PELAKITA.ID – MAKASSAR – Pengembangan industri rumput laut Indonesia memerlukan reformasi tata kelola perbenihan agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.
Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan akademisi FIKP Unhas Prof. Nita dalam pemaparan policy brief mengenai pengelolaan bibit unggul berkelanjutan pada PAIR Annual Meeting 2026 di Hotel Unhas and Convention, Makassar, Rabu (22/7/2026).
Dalam paparannya, Prof. Nita menjelaskan bahwa Indonesia masih menjadi produsen rumput laut terbesar di dunia dengan potensi lahan budidaya lebih dari satu juta hektare. Namun, hingga kini baru sekitar 20 persen dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, produktivitas nasional cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu penyebab utama adalah menurunnya kualitas bibit akibat penggunaan bibit hasil propagasi vegetatif secara berulang yang memicu kelelahan biologis (biological fatigue).
Kondisi tersebut diperparah oleh serangan penyakit ice-ice, perubahan iklim, serta lemahnya tata kelola sistem perbenihan.
“Hasilnya, pendapatan petani menurun dan daya saing industri rumput laut nasional ikut terdampak,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penelitian tim, penggunaan bibit bermutu tinggi terbukti mampu meningkatkan laju pertumbuhan dan produktivitas rumput laut secara konsisten. Namun, keberhasilan bibit sangat dipengaruhi oleh kesesuaian lokasi dan musim sehingga tidak semua galur memiliki performa yang sama di setiap wilayah budidaya.
Salah satu temuan penting penelitian adalah teknologi bibit hasil kultur jaringan belum menunjukkan perkembangan yang optimal di Sulawesi Barat.
Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi perbenihan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan setempat, bukan menerapkan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah.
Selain faktor lingkungan, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan lain dalam pengembangan bibit unggul.
Di antaranya adalah degradasi genetik akibat penggunaan bibit secara berulang, keterbatasan teknologi produksi bibit, minimnya investasi laboratorium kultur jaringan, serta belum adanya sistem sertifikasi mutu bibit yang dapat menjamin kualitas secara konsisten.
“Mutu bibit saat ini masih sangat bervariasi dan sulit distandarkan. Padahal jika kita ingin produk rumput laut Indonesia memiliki sistem ketertelusuran (traceability) yang baik, standar mutu bibit menjadi salah satu fondasi utamanya,” jelas Prof. Nita.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Menurutnya, kesenjangan antara hasil riset dan praktik budidaya masih menjadi kendala utama dalam adopsi teknologi, khususnya pada aspek pengembangan bibit unggul.
Untuk menjawab tantangan tersebut, tim peneliti menyusun peta jalan kebijakan yang dibagi ke dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah didorong menyusun regulasi dan standar mutu bibit, membangun kebun percontohan menggunakan berbagai metode seperti kultur jaringan, seleksi massa, dan grafting, serta mempersiapkan transformasi industri rumput laut berbasis bioteknologi dan pemuliaan genomik sebagai bagian dari pengembangan ekonomi biru.
Sebagai bagian dari policy brief, tim juga mengajukan sejumlah rekomendasi strategis.
Salah satunya adalah pembentukan National Seed Center yang didukung pusat benih regional, bank sumber daya genetik, serta riset lanjutan mengenai pemuliaan genomik untuk menghasilkan bibit unggul yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.
Rekomendasi lainnya adalah memperkuat investasi laboratorium kultur jaringan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Selain itu, diperlukan sistem sertifikasi dan standardisasi mutu bibit berbasis kinerja dan kesehatan tanaman agar kualitas benih dapat diukur secara objektif dan dipercaya pasar.
Di tingkat pembudidaya, Prof. Nita menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan berbasis teknologi serta penguatan sistem penyuluhan. Menurutnya, transfer pengetahuan menjadi kunci agar inovasi hasil penelitian dapat diterapkan secara luas di lapangan.
Tim peneliti juga mendorong digitalisasi sistem perbenihan melalui pengembangan sistem ketertelusuran (traceability system) yang terintegrasi dengan data produksi nasional.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi rantai pasok sekaligus memenuhi tuntutan pasar internasional yang semakin menekankan aspek keberlanjutan.
Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem dinilai harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Penetapan daya dukung kawasan budidaya, pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, serta kepastian zonasi ruang laut diperlukan agar pembudidaya memperoleh kepastian usaha dan terhindar dari alih fungsi kawasan budidaya.
Memasuki tahun kedua program PAIR, tim peneliti akan memperluas penelitian melalui survei lintas musim dengan pendekatan statistik yang lebih komprehensif.
Penelitian juga akan memasuki tahap fabrikasi dan uji lapangan terhadap prototipe infrastruktur budidaya yang dikembangkan bersama tim University of Queensland, termasuk desain rakit semi-tenggelam berbentuk oktagonal serta sistem budidaya berbasis tabung PVC.
Melalui kolaborasi riset antara perguruan tinggi Indonesia dan Australia, Prof. Nita berharap rekomendasi kebijakan mengenai bibit unggul berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi pengembangan industri rumput laut nasional yang lebih produktif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berdaya saing di pasar global.
___
Editor Denun
