Pendapatan Nelayan Naik hingga 40 Persen, Prabowo Dorong KNMP ke 5.000 Desa

  • Whatsapp
Presiden Prabowo Subianto dan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP (dok: Istimewa)

PELAKITA.ID  — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya peningkatan pendapatan nelayan hingga 40 persen setelah pemerintah melakukan intervensi melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut Prabowo, peningkatan tersebut menjadi salah satu indikasi awal bahwa program yang menyasar kawasan pesisir mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

“Penghasilannya nelayan cukup besar naik. Ada yang 30 persen, ada yang 40 persen, ada yang lebih,” kata Prabowo sebagaimana video yang beredar.

Presiden menyebut intervensi KNMP yang telah dilakukan pemerintah saat ini masih berada pada tahap awal dan menjadi bagian dari upaya membangun model pengembangan desa nelayan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Pemerintah, menurut dia, telah menguji coba intervensi dengan dukungan anggaran sekitar Rp22 miliar.

“Ini kita sudah mulai sentuh,” ujarnya.

Prabowo menargetkan hingga akhir 2026 terdapat sekitar 1.300 desa nelayan yang masuk dalam sasaran pengembangan KNMP. Program tersebut kemudian diarahkan untuk terus diperluas hingga mencapai 5.000 desa nelayan pada 2029.

Target tersebut, kata Prabowo, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kehidupan masyarakat pesisir sekaligus membangun rantai ekonomi perikanan yang lebih terintegrasi.

Ia menyebut jumlah desa nelayan di Indonesia mencapai sekitar 12.000 desa. Dengan target 5.000 desa pada 2029, cakupan program tersebut akan mendekati 40 persen dari keseluruhan desa nelayan yang dihitung pemerintah.

Bagi Prabowo, pengembangan desa nelayan bukan semata soal meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. Kawasan pesisir juga memiliki potensi untuk menjadi bagian dari rantai pasok perikanan nasional, termasuk mendukung peningkatan ekspor ikan dan menghasilkan devisa bagi negara.

“Ini nanti tidak hanya meningkatkan penghasilan dia, ini menghasilkan juga bisa devisa untuk kita, ekspor ikan,” katanya.

Dalam pandangan Presiden, penguatan desa nelayan juga berkaitan dengan kebutuhan pangan nasional. Ikan dinilai memiliki posisi penting sebagai sumber protein masyarakat, terutama ketika harga komoditas pangan lain seperti daging sapi relatif tinggi.

Karena itu, KNMP diarahkan untuk tidak berdiri sendiri. Pemerintah ingin mengintegrasikan desa nelayan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga produksi perikanan dari masyarakat memiliki jalur pemasaran yang lebih jelas.

Integrasi tersebut diharapkan dapat menjawab salah satu persoalan klasik nelayan, yakni kepastian pasar setelah hasil tangkapan atau produksi perikanan diperoleh. Dengan adanya koperasi sebagai bagian dari rantai pasok, hasil produksi masyarakat diharapkan dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

“Dengan desa nelayan diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih, kebutuhan ikan oleh koperasi bisa ada suplainya. Jadi mereka tidak akan khawatir offtake-nya ke mana,” ujar Prabowo.

Skema tersebut mempertemukan dua kebutuhan sekaligus: peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat nelayan di satu sisi, serta kebutuhan distribusi pangan dan pasar di sisi lain. Pemerintah kemudian dapat membangun ekosistem yang menghubungkan nelayan, koperasi, pasar domestik hingga peluang ekspor.

Prabowo juga menekankan bahwa program tersebut memiliki arti penting karena menyentuh masyarakat di daerah-daerah yang sangat terpencil. Menurutnya, upaya memperbaiki kehidupan nelayan merupakan bagian dari agenda pembangunan yang harus menjangkau wilayah pesisir secara lebih luas.

“Yang membanggakan ini 81 tahun, loh, di daerah-daerah yang sangat terpencil,” kata Prabowo.

Dengan target 1.300 desa nelayan pada akhir 2026 dan 5.000 desa pada 2029, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa model KNMP dapat berjalan secara konsisten di berbagai karakter wilayah pesisir Indonesia.

Keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kemampuan membangun kelembagaan ekonomi desa, menjaga produktivitas perikanan, memastikan akses pasar, serta menghubungkan kepentingan nelayan dengan rantai pasok pangan nasional.

Bagi masyarakat pesisir, ukuran keberhasilan pada akhirnya bukan hanya jumlah desa yang masuk program, tetapi seberapa jauh intervensi tersebut mampu menghadirkan pendapatan yang lebih baik, kepastian pasar, penguatan usaha, dan kehidupan yang lebih layak bagi keluarga nelayan.

Pemerintah menargetkan perluasan KNMP hingga 5.000 desa pada 2029. Angka tersebut menjadi bagian dari ambisi lebih besar untuk menjadikan desa nelayan bukan sekadar lokasi produksi ikan, melainkan simpul ekonomi pesisir yang terhubung dengan koperasi, pasar domestik, industri pengolahan, hingga pasar ekspor.