PELAKITA.ID — Di balik ikan yang memenuhi pasar dan bernilai tinggi dalam rantai perdagangan global, terdapat para pekerja yang menghabiskan sebagian hidupnya di atas kapal, bekerja jauh dari daratan, dengan berbagai bentuk kerentanan yang belum sepenuhnya terlihat dalam tata kelola industri perikanan nasional.
Realitas tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian etnografi yang dilakukan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bersama Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
Hasil penelitian itu didiseminasikan sekaligus dirangkai dengan soft launching buku berjudul “Gelem Iwake Emoh Kuline: Dinamika Rezim Perburuhan dalam Kapal-Kapal Perikanan Tangkap Industrial di Indonesia”, di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan yang bertepatan dengan momentum Hari Agraria Nasional tersebut menjadi ruang untuk membuka kembali percakapan tentang siapa yang sesungguhnya berada di balik komoditas perikanan yang beredar di pasar, bagaimana mereka bekerja, serta seperti apa relasi kuasa yang terbentuk di ruang kerja yang jauh dari pengawasan publik.
Penelitian yang berlangsung hampir dua tahun itu menggunakan pendekatan etnografi untuk membaca kehidupan awak kapal perikanan sekaligus membedah dinamika hubungan kerja dalam industri perikanan tangkap berskala industrial. Dari penelitian tersebut, tim menemukan adanya paradoks antara tingginya nilai komoditas hasil laut dengan kondisi sebagian pekerja yang menopang proses produksinya.
Judul buku “Gelem Iwake Emoh Kuline” sendiri diambil dari idiom bahasa Jawa yang ditemukan peneliti ketika melakukan penelitian di kawasan pesisir utara Jawa atau Pantura. Secara harfiah, ungkapan tersebut bermakna “mau ikannya, tetapi enggan buruhnya”.
Menurut Ayu, peneliti DFW Indonesia, ungkapan tersebut bukan sekadar metafora, melainkan menggambarkan kenyataan sosial yang ditemukan selama penelitian berlangsung di tengah masyarakat pesisir.
“Gelem iwake emoh kuline sendiri adalah idiom yang didapatkan selama melakukan penelitian, dan ini menjadi sebuah kenyataan yang banyak terjadi di masyarakat Pantura yang kami temui,” ujarnya.
Ungkapan itu memperlihatkan sebuah paradoks sederhana tetapi mendasar: pasar menghendaki ikan, industri membutuhkan hasil tangkapan, sementara manusia yang bekerja untuk menghadirkannya justru tidak selalu memperoleh perlindungan dan penghargaan yang sepadan.
Dalam konteks tersebut, Imam Trihatmadja, Program Director DFW Indonesia, menyebut kapal-kapal perikanan industrial sebagai semacam “pabrik-pabrik terapung”, tempat proses produksi berlangsung jauh dari ruang pengawasan masyarakat dan sering kali menyimpan kerentanan pekerja yang tidak mudah terlihat.
“Riset yang berjalan selama hampir dua tahun ini mengungkap bagaimana sistem upah buruh yang sangat rendah, ketimpangan hubungan kerja, serta kondisi yang menekan membuat para awak kapal terpaksa bekerja melampaui batas fisik mereka demi menyambung hidup,” kata Imam.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri karena terdapat apa yang disebut sebagai “infrastruktur senyap” yang menopang berlangsungnya sistem kerja tersebut. Infrastruktur itu mencakup rantai percaloan, ketergantungan ekonomi, keterbatasan fasilitas di atas kapal, kondisi ruang istirahat yang tidak memadai, hingga persoalan kesehatan reproduksi sosial pekerja dan keluarganya di darat.
Karena itu, pembicaraan tentang industri perikanan tidak cukup berhenti pada volume produksi, nilai ekspor, harga komoditas, atau besarnya kontribusi ekonomi sektor tersebut.
“Industri perikanan bukan hanya soal berapa ton ikan yang berhasil ditangkap atau berapa miliar nilai ekonominya di pasar. Ini tentang siapa yang bekerja menghadirkan ikan itu, bagaimana kondisi kerja mereka, dan sejauh mana kita menghargai martabat mereka secara adil,” tegas Imam.
Membaca Kekuasaan di Ruang Produksi
Sejumlah penanggap dalam diskusi turut memberikan catatan terhadap temuan penelitian tersebut, terutama mengenai hubungan antara komoditas, tenaga kerja, tata kelola industri, dan mekanisme kontrol yang berlangsung di ruang produksi.
Antropolog Universitas Indonesia, Dr. Yosefina Anggraini, melihat buku tersebut dapat memperluas cara pandang publik terhadap hasil laut. Selama ini, menurutnya, masyarakat cenderung mengenal hasil perikanan terutama sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, sementara manusia dan lingkungan yang menopang proses produksinya sering berada di luar perhatian.
“Buku ini sangat bisa memberi pengayaan bagi pembaca pada umumnya yang hanya mengetahui hasil laut dari segi komoditasnya saja. Namun, di balik itu semua terdapat aspek manusia, lingkungan, dan tenaga kerja sebagai faktor penting yang menopang industri tersebut bisa berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, pakar perburuhan Irwansyah Ph.D., yang akrab disapa Jemi, menyoroti keberadaan berbagai standar dan norma yang sesungguhnya telah tersedia untuk mengatur tata kelola industri perikanan. Namun, keberadaan standar tersebut tidak otomatis menghilangkan praktik eksploitasi maupun mekanisme kontrol terhadap pekerja.
Ia melihat penelitian tersebut penting karena tidak hanya membaca hubungan kerja dari permukaan, tetapi menelusuri bagaimana rezim kerja menghasilkan komoditas sekaligus membangun mekanisme kontrol di dalam proses produksi.
“Dalam penelitian ini difokuskan dalam pembacaan rezim kerja yang menghasilkan komoditas yang di dalamnya ada mekanisme kontrol dalam produksi. Dalam lantai produksi paling bawah ternyata di sanalah tempat kekejaman itu terjadi, atau yang bisa disebut dengan coordinated despotic regime,” katanya.
Perspektif lain disampaikan Dr. (Cand) Rahmat Muallim, S.St.Pi., M.Si., akademisi Politeknik AUP di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menilai kekuatan penelitian tersebut terletak pada kemampuannya menghadirkan gambaran tentang kehidupan awak kapal yang relevan bagi pembuat kebijakan.
Rahmat mengibaratkan penelitian tersebut seperti sonar yang dipasang di kapal, yang mampu mendeteksi sesuatu yang luput dari pengamatan dari permukaan.
“Buku ini bagaikan sonar yang dipasang di kapal yang bisa melacak suatu hal yang luput dari pengamatan pemerintah, sehingga harapannya buku ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk merancang kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga agar hasil penelitian dapat memengaruhi pembentukan kebijakan berdasarkan temuan lapangan, bukan sebaliknya.
“Riset harus mempengaruhi pembentukan policy atau kebijakan, jangan sampai policy yang mempengaruhi riset,” katanya.
Awak Kapal Bukan Sekadar Bagian dari Produksi
Dari unsur dunia usaha, Janti Djuari, CEO Asosiasi Pole & Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI), memberikan perspektif mengenai posisi awak kapal dalam transformasi industri perikanan menuju keberlanjutan.
Menurutnya, awak kapal tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai objek dalam rantai produksi, melainkan sebagai manusia yang memiliki peran penting dalam membangun industri perikanan.
“Awak kapal bukanlah sebagai objek, namun sebagai manusia yang membangun industri perikanan untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak dipahami semata-mata sebagai gambaran yang menakutkan mengenai industri perikanan, tetapi dapat digunakan sebagai baseline untuk memperbaiki tata kelola industri sekaligus meningkatkan taraf hidup pekerja.
Dalam konteks tersebut, Janti menilai sertifikasi industri, termasuk skema fair trade, dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat transparansi proses produksi. Menurutnya, produk perikanan perlu mampu menunjukkan bagaimana proses produksi berlangsung dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, termasuk nelayan dan komunitas pesisir.
Gagasan tersebut mempertemukan satu titik penting dari berbagai tanggapan dalam diskusi: bahwa keberlanjutan industri perikanan tidak hanya ditentukan oleh keberlanjutan stok ikan atau kesehatan ekosistem laut, tetapi juga oleh kondisi sosial dan hubungan kerja manusia yang berada di dalam rantai produksinya.
Dari Laut ke Ruang Kebijakan
Diseminasi penelitian dan soft launching buku tersebut tidak berhenti pada pemaparan laporan ilmiah dan diskusi. Kegiatan juga dilengkapi dengan pameran visual bertajuk “Rezim Kerja di Perikanan Tangkap”, yang menghadirkan foto dan ilustrasi mengenai kehidupan para pekerja perikanan di laut lepas.
Pameran tersebut menjadi pelengkap penting bagi penelitian etnografi, karena pengalaman dan kerentanan pekerja yang dibahas dalam bahasa akademik diterjemahkan kembali melalui medium visual yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari.
Melalui penelitian dan publikasi ini, DFW Indonesia berharap temuan mengenai kondisi awak kapal perikanan dapat menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas mengenai pembentukan kebijakan, perlindungan hukum, tata kelola ketenagakerjaan, dan reformasi keadilan kerja di sektor kelautan Indonesia.
Ikan yang sampai ke pasar tidak pernah hadir dengan sendirinya. Di balik setiap hasil tangkapan terdapat perjalanan panjang, kapal, tenaga, waktu, risiko, serta manusia yang bekerja dalam ruang produksi yang sebagian besar berlangsung jauh dari pandangan publik.
Buku “Gelem Iwake Emoh Kuline” diharapkan dapat memberikan motivasi kuat bagi masyarakat menghendaki ikannya, apakah pada saat yang sama kita juga bersedia melihat, melindungi, dan menghargai manusia yang bekerja untuk menghadirkannya?
