Langkah strategis ini tidak diarahkan menjadi kajian akademik jangka panjang tanpa hasil konkret. CIDES menargetkan sprint 100 hari untuk menghasilkan policy brief yang terarah pada sejumlah persoalan utama, terutama kemiskinan, dampak APBD, dan kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
PELAKITA.ID – Makassar berkembang pesat. Infrastruktur baru, kawasan bisnis yang terus meluas, serta berbagai indikator ekonomi yang meningkat menunjukkan sebuah kota yang sedang bergerak maju.
Di balik capaian tersebut terdapat tantangan yang juga dihadapi banyak kota berkembang: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan tim Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI yang dipimpin Prof. Abd. Hamid Paddu di Balai Kota Makassar, 18 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil agar kebijakan pembangunan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi pada bukti, data, dan kajian yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu pesan penting dari diskusi tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Ketika perekonomian Makassar terus berkembang, pemerintah perlu melihat lebih jauh bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi di tengah masyarakat.
Pemahaman terhadap kondisi rumah tangga secara lebih rinci dapat membantu pemerintah mengidentifikasi faktor spesifik yang membuat sebagian keluarga tetap berada dalam kemiskinan. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat dirancang secara lebih spesifik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Mengubah orientasi belanja
Pertemuan tersebut juga menekankan perlunya mengubah orientasi belanja publik, dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menuju dampak nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa efektif program pemerintah meningkatkan penghidupan, membuka peluang, menciptakan pekerjaan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, APBD tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen keuangan, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial.
Isu penting lainnya adalah masa depan tenaga kerja Makassar. Sebagai kota yang bertumpu kuat pada sektor jasa, Makassar membutuhkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.
Karena itu, keterkaitan antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja perlu diperkuat. Langkah tersebut penting agar generasi muda Makassar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peluang pekerjaan yang akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang.
Perlu persiapan sosial
Para peserta juga menyoroti pentingnya kesiapan sosial dalam setiap program pembangunan. Solusi teknis saja sering kali tidak cukup apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Baik dalam pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, pembangunan infrastruktur publik, maupun pemberdayaan ekonomi, kebijakan yang berhasil membutuhkan partisipasi masyarakat, kepercayaan, serta pemahaman yang kuat terhadap dinamika sosial di tingkat lokal.
Untuk mendukung tujuan tersebut, CIDES ICMI akan memberikan kontribusi melalui kajian dan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, efektivitas anggaran, serta pengembangan tenaga kerja.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan masukan berbasis bukti yang dapat memperkuat proses pengambilan keputusan sekaligus membantu Makassar mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pembahasan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama agar pembangunan Makassar tidak hanya diukur melalui statistik ekonomi, tetapi juga melalui perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat.
Seiring perkembangan kota, kemitraan antara pemerintah, peneliti, dan para pemangku kepentingan masyarakat menjadi salah satu jalan penting menuju Makassar yang lebih adil, inklusif, dan tangguh.
Empat Pelajaran Strategis bagi Masa Depan Makassar
1. Pertumbuhan Tidak Berarti Jika Manfaatnya Tidak Merata
Salah satu temuan penting dari pemaparan CIDES adalah bahwa pertumbuhan ekonomi agregat dapat menjadi semacam selubung yang menutupi ketimpangan struktural.
Ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Sebagian masyarakat mungkin menikmati peningkatan pendapatan dan peluang, sementara kelompok lainnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendapatan yang tidak stabil, maupun layanan dasar.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, CIDES mendorong pergeseran dari sekadar menggunakan data agregat menuju analisis mikro di tingkat rumah tangga.
Langkah ini bukan sekadar mengumpulkan lebih banyak data, tetapi mengubah unit analisis. Dengan melihat kondisi rumah tangga secara lebih dekat, pemerintah dapat mengetahui pemicu kemiskinan yang berbeda pada setiap keluarga, apakah karena keterbatasan pendapatan tunai, akses terhadap pekerjaan, maupun faktor struktural lainnya.
Prof. Hamid menegaskan, “Ekonomi tumbuh, tetapi pertumbuhannya timpang. Ini yang ingin kami kaji dan kami sajikan faktanya kepada Wali Kota, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan bisa lebih spesifik dan tepat sasaran.”
2. Dari Penyerapan Anggaran Menuju Dampak: Mendefinisikan Ulang Keberhasilan Fiskal
Dalam birokrasi tradisional, keberhasilan APBD sering kali diukur dari besarnya anggaran atau seberapa cepat anggaran tersebut terserap.
Blueprint strategis yang dibahas CIDES menawarkan perspektif berbeda, yakni menggeser perhatian menuju evaluasi berbasis dampak.
Besarnya anggaran yang dibelanjakan merupakan indikator sekunder. Indikator utamanya adalah perubahan nyata yang dihasilkan terhadap kehidupan masyarakat.
Pendekatan ini mengubah APBD dari sekadar instrumen pencatatan fiskal menjadi instrumen dampak sosial. Setiap perangkat daerah pada akhirnya perlu menjelaskan bukan hanya apa yang dibeli atau dibangun dengan anggaran, tetapi apa yang berhasil diperbaiki.
“Persoalan APBD bukan berapa besar uang yang tersedia, tetapi seberapa besar dampak APBD yang kita miliki terhadap masyarakat.”
3. Menyelaraskan Sumber Daya Manusia dengan Makassar sebagai Kota Jasa
Identitas Makassar sebagai Kota Jasa semakin membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan ekonomi modern.
Namun, terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Ekonomi jasa membutuhkan keterampilan komunikasi, kemampuan digital, pelayanan, hospitality, serta berbagai soft skills lainnya.
Karena itu, pembangunan sumber daya manusia perlu bergerak melampaui indikator pendidikan tradisional seperti angka kelulusan.
Pemerintah perlu memproyeksikan kebutuhan pasar kerja dua hingga tiga tahun ke depan. Dengan mengetahui kebutuhan sektor jasa di masa mendatang, dunia pendidikan dan pelatihan dapat menyesuaikan kurikulumnya sehingga generasi muda Makassar dipersiapkan untuk pekerjaan yang akan tersedia, bukan pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh perubahan ekonomi.
4. Social Design: Penangkal Kegagalan Kebijakan Teknokratis
Salah satu gagasan paling menarik dalam pembahasan tersebut adalah konsep “Social Design” atau desain sosial.
Dr. A. Luhur Prianto, Dekan FISIPOL Unismuh, mengingatkan bahwa kebijakan yang sangat baik secara teknis tetap dapat gagal ketika tidak didukung oleh kesiapan sosial dan penerimaan masyarakat.
Inilah yang disebut sebagai jebakan teknokratis: kebijakan terlihat sempurna di atas kertas, tetapi tidak berjalan ketika diterapkan di lapangan.
Baik dalam program pertanian perkotaan, pengelolaan sampah, pembangunan stadion, maupun program pemberdayaan ekonomi, kesiapan sosial masyarakat harus dibangun sebelum program dilaksanakan secara teknis.
CIDES dapat menjadi bagian dari feedback loop pemerintah melalui jaringan akademisi, jurnalis, dan aktivis yang dimilikinya.
Pendekatan multiperspektif ini memungkinkan setiap policy brief tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga memasukkan strategi persiapan sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan.
Kesimpulan: 100 Hari untuk Menguji Dampak
Langkah strategis ini tidak diarahkan menjadi kajian akademik jangka panjang tanpa hasil konkret. CIDES menargetkan sprint 100 hari untuk menghasilkan policy brief yang terarah pada sejumlah persoalan utama, terutama kemiskinan, dampak APBD, dan kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
Untuk menjaga momentum dan mendukung proses kajian, Bappeda dan Bapenda akan menjadi salah satu titik utama penyediaan data bagi para peneliti.
Arah baru ini menunjukkan bahwa Makassar sedang menghadapi pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya.
Seberapa dalam pertumbuhan tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat?
Di era big data, peran akademisi dan kaum intelektual tidak cukup hanya mengamati perkembangan kota.
Mereka ditantang untuk membantu pemerintah membaca data, memahami persoalan sosial, merumuskan solusi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Masa depan Makassar bukan hanya tentang membangun kota yang lebih besar, tetapi membangun kota yang lebih baik, lebih adil, dan lebih inklusif bagi seluruh warganya.
___
Note taker Denun
