Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 2.000 lokasi KNMP, sementara survei dan verifikasi akan dilakukan terhadap hampir 4.000 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada 2028, target kumulatif pembangunan diharapkan mencapai sekitar 5.000 lokasi KNMP.
PELAKITA.ID – Bagi Dr Ady Candra, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) perlu berangkat dari realitas kehidupan masyarakat nelayan.
Potensi kelautan Indonesia yang sangat besar belum otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir apabila berbagai persoalan yang menghambat produktivitas, akses ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan belum ditangani secara terpadu.
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sekitar 108.000 kilometer, dengan wilayah laut yang mencakup lebih dari dua pertiga luas wilayah nasional.
Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, sekaligus penggerak ekonomi kawasan pesisir.
Namun, menurut Ady, besarnya potensi tersebut perlu dibaca bersamaan dengan realitas yang dihadapi masyarakat nelayan sehari-hari.
Persoalan nelayan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menangkap ikan, tetapi juga menyangkut lingkungan tempat mereka tinggal, akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, teknologi, pasar, infrastruktur dasar, hingga kekuatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya melihat nelayan dari aktivitas melautnya. Kita harus melihat ekosistemnya, kawasan tempat nelayan hidup dan menjalankan aktivitas ekonominya, demikian gagasan yang menjadi salah satu pijakan penting dalam melihat arah pengembangan KNMP.
Perspektif kawasan menjadi penting karena berbagai persoalan nelayan saling berkaitan. Keterbatasan infrastruktur dapat memengaruhi produktivitas dan distribusi hasil perikanan.
Akses pasar yang terbatas dapat menekan nilai jual produksi. Kelembagaan ekonomi yang belum kuat dapat membatasi kemampuan masyarakat memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usaha.
Sementara itu, keterbatasan fasilitas dasar juga berpengaruh terhadap kualitas hidup keluarga nelayan.
Karena itu, Ady melihat pembangunan kampung nelayan tidak semestinya berhenti pada pembangunan fisik. Infrastruktur tetap menjadi kebutuhan penting, tetapi harus menjadi bagian dari sistem yang lebih besar.
Jalan, drainase, fasilitas pelayanan dasar, sarana produksi, tempat usaha, fasilitas perikanan, hingga konektivitas kawasan perlu dirancang agar mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara nyata.
Kita ingin membangun kawasan, bukan sekadar membangun fisiknya, menjadi pesan penting dalam gagasan pengembangan KNMP. Kawasan yang dibangun harus mampu menghubungkan masyarakat dengan kegiatan ekonomi produktif, pasar, pusat distribusi, pelabuhan perikanan, sentra produksi, hingga jaringan logistik yang lebih luas.
Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis kawasan atau place-based development. Setiap kampung nelayan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi geografis, sosial, ekonomi maupun potensi sumber daya. Karena itu, pengembangan KNMP perlu memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing lokasi, bukan semata menerapkan pola pembangunan yang seragam.
Menurut Ady, keberhasilan pembangunan kawasan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai kepentingan.
“Masyarakat nelayan harus menjadi bagian penting dalam proses tersebut, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Penguatan kapasitas, kelembagaan masyarakat, koperasi, kelompok usaha, akses teknologi, pembiayaan, dan pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan,” ujarnya.
Di sisi lain, kawasan pesisir menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Perubahan musim penangkapan, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, abrasi, dan perubahan kondisi laut dapat memengaruhi produktivitas serta meningkatkan risiko kehidupan masyarakat pesisir.
Kondisi tersebut membuat pembangunan KNMP juga perlu memperhitungkan aspek ketangguhan kawasan. Infrastruktur harus mampu menghadapi risiko bencana, masyarakat perlu memiliki kapasitas adaptasi, sementara ekosistem pesisir harus tetap dijaga sebagai bagian dari sistem perlindungan alami sekaligus sumber kehidupan ekonomi masyarakat.
Dalam kerangka itu, prinsip Blue Economy menjadi salah satu pijakan penting. Pertumbuhan ekonomi kelautan perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan sumber daya.
Peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan karena keberlanjutan ekosistem pada akhirnya menentukan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir sendiri.
Ady memandang KNMP sebagai bagian dari proses transformasi tersebut. Program ini diarahkan untuk mengembangkan kawasan pesisir yang lebih produktif, layak huni, tangguh, dan memiliki daya saing.
Artinya, pembangunan tidak berhenti ketika infrastruktur selesai dibangun, tetapi dilanjutkan dengan memastikan kawasan memiliki aktivitas ekonomi yang hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, keterhubungan menjadi salah satu kata kunci. Kampung nelayan perlu terkoneksi dengan pelabuhan perikanan, sentra produksi, kawasan industri, pusat perdagangan, jaringan logistik, dan pasar. Konektivitas tersebut diperlukan agar hasil produksi masyarakat tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi dapat masuk ke dalam rantai nilai yang lebih luas.
Yang kita bangun bukan hanya kampungnya, tetapi ekosistem ekonominya, merupakan cara pandang yang menegaskan bahwa KNMP diarahkan untuk menciptakan ruang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
Dengan ekosistem yang lebih kuat, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan nilai tambah, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya yang mereka kelola.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan nelayan sebagai aktor utama pembangunan.
Nelayan tidak semestinya diposisikan hanya sebagai penerima program, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, jaringan, dan kapasitas untuk mengembangkan kawasan apabila didukung oleh infrastruktur, kelembagaan, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar yang memadai.
Karena itu, pembangunan KNMP membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping, koperasi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan perlu memiliki arah yang sama. Integrasi tersebut penting agar berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri dan justru menghasilkan intervensi yang terfragmentasi.
Dalam konteks itulah Peta Jalan Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih 2025–2029 memiliki posisi strategis. Peta jalan diperlukan sebagai acuan bersama agar pengembangan setiap lokasi KNMP dapat berlangsung secara terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Bagi Ady, setiap lokasi KNMP pada dasarnya harus memiliki arah pengembangan yang jelas. Ada kawasan yang kuat pada perikanan tangkap, ada yang memiliki potensi pengolahan, perdagangan, jasa, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Perbedaan tersebut perlu menjadi dasar dalam menyusun model pengembangan kawasan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan KNMP tidak cukup dilihat dari jumlah kampung yang dibangun, panjang jalan yang tersedia, atau jumlah fasilitas yang didirikan.
Ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat: apakah produktivitas meningkat, apakah pendapatan dan kesempatan usaha berkembang, apakah kelembagaan ekonomi semakin kuat, apakah rantai nilai menjadi lebih efisien, dan apakah kawasan menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan.
Dari perspektif tersebut, realitas sosial-ekonomi nelayan menjadi basis utama bagi visi besar KNMP. Program ini tidak hanya berbicara mengenai kampung, tetapi mengenai bagaimana kawasan pesisir ditransformasikan menjadi ruang ekonomi yang produktif sekaligus ruang hidup yang layak dan berkelanjutan.
Visi akhirnya adalah membangun masyarakat nelayan yang semakin berdaya dan sejahtera, sekaligus menjadikan kawasan pesisir sebagai bagian penting dari pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia.
KNMP, dalam perspektif Ady Candra, bukan sekadar pembangunan kampung nelayan, melainkan langkah menuju transformasi kawasan pesisir sebagai fondasi ekonomi maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
