Pertemuan pleno yang dihadiri sejumlah alumni Kelautan Unhas seperti Nazruddin, Awaluddin Cindenk, Andi Nurjaya, Cahyadi Rasyid, Thamrin Toha, Ary Langga, hingga Muhammad Jufri ini juga mengusulkan agar Panitia Pelaksana Kongres ke-IV ISKINDO menghelat kegiatan Pra-Kongres ke-IV ISKINDO sebagai warming-up atau pemanasan sebelum kongres berlangsung.
PELAKITA.ID – JAKARTA — Kongres ke-IV Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dinilai perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai agenda organisasi, tetapi sebagai sebuah hajatan nasional komunitas kesarjanaan kelautan Indonesia.
Kongres tersebut diharapkan menjadi momentum untuk merayakan perjalanan, memperkuat solidaritas, sekaligus merumuskan kembali peran strategis sarjana kelautan dalam pembangunan Indonesia.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Pleno ISLA yang berlangsung pada Senin, 7 September 2026, pukul 08.00–10.00 WIB di Coffee Boska, Jakarta.
Pertemuan membahas sejumlah gagasan dan langkah strategis dalam menyambut pelaksanaan Kongres ke-IV ISKINDO.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Ikattan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin, Darwis Ismail, S.T, M.M.A itu, menilai Kongres ke-IV ISKINDO perlu dimeriahkan dan dirayakan layaknya sebuah pesta bagi komunitas kesarjanaan kelautan Indonesia.
“Kongres tidak hanya dipandang sebagai forum formal untuk memilih kepengurusan baru, tetapi juga sebagai ruang bertemunya gagasan, pengalaman, jejaring, serta aspirasi para sarjana kelautan dari berbagai daerah,” ujar Darwis.
Karena itu, kata dia, perhatian komunitas kesarjanaan kelautan dan publik terhadap Kongres ke-IV ISKINDO perlu diperkuat. Salah satu cara yang dinilai penting adalah membangun daya tarik kongres melalui publikasi media secara lebih intensif, substantif, dan berkelanjutan.
Publikasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tulisan yang mengangkat kebijakan, program, dan isu-isu strategis kelautan Indonesia.
Selain itu, media juga dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan profil para calon kandidat Ketua Umum ISKINDO sehingga komunitas kelautan dapat mengenal rekam jejak, gagasan, visi, serta agenda masing-masing kandidat.
Dengan pendekatan tersebut, kongres diharapkan tidak berlangsung dalam ruang yang eksklusif bagi anggota organisasi, tetapi menjadi peristiwa intelektual dan kebangsaan yang mendapat perhatian lebih luas.
Isu kelautan yang dibahas dalam kongres juga dapat menjadi bagian dari percakapan publik mengenai masa depan pembangunan maritim Indonesia.
Pra-Kongres sebagai Ruang Pemanasan Gagasan
Pertemuan pleno yang dihadiri sejumlah alumni Kelautan Unhas seperti Nazruddin, Awaluddin Cindenk, Andi Nurjaya, Cahyadi Rasyid, Thamrin Toha, Ary Langga, hingga Muhammad Jufri ini juga mengusulkan agar Panitia Pelaksana Kongres ke-IV ISKINDO menghelat kegiatan Pra-Kongres ke-IV ISKINDO sebagai warming-up atau pemanasan sebelum kongres berlangsung.
Pra-Kongres dapat dirancang sebagai wahana diseminasi sekaligus sosialisasi Kongres ke-IV ISKINDO kepada komunitas kesarjanaan kelautan dan publik. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang dialektika yang mempertemukan tokoh-tokoh kelautan, para kandidat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah format kegiatan dapat dikembangkan, antara lain dialog atau dialektika tokoh kelautan dengan tema tertentu, forum kandidat berbicara, bedah buku, diskusi kebijakan kelautan, serta berbagai bentuk forum intelektual lain yang relevan dengan tantangan pembangunan kelautan Indonesia.
Pra-Kongres dengan demikian dapat menjadi ruang awal untuk menguji gagasan dan mempertemukan perspektif sebelum para peserta memasuki forum utama kongres. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana membangun antusiasme dan partisipasi komunitas kesarjanaan kelautan terhadap Kongres ke-IV ISKINDO.
Tiga Agenda Strategis ISKINDO
Selain membahas persiapan kongres, pertemuan pleno juga mengidentifikasi sejumlah isu penting dan strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian, kajian, dan perjuangan ISKINDO ke depan.
Isu pertama adalah gagasan pembentukan BUMN Budidaya sebagai salah satu perwujudan Pasal 33 UUD 1945. Gagasan tersebut ditempatkan dalam perspektif state capitalism, terutama untuk memperkuat peran negara dalam pengembangan sektor budidaya kelautan dan perikanan.
BUMN Budidaya diharapkan dapat menjadi instrumen negara dalam membangun ekosistem usaha budidaya yang lebih kuat, mulai dari produksi, teknologi, pembiayaan, pengelolaan kawasan, hingga akses pasar. Gagasan ini sekaligus membuka ruang perdebatan lebih luas mengenai posisi negara dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan masyarakat.
Isu kedua berkaitan dengan afirmasi terhadap kredensi kesarjanaan kelautan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk Perencana dan Pengawas Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.
Gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme sarjana kelautan dalam pembangunan. Infrastruktur kelautan dan perikanan membutuhkan keahlian yang spesifik, sehingga kompetensi para tenaga profesional di bidang tersebut dinilai perlu memperoleh pengakuan dan sertifikasi yang jelas.
Keberadaan lembaga sertifikasi profesi diharapkan dapat memperkuat posisi sarjana kelautan dalam dunia kerja sekaligus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan ditangani oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan.
Isu ketiga adalah penguatan peran daerah dalam tata kelola bidang kelautan. Pertemuan memandang perlu adanya upaya untuk mengembalikan atau memperkuat ruang kewenangan daerah dalam pengelolaan urusan kelautan.
Salah satu gagasan yang diusulkan adalah mendorong amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terkait pengaturan kewenangan urusan kelautan yang saat ini tidak lagi memberikan ruang kewenangan yang memadai kepada pemerintah kabupaten/kota.
Penguatan peran daerah dinilai penting karena banyak persoalan kelautan berlangsung langsung di wilayah pesisir dan daerah. Pemerintah daerah berada lebih dekat dengan masyarakat, ekosistem pesisir, nelayan, pembudidaya, serta berbagai aktivitas ekonomi kelautan sehingga memiliki posisi strategis dalam tata kelola sumber daya.
Kongres sebagai Momentum Kebangkitan
Menurutt Andi Nurjaya, salah satu peserta pertemuan, rangkaian gagasan tersebut menunjukkan bahwa Kongres ke-IV ISKINDO diharapkan tidak berhenti pada pergantian kepengurusan organisasi. Lebih jauh, kongres perlu menjadi momentum untuk memperbincangkan kembali posisi, peran, dan masa depan kesarjanaan kelautan Indonesia.
“Kongres juga dapat menjadi ruang konsolidasi intelektual untuk mempertemukan pengalaman generasi senior dengan gagasan generasi muda, sekaligus membangun agenda bersama menghadapi perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi kelautan, serta berbagai persoalan pembangunan pesisir dan laut,” ujar Andi Jaya, alumni Kelautan 90.
Karena itu, Kongres ke-IV ISKINDO perlu dirancang sebagai sebuah pesta intelektual sekaligus konsolidasi kebangsaan komunitas kesarjanaan kelautan Indonesia. Semangatnya bukan sekadar memilih siapa yang memimpin organisasi, melainkan menentukan ke mana komunitas sarjana kelautan hendak membawa profesi dan kontribusinya bagi Indonesia.
Dari Jakarta, Pertemuan Pleno ISLA menegaskan satu pesan penting: Kongres ke-IV ISKINDO harus menjadi momentum untuk merayakan kebersamaan, menghidupkan kembali dialektika gagasan, dan memperkuat posisi kesarjanaan kelautan dalam pembangunan Indonesia.
Redaksi
