Budidaya, menurutnya, dapat menjadi salah satu jalan keluar. Kata dia, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, wilayah perairan luas, sumber daya hayati beragam, serta basis pengetahuan dan tenaga ahli yang sebenarnya memungkinkan pengembangan akuakultur secara lebih modern.
PELAKITA.ID — Masa depan kelautan dan perikanan Indonesia tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan sektoral, program pemerintah, atau investasi yang datang silih berganti. Diperlukan keberanian melihat laut sebagai ruang ekonomi, pengetahuan, profesi, sekaligus masa depan negara maritim.
Pandangan itu mengemuka dalam perbincangan alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Boska Coffee, Jakarta Selatan, 3 September 2026.
Darwis Ismail, Ketua Ikatan Sarjana Laut dan Akuakultur (ISLA) Unhas sekaligus Wakil Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), menyampaikan tiga harapan penting yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia ke depan.
Pertama, Indonesia membutuhkan BUMN khusus yang kuat di bidang budidaya perikanan.
Menurut Darwis, pengalaman pengelolaan usaha perikanan nasional melalui berbagai badan usaha, termasuk Perum Perindo maupun Perinus, menunjukkan bahwa negara masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan keuntungan dan membangun model bisnis perikanan yang berkelanjutan.
Budidaya, menurutnya, dapat menjadi salah satu jalan keluar.
Kata dia, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, wilayah perairan luas, sumber daya hayati beragam, serta basis pengetahuan dan tenaga ahli yang sebenarnya memungkinkan pengembangan akuakultur secara lebih modern.
Karena itu, pendekatan terhadap budidaya tidak boleh lagi bersifat konvensional, tetapi harus dibangun melalui teknologi, riset, investasi, tata kelola dan model bisnis futuristik.
“Kita membutuhkan pendekatan yang kuat dan futuristik terhadap budidaya,” demikian gagasan yang mengemuka dalam diskusi tersebut. BUMN budidaya diharapkan tidak sekadar menjadi perusahaan produksi, tetapi menjadi penggerak ekosistem yang menghubungkan teknologi, pembenihan, pakan, produksi, rantai dingin, pengolahan, pasar hingga ekspor. Sejumlah sentra budidaya skala moderen, berstandar ketat, ramah lingkungan bisa menjadi arena aktualisasinya.
Harapan kedua berkaitan dengan pengelolaan ruang laut dan kewenangan daerah. Darwis menilai bahwa pengambilalihan kewenangan pengelolaan ruang laut dari daerah telah mengerdilkan sebagian peluang daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanannya.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang memiliki kewenangan administratif, tetapi bagaimana daerah dapat memahami, merencanakan dan mengembangkan ruang lautnya berdasarkan karakteristik ekologis, sosial dan ekonominya sendiri. Ketika ruang partisipasi daerah semakin terbatas, kesempatan sumber daya manusia kelautan untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah juga ikut menyempit.
Fenomena itu bahkan terasa di kalangan alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan. Rekrutmen aparatur maupun tenaga profesional dengan latar belakang khusus ilmu dan teknologi kelautan di daerah disebut nyaris tidak ada. Padahal, kebutuhan terhadap tenaga yang memahami oseanografi, pemetaan, pengelolaan pesisir, konservasi, teknologi kelautan dan tata ruang laut justru semakin besar.
Harapan ketiga adalah membangun jejaring keahlian Ilmu dan Teknologi Kelautan dalam skala yang lebih besar dan luas. Indonesia membutuhkan kekuatan pengetahuan yang terorganisasi agar suara para ahli kelautan dapat lebih didengar oleh otoritas pengambil kebijakan.
Jejaring tersebut tidak berhenti pada organisasi alumni atau profesi, tetapi harus menjadi ruang pertukaran pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan komitmen untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim. Organisasi profesi dengan basis sains sekaligus kemampuan terapan menjadi semakin penting untuk dihadirkan dalam proses pembangunan.
Dalam konteks itu, alumni kelautan tidak semestinya hanya menjadi penonton dari perubahan kebijakan. Mereka memiliki pengetahuan yang dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi, inovasi dan kerja nyata di lapangan. Jejaring profesi dapat menjadi jembatan antara kampus, pemerintah, industri, masyarakat pesisir dan dunia usaha.
Perbincangan di Boska Coffee itu memperlihatkan bahwa persoalan kelautan bukan hanya persoalan pemerintah. Ia merupakan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan banyak aktor dan generasi.
Pertemuan tersebut dihadiri Hasanul Arif, Kamaruddin Azis, Andi Nurjaya Nurdin, A.Y. Fauzan, Ariyanto K. Wisesa, Syahnuddin Syaden, M. Ikhsan, hingga Yusbi yang mewakili generasi alumni kelautan milenial.
Dari percakapan lintas generasi itu, satu pesan terasa kuat: Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar, tetapi masa depannya sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola pengetahuan, kewenangan, teknologi dan jejaring manusia yang bekerja di dalamnya.
Tiga harapan Darwis—BUMN budidaya, penguatan kembali peran daerah dalam pengelolaan ruang laut, serta jejaring besar keahlian kelautan—pada dasarnya bertemu pada satu kebutuhan: mengembalikan laut sebagai ruang strategis pembangunan Indonesia.
Bukan sekadar ruang eksploitasi sumber daya, melainkan ruang inovasi, kesejahteraan, profesi dan masa depan sebuah negara kepulauan yang sejak awal memang ditakdirkan menjadi negara maritim.
Tentang Darwis Ismail
Darwis Ismail, S.T., M.MA. adalah alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin angkatan 1992 yang telah dua periode dipercaya memimpin Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Unhas. Saat ini dia adalah CEO PT Teknocorp, serupa holding yang fokus pembangunan infrastruktur dan perdagangan alat mutakhir berstandar internasional.
Ia juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), serta dikenal sebagai praktisi dan pengamat sektor kelautan dan perikanan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana kelautan di Unhas, Darwis melanjutkan pendidikan magister manajemen di IPB.
Pengalamannya di organisasi profesi, dunia usaha dan isu pembangunan kelautan membuat gagasannya kerap bergerak pada irisan antara pengetahuan, kebijakan dan praktik bisnis kelautan.
