Mohammad Abdi menjelaskan bahwa sejumlah kelompok jenis ikan telah menunjukkan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Karena itu, tujuan pengelolaan perikanan terukur pada akhirnya adalah mengendalikan tekanan terhadap stok sehingga kondisi sumber daya yang berada pada status merah atau kuning dapat bergerak menuju kondisi yang lebih sehat.
PELAKITA.ID – Ekonomi biru tidak cukup dibangun melalui slogan, program, maupun peningkatan produksi. Ia membutuhkan tata kelola kelautan yang mampu membaca perubahan ekosistem, melindungi nelayan, memperkuat basis data, serta memastikan sumber daya ikan tetap tersedia bagi generasi mendatang.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Marine Talk Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) menjelang Kongres IV ISKINDO.
Dalam forum yang membahas penguatan tata kelola kelautan dalam perspektif ekonomi biru tersebut, Mohammad Abdi, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak, memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Paparan Mohammad Abdi membawa diskusi pada persoalan yang sangat mendasar: bagaimana memastikan kebijakan kelautan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kesehatan sumber daya ikan, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nelayan.
Menurutnya, dinamika stok ikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius. Data yang tersedia menunjukkan stok ikan pernah mencapai sekitar 12,5 juta ton, kemudian turun menjadi sekitar 12,1 juta ton.
Di balik angka agregat tersebut terdapat sejumlah kelompok jenis ikan yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.
Kondisi itu, menurut Mohammad Abdi, menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan penangkapan ikan terukur memiliki dasar yang kuat. Kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mengendalikan tekanan terhadap sumber daya ikan di tengah pertumbuhan aktivitas dan kapasitas penangkapan.
Selama ini, pembangunan perikanan kerap diukur melalui peningkatan produktivitas. Namun orientasi tersebut mulai bergeser. Pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, semakin mendorong pentingnya nilai tambah.
“Bukan saja peningkatan produktivitas, tapi juga nilai tambah,” demikian salah satu gagasan penting yang disampaikan Mohammad Abdi.
Artinya, ikan yang ditangkap tidak cukup hanya bertambah volumenya. Komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang ekspor perlu dikelola melalui rantai nilai yang lebih baik agar manfaat ekonominya benar-benar kembali kepada nelayan dan masyarakat pesisir.
Data Stok Ikan sebagai Dasar Kebijakan
Mohammad Abdi menempatkan data sebagai fondasi penting dalam perumusan kebijakan kelautan dan perikanan.
Ia mengakui bahwa data pemerintah, termasuk data hasil pengkajian stok ikan, kerap menjadi bahan pertanyaan publik. Validitas, metodologi, proses pengumpulan, serta kualitas data menjadi bagian dari perdebatan yang tidak terhindarkan.
Namun, menurutnya, perdebatan tersebut seharusnya tidak berakhir pada pertentangan antarsumber data.
Data yang dihasilkan perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, maupun berbagai pihak lain dapat dikolaborasikan dan menjadi data pembanding untuk memperkuat basis pengetahuan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Komnas Kajiskan tetap menjadi salah satu rujukan penting karena memiliki keahlian dan metodologi dalam pengkajian sumber daya ikan.
Dengan demikian, tantangannya bukan memilih antara data pemerintah atau data dari luar pemerintah, melainkan membangun ekosistem data kelautan yang semakin kuat, terbuka, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Data tersebut kemudian harus menjadi dasar bagi kebijakan perizinan, pengendalian penangkapan, dan pengelolaan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Mohammad Abdi menjelaskan bahwa sejumlah kelompok jenis ikan telah menunjukkan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Karena itu, tujuan pengelolaan perikanan terukur pada akhirnya adalah mengendalikan tekanan terhadap stok sehingga kondisi sumber daya yang berada pada status merah atau kuning dapat bergerak menuju kondisi yang lebih sehat.
Idealnya, status sumber daya tersebut dapat bergeser menuju kondisi hijau.
Namun, ia mengingatkan bahwa stok ikan secara alamiah selalu mengalami dinamika. Karena itu, target kebijakan bukan membuat angka stok selalu stabil, melainkan memastikan tekanan terhadap sumber daya dapat dikendalikan dan kecenderungannya tetap berada dalam jalur keberlanjutan.
Perubahan Iklim Sudah Dirasakan
Tantangan pembangunan kelautan juga semakin kompleks karena perubahan iklim.
Mohammad Abdi menyebut perubahan suhu air laut, gempa, El Niño, kekeringan, hingga berbagai gangguan lingkungan sebagai tantangan yang sudah dirasakan masyarakat.
Perubahan iklim, dengan demikian, bukan lagi sekadar cerita tentang masa depan. Dampaknya telah hadir dalam kehidupan masyarakat pesisir dan sektor perikanan hari ini.
Kebijakan kelautan karena itu harus semakin adaptif. Perencanaan pembangunan tidak dapat lagi mengasumsikan bahwa kondisi lingkungan akan selalu sama.
Di saat bersamaan, tekanan terhadap ekosistem laut juga datang dari aktivitas penangkapan yang ilegal dan destruktif.
Mohammad Abdi menyinggung temuan studi mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan Spermonde yang dideteksi menggunakan teknologi tertentu. Perkembangan teknologi tersebut menunjukkan bahwa pola pengawasan pun perlu berubah.
Patroli konvensional tetap penting, tetapi dapat diperkuat dengan teknologi pemantauan dan pendekatan berbasis data sehingga aktivitas ilegal dapat dideteksi secara lebih dini dan ditindak secara lebih tepat.
Laut yang semakin kompleks membutuhkan sistem pengawasan yang juga semakin cerdas.
Illegal Fishing dan Tantangan Formalisasi Nelayan Kecil
Persoalan illegal fishing juga tidak hanya menyangkut kapal asing.
Menurut Mohammad Abdi, ancaman kapal ikan asing secara umum telah menurun, tetapi persoalan di dalam negeri masih membutuhkan perhatian. Sebagian kapal ikan Indonesia, terutama kapal berukuran di bawah 30 GT, belum memiliki kelengkapan dokumen dan perizinan, tetapi tetap melakukan aktivitas penangkapan.
Situasi tersebut menunjukkan kompleksitas pengelolaan perikanan skala kecil.
Mayoritas aktivitas penangkapan ikan Indonesia dilakukan oleh nelayan skala kecil. Karena itu, proses penertiban dan formalisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi mereka.
Tantangannya adalah bagaimana membuat nelayan kecil lebih tertib secara administrasi tanpa menjadikan birokrasi sebagai penghalang mereka untuk mencari nafkah.
Persoalan administrasi ternyata memiliki kaitan langsung dengan peluang produk perikanan Indonesia di pasar internasional.
Mohammad Abdi menjelaskan bahwa banyak kapal nelayan skala kecil dibangun secara tradisional oleh pengrajin lokal berdasarkan pengalaman dan keahlian masyarakat setempat.
Praktik tersebut merupakan bagian dari pengetahuan lokal. Namun ketika produk perikanan hendak masuk ke pasar ekspor, standar yang harus dipenuhi menjadi jauh lebih kompleks.
Pasar internasional membutuhkan ketertelusuran produk, legalitas kapal, kepastian alat tangkap, jaminan bahwa aktivitas penangkapan tidak merusak lingkungan, hingga perlindungan sosial bagi nelayan dan awak kapal.
Bahkan, isu hak asasi manusia kini semakin menjadi perhatian dalam rantai pasok perikanan global.
Dengan demikian, peningkatan daya saing nelayan kecil tidak cukup melalui peningkatan produksi. Mereka juga perlu didampingi agar mampu memenuhi standar legalitas, lingkungan, sosial, dan mutu yang dituntut pasar internasional.
Di titik inilah agenda ekonomi biru bertemu dengan agenda perlindungan nelayan.
KNMP Harus Berangkat dari Potensi dan Kebutuhan Wilayah
Dalam konteks pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Mohammad Abdi menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana-prasarana, anggaran, sumber daya manusia, sistem, serta kondisi geografis.
Rencana pembangunan ribuan kampung nelayan karena itu membutuhkan basis data dan proses identifikasi yang kuat.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan kerangka survei, identifikasi, penilaian, dan pendampingan KNMP. Distribusi lokasi tidak semestinya dilakukan secara seragam, tetapi perlu diformulasikan berdasarkan berbagai sumber data, antara lain data potensi desa, data pendaratan ikan, dan data sektoral lainnya.
Proses tersebut juga akan melibatkan mitra pembangunan, termasuk perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah, dalam proses penilaian dan pendampingan sebelum pembangunan dilakukan.
Pendekatan ini penting karena kampung nelayan Indonesia tidak pernah benar-benar seragam.
Ada kawasan yang basis ekonominya dominan penangkapan ikan. Ada desa yang menggabungkan penangkapan dengan budidaya rumput laut. Ada pula wilayah yang secara perlahan menggeser aktivitas ekonominya menuju wisata bahari.
Mohammad Abdi mencontohkan Lembongan di Bali, ketika masyarakat mengalami pergeseran dari aktivitas penangkapan ikan menuju budidaya dan kemudian berkembang ke sektor wisata bahari.
Karena itu, model pengembangan KNMP ke depan perlu mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah, bukan sekadar menerapkan satu desain untuk seluruh kawasan.
Tantangan lain terdapat pada penyediaan lahan, terutama di pulau-pulau kecil. Lahan yang sesuai dengan kriteria normatif pembangunan fasilitas tidak selalu mudah ditemukan. Karena itu, fleksibilitas dalam desain dan pendampingan menjadi penting.
Di sejumlah wilayah pesisir, kegiatan masyarakat juga bersifat campuran. Penangkapan ikan bisa berjalan bersamaan dengan budidaya rumput laut atau kegiatan wisata. Karena itu, model pembangunan kampung nelayan harus mampu membaca karakter tersebut.
Program harus menyesuaikan masyarakat dan karakter wilayah, bukan masyarakat yang terus-menerus dipaksa menyesuaikan diri dengan desain program.
Gagasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa KNMP tidak boleh dipahami semata sebagai proyek pembangunan fisik. Ia harus menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
Ekonomi Biru Harus Menjaga Laut dan Manusia
Paparan Mohammad Abdi pada Marine Talk ISKINDO memperlihatkan bahwa ekonomi biru sesungguhnya berdiri di atas tiga fondasi yang tidak dapat dipisahkan: kesehatan ekosistem, tata kelola yang baik, dan kesejahteraan masyarakat.
Penangkapan ikan terukur dibutuhkan karena tekanan terhadap sumber daya ikan nyata. Namun kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik kepada nelayan dan pelaku usaha.
Ketika pemerintah membatasi alat tangkap atau mengendalikan aktivitas penangkapan, masyarakat perlu mengetahui alasan ilmiahnya, memahami risikonya, dan melihat manfaat jangka panjangnya.
Karena itu, dialog menjadi bagian penting dari tata kelola.
Kebijakan berbasis data membutuhkan komunikasi berbasis kepercayaan. Pemerintah membutuhkan masukan dari nelayan, pelaku usaha, perguruan tinggi, NGO, dan organisasi profesi seperti ISKINDO.
Sebab ekonomi biru pada akhirnya bukan hanya tentang membuat laut menghasilkan lebih banyak.
Ekonomi biru adalah tentang membuat laut tetap sehat, nelayan tetap hidup, produk perikanan memiliki nilai tambah, dan generasi berikutnya masih memiliki laut yang dapat diwariskan.
Menjelang Kongres IV ISKINDO, gagasan ini menjadi relevan. Sarjana kelautan tidak hanya ditantang memahami laut sebagai ekosistem, tetapi juga membaca hubungan antara data, kebijakan, ekonomi, teknologi, hukum, masyarakat, dan keadilan sosial.
Di sanalah tata kelola kelautan menemukan maknanya: bukan sekadar mengatur laut dari atas meja, melainkan memastikan setiap kebijakan akhirnya bekerja di tempat paling nyata—di laut dan dalam kehidupan masyarakat yang menggantungkan masa depannya kepada laut.
