Oleh Mustamin Raga
PELAKITA.ID – Ada sesuatu yang terasa tidak adil ketika seorang pemimpin gagal, lalu seluruh kesalahan segera ditumpukan ke pundaknya. Seolah-olah ia lahir sendirian, maju sendirian, memperoleh tiket politik sendirian, mengumpulkan biaya politik sendirian, berkampanye sendirian, lalu dipilih rakyat tanpa bantuan siapa pun.
Begitu ia gagal, semua tangan menunjuk kepadanya. Partai pengusung mencuci tangan. Para pendukung mendadak lupa pernah memasang spanduknya. Bahkan sebagian pemilih ikut berkata, “Memang dari awal dia tidak pantas menjadi pemimpin.” Benarkah sesederhana itu?
Pemimpin yang gagal memang harus bertanggung jawab. Tidak ada alasan untuk membebaskan seorang pemimpin dari pertanggungjawaban atas keputusan, perilaku dan kebijakan yang dilahirkannya. Tetapi kepemimpinan tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia adalah produk dari sebuah proses sosial dan politik. Karena itu, ketika yang lahir adalah pemimpin yang buruk, kita patut bertanya lebih jauh: siapa yang mengantarnya ke sana?
Seorang pemimpin dapat gagal karena integritasnya tidak cukup kuat, keteladanannya tidak tumbuh, kapasitasnya tidak memadai, dan kemampuan mengendalikan dirinya belum matang.
Ia mungkin memiliki keberanian mengambil keputusan, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan untuk mempertimbangkan akibatnya. Ia mungkin mempunyai kekuasaan, tetapi tidak mempunyai kedalaman pengetahuan. Ia mungkin memiliki banyak pengikut, tetapi tidak memiliki kualitas kepemimpinan.
Yang lebih berbahaya, ia bisa memiliki semuanya sekaligus: akses kekuasaan, modal finansial, kendaraan politik dan jaringan, tetapi miskin proses pembentukan karakter.
Di sinilah persoalan pemimpin instan menjadi menarik.
Robert D. Putnam, dalam kajiannya tentang demokrasi dan modal sosial, menunjukkan betapa kualitas institusi demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas hubungan sosial, kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
Demokrasi bukan hanya soal memilih siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Demokrasi juga soal bagaimana masyarakat membangun kebiasaan, norma dan institusi yang memungkinkan kekuasaan bekerja dengan baik.
Sementara itu, Max Weber jauh sebelumnya telah mengingatkan bahwa kekuasaan politik membutuhkan legitimasi. Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi tidak cukup hanya diperoleh melalui kemenangan elektoral.
Seseorang bisa sah secara prosedural karena memperoleh suara terbanyak, tetapi belum tentu memiliki kapasitas moral dan administratif untuk memimpin. Di sinilah sering terjadi kekeliruan besar: kita menganggap kemenangan dalam pemilihan sebagai bukti otomatis bahwa seseorang layak memimpin.
Padahal memilih dan memimpin adalah dua kompetensi yang berbeda.
Seseorang dapat sangat pandai memenangkan pemilihan tetapi sangat buruk dalam menjalankan pemerintahan. Ia dapat piawai merayu pemilih, tetapi gagap ketika berhadapan dengan persoalan birokrasi. Ia dapat mengumpulkan suara dengan mudah, tetapi tidak mampu mengumpulkan orang-orang terbaik untuk bekerja bersamanya. Ia bisa memiliki popularitas, tetapi tidak memiliki kapasitas.
Pertanyaannya kemudian: bagaimana orang seperti itu bisa sampai ke kursi kekuasaan? Jawabannya sering kali ada pada partai politik. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan. Di sanalah calon pemimpin ditempa, diuji, dinilai dan dibentuk. Bukan hanya diuji apakah ia memiliki uang, popularitas atau elektabilitas, tetapi juga apakah ia mempunyai integritas, kapasitas, visi, kedewasaan emosional dan kemampuan mengendalikan diri.
Namun ketika partai politik kehilangan fungsi kaderisasinya dan berubah menjadi kendaraan elektoral, ukuran calon pemimpin pun ikut bergeser. Yang dicari bukan lagi siapa yang paling siap memimpin, melainkan siapa yang paling mungkin menang.
Inilah yang oleh para ilmuwan politik sering dibaca sebagai persoalan candidate-centered politics dan personalisasi politik. Partai tidak lagi menjadi institusi yang menentukan kualitas kandidat, tetapi kandidat dengan modal politik dan finansialnya justru dapat menentukan arah partai.
Dalam situasi seperti itu, uang dapat menggantikan proses kaderisasi. Popularitas menggantikan kompetensi. Jaringan menggantikan pengalaman. Elektabilitas menggantikan integritas.
Maka jangan heran jika seseorang yang belum pernah benar-benar ditempa dalam organisasi pemerintahan tiba-tiba harus memimpin pemerintahan yang kompleks. Ia melompat dari ruang popularitas ke ruang kekuasaan tanpa melewati tangga pembentukan kapasitas.
Itulah pemimpin instan. Pemimpin instan bukan selalu berarti orang yang tidak baik. Tetapi ia adalah orang yang memperoleh posisi kepemimpinan lebih cepat daripada proses yang seharusnya membentuk kesiapan dirinya.
Dan di sinilah partai pengusung tidak boleh bersembunyi di balik semak-semak ketika pemimpin yang mereka usung kemudian gagal.
Bukankah mereka yang memberikan tiket politik? Bukankah mereka yang menyatakan kepada masyarakat bahwa orang itu layak dipilih? Bukankah mereka yang memasang simbol partai di belakang namanya? Bukankah mereka yang mengerahkan mesin politik untuk memenangkan pencalonannya?
Jika kemudian pemimpin itu gagal, partai tidak boleh tiba-tiba berkata, “Itu kesalahan dia.”
Tidak sesederhana itu.
Partai memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap kandidat yang mereka usung. Jika sejak awal partai mengetahui bahwa seseorang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki integritas atau memiliki persoalan karakter yang serius, tetapi tetap mengusungnya karena pertimbangan elektabilitas, uang, jaringan atau kepentingan jangka pendek, maka kegagalan pemimpin tersebut juga merupakan kegagalan partai.
Di Amerika Serikat, persoalan ini telah lama menjadi bahan perdebatan. Sistem primary memang memberikan ruang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan kandidat, tetapi berbagai kajian politik juga menunjukkan bagaimana uang, popularitas dan daya tarik personal dapat memengaruhi proses pencalonan.
Di Italia, Silvio Berlusconi menjadi contoh ekstrem bagaimana kekuatan finansial, media dan personalisasi politik dapat menghasilkan kekuasaan yang sangat bertumpu pada figur.
Di Italia pula, lahirnya gerakan-gerakan populis menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap partai tradisional dapat mendorong masyarakat memilih figur yang menawarkan jawaban sederhana atas persoalan yang kompleks.
Pelajarannya bukan bahwa demokrasi mereka gagal. Justru sebaliknya: demokrasi di mana pun terus berhadapan dengan pertanyaan yang sama—bagaimana memastikan bahwa orang yang memperoleh suara terbanyak juga cukup siap memegang kekuasaan?
Inggris memiliki tradisi kaderisasi partai yang relatif panjang. Jerman memiliki sistem partai yang menempatkan pendidikan politik dan struktur organisasi sebagai bagian penting dari kehidupan kepartaian.
Negara-negara Skandinavia bahkan menunjukkan bagaimana kualitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh budaya kelembagaan, transparansi, profesionalisme birokrasi dan tingkat kepercayaan publik. Tidak berarti mereka bebas dari pemimpin buruk.
Tidak ada negara yang memiliki resep sempurna. Tetapi ada mekanisme yang membuat proses menuju kekuasaan tidak semata-mata bergantung pada uang, popularitas dan kedekatan personal.
Kita justru sering terjebak dalam demokrasi lima tahunan: menjelang pemilu, masyarakat ramai membicarakan siapa calon yang paling populer. Setelah pemilu, masyarakat baru sibuk bertanya apakah ia mampu memimpin. Urutannya terbalik.
Seharusnya sebelum seseorang dipilih, kita bertanya lebih banyak daripada sekadar “berapa elektabilitasnya?”
Kita perlu bertanya: siapa orang ini? Bagaimana rekam jejaknya? Bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih lemah? Bagaimana ia bereaksi ketika dikritik? Bagaimana ia mengendalikan amarah? Apa yang dilakukannya ketika memiliki kekuasaan? Bagaimana ia memperlakukan uang? Apakah ia mampu mengakui kesalahan? Apakah ia mampu mendengar orang yang berbeda pendapat?
Karena karakter seorang pemimpin sering kali justru terlihat bukan ketika ia berada di atas panggung, tetapi ketika tidak ada kamera yang merekamnya. Dan masyarakat pemilih tidak boleh dibebaskan begitu saja dari tanggung jawab. Ini bagian yang sering tidak nyaman untuk dibicarakan.
Kita senang mengatakan bahwa pemimpin adalah cermin masyarakat. Tetapi ketika cermin itu memperlihatkan wajah yang tidak kita sukai, kita buru-buru memecahkan cerminnya.
Padahal masyarakat memiliki kontribusi besar dalam menentukan siapa yang berkuasa.
Ketika pemilih memilih karena uang, kita ikut memperkuat politik transaksional. Ketika memilih karena hubungan keluarga, kita ikut mempersempit ruang kompetisi. Ketika memilih karena fanatisme kelompok, kita ikut mematikan penilaian kritis. Ketika memilih karena popularitas tanpa memeriksa kapasitas, kita ikut menjadikan popularitas sebagai mata uang politik.
Joseph Schumpeter pernah melihat demokrasi secara realistis sebagai kompetisi untuk memperoleh suara rakyat. Tetapi demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti pada kompetisi itu. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu menilai, mengawasi dan mengoreksi kekuasaan.
Amartya Sen bahkan memandang demokrasi bukan sekadar mekanisme memilih pemerintah, tetapi juga sebagai ruang bagi publik untuk menggunakan kebebasan, informasi dan penalaran bersama dalam menentukan pilihan-pilihan sosial. Dengan kata lain, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas warga yang menjalankannya.
Maka ketika masyarakat memilih pemimpin hanya karena menerima sesuatu pada hari pencoblosan, kita sesungguhnya sedang melakukan investasi yang sangat mahal untuk masa depan. Harga yang dibayar bukan lagi selembar uang yang berpindah tangan. Harga sesungguhnya adalah kualitas pemerintahan selama lima tahun.
Sebab suara yang diberikan dalam bilik pemungutan suara mungkin hanya membutuhkan beberapa detik. Tetapi akibat dari suara itu bisa dirasakan masyarakat bertahun-tahun.
Karena itu, ketika seorang pemimpin gagal, barangkali kita perlu berhenti sejenak sebelum menunjuk telunjuk kepadanya. Tanyakan lebih dahulu: siapa yang mencalonkannya? Siapa yang memberinya kendaraan politik? Siapa yang membiayai dan menggerakkan kampanyenya? Siapa yang mengatakan kepada rakyat bahwa orang ini layak dipilih?
Yang tidak kalah penting: siapa yang memilihnya? Jika jawabannya adalah partai dan masyarakat, maka kegagalan seorang pemimpin tidak sepenuhnya merupakan tragedi seorang individu. Ia adalah kegagalan sebuah ekosistem politik.
Pemimpin memang harus bertanggung jawab. Tetapi partai pengusung juga harus berani berdiri di depan dan mengatakan: kami ikut bertanggung jawab karena kami yang mengusungnya.
Masyarakat pemilih pun seharusnya cukup dewasa untuk berkata: kami juga mempunyai bagian dalam menghadirkan pemimpin ini. Pengakuan seperti itu bukan berarti membela pemimpin yang gagal. Justru sebaliknya. Itulah cara paling jujur untuk memperbaiki demokrasi. Sebab demokrasi yang dewasa bukan demokrasi yang selalu merasa dirinya benar.
Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang berani mengakui kesalahan dalam memilih, memperbaiki cara merekrut pemimpin, memperkuat kaderisasi partai, memperluas pendidikan politik masyarakat, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi menjadi hadiah bagi mereka yang paling kaya, paling populer atau paling pandai memainkan emosi publik.
Kalau tidak, kita akan terus mengulangi siklus yang sama. Kita memilih dengan gegap gempita. Mengangkat seseorang menjadi pemimpin dengan harapan setinggi langit. Kemudian ketika ia gagal, kita kecewa, marah, mencaci dan mencari satu orang untuk dijadikan kambing hitam. Setelah itu, lima tahun kemudian, kita mengulanginya lagi.
Barangkali persoalan terbesar kita bukan semata-mata karena terlalu banyak pemimpin yang gagal. Barangkali persoalannya adalah kita terlalu sering memproduksi pemimpin tanpa terlebih dahulu memproduksi proses yang melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Kalau proses produksinya rusak, jangan heran kalau produknya juga bermasalah. Pemimpin gagal bukan hanya persoalan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ia adalah cermin dari siapa yang dahulu telah mengantarkannya ke sana.
Makassar, 6 September 2026
