PELAKITA.ID – JAKARTA — Babak baru pengabdian Muhammad Fadil Imran dimulai. Setelah lebih dari tiga dekade berkarier di Kepolisian Negara Republik Indonesia, purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu kini mendapat amanah baru di sektor pengelolaan kawasan pesisir.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Komjen Pol. (Purn.) Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam prosesi itu, Fadil bersama pejabat lain yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
Penugasan tersebut menjadi peralihan penting dari lingkungan kepolisian menuju lembaga yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Pantai Utara Jawa. BOPPJ dibentuk pemerintah untuk mengoordinasikan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan wilayah Pantura Jawa.
Dari Makassar, Meniti Karier di Polri
Fadil Imran lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 14 Agustus 1968. Pria yang akrab disapa Daeng Timung di ranah Makassar ini merupakan lulusan SMA Negeri 2 Makassar, kemudian masuk Akademi Kepolisian dan lulus tahun 1991.
Sepanjang kariernya menduduki berbagai posisi penting di lingkungan Polri, baik dalam fungsi reserse maupun kepemimpinan kewilayahan.
Jejak kariernya antara lain mencakup posisi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, serta sejumlah jabatan strategis lainnya di lingkungan kepolisian. Ia kemudian dipercaya memimpin Polda Jawa Timur pada 2020 dan Polda Metro Jaya pada periode 2020–2023.
Di tingkat Mabes Polri, Fadil kemudian dipercaya sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri sejak Maret 2023. Setelah itu, ia menjabat Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) sejak Agustus 2025 hingga memasuki masa pensiun pada akhir Agustus 2026.
Dengan pengalaman tersebut, Fadil membawa pengalaman panjang dalam pengelolaan organisasi besar, koordinasi lintas wilayah, serta pengamanan dan pelayanan publik ke dalam penugasan barunya di BOPPJ.
Di luar kepolisian, Fadil juga dipercaya memimpin organisasi olahraga nasional sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) periode 2024–2028.
Amanah Baru di Pantura
Penugasan Daeng Timung berlangsung ketika agenda pengelolaan Pantura Jawa memasuki fase penting. BOPPJ merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 dan memiliki mandat untuk mengoordinasikan persiapan, perencanaan, pembangunan, serta pengembangan kawasan Pantai Utara Jawa.
Salah satu agenda besar yang berada dalam lingkup perhatian BOPPJ adalah rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa Pantura Jawa. Rencana tersebut mencakup kawasan pesisir yang membentang panjang dari wilayah Banten hingga Jawa Timur.
Dalam pemberitaan ANTARA, rencana giant sea wall tersebut disebut memiliki panjang sekitar 575 kilometer dan terbagi dalam dua wilayah. Wilayah pertama mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu hingga Cirebon. Wilayah kedua meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan hingga Gresik.
Agenda tersebut menempatkan BOPPJ pada persimpangan berbagai kepentingan pembangunan pesisir. Pengelolaan Pantura tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga menyentuh persoalan ruang, permukiman, aktivitas ekonomi, konektivitas, lingkungan, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir.
Karena itu, tugas wakil kepala badan bukan sekadar menjalankan fungsi administratif. Pengelolaan kawasan sepanjang Pantura membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat pesisir, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dari Keamanan menuju Tata Kelola Pesisir
Perjalanan Fadil Imran dari kepolisian menuju BOPPJ mempertemukan dua ranah pengabdian yang berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan kemampuan koordinasi, kepemimpinan, dan pengelolaan kepentingan yang kompleks.
Pengalaman memimpin institusi kepolisian di wilayah strategis memberi Fadil pengalaman menghadapi persoalan yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Pengalaman tersebut kini akan berhadapan dengan karakter persoalan Pantura yang lebih multidimensional: perlindungan pesisir, infrastruktur, lingkungan, ekonomi kawasan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
BOPPJ sendiri sebelumnya telah memiliki struktur kepemimpinan yang dilantik Presiden pada Agustus 2025. Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dan jajaran pimpinan sebelumnya mendapat mandat untuk membangun kelembagaan dan menjalankan fungsi badan tersebut.
Dengan masuknya Putra Gowa-Takalar ini sebagai wakil kepala, struktur kepemimpinan BOPPJ kini mendapatkan tambahan figur dengan pengalaman panjang dalam organisasi pemerintahan dan koordinasi lapangan.
Tantangan ke depan terletak pada bagaimana mandat besar pengelolaan Pantura diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terkoordinasi, berbasis data, serta memperhatikan karakter sosial dan ekologis wilayah pesisir.
Pantura Jawa merupakan salah satu kawasan dengan konsentrasi penduduk, industri, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Pada saat yang sama, sejumlah kawasan pesisir menghadapi persoalan banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, serta tekanan terhadap ruang pesisir.
Karena itu, agenda perlindungan Pantura tidak berdiri sendiri. Infrastruktur pesisir perlu berjalan bersama penataan ruang, pengelolaan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.
Amanah Baru, Tantangan Besar
Pelantikan Fadil Imran menandai fase baru perjalanan karier seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dalam ruang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kawasan pesisir.
Dari ruang keamanan dan ketertiban masyarakat, ia kini memasuki ruang tata kelola pesisir dengan skala wilayah yang sangat luas. Pengalaman organisasi, kepemimpinan, serta koordinasi yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan kariernya akan bertemu dengan tantangan baru yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
BOPPJ menghadapi pekerjaan besar untuk membangun koordinasi dan perencanaan pengelolaan Pantura Jawa. Dalam konteks itu, kehadiran wakil kepala baru menjadi bagian dari dinamika kelembagaan yang akan menentukan bagaimana agenda besar Pantura diterjemahkan dalam kerja pemerintahan.
Bagi Fadil Imran Daeng Timung, amanah tersebut sekaligus membuka lembar baru pengabdian setelah purna tugas dari Polri.
Kali ini, medan pengabdiannya bukan lagi jalan-jalan kota dan wilayah hukum kepolisian, melainkan bentang pesisir panjang yang menjadi salah satu kawasan paling strategis dalam pembangunan Indonesia.
Pantura adalah ruang hidup jutaan warga. Di sana terdapat kota, pelabuhan, kawasan industri, tambak, permukiman nelayan, pusat ekonomi, hingga ekosistem pesisir yang saling berkelindan. Mengelolanya membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik—ia membutuhkan koordinasi, ketelitian perencanaan, dan perhatian terhadap masyarakat serta lingkungan.
___
Penulis Denun
