Empat KNMP Sudah 100 Persen Rampung, Saatnya Menjadi Simpul Pembangunan Ekonomi Daerah

  • Whatsapp
Ilustrasi

PELAKITA.ID  — Angka 100 persen pada sebuah proyek pembangunan biasanya membawa kesan bahwa pekerjaan telah selesai dan tujuan telah tercapai, tetapi dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), angka tersebut perlu dibaca dengan sedikit lebih hati-hati.

Empat lokasi yang tercantum dalam materi presentasi—Karangduwur di Kebumen, Sulamu di Kabupaten Kupang, Samkai di Merauke, dan Padang Sarai di Kota Padang—memang memiliki jejak pemberitaan dan dokumentasi pemerintah yang menunjukkan bahwa pembangunan fisik KNMP telah mencapai 100 persen.

Keempatnya juga tercantum dalam daftar lokasi KNMP tahap awal yang dibangun pemerintah.

Pelakita.ID mendapat informasi dari Sekretariat Negara yang menyebut pembangunan 65 KNMP tahap awal telah rampung, dengan Sulamu termasuk di dalam daftar tersebut, sementara sumber pemerintah daerah dan media juga mengonfirmasi penyelesaian di lokasi lainnya.

KNMP adalah Kampung Nelayan Merah Putih, bukan semata-mata koperasi. Koperasi merupakan bagian dari ekosistem kelembagaan dan pengelolaan ekonomi yang diharapkan menghidupkan fasilitas kawasan tersebut, sementara pembangunan KNMP mencakup berbagai infrastruktur seperti tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang beku, kios perbekalan, bengkel, sentra kuliner, kantor pengelola, hingga fasilitas sanitasi dan lingkungan.

Di Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, misalnya, pemerintah daerah menyatakan pembangunan telah mencapai 100 persen dan fasilitasnya siap dimanfaatkan.

Kawasan ini dilengkapi tempat penampungan ikan, pabrik es portabel, gudang beku, kios perbekalan dan kuliner, kantor pengelola, balai nelayan, fasilitas air bersih, IPAL serta sejumlah sarana pendukung lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mencatat adanya koperasi yang sejak awal disiapkan untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Karangduwur bahkan memperlihatkan bagaimana ukuran keberhasilan KNMP tidak berhenti pada bangunan yang berdiri. Pada Februari 2026, Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan langsung terhadap fasilitas yang telah dibangun untuk melihat kesesuaiannya dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat nelayan.

Artinya, setelah konstruksi selesai, perhatian pemerintah bergeser pada bagaimana fasilitas tersebut benar-benar digunakan dan memberikan manfaat.

Di Sulamu, Kabupaten Kupang, ceritanya sedikit berbeda tetapi menghadirkan pertanyaan yang sama.

Fasilitas KNMP telah dibangun dan disiapkan sebagai model kampung nelayan modern, dengan perhatian pada fasilitas pendukung kegiatan perikanan serta potensi ekonomi pesisir seperti rumput laut dan garam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah meninjau langsung kawasan tersebut pada Februari 2026.

Tetapi laporan dari lapangan memperlihatkan bahwa selesainya fasilitas belum otomatis berarti seluruh kebutuhan masyarakat telah terjawab.

Pada Mei 2026, misalnya, muncul keluhan dari petani rumput laut di Sulamu yang menilai desain pemanfaatan kawasan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kelompok usaha yang justru cukup dominan di wilayah tersebut.

Di ujung timur Indonesia, Samkai, Merauke, Papua Selatan, juga masuk dalam daftar lokasi KNMP yang pembangunan fisiknya dipantau pemerintah.

Inspektorat Jenderal KKP secara khusus mencatat Samkai sebagai salah satu lokasi yang mendapatkan pemantauan progres konstruksi, sementara laporan lain menyebut fasilitas kawasan telah rampung dan mulai diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi nelayan.

Samkai menjadi penting karena konteks geografisnya mengingatkan bahwa KNMP bukan hanya proyek konstruksi, melainkan intervensi terhadap rantai ekonomi perikanan di wilayah pesisir yang memiliki karakter sosial, geografis dan pasar yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sementara itu, Padang Sarai di Kota Padang memberikan pelajaran yang bahkan lebih konkret tentang perbedaan antara pembangunan fisik dan operasionalisasi.

ANTARA melaporkan pembangunan KNMP Padang Sarai telah rampung 100 persen pada Mei 2026 dan sarana-prasarana utama dinyatakan siap dimanfaatkan.

Tetapi pada Agustus 2026, RRI melaporkan pengelola KNMP Padang Sarai menghadapi persoalan pendangkalan Muara Anai yang menghambat kapal berukuran lebih besar memasuki kawasan. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi optimalisasi aktivitas perikanan dan pemanfaatan fasilitas KNMP, meskipun pembangunan fisiknya telah selesai.

Di sinilah angka 100 persen menjadi menarik untuk dibaca lebih jauh. Bangunan dapat selesai 100 persen, tetapi ekosistem ekonomi belum tentu berjalan 100 persen; fasilitas dapat tersedia, tetapi akses, kelembagaan, pasar, kapasitas pengelola dan keterlibatan masyarakat tetap menentukan apakah investasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.

Dokumen pemerintah sendiri menunjukkan bahwa pemerintah menyadari kebutuhan tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada April 2026 membuka rekrutmen nasional untuk memperkuat SDM KNMP, dengan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang ditempatkan melalui skema pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Ini menunjukkan bahwa setelah pembangunan fisik, pemerintah juga membutuhkan struktur pengelolaan dan sumber daya manusia untuk mengoperasikan kawasan.

Dengan demikian, empat nama dalam materi presentasi tersebut—Karangduwur, Sulamu, Samkai dan Padang Sarai—dapat dibaca sebagai empat contoh dari fase baru program KNMP: fase ketika pekerjaan konstruksi mulai bergeser menjadi pekerjaan kelembagaan dan ekonomi.

Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar “Apakah pembangunannya sudah 100 persen?”, melainkan “Apakah fasilitas itu digunakan, siapa yang mengelolanya, bagaimana nelayan memperoleh manfaat, dan apakah nilai tambah hasil tangkapan benar-benar tinggal lebih banyak di kampung nelayan?”

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah memperluas agenda KNMP secara nasional.

Keberhasilan kampung nelayan pada akhirnya tidak diukur dari jumlah bangunan yang selesai, melainkan dari kemampuan kawasan tersebut memperbaiki rantai nilai perikanan, memperkuat posisi tawar nelayan, menciptakan kegiatan ekonomi, dan membuat masyarakat pesisir menjadi pelaku utama dari perubahan yang sedang dibangun.

Redaksi