Saya kira, ISKINDO tidak membutuhkan kongres yang hanya menghasilkan pergantian nama di struktur kepengurusan. Organisasi ini membutuhkan kontestasi gagasan. Para calon harus datang membawa pertanyaan sederhana tetapi fundamental: bagaimana membuat sarjana kelautan lebih berpengaruh dalam pembangunan Indonesia?
PELAKITA.ID – Ada organisasi yang ramai karena panggungnya, ada pula organisasi yang sesungguhnya menyimpan kekuatan besar tetapi terlalu lama terdengar seperti riak kecil di permukaan laut.
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, ISKINDO, barangkali termasuk yang kedua.
Ia memiliki sejarah, memiliki sumber daya manusia, memiliki jejaring akademik, birokrasi, dunia usaha, masyarakat sipil, hingga politik, tetapi kekuatan itu belum sepenuhnya berubah menjadi arus besar bagi pembangunan kelautan nasional.
Padahal, jika melihat perjalanan para tokohnya, ISKINDO bukan organisasi tanpa jejak. Dua nama yang pernah menjadi tokoh sentral dan pendiri dalam perjalanan organisasi, M. Zulficar Mochtar dan M. Riza Damanik, menunjukkan bahwa alumni dan aktivis kelautan dapat masuk ke ruang pengambilan keputusan negara pada level strategis.
M. Zulficar Mochtar pernah menduduki posisi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jejak pengabdiannya di KKP juga tercatat dalam arsip resmi kementerian dan unit pelabuhan perikanan.
Sementara M. Riza Damanik kini berada di pemerintahan Prabowo sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM. Dalam kapasitas tersebut, ia antara lain berbicara mengenai penguatan ekosistem kewirausahaan dan inkubasi usaha.
Dua perjalanan tersebut memberikan pesan penting bagi ISKINDO. Sarjana kelautan tidak harus berhenti sebagai akademisi, peneliti, birokrat teknis, atau praktisi lapangan. Dengan kapasitas dan jejaring yang tepat, mereka dapat masuk ke ruang kebijakan, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan nasional.
Karena itu, menjelang Kongres ISKINDO, pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa yang akan menjadi ketua umum. Pertanyaan yang lebih besar adalah: apa yang hendak dilakukan ISKINDO dengan seluruh kekuatan intelektual, profesional, birokratik, dan sosial yang dimilikinya?
Dari Manado hingga Pekanbaru
Sejumlah nama mulai muncul dalam percakapan mengenai regenerasi organisasi. Dari arsip dan jejak aktivitas yang dapat ditelusuri, terdapat beberapa figur yang memiliki pengalaman, jejaring, dan kepedulian terhadap isu kelautan.
Christovel Rotinsulu, misalnya, merupakan salah satu nama yang menarik dari kawasan timur Indonesia.
Berbasis dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, ia memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sumber daya kelautan, konservasi biodiversitas, perikanan berkelanjutan, kawasan konservasi, penelitian sosial-ekonomi, hingga tata kelola sumber daya alam.
Saat ini jejak profesionalnya juga terkait dengan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI-CFF.
Menariknya, Christovel tidak hanya memiliki pengalaman profesional dalam isu kelautan, tetapi juga aktif dalam organisasi alumni.
Pada 2025 ia tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi periode 2025–2030. Organisasi tersebut menempatkan jejaring alumni sebagai jembatan antara dunia akademik, masyarakat, dan industri.
Dari Kendari, muncul nama Baru Sadarun. Akademisi Universitas Halu Oleo ini memiliki basis keilmuan kelautan dan lingkungan pesisir. Pada 2026, ia bahkan tampil sebagai salah satu bakal calon Rektor UHO dengan gagasan menjadikan universitas tersebut sebagai pusat riset kelautan, pesisir, dan agro-maritim.
Nama Sadarun menarik karena mewakili kekuatan akademik kawasan timur. Kendari bukan sekadar lokasi perguruan tinggi, melainkan salah satu pintu penting menuju kawasan Wallacea dan pusat persoalan kelautan Indonesia bagian timur. Jika dikembangkan secara serius, perspektif tersebut dapat menjadi kekuatan strategis ISKINDO.
Dari Universitas Hasanuddin muncul nama Darwis Ismail. Jejak profesional yang tersedia menunjukkan latar pendidikan kelautan dari Unhas dan pengalaman organisasi alumni yang panjang. Ia pernah tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin dan kemudian aktif dalam struktur organisasi ISKINDO. Jejak profesionalnya juga memperlihatkan pengalaman di dunia usaha.
Darwis memiliki modal yang berbeda. Ia berada di persimpangan antara pengalaman organisasi, dunia kelautan, jaringan alumni, dan dunia usaha. Posisi semacam ini penting karena masa depan kelautan Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan konservasi atau eksploitasi sumber daya, tetapi juga membutuhkan kemampuan membangun ekonomi maritim.
Dari Semarang terdapat nama Riyono. Latar belakangnya sebagai sarjana kelautan dari Universitas Diponegoro kemudian membawanya ke ruang politik. Ia pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dan sejak 2024 tercatat sebagai anggota DPR RI. Ia juga tercatat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Undip sejak 2021 serta memiliki aktivitas organisasi yang berkaitan dengan nelayan.
Riyono menghadirkan dimensi lain: politik kelautan.
Ini penting. Selama ini banyak ilmuwan dan profesional kelautan mengeluhkan lemahnya posisi isu kelautan dalam politik nasional. Padahal, anggaran, regulasi, perlindungan nelayan, tata ruang laut, investasi pesisir, hingga kebijakan perikanan semuanya pada akhirnya membutuhkan keputusan politik.
Dari Universitas Riau, nama Hendra Yusran Siry juga patut diperhitungkan. Ia memiliki latar belakang Ilmu Kelautan Universitas Riau dan saat ini tercatat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Posisi Hendra memperlihatkan pengalaman pada wilayah yang sangat penting: ekologi, sumber daya laut, dan kebijakan pemerintah pusat. Dengan pengalaman birokrasi dan akademiknya, ia berada pada titik temu antara pengetahuan ilmiah dan proses kebijakan.
Nama lain dari lingkungan Universitas Riau yang layak diperhatikan adalah Ady Candra. Ia memiliki pengalaman panjang di lingkungan KKP dan pernah memimpin Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Sejak 9 Juni 2026, ia tercatat sebagai Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.
Karier Ady memperlihatkan pengalaman yang sangat dekat dengan lapangan. Pelabuhan perikanan, nelayan, logbook penangkapan, PNBP pascaproduksi, pelayanan usaha, hingga tata kelola pelabuhan merupakan bagian dari pengalaman kerjanya.
Menyebut nama-nama itu rasanya tidak afdol tanpa menyebut Mohammad Abdi, alumni Kelautan Unhas yang kini berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan. Abdi dikenal pula sebagai Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW).
Tak ketinggalan sosok berpengalaman, Awaluddin Cindenk, alumni Kelautan Unhas lainnya, yang juga memiliki rekam jejak panjang dalam isu kelautan dan perikanan.
Lalu ada nama-nama lain seperti Rahman Dako di Gorontalo, Deddy Adrian dari UNRI, Samar Ishak di Maluku Utara hingga Om Semuel Kondjol dari Papua.
Jadi, jika ISKINDO hendak memperkuat kembali hubungan antara organisasi profesi dan persoalan nyata masyarakat pesisir, pengalaman seperti ini memiliki nilai strategis.
Tidak perlu takut banyak calon
Maka, jika nama-nama tersebut benar-benar hendak maju dalam Kongres ISKINDO, menurut saya tidak perlu ditakuti. Justru semakin banyak tokoh yang menawarkan gagasan, semakin sehat organisasi.
Saya kira, ISKINDO tidak membutuhkan kongres yang hanya menghasilkan pergantian nama di struktur kepengurusan. Organisasi ini membutuhkan kontestasi gagasan. Para calon harus datang membawa pertanyaan sederhana tetapi fundamental: bagaimana membuat sarjana kelautan lebih berpengaruh dalam pembangunan Indonesia?
Bagaimana dengan asa ISKINDO akan menjadi organisasi alumni biasa? Apakah ia akan menjadi think tank kelautan nasional? Apakah ia akan menjadi ruang konsolidasi profesional kelautan? Ataukah ia akan menjadi jembatan antara kampus, pemerintah, industri, masyarakat pesisir dan lembaga politik?
Bisa saja sebagai ‘national maritime professional network’ yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, kementerian, DPR, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar siapa memperoleh suara terbanyak dalam kongres.
Dari samudera yang hening menjadi arus besar
Indonesia memiliki laut yang sangat luas, tetapi paradoksnya, isu kelautan sering kali masih terdengar seperti suara yang datang dari kejauhan.
Padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Kehidupan ekonomi, pangan, perdagangan, energi, pertahanan, biodiversitas, perubahan iklim, hingga identitas kebangsaan semuanya berhubungan dengan laut. Di sinilah ISKINDO seharusnya hadir.
Ia memiliki sarjana yang bekerja di kampus. Ia memiliki alumni yang menjadi birokrat. Ada yang masuk politik. Ada yang bekerja di organisasi internasional. Ada yang masuk dunia usaha. Ada yang berada di lapangan bersama nelayan dan masyarakat pesisir.
Itulah modal besar yang sesungguhnya. Masalahnya, modal tersebut selama ini belum selalu terkonsolidasi menjadi kekuatan kolektif.
Kongres mendatang semestinya menjadi momentum untuk mengubah keadaan itu. Bukan sekadar memilih ketua umum, tetapi menyusun kembali arah organisasi.
Saya membayangkan ISKINDO ke depan memiliki setidaknya lima agenda besar: memperkuat kebijakan kelautan berbasis ilmu pengetahuan, membangun jaringan profesional lintas sektor, memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan, memperkuat ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan, serta menjadikan sarjana kelautan sebagai salah satu kekuatan utama dalam perumusan pembangunan nasional.
Dengan begitu, organisasi tidak berhenti sebagai wadah silaturahmi. Ia menjadi mesin gagasan, menjadi jaringan pengetahuan, menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan kelautan.
Yang paling penting, ia menjadi kekuatan moral dan intelektual untuk memastikan laut Indonesia tidak hanya dilihat sebagai ruang ekonomi, tetapi sebagai ruang kehidupan bangsa.
Kongres sebagai titik balik
M. Zulficar Mochtar dan M. Riza Damanik telah menunjukkan bahwa sarjana kelautan bisa masuk ke pusat kekuasaan dan kebijakan. Christovel Rotinsulu membawa pengalaman tata kelola ekosistem dan jejaring kawasan. Sadarun menawarkan kekuatan akademik kelautan dari Wallacea. Darwis Ismail memiliki pengalaman organisasi dan dunia usaha.
Riyono membawa perspektif politik. Ady Candra memiliki pengalaman birokrasi perikanan dan pemberdayaan nelayan. Hendra Yusran Siry berada pada simpul kebijakan ekologi dan sumber daya laut.
Tentu mereka bukan satu-satunya nama. Masih banyak sarjana kelautan lain yang memiliki kapasitas dan mungkin belum disebut dalam percakapan publik. Justru karena itulah Kongres ISKINDO harus dibuka seluas-luasnya bagi gagasan.
Biarkan para kandidat berbicara,berdebat, menawarkan program. menunjukkan rekam jejak. Biarkan para anggota memilih berdasarkan visi, integritas, kapasitas organisasi, jejaring, serta kemampuan membawa ISKINDO ke tingkat yang lebih tinggi. Sebab yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar ketua ISKINDO yang baru.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan baru dalam gerakan intelektual kelautan. Samudera Indonesia sebenarnya tidak pernah benar-benar hening. Di bawah permukaannya selalu ada arus, kehidupan, energi, dan potensi yang luar biasa besar. Yang mungkin selama ini terlalu hening adalah suara para sarjana kelautannya.
Kongres ISKINDO seharusnya menjadi momentum untuk membuat suara itu terdengar kembali—lebih keras, lebih terorganisasi, dan lebih berpengaruh terhadap arah pembangunan Indonesia.
___
Penulis Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID dan maritimeposts.com
