai sunrang, dengan nama-nama lokal yang masih melekat dalam ingatan keluarga. Sawah-sawah itu bukan sekadar sebidang tanah, melainkan memiliki nama, sejarah, hubungan kekerabatan, dan makna sosial.
Aset-aset tersebut akhirnya banyak yang dijual.
Sebagian hasilnya digunakan untuk pendidikan. Di satu sisi, pendidikan menjadi jalan mobilitas sosial. Di sisi lain, pendidikan justru dapat menghabiskan modal ekonomi dan kultural yang sebelumnya menopang kehidupan keluarga.
Saya sendiri menjadi bagian dari paradoks tersebut. Saya bersekolah, memperoleh pengetahuan, bekerja di berbagai tempat, dan akhirnya menjadikan tulisan sebagai salah satu cara untuk bergerak. Tetapi proses itu juga membuat saya bertanya: apakah pendidikan selalu membuat kita semakin kuat, atau kadang justru membuat kita semakin jauh dari sumber daya yang dahulu membuat komunitas kita mandiri?
Pertanyaan itu terasa semakin kuat ketika mengingat pengalaman bekerja bersama komunitas di berbagai wilayah Sulawesi.
Kami melatih masyarakat agar mampu mengamati, mewawancarai, membaca perubahan, dan memahami dampak pembangunan. Tetapi setelah seseorang selesai kuliah, selesai pelatihan, atau memperoleh gelar, pertanyaan berikutnya tetap sama: akan ke mana mereka pergi?
Kata Yahya, di situlah persoalan pendidikan bertemu dengan kapitalisme.
Jika pendidikan hanya dipahami sebagai jalan memperoleh pekerjaan, maka keberhasilan pendidikan akan diukur dari seberapa cepat seseorang masuk ke pasar kerja. Tetapi jika pendidikan dipahami sebagai proses membangun manusia yang merdeka dan mampu membaca realitas, maka ukuran keberhasilannya menjadi jauh lebih luas. Ia mencakup kemampuan mempertahankan pengetahuan lokal, mengelola sumber daya, membangun organisasi, mengkritik kekuasaan, dan menciptakan pilihan ekonomi tanpa harus selalu meninggalkan kampung halaman.
Yahya kemudian mengingat sebuah cerita tentang seorang perempuan yang tetap melanjutkan pendidikan doktoral meskipun sudah mendekati masa pensiun.
Suaminya mempertanyakan untuk apa sekolah lagi pada usia tersebut. Jawabannya bukan tentang jabatan, karier, atau kenaikan penghasilan. Ia menunjuk kepada cucunya dan memperlihatkan bahwa belajar memiliki makna yang melampaui dirinya sendiri.
Cerita itu seperti mengembalikan percakapan kami kepada titik awal: untuk apa manusia belajar?
Pendidikan bisa saja tidak selalu harus menghasilkan pekerjaan. Mungkin pengetahuan tidak selalu harus dikonversi menjadi uang. Dan mungkin sekolah tidak semestinya hanya menjadi jalur keluar dari kampung, melainkan juga menjadi jalan untuk kembali dengan pengetahuan baru dan kemampuan yang lebih besar.
Saya melihat muara dari seluruh percakapan tersebut. Pembelaan terhadap komunitas tidak cukup dilakukan dengan retorika tentang masyarakat adat, nelayan, petani, pesisir, lingkungan, atau kelompok rentan. Ia membutuhkan kemampuan membaca realitas, memahami kebudayaan, mengenali struktur kekuasaan, sekaligus mengerti mengapa manusia membuat pilihan yang kadang tampak bertentangan dengan kepentingan kolektifnya sendiri.
Kita tidak bisa begitu saja menyalahkan anak muda yang memilih menjadi buruh karena ia membutuhkan gaji bulanan. Kita juga tidak dapat menyalahkan keluarga yang menjual tanah demi membiayai pendidikan anak. Kita perlu memahami struktur yang membuat pilihan-pilihan tersebut terasa paling rasional bagi mereka.
Karena itu, pembelaan komunitas seharusnya tidak berhenti pada mempertahankan sesuatu agar tidak berubah. Ia harus bergerak menuju kemampuan komunitas untuk menentukan sendiri arah perubahan.
Sosodara, keterampilan “menjinakkan kata” memperoleh makna lain. Kata-kata tidak cukup hanya dibuat indah, halus, dan mudah diterima. Kata harus mampu membuka kenyataan yang tersembunyi di baliknya.
Pembangunan harus dibaca bersama siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang kehilangan. Pendidikan harus ditanyakan kembali untuk siapa ia bekerja. Kemajuan harus dilihat bersama apa yang hilang dalam perjalanan menuju kemajuan itu.
Pendek cerita, tugas pengetahuan bukan sekadar membuat kita pandai menjelaskan dunia, melainkan membantu komunitas menemukan kembali hak untuk menentukan muara gerakannya sendiri.
___
Sorowako, 23 September 2026
