Oleh Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran
PELAKITA.ID – Ada ungkapan lama yang sangat kita kenal: membeli kucing dalam karung. Artinya, membeli sesuatu yang belum diketahui isinya, mengambil keputusan sebelum benar-benar melihat apa yang ada di balik kemasan.
Bagaimana jika bukan lagi membeli kucing dalam karung, melainkan membeli karung tanpa kucing?
Karungnya ada, bungkusnya ada, labelnya ada, bahkan harganya sudah dibayar, tetapi ketika dibuka, ternyata tak ada apa-apa di dalamnya.
Perumpamaan itu terasa relevan untuk membaca sebagian kegelisahan bangsa hari ini.
Ada yang sibuk membangun kemasan, memperindah laporan, memperbanyak seremoni, menyusun slogan, membuat program dan menghadirkan berbagai simbol keberhasilan, tetapi pertanyaan paling sederhana justru sering terlupakan: apa sesungguhnya yang ada di dalam karung itu?
Apakah ada kesejahteraan, keadilan, integritas, produktivitas, pelayanan publik dan masa depan yang benar-benar dirasakan rakyat?
Data resmi menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berdiri di ruang kosong. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Ini merupakan perkembangan yang patut dicatat secara objektif, tetapi angka agregat tidak boleh membuat kita berhenti bertanya tentang wajah kemiskinan di balik angka tersebut.
Bahkan BPS bersama Bank Dunia pada September 2026 menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan dapat menghasilkan angka yang berbeda karena menggunakan garis kemiskinan yang berbeda.
Dengan standar nasional BPS, garis kemiskinan Maret 2026 berada pada Rp669.235 per kapita per bulan, sementara Bank Dunia menggunakan standar internasional yang berbeda untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara.
Perbedaan metodologi ini mengajarkan satu hal penting: jangan menilai isi sebuah karung hanya dari satu label yang ditempel di luarnya.
Demikian pula dengan ketimpangan. BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025, meskipun lebih rendah dibandingkan 0,375 pada Maret 2025.
Angka itu bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan cermin tentang bagaimana hasil pembangunan tersebar di antara warga negara. Pertumbuhan yang tidak diterjemahkan menjadi kesempatan yang lebih merata berisiko membuat sebagian masyarakat merasa hanya menjadi penonton dari kemajuan yang berlangsung di depan mata.
Inflasi juga memberi pelajaran tentang isi karung kehidupan sehari-hari. BPS mencatat inflasi tahunan Agustus 2026 sebesar 3,19 persen, dengan inflasi bulan ke bulan 0,21 persen.
Bagi seorang ekonom, angka itu adalah indikator makro; tetapi bagi keluarga yang mengatur uang belanja di dapur, inflasi diterjemahkan menjadi pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Cukupkah uang hari ini untuk membeli beras, lauk, obat, pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga?
Karena itu, pembangunan seharusnya tidak berhenti pada kemampuan membuat karung, tetapi memastikan ada isi yang bermakna di dalamnya.
Infrastruktur adalah karungnya, tetapi manfaat sosial adalah isinya; regulasi adalah karungnya, tetapi keadilan adalah isinya; anggaran adalah karungnya, tetapi kesejahteraan rakyat adalah isinya. Jabatan pun demikian. Kursi kekuasaan hanyalah wadah, sedangkan pengabdian, integritas dan kebermanfaatan adalah isi yang membuatnya bernilai.
Di sinilah persoalan integritas menjadi sangat penting. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Survei Penilaian Integritas 2025 mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 72,32, yang masuk kategori rentan, berdasarkan survei yang melibatkan ratusan ribu responden dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.
Data ini tidak berarti semua penyelenggara negara tidak berintegritas, tetapi menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi dan pembangunan budaya integritas masih membutuhkan perhatian serius.
Maka, membeli karung tanpa kucing dapat menjadi metafora tentang bahaya pembangunan yang kehilangan substansi. Kita mungkin memiliki program, tetapi program tanpa dampak hanya menjadi administrasi. Kita mungkin memiliki anggaran, tetapi anggaran tanpa manfaat hanya menjadi angka.
Kita mungkin memiliki jabatan, gelar, penghargaan dan panggung, tetapi semuanya menjadi kosong apabila tidak menghasilkan kebaikan yang dapat disentuh oleh kehidupan masyarakat.
Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, setiap program publik perlu memiliki ukuran keberhasilan yang sederhana dan dapat diperiksa masyarakat: berapa orang yang benar-benar memperoleh manfaat, berapa pendapatan yang meningkat, berapa waktu pelayanan yang dipangkas, berapa biaya masyarakat yang berkurang dan perubahan apa yang benar-benar terjadi. Anggaran mengikuti hasil, bukan sekadar mengikuti kegiatan.
Pemerintah juga perlu memperkuat evaluasi pascaprogram agar keberhasilan tidak hanya berhenti pada laporan pertanggungjawaban administratif.
Kedua, transparansi harus bergerak dari sekadar membuka dokumen menuju membuka makna penggunaan uang publik. Masyarakat tidak selalu membutuhkan laporan yang tebal; mereka membutuhkan informasi yang jelas tentang uang digunakan untuk apa, siapa penerimanya, apa hasilnya dan apa yang berubah setelah program selesai.
Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi bukan karena curiga kepada pemerintah, melainkan karena merasa memiliki negara.
Ketiga, pembangunan harus kembali menempatkan manusia sebagai pusat. Petani tidak cukup diberi program jika harga produknya tidak memberi keuntungan yang layak; nelayan tidak cukup diberi bantuan jika akses pasar dan rantai dinginnya tidak tersedia; pelaku UMKM tidak cukup diberi pelatihan jika akses pembiayaan dan pasarnya tetap tertutup.
Solusi yang realistis adalah menghubungkan kebijakan dari hulu sampai hilir, sehingga program tidak berhenti sebagai bantuan, tetapi tumbuh menjadi kemampuan mandiri.
Terpenting, kita perlu membangun kebiasaan baru dalam kehidupan berbangsa: periksa isi sebelum membeli karung. Jangan mudah terpesona oleh kemasan, angka, slogan, baliho, seremoni atau janji. Tetapi jangan pula tergesa-gesa mencurigai segala sesuatu hanya karena melihat karung dari kejauhan. Kedewasaan masyarakat adalah kemampuan untuk bertanya, memeriksa data, melihat dampak dan memberikan apresiasi ketika ada kemajuan sekaligus kritik ketika masih ada kekurangan.
Pembaca sekalian, bangsa ini memiliki banyak karung. Memiliki institusi, sumber daya alam, manusia terdidik, teknologi, anggaran, regulasi dan berbagai program pembangunan.
Tantangan terbesar kita adalah memastikan semua wadah itu tidak kosong dari nilai. Memastikan bahwa kekuasaan berisi amanah, ilmu berisi kebijaksanaan, teknologi berisi kemaslahatan, ekonomi berisi keadilan, dan pembangunan berisi manusia yang hidupnya menjadi lebih baik.
Inilah pelajaran terdalam dari istilah “membeli karung tanpa kucing”: jangan sampai kita merasa telah membeli masa depan, padahal yang kita bawa pulang hanyalah kemasan. Sebab peradaban bukan dibangun dari apa yang tampak besar di luar, melainkan dari nilai-nilai kecil yang sungguh-sungguh hidup di dalamnya.
“Yang membuat sebuah karung bernilai bukan indahnya kemasan, tetapi kebaikan yang benar-benar tersimpan di dalamnya.”
____
Muliadi Saleh: ” Menulis Makna, Membangun Peradaban “.
