PELAKITA.ID – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pengelolaan kawasan konservasi perairan, memperkuat perikanan berbasis masyarakat, meningkatkan ketahanan pesisir, serta mendorong implementasi ekonomi biru di Maluku.
Langkah tersebut mengemuka dalam audiensi YKAN dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, 29 Juli 2026.
Pertemuan tersebut membahas penyusunan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan YKAN sebagai dasar kerja sama dalam pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan perikanan berbasis masyarakat, penguatan ketahanan pesisir, serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan.
Kolaborasi ini akan mendukung perlindungan dan pengelolaan sejumlah kawasan prioritas di Maluku, yakni calon Kawasan Konservasi Perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua seluas 683.826,89 hektare, calon Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Lucipara seluas 388.172,10 hektare, serta calon Kawasan Konservasi Laut Dalam di Laut Banda seluas 11.201.775,46 hektare.
Meskipun Kawasan Konservasi Laut Dalam di Laut Banda merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun kawasan ini memiliki arti penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku karena menopang keberlanjutan sumber daya perikanan, jasa ekosistem, dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kemitraan dengan YKAN sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelautan yang berkelanjutan.
“Potensi kelautan Maluku yang sangat besar harus dikelola secara kolaboratif dengan mengedepankan pendekatan ilmiah, mengintegrasikan kearifan lokal, dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat pesisir. Kami berharap kemitraan dengan YKAN ini semakin memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola kawasan konservasi sekaligus mendorong ekonomi biru yang berkelanjutan,” terang Sadali.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan mengembangkan pengelolaan bersama kawasan konservasi, memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meningkatkan pengawasan kawasan konservasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan guna menjamin efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam jangka panjang.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin menilai kolaborasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan kelautan yang terintegrasi.
“Pengalaman dan dukungan teknis YKAN akan memperkuat upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengelola kawasan konservasi. Sinergi ini penting untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan, memperkuat pengawasan, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga sumber daya kelautan,” kata Erawan.
Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menegaskan bahwa keberhasilan konservasi hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
“Kami meyakini konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, YKAN berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Maluku bukan hanya melalui penguatan kapasitas, dukungan teknis berbasis sains, pengembangan pembiayaan berkelanjutan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya laut,” tegas Herlina.
Herlina menambahkan Maluku memiliki peran strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati laut Indonesia sehingga memerlukan pengelolaan yang didukung data ilmiah dan partisipasi masyarakat.
“Maluku memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif di Indonesia. Dukungan YKAN akan difokuskan pada penguatan tata kelola, penyusunan rencana pengelolaan berbasis sains, peningkatan kapasitas pengelola, serta penguatan peran masyarakat dan kearifan lokal seperti sasi agar konservasi dapat berjalan berdampingan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambah Herlina.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku dan YKAN berharap pengelolaan kawasan konservasi di Maluku dapat menjadi contoh praktik pengelolaan yang memadukan perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan.
Tentang YKAN
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ykan.or.id.
Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menjelaskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mengenai pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi di Provinsi Maluku dalam pertemuan di Ambon, 29 Juli 2026. (Foto: YKAN)
Pemantauan kesehatan terumbu karang di perairan Teon Nila Serua, Provinsi Maluku.
(Foto: YKAN)
