Budayawan Sulawesi Selatan sekaligus Purnabakti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (UNHAS), Alwy Rachman, mengawali pembahasan dengan pendekatan konjungtur. Menurutnya, berbagai persoalan yang tampak dalam kehidupan Indonesia hari ini, tidak dapat dibaca sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.
PELAKITA.ID – Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah paradoks dalam kehidupan kebangsaan, mulai dari demokrasi yang mengalami kemunduran, pendidikan yang semakin berorientasi pada pasar, hingga tata ruang dan lingkungan hidup yang berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) ke-36 bertajuk “Quo Vadis Republik Indonesia di 81 Tahun Kemerdekaan?” yang digelar di Kantor Bersama LINGKAR-Ma’REFAT, Kota Makassar, pada Minggu, 30 Agustus 2026 .
Diskusi ini berlangsung tepat pukul 13.30 WITA dengan menghadirkan tiga pemantik dari perspektif kebudayaan dan pendidikan, sosial-politik, serta tata ruang dan lingkungan hidup.
Budayawan Sulawesi Selatan sekaligus Purnabakti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (UNHAS), Alwy Rachman, mengawali pembahasan dengan pendekatan konjungtur. Menurutnya, berbagai persoalan yang tampak dalam kehidupan Indonesia hari ini, tidak dapat dibaca sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.
Konjungtur, kata Alwy, merupakan konfigurasi berbagai kekuatan dan dinamika yang bertemu dalam konteks sejarah tertentu.
Karena itu, memahami persoalan bangsa membutuhkan pembacaan terhadap Empat Pilar Analisis Konjungtural, yakni: Sejarah (mengurai peristiwa jangka panjang), Totalitas (keterhubungan sistem), Struktur (kisi-kisi kekuasaan dan institusi), dan Politik (dorongan aktif menuju masa depan).
Dalam pendidikan, ia melihat paradoks ketika meningkatnya pendidikan tidak otomatis membuat seseorang lebih mudah memperoleh pekerjaan. Pendidikan tinggi juga semakin dekat dengan logika industri dan pasar. Mahasiswa, menurutnya, berisiko diposisikan sebagai konsumen, sementara perguruan tinggi bergerak menuju model corporate university.
Dari perspektif sosial-politik, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar sekaligus Sekretaris CIDeS (Center for Information and Development Studies) ICMI Sulawesi Selatan, Andi Luhur Prianto, melihat demokrasi Indonesia belum sepenuhnya keluar dari fase transisi.
Menurut Andi Luhur, setelah Reformasi, Indonesia seharusnya bergerak menuju konsolidasi demokrasi. Namun, berbagai ciri transisi justru masih bertahan.
Institusi-institusi baru tumbuh, tetapi aktor politik lama masih memainkan peran besar. Kondisi tersebut membuat proses demokratisasi berjalan dalam transisi yang panjang.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi dapat mengalami kemunduran melalui mekanisme demokratis itu sendiri.
Pemilu tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks global, terdapat kecenderungan pemimpin populis lahir melalui pemilihan umum, tetapi kemudian menjalankan kekuasaan dengan kecenderungan otoritarian.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan, yang juga Pemerhati Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, sekaligus Pengurus CIDeS ICMI Sulsel, Mohammad Muttaqin Azikin, menyoroti perubahan kebijakan tata ruang dan lingkungan yang menurutnya semakin kompleks.
Muttaqin mempertanyakan konsekuensi perubahan regulasi tata ruang, terutama setelah hadirnya ketentuan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, perubahan tersebut berpotensi mengganggu dan merusak sistem perencanaan ruang yang sebelumnya bersifat hierarkis dan komplementer.
Ia mendaku, keberhasilan sebuah program tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya program tersebut. Dengan pendekatan hermeneutik, kebijakan perlu dibaca dari dampaknya dan dari kelompok yang memperoleh manfaat.
Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat kecil atau justru lebih banyak mengalir kepada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik?
Muttaqin lalu menggunakan pendekatan pemikiran filsuf Jerman, Hans-Georg Gadamer, pelopor hermeneutik filosofis, yang menekankan pentingnya “the fusion of horizons” atau perjumpaan cakrawala.
Yakni, mempertemukan cakrawala pengetahuan dan konsep pembangunan modern dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat, petani, nelayan, serta kelompok yang hidup langsung di dalam ruang tersebut untuk mempengaruhi kebijakan.
Sehingga, pertanyaan penting di 81 Tahun Republik, ialah: Indonesia seperti apa yang sedang kita pahami ketika kita mengubah ruang dan lingkungan?
Juga, apakah kita sedang membangun ruang dan lingkungan Indonesia, atau justru sedang kehilangan Indonesia karena cara kita memahami ruang dan lingkungan itu sendiri?
Diskusi kemudian mengerucut pada pertanyaan mengenai keberhasilan kebijakan negara. Program pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan besarnya anggaran, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perubahan substantif.
Peserta diskusi menekankan pentingnya membedakan antara output dan dampak kebijakan. Negara dapat mengklaim telah hadir, tetapi ukuran akhirnya adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat.
Menurut Alwy, pertemuan berbagai kekuatan dan kepentingan dalam satu konteks sejarah, belum sepenuhnya menemukan titik harmoni. Indonesia, menurut dia, memang telah diikat oleh kesadaran politik sebagai negara bangsa. Namun, proses membangun kesatuan sosial dan kebudayaan belum selesai.
Karena itu, kritik terhadap keadaan Indonesia tidak semestinya dihentikan atas nama harmoni.
Dalam sesi tanggapan, Alwy mengingatkan bahwa bahasa yang digunakan untuk membangun harmoni belum tentu merupakan bahasa yang lahir dari masyarakat sendiri. Kritik, kata dia, tetap diperlukan.
Bagi Andi Luhur, persoalannya bukan semata-mata keberadaan institusi demokrasi, melainkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui hubungan politik dan bisnis. Ia menggunakan perspektif rational choice untuk menjelaskan bagaimana aturan dapat direkayasa, sehingga keuntungan akhirnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Pola serupa, menurutnya, juga dapat dilihat dalam cara keberhasilan diukur. Pemerintah maupun lembaga pendidikan kerap menggunakan peringkat, angka, dan indikator sebagai ukuran capaian. Masalahnya, angka tersebut tidak selalu menggambarkan kenyataan sosial.
Buat Ma’REFAT INSTITUTE, peringatan 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia bukanlah sekadar momentum seremonial.
Pertanyaan “Quo Vadis”, akhirnya tidak hanya tentang ke mana Indonesia bergerak, tetapi juga kepada siapa yang akan menentukan arah tersebut, nilai apa yang digunakan, serta siapa yang memperoleh manfaat dari perjalanan pembangunan selama ini.
Satu hal yang mesti dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di negeri ini, jujur terhadap rakyatnya sendiri. Karena, Sang Proklamator Bung Hatta, telah mengingatkan kita, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki.”
Diskusi berakhir tepat pukul 16.00 WITA. Seperti biasa diskusi REFORMING dihadiri oleh peserta dari beragam kelompok, dari Aparatur Sipil Negara, Aktivis Lingkungan, Akademisi, Mahasiswa dan pelaku usaha UMKM. (R-W)
