Kuota BBM bersubsidi disebut masih berada pada kisaran 1,8 hingga 1,9 juta kiloliter, terdiri dari sekitar 1,1 juta kiloliter Pertalite dan 730 ribu kiloliter Solar.
#ReportaseAno
PELAKITA.ID – Pertamina dan pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mengurai antrean BBM yang berjam-jam di sejumlah SPBU Makassar. Hari ini, antrean memang mulai sedikit terurai, tetapi warga tetap harus menunggu dan sebagian masih menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Dalam perjalanan menuju sebuah kafe, saya kembali melihat barisan kendaraan itu. Matahari Makassar sedang terik, tetapi panas rupanya tidak cukup untuk membuat warga meninggalkan antrean yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari.
Driver Grab yang mengantar saya terlihat masih mengantuk, seolah malam sebelumnya belum benar-benar selesai baginya karena waktu istirahat harus dikorbankan untuk mendapatkan bahan bakar.
“Semalam saya antre lima jam, Pak. Terpaksa antre malam hari karena kalau siang harus cari rezeki.”
Kalimat itu sederhana, tetapi lima jam bagi seorang pengemudi bukan sekadar waktu yang hilang. Lima jam adalah waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk mencari penumpang, membayar kebutuhan keluarga, memenuhi cicilan, dan menyambung hidup.
Dari situ saya mencoba melihat persoalan antrean BBM ini dari sisi lain, bukan hanya dari panjangnya barisan kendaraan yang terlihat di depan mata.
Benarkah antrean panjang semata-mata karena masyarakat melakukan panic buying? Ataukah ada persoalan lain yang perlu dibaca melalui data, kebijakan, distribusi, dan perubahan perilaku konsumsi?
#ReportaseAno kali ini mencoba mengurainya.
Kendaraan Bertambah, Kuota Jalan di Tempat
Berdasarkan data Electronic Registration and Identification atau ERI Korlantas Polri, jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan meningkat dari sekitar 5,38 juta unit pada 2025 menjadi 5,54 juta unit pada Agustus 2026.
Artinya, dalam kurun tersebut terjadi penambahan sekitar 162.763 kendaraan, sebuah angka yang tentu membawa konsekuensi terhadap kebutuhan mobilitas dan konsumsi energi masyarakat.
Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi disebut masih berada pada kisaran 1,8 hingga 1,9 juta kiloliter, terdiri dari sekitar 1,1 juta kiloliter Pertalite dan 730 ribu kiloliter Solar.
Di sinilah persoalannya mulai terlihat secara lebih jelas ketika pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan ketersediaan kuota yang relatif tidak mengalami peningkatan sebanding.
Kendaraan bertambah. Mobilitas meningkat. Sementara kuota relatif stagnan.
Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah formula kuota yang ada masih mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan mobilitas masyarakat Makassar serta Sulawesi Selatan?
Pertanyaan ini penting karena BBM bukan sekadar komoditas yang dibeli konsumen, melainkan bahan bakar utama bagi aktivitas ekonomi, transportasi, perdagangan, dan distribusi barang.
Ketika kendaraan bertambah, aktivitas logistik meningkat, mobilitas masyarakat tumbuh, sementara ketersediaan BBM bersubsidi tidak bertambah secara proporsional, tekanan pada titik distribusi menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan.
Ketika Harga Berubah, Antrean Ikut Bergerak
Ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam membaca antrean BBM Makassar, yaitu perubahan harga BBM nonsubsidi yang turut memengaruhi pilihan konsumen.
Setelah terjadi penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 1 September 2026, selisih harga dengan BBM subsidi menjadi semakin lebar sehingga sebagian konsumen berpotensi mengubah pilihan bahan bakarnya.
Konsekuensinya mudah dibaca ketika sebagian pengguna yang sebelumnya memilih Pertamax kembali beralih menggunakan Pertalite karena pertimbangan harga yang semakin berbeda.
Ketika perpindahan permintaan tersebut terjadi secara bersamaan, tekanan terhadap BBM subsidi pun meningkat dan antrean Pertalite berpotensi melonjak dalam waktu relatif singkat.
Pada Solar, tekanannya datang dari sektor yang berbeda karena bahan bakar tersebut sangat berkaitan dengan aktivitas angkutan barang dan kebutuhan logistik.
Data Pertamina Patra Niaga mencatat permintaan Solar subsidi meningkat sekitar 10 hingga 15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026.
Angka tersebut perlu dibaca dalam konteks posisi Makassar sebagai salah satu pintu gerbang utama logistik Indonesia Timur yang menopang pergerakan barang antardaerah.
Lebih dari 104 ribu truk beroperasi di wilayah ini. Ketika kendaraan-kendaraan besar membutuhkan Solar dalam jumlah besar, jatah harian di SPBU dapat terserap lebih cepat. Jadi, ada pertumbuhan kendaraan, perubahan harga, lonjakan permintaan sektoral, serta aktivitas logistik yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar.
Kemudian semuanya bertemu di satu tempat yang sama, yaitu SPBU sebagai titik terakhir tempat masyarakat berhadapan langsung dengan sistem distribusi BBM.
SPBU.
Jangan Hanya Bilang Stok Aman
Persoalan pasokan kemudian bertemu dengan persoalan kapasitas pelayanan di lapangan, sesuatu yang sering luput ketika pembicaraan hanya berputar pada ketersediaan stok.
Dalam sebuah inspeksi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menemukan adanya keterbatasan operator dan tidak seluruh mesin pompa atau nozzle dioperasikan secara maksimal.
Nah, di sini menarik.
Artinya, persoalan mungkin tidak sesederhana “stok aman” versus “warga panik”, karena terdapat sejumlah variabel lain yang menentukan panjang pendeknya antrean.
Ada soal pasokan yang harus dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat dan sektor ekonomi dalam periode tertentu. Ada soal distribusi yang menentukan kapan dan bagaimana BBM sampai ke SPBU serta masyarakat pengguna di lapangan. Ada soal kapasitas pelayanan SPBU, termasuk jumlah operator dan nozzle yang benar-benar berfungsi ketika antrean sedang mengalami tekanan tinggi.
Ada soal jumlah kendaraan yang terus bertambah serta kebutuhan mobilitas masyarakat yang ikut meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Ada pula soal perubahan perilaku konsumen akibat perbedaan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang dapat menggeser permintaan secara cepat. Tentu ada soal pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak serta digunakan sesuai peruntukannya.
Jadi, baca ki data, Karaeng. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan hanya membaca satu angka lalu menyimpulkan bahwa persoalan antrean sudah selesai.
Ada kuota. Ada pertumbuhan kendaraan. Ada perubahan harga. Ada lonjakan permintaan sektoral. Ada kapasitas pelayanan SPBU. Semuanya bertemu dalam satu pemandangan yang kita lihat setiap hari, yaitu antrean panjang kendaraan yang mengular di jalan-jalan Makassar.
Antrean.
Harga yang Dibayar Warga Tidak Hanya Rupiah
Antrean berjam-jam akhirnya menghasilkan biaya sosial dan ekonomi yang sering tidak terlihat dalam laporan resmi mengenai distribusi BBM.
Sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, sementara masyarakat harus menyesuaikan kembali aktivitas hariannya akibat persoalan mobilitas.
Pengemudi transportasi daring kehilangan tiga hingga empat jam waktu produktif hanya untuk mendapatkan BBM, padahal waktu tersebut seharusnya digunakan untuk mencari penumpang.
Truk pengangkut bahan pokok bahkan harus bertahan hingga dini hari, sehingga keterlambatan distribusi berpotensi meningkatkan biaya operasional dan mengganggu kelancaran rantai pasok.
Di titik ini, antrean BBM tidak lagi semata-mata persoalan konsumen yang berdiri di depan nozzle sambil menunggu tangki kendaraan terisi.
Ia telah menjadi persoalan ekonomi, mobilitas, produktivitas, dan waktu, terutama bagi masyarakat yang penghasilannya sangat bergantung pada pergerakan setiap hari.
Karena itu, mungkin sudah waktunya persoalan antrean BBM Makassar tidak hanya dibaca dari berapa stok yang tersedia pada satu titik distribusi.
Kita perlu membaca berapa kendaraan yang harus dilayani, berapa permintaan yang tumbuh, bagaimana perubahan harga menggeser perilaku konsumen, dan berapa kapasitas SPBU yang benar-benar berfungsi.
Kita juga perlu melihat bagaimana distribusi dilakukan, siapa pengguna utama BBM bersubsidi, serta berapa banyak waktu produktif masyarakat yang sebenarnya hilang karena harus mengantre.
Sebab di jalan, saya tidak hanya melihat warga yang sedang melakukan panic buying.
Saya melihat pengemudi yang sedang mengejar nafkah, bukan sekadar orang yang sedang menunggu tangki kendaraannya dipenuhi bahan bakar.
Saya melihat pekerja yang kehilangan waktu produktif, sementara kebutuhan rumah tangga mereka tetap berjalan dan penghasilan tidak otomatis bertambah karena harus mengantre.
Saya melihat kendaraan logistik yang membawa kebutuhan masyarakat, sekaligus menyadari bahwa keterlambatan kendaraan tersebut dapat memiliki konsekuensi lebih luas daripada sekadar keterlambatan perjalanan.
Dan saya melihat orang-orang yang sebenarnya sedang menunggu satu hal yang sangat sederhana: kepastian Kepastian bahwa ketika mereka datang ke SPBU, BBM tersedia tanpa harus menghabiskan sebagian besar malam untuk menunggu giliran.
Kepastian bahwa mereka tidak harus menghabiskan lima jam hanya untuk memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan dasar aktivitas ekonomi mereka.
Kepastian bahwa sistem distribusi bekerja sebagaimana mestinya dan mampu merespons perubahan permintaan yang terjadi di lapangan.
Kepastian bahwa pemerintah serta Pertamina membaca persoalan ini bukan hanya dari angka stok, tetapi juga dari waktu dan kehidupan warga yang ikut terbakar di tengah antrean.
Reportase Ano
Dari sebuah kafe di Makassar
Sabtu, 12 September 2026
