- Peserta dari KAHMI Parepare membuka pandangannya dengan kalimat yang sederhana tetapi provokatif: terselenggaranya diskusi semacam ini merupakan bukti bahwa KAHMI masih hidup.
- Diskusi mungkin merupakan bentuk perjuangan yang paling sederhana, tetapi tetap penting karena perubahan politik membutuhkan ruang untuk mempertukarkan gagasan.
- Kritik itu mengarah pada tudingan bahwa sebagian partai politik hari ini semakin menyerupai kendaraan perebutan kekuasaan dan distribusi kepentingan. Politik menjadi mahal, sementara biaya politik tersebut pada akhirnya menciptakan persoalan baru dalam representasi.
PELAKITA.ID – Sebuah diskusi publik kadang justru menjadi menarik bukan ketika pembicara utama menyampaikan makalahnya, melainkan ketika mikrofon berpindah ke tangan peserta.
Di sanalah, di tangan mereka, kegelisahan yang lebih jujur, kritik yang lebih tajam, bahkan gagasan yang kontroversial dapat muncul tanpa banyak penyaring.
Jauh sebelum Diskusi Publik Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Digelar, pada Jumat malam di Kafe Aspirasi Makassar, 4 Agustus 2026, sahabat saya Asri Tadda sudah kirim pesan, “mas harus datang, kami butuh catatan-catatan substantif-nya.”
Kurang lebih begitu harapannya. Saya menghargai ajakan itu sebab semua narasumber, moderator dan sebagian besar senior undangan penulis kenal.
Jadi begini.
Forum tersebut mempertemukan para senior, aktivis, akademisi, politisi, penyelenggara pemilu, serta generasi muda dengan satu kegelisahan besar: ke mana demokrasi Indonesia sedang bergerak, dan apa yang harus dilakukan ketika institusi-institusi yang seharusnya menjadi saluran aspirasi justru dianggap tidak lagi mampu menjawab keresahan masyarakat?
Dari floor, muncul suara yang beragam. Ada yang mempertanyakan efektivitas partai politik, ada yang mengkritik pemerintah, ada yang mengusulkan perubahan sistem ketatanegaraan, sementara yang lain mengingatkan agar kritik terhadap institusi tidak berubah menjadi penolakan terhadap negara.
Perbedaan itu justru memperlihatkan bahwa ruang dialog semacam ini masih diperlukan.
Ini beberapa yang sempat terekam.
“Setidaknya Ini Bukti KAHMI Masih Ada”
Peserta dari KAHMI Parepare membuka pandangannya dengan kalimat yang sederhana tetapi provokatif: terselenggaranya diskusi semacam ini merupakan bukti bahwa KAHMI masih hidup. Mungkin dia ingat sejumlah organisasi eksis hanya saat pengukuhan atau semata foto massal pelantikan.
Baginya, diskusi mungkin merupakan bentuk perjuangan yang paling sederhana, tetapi tetap penting karena perubahan politik membutuhkan ruang untuk mempertukarkan gagasan.
Ia kemudian membawa forum pada persoalan yang lebih mendasar: mengapa setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, berbagai persoalan ketimpangan, ketidakadilan, dan lemahnya representasi politik masih terus dibicarakan?
Kritiknya diarahkan bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat dan kelompok-kelompok intelektual yang dianggap terlalu lama nyaman dengan budaya diskusi tanpa keberanian mengubah keadaan.
Dalam bahasa yang cukup keras, ia menyebut kekuasaan tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Pernyataan itu menjadi salah satu penanda bahwa diskusi tersebut tidak sedang mencari jawaban yang aman.
Di sinilah pertanyaan penting muncul: apakah perubahan harus selalu diperjuangkan melalui perebutan kekuasaan, atau justru melalui penguatan institusi demokrasi dan konsolidasi masyarakat sipil?
Federasi, Pemekaran, atau Memperbaiki yang Ada?
Perdebatan kemudian bergerak ke bentuk negara dan hubungan pusat-daerah.
Salah seorang peserta bahkan mengusulkan agar KAHMI menjadi lokomotif perubahan dengan menyusun gagasan tentang sistem federasi baru untuk dibawa ke DPR RI.
Gagasan tersebut tidak berdiri sendirian. Ia lahir dari kekecewaan terhadap relasi pusat dan daerah yang dianggap belum menghasilkan distribusi keadilan sebagaimana yang diharapkan.
Namun suara lain, saya ingat persis namanya, Abdul Haris Baginda, segera mengingatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi kelompok ini, persoalan utama bukanlah membubarkan atau mengganti institusi negara, melainkan memperbaiki manusia yang mengelola institusi tersebut.
Jika eksekutif tidak bekerja dengan baik, ganti pejabatnya. Jika legislatif tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, dorong perubahan melalui mekanisme demokrasi.
Jika lembaga lain tidak berjalan sebagaimana mestinya, perbaiki orang-orang yang berada di dalamnya.
Dengan demikian, perdebatan tentang federasi versus negara kesatuan sesungguhnya dapat dibaca sebagai perdebatan yang lebih besar mengenai bagaimana negara seharusnya didesain agar kekuasaan tidak terlalu terkonsentrasi dan kesejahteraan lebih adil didistribusikan.
Ketika Partai Politik Dipersoalkan
Salah satu bagian paling keras dari floor adalah kritik terhadap partai politik. Seorang peserta mengingatkan pengalaman perdebatan pada era 1990-an ketika generasi muda didorong masuk ke dalam partai politik agar membawa perubahan dari dalam.
Masalahnya, menurut pandangan tersebut, ketika anak muda masuk ke partai politik tanpa kekuatan ideologis dan kapasitas politik yang memadai, mereka justru berpotensi diwarnai oleh sistem yang sudah ada.
Kritik itu mengarah pada tudingan bahwa sebagian partai politik hari ini semakin menyerupai kendaraan perebutan kekuasaan dan distribusi kepentingan. Politik menjadi mahal, sementara biaya politik tersebut pada akhirnya menciptakan persoalan baru dalam representasi.
Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi sulit dijawab: bisakah seseorang mengubah partai dari dalam, atau justru sistem partai yang akan mengubah dirinya?
Pertanyaan ini penting karena demokrasi modern tidak dapat bekerja hanya dengan mengandalkan pemilu. Partai politik seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan negara, mengartikulasikan kepentingan publik, melakukan kaderisasi, sekaligus menawarkan gagasan mengenai masa depan.
Ketika fungsi tersebut melemah, jalan lain biasanya muncul.
Salah satunya adalah jalanan.
Demonstrasi: Ketika Jalan Formal Buntu
Seorang peserta menyampaikan pandangan yang cukup menarik mengenai demonstrasi. Dalam demokrasi yang sehat, katanya, masyarakat tidak seharusnya terlalu sering turun ke jalan karena saluran formal masih bekerja.
Demonstrasi tetap merupakan bagian sah dari demokrasi, tetapi dapat menjadi pilihan terakhir ketika mekanisme representasi dan institusi politik tidak lagi efektif merespons aspirasi.
Dengan perspektif ini, aksi massa bukan sekadar kerumunan yang turun ke jalan. Ia merupakan indikator tentang kondisi saluran demokrasi.
Semakin sering masyarakat merasa harus berteriak di luar gedung-gedung institusi karena suaranya tidak terdengar di dalam, semakin besar pertanyaan mengenai kesehatan institusi tersebut.
Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilu. Demokrasi juga dapat dilihat dari kemampuan masyarakat menyampaikan kritik, kemampuan lembaga menerima kritik, serta kemampuan negara mengubah kritik menjadi kebijakan.
Generasi Muda dan Sistem yang Tua
Suara generasi muda dalam forum tersebut juga membawa kritik yang berbeda. Salah seorang peserta dari HMI Soppeng menggunakan perspektif longitudinal ageing untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami proses “penuaan” dalam kepemimpinan.
Ia mempertanyakan dominasi generasi yang lebih tua di sejumlah posisi strategis, baik di pemerintahan maupun partai politik, sementara generasi muda masih harus berjuang mendapatkan ruang.
Kegelisahan itu bukan semata soal umur. Ia berkaitan dengan regenerasi, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan sistem politik membuka ruang bagi gagasan baru.
Generasi muda tidak hanya ingin diberi kesempatan menjadi pelaksana. Mereka ingin ikut menentukan arah.
Dari sini muncul gagasan tentang perlunya memperkaya literasi politik. Bukan hanya literasi tentang siapa yang harus dipilih dalam pemilu, melainkan literasi mengenai sistem politik seperti apa yang sebenarnya ingin dibangun.
“Jangan Hanya Mengkritik, Susun Konsep”
Salah satu gagasan yang patut dicatat dari forum tersebut adalah pentingnya mengubah kegelisahan menjadi konsep.
Kritik terhadap sistem politik akan kehilangan daya transformasinya jika berhenti pada kemarahan.
Sebaliknya, kritik menjadi lebih bermakna ketika diikuti gagasan tentang apa yang harus menggantikan atau memperbaiki sistem yang dianggap bermasalah.
Dalam konteks itu, muncul pembicaraan mengenai kemungkinan revisi sistem pemilu, termasuk perdebatan antara sistem proporsional dan sistem campuran.
Perubahan sistem pemilu bukan persoalan teknis semata. Ia menentukan bagaimana wakil rakyat dipilih, bagaimana partai bekerja, bagaimana kandidat membangun hubungan dengan pemilih, serta bagaimana kekuasaan didistribusikan setelah pemilu.
Karena itu, gagasan mengenai perubahan sistem politik seharusnya tidak hanya dibicarakan di ruang elite. Ia perlu menjadi bagian dari percakapan publik yang lebih luas, termasuk di lingkungan organisasi kemahasiswaan, organisasi alumni, kampus, komunitas masyarakat sipil, dan kelompok profesional.
HMI dan KAHMI: Masihkah Menjadi Kekuatan Gagasan?
Karena forum ini berlangsung dalam lingkungan KAHMI, pertanyaan mengenai posisi HMI dan KAHMI dalam perubahan Indonesia tidak dapat dihindari.
Sejumlah suara mengingatkan bahwa sejarah HMI tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa. HMI dipandang memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga Indonesia sekaligus memperjuangkan perbaikan kehidupan masyarakat.
Ada pula gagasan agar jaringan alumni tidak berhenti sebagai kumpulan orang yang pernah aktif dalam organisasi mahasiswa. KAHMI diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, produksi pengetahuan, dan bahkan laboratorium pemikiran politik yang menawarkan alternatif bagi persoalan bangsa.
Dalam konteks ini, organisasi alumni memiliki potensi yang besar. Para alumninya tersebar di pemerintahan, parlemen, dunia usaha, kampus, organisasi masyarakat sipil, media, hingga berbagai profesi.
Pertanyaannya bukan apakah KAHMI memiliki sumber daya. Pertanyaannya adalah apakah sumber daya tersebut berhasil dikonsolidasikan menjadi gagasan dan gerakan sosial yang nyata?
Antara Kegelisahan dan Harapan
Ada satu hal yang menarik dari keseluruhan suara floor tersebut. Meskipun peserta berbeda dalam menawarkan jalan keluar, hampir semuanya berangkat dari kegelisahan yang sama: ada sesuatu yang tidak beres dalam cara demokrasi dan kekuasaan bekerja.
Sebagian melihat masalah pada sistem. Sebagian melihat persoalan pada manusia yang menjalankan sistem. Sebagian menyalahkan partai politik, sebagian mempertanyakan hubungan pusat dan daerah, sementara yang lain menuntut regenerasi kepemimpinan.
Perbedaan itu tidak perlu ditakuti.
Justru dalam demokrasi, perbedaan gagasan adalah energi yang memungkinkan masyarakat menguji kembali keyakinannya. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi kebencian, kekerasan, atau pembenaran terhadap tindakan yang merusak kehidupan bersama.
Karena itu, ketika ada suara yang mengusulkan perubahan mendasar seperti federasi atau bahkan wacana pemisahan wilayah, yang dibutuhkan bukan sekadar kemarahan atau pelarangan berbicara.
Yang dibutuhkan adalah dialog konstitusional dan kajian yang serius mengenai akar persoalan, konsekuensi, serta alternatif penyelesaiannya.
Begitu pula ketika ada kritik terhadap pemerintah. Kritik tidak otomatis berarti kebencian kepada negara. Dalam masyarakat demokratis, kritik justru dapat menjadi mekanisme untuk menjaga negara tetap bekerja sesuai mandat publik.
Dari Mikrofon ke Gerakan
Barangkali tantangan terbesar setelah diskusi semacam ini bukan bagaimana menghasilkan satu kesimpulan, melainkan bagaimana memastikan gagasan tidak mati ketika mikrofon dimatikan.
Diskusi adalah awal. Buku, policy brief, riset, advokasi, pendidikan publik, kaderisasi, dan gerakan sosial adalah tahap berikutnya.
Jika KAHMI dan jaringan intelektualnya ingin mengambil peran lebih besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia, forum seperti ini seharusnya tidak berhenti sebagai pertemuan sesaat. Gagasan yang muncul dari floor perlu didokumentasikan, diperdebatkan kembali, diuji secara akademik, kemudian diterjemahkan menjadi agenda yang dapat diperjuangkan.
Sebab bangsa ini tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Yang mungkin masih kurang adalah jembatan antara gagasan dan tindakan.
Dari floor diskusi KAHMI Sulsel itu kita belajar bahwa kegelisahan masyarakat ternyata masih besar. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang mempertanyakan sistem, ada yang membela NKRI, ada yang meminta perubahan, dan ada yang mengingatkan bahwa perubahan harus dilakukan melalui cara-cara demokratis.
Semua suara itu layak didengar.
Pembaca sekalian, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu.
Demokrasi adalah tentang apakah warga negara masih memiliki keberanian untuk bertanya, apakah institusi masih bersedia mendengar, dan apakah para pemegang kekuasaan masih memiliki kerendahan hati untuk memperbaiki diri.
Itulah makna paling penting dari sebuah diskusi publik. Bukan menemukan semua jawaban dalam satu malam, tetapi memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan negeri tidak pernah berhenti diajukan.
___
Tamarunang, 6 September 2026
