- Bagi Hasbullah, KAHMI perlu bergerak melampaui dukungan terhadap figur tertentu. Organisasi ini membutuhkan gagasan yang dapat mempertemukan berbagai kelompok dan menjadi fondasi bagi sebuah social movement atau gerakan sosial.
- Perlu pengayaan literasi seperti yang digelar oleh KAHMI Sulsel dan LPMD ini supaya kita punya kerangka konseptual dalam mengarahkan gerakan ini
- Ia menyinggung fenomena kartelisasi partai politik sebagai salah satu karakter politik Indonesia pasca-Reformasi. Partai politik, dalam pembacaan tersebut, tidak lagi cukup dilihat hanya sebagai kendaraan ideologis atau representasi kelompok sosial tertentu, tetapi juga sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan yang saling bernegosiasi.
MAKASSAR — Gagasan tentang masa depan politik Indonesia, partai politik, dan otonomi daerah mengemuka dalam Diskusi Publik “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” yang digelar KAHMI Sulawesi Selatan bersama LPMD KAHMI Sulsel di Cafe Aspirasi, Kota Makassar, 4 September 2026.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk mengkritisi kondisi politik dan demokrasi Indonesia. Sejumlah peserta juga mencoba mencari jalan bagaimana KAHMI dapat membangun gagasan yang lebih terstruktur dan menjadikannya sebagai pijakan bagi gerakan sosial.
Salah satu pandangan sekaligus sebagai narasumber, datang dari Hasbullah, Ketua KPUD Sulawesi Selatan. Bulla, begitu sapaannya hadirnya bersama Ni’matullah RB, anggota presidium KAHMI Sulsel, A.S Kambie wartawan Tribun Timur serta Dr Adi Suryadi Culla akademisi Fisip Unhas.
Dalam paparannya, Hasbullah menilai, kegelisahan terhadap kondisi bangsa tidak cukup berhenti pada kritik atau pernyataan sikap.
KAHMI perlu memperkaya literasi agar memiliki kerangka konseptual dalam menentukan arah gerakan bersama.
“Perlu memperkaya literasi seperti ini supaya kita punya kerangka konseptual dalam mengarahkan gerakan ini,” ujar Habusllah dalam forum tersebut.
Menurutnya, kerangka konseptual diperlukan agar berbagai gagasan dan dorongan politik yang muncul di internal KAHMI tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ketika ada figur yang hendak didorong atau agenda politik yang hendak diperjuangkan, pertanyaan dasarnya adalah konsep apa yang menjadi pegangan bersama.
Bagi Hasbullah, KAHMI perlu bergerak melampaui dukungan terhadap figur tertentu. Organisasi ini membutuhkan gagasan yang dapat mempertemukan berbagai kelompok dan menjadi fondasi bagi sebuah social movement atau gerakan sosial.
Membaca Perubahan Politik Pasca-Reformasi
Dalam pandangannya, kebutuhan membangun kerangka gerakan harus dimulai dengan membaca perubahan politik Indonesia secara lebih kritis, terutama sejak Reformasi.
Ruang publik pasca-Reformasi memperlihatkan munculnya berbagai kekuatan, identitas, kelompok kepentingan, serta narasi baru mengenai negara dan masyarakat.
Hasbullah kemudian merujuk pada kajian Edward Aspinall mengenai karakter politik Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina.
Perbandingan tersebut menurutnya penting untuk memahami bagaimana setiap negara membangun relasi antara kekuasaan, sumber daya, partai politik, dan masyarakat.
Malaysia, dalam pembacaan yang disampaikan Hasbullah dengan merujuk Aspinall, memiliki pola distribusi kekayaan nasional yang kuat melalui kekuatan politik utama.
Relasi antara negara, partai dan masyarakat menjadi salah satu mekanisme penting dalam distribusi sumber daya maupun manfaat politik.
Filipina memiliki pola berbeda. Hasbullah menyinggung politik dinasti sebagai salah satu karakter penting. Kekuasaan politik cenderung bertahan dalam keluarga atau jaringan elite tertentu, sehingga reproduksi kekuasaan berlangsung lintas generasi.
Indonesia berkembang dengan karakter yang berbeda setelah Reformasi, terutama setelah Pemilu 1999. Habusllah melihat perubahan tersebut perlu dibaca secara kritis karena muncul konfigurasi baru dalam hubungan antara partai politik, negara, modal, dan kelompok kepentingan.
Ia menyinggung fenomena kartelisasi partai politik sebagai salah satu karakter politik Indonesia pasca-Reformasi.
Partai politik, dalam pembacaan tersebut, tidak lagi cukup dilihat hanya sebagai kendaraan ideologis atau representasi kelompok sosial tertentu, tetapi juga sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan yang saling bernegosiasi.
Gerakan Sosial Membutuhkan Peta
Pada titik inilah pandangan Hasbullah menjadi relevan bagi KAHMI. Jika organisasi tersebut hendak menjadi kekuatan perubahan, maka gerakan harus memiliki kemampuan membaca peta sosial-politik secara lebih mendalam.
Gerakan sosial tidak cukup hanya mempunyai energi perubahan. Ia membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana sumber daya didistribusikan, bagaimana partai politik beroperasi, serta bagaimana kepentingan masyarakat dapat dikonsolidasikan menjadi agenda bersama.
Tanpa kerangka semacam itu, gerakan berpotensi terfragmentasi. Satu kelompok mendorong figur tertentu, kelompok lain membawa agenda berbeda, sementara organisasi secara keseluruhan tidak mempunyai garis konseptual yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan tersebut.
Karena itu, literasi bagi Hasbullah bukan sekadar upaya menambah pengetahuan kader. Literasi harus menjadi instrumen untuk membangun kesadaran kolektif dan merumuskan arah perjuangan.
KAHMI, dengan jaringan kader yang tersebar di berbagai sektor, menurut logika pandangan tersebut, mempunyai modal sosial yang besar. Persoalannya adalah bagaimana modal tersebut dikonsolidasikan menjadi pengetahuan, gagasan, konsep, lalu diterjemahkan menjadi gerakan.
Dari Literasi ke Movement
Pandangan Hasbullah sekaligus melengkapi berbagai suara yang muncul dalam diskusi publik tersebut.
Jika sebagian peserta mempertanyakan kesehatan demokrasi, peran partai politik, regenerasi kepemimpinan, serta hubungan pusat dan daerah, ia menawarkan pekerjaan rumah yang lebih mendasar: membangun kerangka konseptual gerakan.
Kerangka tersebut dapat diterjemahkan menjadi kajian, buku, policy brief, diskusi publik berkelanjutan, pendidikan politik, hingga agenda advokasi yang lebih terukur. Dengan cara itu, KAHMI tidak harus selalu menunggu momentum politik untuk bersuara.
Organisasi dapat memproduksi pengetahuan sekaligus menjadi ruang untuk menguji gagasan sebelum dibawa menjadi agenda gerakan. Proses tersebut juga memungkinkan perbedaan pandangan di antara kader tidak otomatis menjadi polarisasi, tetapi menjadi energi untuk memperkaya perspektif.
Dengan demikian, KAHMI dapat bergerak dari sekadar merespons persoalan menuju kemampuan membaca struktur persoalan. Dari sekadar mengkritik keadaan menuju kemampuan menyusun alternatif.
Dari kumpulan suara yang beragam menuju gerakan yang mempunyai gagasan bersama. Pesan Hasbullah pada akhirnya sederhana tetapi strategis: gerakan membutuhkan konsep, sementara konsep membutuhkan literasi.
Diskusi publik menjadi penting bukan karena semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu forum, melainkan karena dari ruang semacam inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang masa depan bangsa terus diproduksi.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah KAHMI perlu bergerak. Forum tersebut tampaknya sudah menjawabnya. Yang juga penting adalah menanyakan,bergerak menuju ke mana, dengan konsep apa, dan untuk perubahan seperti apa?
___
Editor Denun
