- Di bawah kepemimpinan Zulficar, ISKINDO aktif menyuarakan berbagai agenda strategis, mulai dari tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan, teknologi bagi nelayan, hingga kebutuhan menyelesaikan tumpang tindih regulasi kelautan.
- Pada 2021, ISKINDO bahkan menyatakan telah merumuskan 17 rekomendasi strategis mengenai tantangan dan proyeksi pembangunan maritim hingga 2045.
- Kepemimpinan berikutnya beralih kepada M. Riza Adha Damanik, PhD, yang terpilih dalam Kongres III ISKINDO pada 23 September 2021 untuk periode 2021–2026. Pemilihannya berlangsung melalui musyawarah dan mufakat setelah muncul sembilan kandidat ketua umum.
PELAKITA.ID- JAKARTA — Ketika Indonesia berbicara tentang negara kepulauan, pembicaraan tentang laut tidak cukup berhenti pada ikan, kapal, pelabuhan, pesisir, atau garis pantai. Di balik agenda besar kemaritiman terdapat kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami laut sebagai ruang ekologis, ekonomi, sosial, teknologi, sekaligus wilayah strategis negara.
Di ruang itulah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau ISKINDO menempatkan dirinya. Organisasi ini menghimpun lulusan bidang Ilmu dan Teknologi Kelautan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus menjadi ruang bertemunya akademisi, birokrat, peneliti, praktisi, pengusaha, aktivis, dan profesional yang bekerja pada beragam urusan kelautan.
Jejak organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pendidikan kelautan Indonesia sejak dekade 1980-an. Program Marine Science Education Project (MSEP), misalnya, dikembangkan pada sejumlah perguruan tinggi negeri seperti Universitas Riau, IPB, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Pattimura.
Perkembangan tersebut kemudian melahirkan jaringan mahasiswa dan alumni yang antara lain beririsan dengan lahirnya Himitekindo, yang dalam perjalanan berikutnya menjadi salah satu akar sejarah pembentukan ISKINDO.
ISKINDO sendiri dideklarasikan pada 13 Maret 2014, sementara organisasi tersebut kemudian memperoleh pengesahan badan hukum pada 2015. Dalam perkembangannya, organisasi ini membangun kepengurusan wilayah dan menghimpun ribuan sarjana kelautan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dari Zulficar Mochtar ke Riza Damanik
Salah satu figur penting dalam fase awal konsolidasi organisasi ini adalah M. Zulficar Mochtar, alumnus Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin. Zulficar kemudian menjadi Ketua Umum ISKINDO periode 2018–2021, setelah sebelumnya terlibat dalam perkembangan organisasi sejak fase awal.
Pada periode tersebut, Zulficar bukan sekadar figur organisasi profesi. Ia juga berada dalam struktur pemerintahan sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, setelah sebelumnya pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan KKP. Posisi ganda sebagai profesional kelautan dan pejabat publik membuat isu-isu yang dibawa ISKINDO bersinggungan langsung dengan kebijakan negara.
Di bawah kepemimpinan Zulficar, ISKINDO aktif menyuarakan berbagai agenda strategis, mulai dari tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan, teknologi bagi nelayan, hingga kebutuhan menyelesaikan tumpang tindih regulasi kelautan. Pada 2021, ISKINDO bahkan menyatakan telah merumuskan 17 rekomendasi strategis mengenai tantangan dan proyeksi pembangunan maritim hingga 2045.
Kepemimpinan berikutnya beralih kepada M. Riza Adha Damanik, PhD, yang terpilih dalam Kongres III ISKINDO pada 23 September 2021 untuk periode 2021–2026. Pemilihannya berlangsung melalui musyawarah dan mufakat setelah muncul sembilan kandidat ketua umum.
Riza bukan figur yang datang dari ruang organisasi semata. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia pernah berperan sebagai Ahli Utama Kantor Staf Presiden bidang Kemaritiman dan sebelumnya dikenal sebagai aktivis serta penggiat isu kelautan. Setelah itu ia juga dipercaya sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, sebelum dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menjabat sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM.
Perjalanan Riza memperlihatkan satu hal penting: alumni kelautan tidak selalu berakhir di kementerian yang secara eksplisit menggunakan nomenklatur “kelautan”. Kompetensi kelautan dapat bergerak ke wilayah kebijakan pangan, kewirausahaan, ekonomi rakyat, perdagangan, lingkungan, hingga pembangunan wilayah.
Visi yang Melampaui Urusan Perikanan
Dalam sejumlah pernyataan kepemimpinannya, Riza menempatkan tiga prasyarat bagi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang kuat: sumber daya alam yang berkelanjutan, sumber daya manusia kelautan yang unggul, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan teknologi.
ISKINDO juga mendorong penguatan kapasitas anggota, pendataan, kemandirian organisasi, sertifikasi profesi jasa kelautan, serta perluasan jejaring dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, swasta dan lembaga penelitian.
Karena itu, visi ISKINDO dapat dibaca bukan sekadar sebagai agenda memperbesar jumlah sarjana kelautan di birokrasi. Orientasinya lebih luas, yakni memperkuat posisi ilmu dan teknologi kelautan dalam proses pembangunan nasional.
Dalam praktiknya, agenda tersebut mencakup pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, penciptaan lapangan kerja bagi sarjana kelautan, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, sampai dengan pengawalan kebijakan publik.
Pada 2023, misalnya, Riza menyuarakan agar agenda hilirisasi perikanan tidak mengabaikan nelayan kecil karena struktur ekonomi perikanan Indonesia masih sangat bergantung pada perikanan rakyat.
Perspektif tersebut menunjukkan bagaimana organisasi profesi dapat membawa diskusi kelautan dari semata-mata persoalan produksi menuju isu struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Mengapa ISKINDO Penting bagi Negara Maritim?
Relevansi ISKINDO semakin jelas jika melihat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut Indonesia bukan hanya ruang geografis yang memisahkan ribuan pulau, melainkan ruang hidup yang mempertemukan kepentingan pangan, energi, perdagangan, transportasi, konservasi, pertahanan, pariwisata, perikanan, industri, masyarakat adat, serta ekonomi pesisir.
Karena itu, pembangunan kelautan membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami satu disiplin. Seorang sarjana kelautan dapat bekerja dalam pemetaan dan penginderaan jauh, konservasi, tata ruang laut, teknologi pesisir, penyelaman, navigasi, perikanan, pengelolaan sumber daya, riset, kebijakan publik hingga pengembangan ekonomi biru. Gambaran tentang keragaman kompetensi tersebut juga terlihat dari profil alumni program Ilmu dan Teknologi Kelautan di perguruan tinggi Indonesia.
Persoalan lainnya adalah fragmentasi tata kelola. Laut bersinggungan dengan banyak kementerian dan lembaga. Karena itu, organisasi yang menghimpun orang-orang dengan latar keilmuan kelautan memiliki potensi menjadi jembatan antara pengetahuan akademik, kebijakan publik dan praktik pembangunan.
Pengalaman ISKINDO pada masa Presiden Joko Widodo memperlihatkan dimensi tersebut. Pada 2014, organisasi ini ikut mendorong gagasan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memperkuat koordinasi kebijakan antarkementerian. Pengurus ISKINDO juga pernah diterima Presiden Jokowi di Istana pada 2015, menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah dipandang sebagai salah satu representasi komunitas alumni ilmu dan teknologi kelautan.
Dari KKP hingga Kementerian UMKM
Jejak alumni kelautan di pemerintahan sebenarnya jauh lebih luas daripada ISKINDO sebagai organisasi. Lulusan bidang Ilmu dan Teknologi Kelautan telah memasuki Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga riset, pemerintahan daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga kementerian yang bidang kerjanya tidak secara langsung berlabel kelautan.
Di KKP, contoh paling menonjol adalah Zulficar Mochtar yang pernah menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sekaligus Ketua Umum ISKINDO. Di pemerintahan era Jokowi, Riza Damanik juga memiliki pengalaman langsung dalam pengawalan agenda kemaritiman dari Kantor Staf Presiden.
Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perjalanan Riza bergerak lebih jauh ke bidang pemberdayaan ekonomi melalui Kementerian UMKM. Per September 2026, ia tercatat sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM. Latar belakang kelautannya tetap terlihat dalam cara ia membawa isu inovasi, UMKM, pangan laut dan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal.
Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, hubungan alumni kelautan dengan kedua sektor tersebut juga sangat kuat secara keilmuan dan kelembagaan, khususnya pada isu pesisir, konservasi, mangrove, ekosistem, biodiversitas dan perubahan iklim.
Data alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, misalnya, menunjukkan lulusan yang bekerja di KKP, Kemenko Kemaritiman, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Artinya, ekosistem alumni kelautan sesungguhnya tersebar mengikuti karakter persoalan yang hendak diselesaikan. Laut tidak memiliki batas administratif sebagaimana kementerian, sehingga kompetensi kelautan pun bergerak melintasi batas-batas birokrasi tersebut.
Jejaring Wilayah: Dari Aceh hingga Papua
Kekuatan lain ISKINDO terletak pada struktur kewilayahannya. Dalam perkembangannya, organisasi ini membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai ruang konsolidasi alumni di daerah.
Pada periode sebelum Kongres III, ISKINDO mencatat telah memiliki 14 DPW, sementara Kongres III menargetkan penguatan organisasi hingga memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Pada saat itu, organisasi menyebut jumlah anggotanya sekitar 35.000 orang.
Jejaring tersebut mencerminkan karakter pendidikan kelautan Indonesia yang memang tumbuh di banyak wilayah. Perguruan tinggi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga kawasan timur Indonesia melahirkan generasi sarjana kelautan yang kemudian bekerja di daerah masing-masing maupun berpindah ke pusat-pusat pemerintahan dan industri.
Beberapa DPW yang telah terdokumentasi antara lain DKI Jakarta–Banten, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sumatera Barat dan berbagai wilayah lainnya, dengan dinamika kepengurusan yang mengikuti periode organisasi. DPW tidak hanya menjadi struktur administratif, tetapi juga ruang mempertemukan alumni dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas pesisir dan pemangku kepentingan lokal.
Di tingkat daerah, fungsi tersebut menjadi penting karena persoalan kelautan justru sering terasa paling konkret: abrasi, sampah laut, konflik ruang, nelayan, konservasi, wisata bahari, pelabuhan, budidaya, perubahan iklim, hingga pengembangan ekonomi pesisir.
Menjelang Kongres IV
Kini ISKINDO memasuki fase baru. Kongres IV Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 23–24 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan organisasi sejak deklarasi, konsolidasi wilayah, pengawalan kebijakan pada era Jokowi, hingga peran alumni kelautan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perjalanan dari Zulficar Mochtar ke Riza Damanik memperlihatkan kesinambungan sekaligus perubahan orientasi.
Jika fase awal organisasi sangat kuat dengan agenda mainstreaming kelautan dan poros maritim, perkembangan berikutnya memperluas perhatian kepada SDM, inovasi, ekonomi rakyat, hilirisasi, sertifikasi profesi, kewirausahaan dan ekonomi biru.
Di tengah kebutuhan Indonesia memperkuat pangan, ekonomi pesisir, konservasi, ketahanan iklim dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, posisi sarjana kelautan menjadi semakin strategis.
Tantangannya bukan semata berapa banyak lulusan yang bekerja di kementerian, melainkan seberapa jauh pengetahuan kelautan dapat memengaruhi kualitas keputusan pembangunan.
ISKINDO bukan sekadar organisasi alumni. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang bagaimana ilmu kelautan berusaha menemukan tempatnya dalam desain pembangunan Indonesia, dari ruang akademik, daerah pesisir, ruang masyarakat sipil, dunia usaha hingga meja kebijakan pemerintah.
Kongres IV pada Oktober 2026 kelak akan menjadi salah satu ruang untuk membaca bab berikutnya: ke mana jaringan sarjana kelautan Indonesia hendak membawa pengetahuan, profesi dan pengalaman mereka ketika Indonesia kembali menempatkan pangan, ekonomi, lingkungan dan sumber daya maritim sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Redaksi
