- Dalam konteks KNMP, Hendra menegaskan bahwa ketersediaan listrik merupakan bagian yang sangat penting dari keberhasilan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa dalam pembicaraan mengenai pembangunan 100 lokasi awal KNMP, fasilitas belum dianggap benar-benar selesai apabila listrik belum tersedia di lokasi tersebut.
- Pandangan ini menunjukkan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur dasar. Bangunan fisik, fasilitas produksi, air, listrik, akses jalan, sistem distribusi, dan sarana pemasaran harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem.
PELAKITA.ID – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak cukup berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik. Keberlanjutannya sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku, energi, kapasitas pengelolaan masyarakat, akses pasar, hingga kemampuan mengintegrasikan aktivitas perikanan tangkap dengan budidaya.
Hal tersebut disampaikan Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, KKP, dalam Marine Talk Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres IV ISKINDO.
Dalam forum tersebut, ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar pembangunan kampung nelayan tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi masyarakat pesisir.
Hendra mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas membutuhkan biaya operasional yang terus berjalan.
Karena itu, keberadaan infrastruktur seperti pabrik es, cold storage, maupun fasilitas pendukung lainnya harus benar-benar disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kalau nanti ada biaya operasi, tetapi bahan bakunya tidak tersedia, listrik dan operasionalnya terus berjalan, maka biaya akan tetap keluar sementara benefitnya belum tentu sesuai dengan harapan,” demikian substansi kegelisahan yang disampaikannya.
Menurut dia, persoalan tersebut penting diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Jangan sampai pemerintah membangun fasilitas dengan kapasitas terlalu besar, sementara produksi ikan di lokasi tidak mampu mengisinya secara optimal.
Cold Storage Harus Sesuai Kapasitas Lokal
Hendra mencontohkan pembangunan fasilitas di Biak. Untuk fasilitas produksi es, kapasitas tidak dibuat terlalu besar dengan asumsi bahwa kelak akan ada pembeli atau produksi dalam jumlah besar.
Sebaliknya, kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pengelola lokal.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena fasilitas yang terlalu besar justru dapat menciptakan beban baru. Investasi awal mungkin dapat dipenuhi pemerintah, tetapi biaya listrik, perawatan, tenaga kerja, dan operasional harus ditanggung secara berkelanjutan.
Karena itu, ukuran fasilitas harus mengikuti prinsip manageable—dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat dan kelembagaan yang tersedia. Hendra juga membuka peluang kerja sama dengan mitra pembangunan untuk mencari alternatif teknologi yang lebih efisien, khususnya di pulau-pulau kecil.
Salah satu peluangnya adalah penggunaan energi baru terbarukan untuk mendukung operasional fasilitas perikanan, termasuk cold storage.
Teknologi tersebut diharapkan dapat menghadirkan sistem yang rendah perawatan, mudah digunakan, serta memiliki biaya pemeliharaan yang relatif terjangkau.
Listrik Menjadi Bagian dari Infrastruktur Dasar
Dalam konteks KNMP, Hendra menegaskan bahwa ketersediaan listrik merupakan bagian yang sangat penting dari keberhasilan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa dalam pembicaraan mengenai pembangunan 100 lokasi awal KNMP, fasilitas belum dianggap benar-benar selesai apabila listrik belum tersedia di lokasi tersebut.
Pandangan ini menunjukkan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur dasar. Bangunan fisik, fasilitas produksi, air, listrik, akses jalan, sistem distribusi, dan sarana pemasaran harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem.
Tanpa listrik yang memadai, fasilitas penyimpanan ikan dan produksi es tidak dapat bekerja secara optimal. Tanpa bahan baku yang cukup, fasilitas tersebut juga tidak akan ekonomis.
Karena itu, pembangunan KNMP membutuhkan perhitungan yang lebih menyeluruh antara investasi, kebutuhan energi, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, kelembagaan pengelola, dan pasar.
Teknologi Tidak Cukup Tanpa Kapasitas Manusia
Hendra juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa teknologi yang sebenarnya dapat bekerja dengan baik kadang dianggap tidak berfungsi hanya karena masyarakat belum mendapatkan pendampingan yang memadai.
Ia mencontohkan fasilitas berbasis tenaga surya. Dalam beberapa kasus, fasilitas dapat dianggap mangkrak, padahal persoalannya sederhana, seperti pengguna belum memahami prosedur pengoperasian atau tombol on-off. Masalah semacam ini memperlihatkan bahwa pembangunan teknologi harus selalu berjalan bersama pembangunan kapasitas manusia.
Karena itu, dalam KNMP juga disiapkan manajer yang akan memperoleh pelatihan dan diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan di tingkat kampung.
Peran manajer tidak hanya berkaitan dengan operasional fasilitas, tetapi juga diharapkan membantu masyarakat dalam mengembangkan strategi pemasaran hasil produksi dan menghubungkan kegiatan kampung dengan peluang ekonomi yang lebih luas.
Salah satu gagasan penting Hendra adalah perlunya mengintegrasikan kampung nelayan dan kampung budidaya. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Produk hasil budidaya dapat ditampung dan dipasarkan melalui kelembagaan ekonomi yang tumbuh di kampung nelayan. Demikian pula koperasi yang beroperasi di kawasan tersebut dapat menjadi simpul pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran berbagai produk perikanan masyarakat.
Dengan pendekatan ini, kampung nelayan tidak hanya menjadi tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi perikanan yang lebih luas.
“Kenapa tidak diupayakan terintegrasi antara kampung budidaya dan kampung nelayan?” menjadi salah satu pertanyaan penting yang mengemuka dalam paparan tersebut. Gagasan tersebut semakin relevan ketika pemerintah mulai mendorong peningkatan kontribusi sektor budidaya.
Menurut Hendra, ke depan kampung-kampung nelayan juga berpotensi dikembangkan menjadi bagian dari strategi budidaya, sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing wilayah.
Dari Tangkap Menuju Budidaya
Perubahan orientasi tersebut bukan berarti menghilangkan perikanan tangkap. Sebaliknya, diversifikasi diperlukan agar masyarakat pesisir memiliki lebih banyak pilihan sumber pendapatan.
Hendra menyebut pengalaman sejumlah negara, termasuk China, yang secara bertahap mengembangkan transformasi dari kampung berbasis perikanan tangkap menuju kegiatan budidaya.
Transformasi semacam itu dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih terintegrasi. Ketika produksi tangkap mengalami musim paceklik atau tekanan sumber daya meningkat, aktivitas budidaya dapat menjadi sumber pendapatan alternatif.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan karakter ekologis, sosial, budaya, teknologi, serta pasar di setiap wilayah. Untuk budidaya darat, pemerintah juga mendorong penerapan recirculating aquaculture system (RAS) yang memungkinkan penggunaan air secara lebih efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengendalian kualitas air.
Teknologi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budidaya ke depan tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.
KKP Membuka Ruang Kolaborasi di Tingkat Tapak
Menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam penyiapan KNMP, Hendra menegaskan pentingnya dukungan dari aktor di tingkat tapak. Penentuan lokasi kampung nelayan membutuhkan informasi faktual mengenai kondisi masyarakat, potensi perikanan, infrastruktur, kebutuhan, serta karakter wilayah.
Karena itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
Perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, serta para pemangku kepentingan di tingkat lokal perlu terlibat dalam menyediakan informasi dan membantu memastikan bahwa lokasi yang dipilih benar-benar berbasis fakta dan data.
Menurut Hendra, proses penilaian kesiapan lokasi juga telah diarahkan menggunakan sistem digital dan mekanisme pengendalian mutu agar proses persiapan KNMP dapat dilakukan secara lebih terukur. Skala program yang besar membuat kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan.
Dalam sesi yang sama, Hendra juga menyinggung pengembangan komoditas garam.
Menurutnya, tidak semua wilayah pesisir otomatis cocok menjadi sentra produksi garam. Faktor lingkungan, terutama tingkat kelembapan, sangat menentukan proses pembentukan kristal garam dan kualitas NaCl yang dihasilkan.
Karena itu, potensi pantai tidak dapat hanya dilihat dari ketersediaan garis pantai. Kondisi iklim mikro, kelembapan, kualitas air laut, teknologi produksi, hingga kebutuhan pasar harus menjadi bagian dari analisis. Kebutuhan garam industri juga menjadi perhatian karena Indonesia masih menghadapi kebutuhan impor yang besar untuk sektor tersebut.
Hendra mengingatkan bahwa pengelolaan impor juga harus mempertimbangkan kondisi produksi domestik. Jangan sampai ketika petani sedang memasuki masa panen raya, pasokan impor justru meningkat dan kemudian menekan harga garam lokal.
Kewenangan Daerah dan Rentang Kendali
Persoalan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kelautan juga menjadi bagian dari diskusi.
Hendra merujuk pada perkembangan regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, hingga pembagian urusan pemerintahan daerah. Ia mengakui bahwa terdapat persoalan rentang kendali dalam pelaksanaan pengawasan dan konservasi.
Di satu sisi, kabupaten dan kota memiliki kedekatan geografis dengan masyarakat serta lokasi kegiatan. Di sisi lain, pembagian kewenangan berdasarkan regulasi telah mengatur peran masing-masing tingkatan pemerintahan.
Karena itu, menurut Hendra, persoalan kewenangan perlu diselesaikan melalui pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang lebih baik, sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan maupun pengawasan di tingkat lapangan.
KDKMP Jangan Berhenti pada Bisnis Biasa
Diskusi kemudian berkembang pada persoalan hilirisasi dan inovasi produk.
Rizki Octavian dari Universitas Riau mengingatkan bahwa persoalan masyarakat pesisir tidak berhenti pada produksi. Nelayan dan pembudidaya juga menghadapi persoalan bagaimana produk mereka dapat dimanfaatkan secara optimal, dikembangkan menjadi produk turunan, dan memperoleh nilai tambah.
Menurut Rizki, dibutuhkan pihak-pihak yang berperan sebagai enabler untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi tersebut.
Kehadiran kelembagaan seperti KDKMP dinilai dapat menjadi salah satu ruang untuk mendorong diversifikasi usaha, mempertemukan produsen dengan pasar, serta membuka ceruk bisnis baru yang sebelumnya belum terpikirkan masyarakat.
Gagasan tersebut penting karena masyarakat pesisir sering kali memiliki produk, tetapi belum memiliki kemampuan teknologi, pengetahuan pasar, desain produk, pengemasan, maupun jaringan pemasaran yang memadai. Karena itu, koperasi dan kelembagaan ekonomi desa seharusnya tidak sekadar menjalankan business as usual.
Ia perlu menjadi ruang inovasi, tempat masyarakat menemukan produk baru, mengembangkan diversifikasi, dan keluar dari keterbatasan yang selama ini membelenggu nilai ekonomi hasil produksi mereka.
Dari Infrastruktur Menuju Ekosistem Ekonomi Pesisir
Paparan Hendra Yusran Siry memperlihatkan bahwa tantangan terbesar KNMP sesungguhnya bukan membangun gedung. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan seluruh fasilitas yang dibangun memiliki kehidupan setelah proyek selesai.
Cold storage membutuhkan ikan. Pabrik es membutuhkan pengguna. Listrik membutuhkan biaya. Koperasi membutuhkan transaksi. Produk membutuhkan pasar. Teknologi membutuhkan operator yang terlatih. Seluruhnya membutuhkan kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan.
Karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih idealnya bergerak dari pendekatan proyek menuju ekosistem.
Kampung nelayan tidak hanya menjadi tempat tinggal nelayan, tetapi menjadi simpul produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, pembiayaan, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Di dalamnya, perikanan tangkap dapat berdampingan dengan budidaya, pengolahan hasil dapat terhubung dengan koperasi, energi konvensional dapat dilengkapi energi terbarukan, sementara perguruan tinggi dan mitra pembangunan dapat menjadi penguat pengetahuan dan inovasi.
Dengan pendekatan seperti itu, KNMP tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak fasilitas yang berhasil dibangun, tetapi bergeser pada pertanyaan yang jauh lebih penting: berapa banyak nilai ekonomi yang berhasil diciptakan dan berapa banyak keluarga nelayan yang kehidupannya benar-benar berubah menjadi lebih baik.
Bagi Hendra, momentum pembangunan KNMP merupakan kesempatan penting untuk menghadirkan sentuhan kebijakan yang lebih kuat terhadap peningkatan produktivitas nelayan dari hulu hingga hilir. Momentum tersebut, menurutnya, tidak datang berkali-kali.
Karena itu, keberhasilan KNMP perlu diukur bukan hanya dari selesainya pembangunan fisik, melainkan dari kemampuan program tersebut membangun ekosistem ekonomi pesisir yang produktif, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
